Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • KPK Dalami Yayasan Diduga Afiliasi Anggota DPR di Kasus CSR BI

    KPK Dalami Yayasan Diduga Afiliasi Anggota DPR di Kasus CSR BI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    KPK tengah mendalami sejumlah yayasan yang diduga tidak tepat untuk menampung duit corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan terafiliasi anggota DPR dalam dugaan korupsi Program Sosial BI (PSBI).

    Hal tersebut diungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat ditanya apakah duit CSR BI itu ditampung oleh yayasan milik anggota DPR Satori dan Heri Gunawan.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pendalaman itu dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang menerima duit CSR itu.

    “Jadi ketika misalkan ada beberapa orang yang menerima CSR itu, itu mekanismenya melalui yayasan. Jadi nanti yayasan dulu, baru nanti pada orang tersebut kan, seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/12).

    Asep menjelaskan pendalaman itu juga dilakukan untuk mengetahui mekanisme pemilihan yayasan penerima CSR hingga aliran duit CSR.

    Ia menyinggung ada kemungkinan afiliasi CSR itu tidak berbentuk kepemilikan yayasan dan hanya melalui pemberian rekomendasi yayasan penerima CSR.

    “Misalkan saya punya yayasan nih, saya sendiri punya yayasan, udah ke yayasan C aja. Nah itu tapi kan sama-sama tetap ke yayasan, artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan,” kata dia.

    “Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” sambungnya.

    Sebelumnya, KPK memeriksa dua anggota DPR RI yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi NasDem terkait kasus tersebut pada Jumat (27/12).

    Usai diperiksa, Satori mengakui menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia untuk berkegiatan di Dapil.

    “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori di gedung KPK, Jakarta.

    Satori menyebut tak ada uang suap terkait itu. Ia berjanji akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan secara kooperatif.

    Ia juga mengatakan seluruh anggota Komisi XI turut menggunakan dana CSR BI untuk berkegiatan di Dapil mereka. Satori menyebut dana CSR itu mengalir melalui yayasan.

    “Semuanya sih semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” katanya.

    (mab/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rupiah menguat seiring defisit perdagangan AS

    Rupiah menguat seiring defisit perdagangan AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring defisit perdagangan AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan defisit perdagangan Amerika Serikat (AS) menguatkan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS.

    “Dolar AS terpantau terkoreksi setelah data menunjukkan defisit perdagangan yang lebih besar dari perkiraan pada hari Jumat, yakni -102,86 miliar dolar AS dari perkiraan -100,7 miliar dolar AS,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Penguatan rupiah juga dipengaruhi minimnya aktivitas perdagangan dan rilis data-data penting dari sektor ekonomi.

    Di sisi lain, dia menyoroti sentimen yang masih belum membaik terhadap rupiah akibat masyarakat khawatir pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada tahun 2025 akan menekan daya beli rakyat semakin rendah.

    Lukman menilai kurs rupiah sulit kembali ke kisaran Rp15 ribu karena dolar AS diperkirakan masih akan terus melanjutkan penguatan terhadap semua mata uang dunia.

    “Ekonomi AS yang masih solid, inflasi AS yang masih bertahan, serta kebijakan proteksionisme Trump akan membuat tingkat suku bunga AS tetap tinggi,” ungkap dia.

    Selain itu, ekonomi China yang masih lemah juga menjadi faktor nilai tukar rupiah berat kembali ke kisaran Rp15 ribu per dolar AS.

    “Ekonomi China yang masih lemah juga tidak membantu rupiah, karena China sendiri juga akan melemahkan Yuan tahun depan untuk antisipasi kebijakan ekonomi AS,” kata Lukman.

    Pada akhir perdagangan Senin, rupiah menguat 92 poin atau 0,57 persen menjadi Rp16.143 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.235 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia turut menguat ke level Rp16.162 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.251 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Ketua Komisi XI DPR Pastikan Dana CSR BI Tidak Disalurkan Lewat Anggota Dewan

    Ketua Komisi XI DPR Pastikan Dana CSR BI Tidak Disalurkan Lewat Anggota Dewan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun merespons pernyataan anggota DPR Satori bahwa dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) mengalir ke seluruh anggota komisi keuangan. 

    Satori sebelumnya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi CSR BI, Jumat (27/12/2024). Selain politisi Partai Nasdem itu, penyidik turut memeriksa politisi DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan. 

    Adapun Misbakhun menjelaskan bahwa CSR BI, atau yang dikenal sebagai Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sudah ada sejak puluhan tahun. Dana tersebut dianggarkan setiap tahunnya secara khusus oleh bank sentral guna membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat. 

    PSBI, terang Misbakhun, bisa diakses oleh kelompok masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi sosial lainnya. Penyalurannya melalui organisasi yang mengajukan proposal langsung ke BI. 

    Politisi Partai Golkar itu mengemukakan bahwa Komisi XI DPR hanya menyaksikan penyaluran PBSI ke penerima yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) asal masing-masing anggota dewan. 

    “Tidak ada aliran dana dari program sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai, semuanya langsung dari rekening Bank indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI tersebut,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024). 

    Tidak hanya itu, Misbakhun menyebut setiap yayasan atau kelompok yang mengajukan proposal CSR ke BI harus melalui proses verifikasi dan validasi dalam bentuk survei oleh tim independen. 

    Adapun usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024), anggota DPR Satori mengatakan telah secara kooperatif menjelaskan kepada penyidik perihal kegiatan program CSR BI. 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Satori menduduki jabatan sebagai anggota Komisi XI DPR pada periode 2019-2024. Kini, dia terpilih lagi ke Senayan namun bertugas di Komisi VIII.

    Dia mengakui bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR mendapatkan program CSR dari BI. Namun, dia membantah adanya dugaan rasuah pada penyaluran dana sosial dari bank sentral itu. 

    “Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” ujarnya kepada wartawan. 

    Satori pun menyebut dia tak menerima dana CSR. Dana bantuan sosial yang diketahui olehnya dialirkan ke yayasan dalam bentuk program untuk penerima di daerah pemilihan (dapil) asalnya. 

    “Semua kepada yayasan. Ya yayasan yang ada untuk penerimanya itu,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Heri Gunawan menyampaikan bahwa program CSR BI itu merupakan program biasa yang diberikan selayaknya dari mitra kerja pemerintah setiap komisi DPR. 

    “Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi, mungkin baik ke penyidik aja karena itu masuk ke materi, takutnya saya enggak enak nanti,” katanya.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Satori dan Heri Gunawan diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Dia menyebut lembaganya belum menetapkan siapapun sebagai tersangka lantaran surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum. 

    Namun, dia mengakui penyidik mendalami pengetahuan Satori dan Heri atas dugaan rasuah CSR BI itu. 

    “Kita masih pendalaman karena kembali lagi sprindik- sprindik umum yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi akan didalami keterlibatannya,” paparnya kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah ruangan di kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi dana CSR BI. 

    Salah satu ruangan yang digeledah penyidik di kantor BI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024), adalah ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo. Sementara itu, ada satu ruangan di salah satu direktorat di OJK yang ikut digeledah penyidik tiga hari setelahnya, Kamis (19/12/2024). 

    KPK menyebut akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti yang ditemukan saat proses penggeedahan. Proses penggeledahan juga berpeluang untuk dilakukan lagi guna melengkapi alat bukti perkara dugaan rasuah di lingkungan bank sentral itu.

  • Inflasi Desember 2024 Diprediksi Capai 1,6%, Terkerek Harga Bahan Pokok dan Emas

    Inflasi Desember 2024 Diprediksi Capai 1,6%, Terkerek Harga Bahan Pokok dan Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memporyeksikan inflasi pada akhir tahun atau Desember 2024 akan mencapai kisaran 1,6% secara tahunan atau year on year/YoY. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melihat proyeksi yang lebih tinggi dari realisasi inflasi November sebesar 1,55% YoY tersebut sejalan dengan adanya efek low base dari komponen harga bergejolak atau bahan pangan. 

    “Inflasi sedikit akselerasi karena efek low base dari volatile food lebih moderat, ditambah sedikit akselerasi YoY dari beras, daging ayam, dan telur ayam,” ujarnya, Senin (30/12/2024). 

    Sementara inflasi inti yang diproyeksikan mencapai 2,33% YoY pada Desember, juga lebih tinggi dari November (2,26%) utamanya terhadap komponen jasa restoran, perawatan pribadi, dan minyak goreng. 

    Untuk inflasi transportasi, David memproyeksikan akan cenderung stagnan meski memasuki musim liburan. 

    Adapun menurut konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg hingga Senin (30/12/2024) sore, median atau nilai tengah dari 11 ekonom di angka 1,53% YoY. Estimasi tertinggi dari ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang yang memproyeksikan sebesar 1,73%. 

    Proyeksi terendah berasal dari ekonom Citigroup Securities Indonesia Helmi Arman di angka 0,35% YoY. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede yang juga termasuk dalam konsensus, memprediksi Indeks Harga Konsumen (IHK) akan inflasi akan mencapai 1,67% YoY terdorong akibat inflasi musimam. 

    Membandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi tahunan pada 2024 jauh lebih rendah, turun dari 2,81% YoY. Sebaliknya, dibandingkan dengan tahun 2023, inflasi inti tahunan diperkitakan akan meningkat menjadi 2,29% dari 1,80%. 

    “Kenaikan inflasi inti tahun 2024 terkait dengan tren kenaikan harga emas dan depresiasi rupiah, sehingga mempengaruhi harga emas domestik,” ungkapnya. 

    Josua memproyeksikan untuk inflasi harga diatur pemerintah, akan sedikit menurun dari 0,82% YoY di bulan November menjadi 0,69%. Sementara inflasi harga bergejolak diperkirakan akan pulih dari deflasi 0,32% menjadi inflasi 0,48% di akhir tahun. 

    Secara umum, prediksi dari para ekonom tersebut terpantau berada dalam batas bawah target pemerintah dan Bank Indonesia yang sebesar 1,5% hingga 3,5%. Proyeksi tersebut juga tercatat lebih rendah dari asumsi dasar pemerintah dalam APBN 2024 yang sebesar 2,8%. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan capaian IHK Indonesia secara bulanan dan tahunan 2024 pada Kamis (2/01/2025) pukul 11.00 WIB. 

  • Profil Heri Gunawan, Anggota DPR yang Diperiksa KPK di Kasus CSR BI

    Profil Heri Gunawan, Anggota DPR yang Diperiksa KPK di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa anggota DPR sekaligus politisi Partai Gerindra Heri Gunawan terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Pemeriksaan terhadap Heri Gunawan dilakukan di gedung KPK pada Jumat (27/12/2024). Tak sendiri, Heri diperiksa bersama dengan anggota DPR Komisi XI, yaitu Satori.

    Heri dan Satori diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan dana CSR dari bank sentral.

    “Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST,” kata Jubir KPK Tessa Mahardika.

    Profil Heri Gunawan 

    Heri merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Pria kelahiran 11 April 1969 di Sukabumi itu mengenyam pendidikan SD hingga SMA di Jawa Barat.

    Sementara itu, gelar sarjana atau S1 Heri diperoleh di S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.

    Berdasarkan situs fraksigerindra.id, anak buah Prabowo ini menjabat sebagai anggota legislatif dari 2014 hingga saat ini.

    Heri mengemban dua jabatan selama menjadi legislator di Senayan. Jabatan itu yakni Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi XI dan Wakil Ketua Komisi VI (2014-2016).

    Kemudian, dia kembali terpilih menjadi anggota DPR melalui daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV. Kini, Heri ditugaskan di Komisi II DPR RI untuk periode 2024-2029.

    Selain itu, berdasarkan situs dpr.go.id Heri juga sempat menjabat sebagai Pimpinan Kantor Pusat di Lembaga Keuangan Non Bank, Usaha Jasa Pembiayaan periode 1992-2003 dan General Manager pada 2003-2006.

    Kemudian, Heri ditarik ke perusahaan induk dan menjabat sebagai executive vice president pada 2006-2015. Di perusahaan induk itu, Heri juga sempat menjabat 2011-2015.

    Harta Kekayaan Heri Gunawan 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Heri melaporkan total kekayaannya sebesar Rp54,7 miliar pada 2023.

    Kekayaannya mayoritas berada dalam aset tanah dan bangunan sebesar Rp44,5 miliar. Aset itu tersebar di Sukabumi, Jakarta Selatan, Bandung dan Tangerang Selatan.

    Kemudian, harta kekayaan Heri juga disimpan dalam aset dan transportasi sebesar Rp2,6 miliar; harta bergerak lainnya Rp5,1 miliar; surat berharga Rp1 miliar; kas dan setara kas Rp2,3 miliar. Sementara itu, Heri tercatat memiliki utang sebesar Rp954 juta 

  • Pemerintah akan Terbitkan SBN 2025, Cek Informasinya

    Pemerintah akan Terbitkan SBN 2025, Cek Informasinya

    Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melakukan rapat koordinasi tahunan tentang rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter tahun 2025 pada Jumat (27/12).

    Hasil rapat tersebut menginformasikan bahwa pemerintah akan mengelola kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan defisit APBN 2025 yang terukur dan strategi pembiayaan yang cermat.

    Adapun proyeksi defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp616 triliun. Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang yang secara neto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan nonutang yang secara neto sebesar minus Rp159,7 triliun.

    Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik.

    Strategi penerbitan SBN dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, dan metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan fleksibel.

    “Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada tahun 2025,” tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/12).

    Diketahui, pembelian SBN dari pasar sekunder ini telah memperhitungkan kebutuhan permintaan likuiditas karena kenaikan uang primer, baik dalam bentuk uang kartal, rekening giro bank di Bank Indonesia, maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dipegang oleh penduduk bukan bank.

    Dari sisi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan likuiditas, jumlah pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI juga mempertimbangkan perubahan likuiditas. Perubahan tersebut umumnya diakibatkan lalu lintas devisa dan operasi keuangan pemerintah, kenaikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), operasi moneter rupiah dan valuta asing, serta SBN milik BI yang akan jatuh tempo selama 2025.

    “Operasi moneter pro-market Bank Indonesia juga akan terus dioptimalkan melalui instrumen moneter SRBI dengan menjadikan SBN sebagai underlying asset,” tulis dalam keterangan.

    Mekanisme pembelian SBN

    Pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah. 

    Bilateral debt switch dengan pemerintah dilakukan atas SBN yang berasal dari Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia No. 326/KMK.08/2020 – No. 22/8/KEP.GBI/2020 tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia No. 347/KMK.08/2020 – No. 22/9/KEP.GBI/2020 (SKB II) 20 Juli 2020 yang akan jatuh tempo pada 2025.

    Mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler. SBN tersebut dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

    SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah. Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021 dan 2022.

  • Profil Satori, Anggota DPR yang diperiksa di Kasus Korupsi CSR BI

    Profil Satori, Anggota DPR yang diperiksa di Kasus Korupsi CSR BI

    Bisnis.com, CIREBON- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai saksi kasus dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia. 

    Dalam hasil pemeriksaan oleh KPK, legislator dari Partai NasDem itu mengaku, seluruh anggota komisinya mendapatkan dana CSR untuk disalurkan melalui program-program di daerah pemilihan masing-masing. 

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. [Dana CSR saya disalurkan] semua kepada Yayasan,” ujar Satori.

    Profil Satori

    Satori adalah anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. 

    Dia lahir di Palimanan, Cirebon, pada 25 Februari 1970. Karier politik Satori dimulai dari tingkat daerah. Ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk periode 2009–2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Keberhasilannya di tingkat kabupaten membawanya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014–2019.

    Pada Pemilu 2019, Satori bergabung dengan Partai NasDem dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Dapil Jabar VIII, yang kemudian mengantarkannya ke Senayan.

    Sebagai anggota DPR RI, Satori ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Komisi ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membahas kebijakan fiskal negara, termasuk pengelolaan anggaran, perpajakan, serta program pembangunan ekonomi.

    Selain tugasnya di DPR RI, Satori juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Cirebon periode 2020–2025. Dalam perannya ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan umat dan pengembangan program keagamaan di tingkat lokal.

  • KPK Dalami Keterangan Anggota Komisi XI soal Korupsi Dana CSR BI

    KPK Dalami Keterangan Anggota Komisi XI soal Korupsi Dana CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami semua informasi yang diperoleh penyidik terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Yang pasti penyidik akan menggali seluruh informasi yang menurut penyidik berkaitan dan mendukung pembuktian atas pasal sangkaan dalam proses penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dikutip dari Antara, Senin (30/12/2024). 

    Dikonfirmasi terpisah, Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menerangkan salah satu informasi yang akan didalami dan dikembangkan saat ini, yaitu keterangan yang diperoleh dari para saksi yang telah diperiksa oleh penyidik KPK.

    Dia menuturkan penyidik KPK juga akan terus memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan didalami pengetahuannya terkait perkara tersebut.

    “Akan didalami penyidik keterangannya dan semua saksi yang dibutuhkan dalam rangka menerangkan perkara yang sedang ditangani akan dilakukan pemanggilan oleh penyidik,” kata Tessa.

    Salah satu saksi terbaru yang diperiksa penyidik terkait perkara tersebut adalah Anggota DPR RI Heri Gunawan dan Satori. Keduanya diperiksa penyidik KPK pada Jumat (27/12) di Gedung Merah Putih KPK.

    Usai diperiksa, Heri Gunawan menerangkan dirinya diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara tersebut. Dia mengatakan bahwa program CSR tersebut adalah mitra kerja sama DPR RI namun tidak menjelaskan secara detail.

    “Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi, mungkin baik ke penyidik saja karena itu masuk ke materi, takutnya saya enggak enak nanti,” ujar Heri.

    Heri, yang merupakan politisi Partai Gerindra, juga tidak menampik jika penyidik KPK juga mengonfirmasi soal peran anggota DPR RI lainnya terkait penyidikan tersebut.

    “Semua, semua, kan [Komisi XI] sebagai mitra. Biar pihak KPK yang nanti menjelaskan. Itu sudah masuk materi, enggak enak saya,” tuturnya.

    Sedangkan Anggota DPR Satori menerangkan dirinya diperiksa penyidik soal peran anggota Komisi XI DPR RI dalam pengelolaan dana CSR BI.

    “Berkaitan dengan kegiatan program CSR BI anggota Komisi XI. Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI,” ujarnya.

    Satori juga membantah adanya aliran uang terkait kasus CSR BI ke anggota DPR RI, khususnya Komisi XI. 

    “Enggak ada, enggak ada uang suap itu, enggak ada,” tuturnya.

    Namun, Satori menerangkan bahwa dana CSR tersebut memang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program di daerah pemilihan (dapil) dan anggaran tersebut digunakan oleh semua anggota Komisi XI DPR RI

    “Program ya, programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Untuk diketahui, KPK saat ini tengah menggelar penyidikan soal dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut. Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia (BI) di Thamrin, Jakarta Pusat pada hari Senin (16/12) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digeledah pada hari Kamis (19/12).

    “Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujar Tessa.

    Tessa menerangkan bahwa penyidik selanjutnya akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dikonfirmasi soal berbagai barang bukti yang ditemukan penyidik.

    “Jadi, akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut maupun keterangan-keterangan lain yang perlu diperdalam,” ujarnya.

  • Sedikit Menguat, Nilai Tukar Rupiah Masih Babak Belur di Level Rp 16.158 Per Dolar AS

    Sedikit Menguat, Nilai Tukar Rupiah Masih Babak Belur di Level Rp 16.158 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih babak belur pada pembukaan perdagangan pagi hari ini, Senin (30/12/2024), meskipun sedikit menguat.

    Dari data Bloomberg pada pukul 09.35 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.158 per dolar AS atau menguat tipis 77 poin (0,47%) dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Pada akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah melemah 0,28% menjadi Rp 16.235 terhadap dolar AS seiring penguatan dolar AS. Dalam pasar obligasi, indeks obligasi ditutup turun 0,06% dan mengembalikan hasil SBN tenor 10 tahun stabil pada level 7,04%.

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) juga telah menahan suku bunga acuan (BI rate) pada level 6% di tengah nilai tukar rupiah yang masih terpuruk.

    Sementara itu, pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih terpuruk, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini dibuka melemah. Pada pukul 09.45 WIB, IHSG menguat 11,9 poin atau 0,17% menjadi 7.024.

  • Apa Dampak Kenaikan PPN 12 Persen?

    Apa Dampak Kenaikan PPN 12 Persen?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dan analisis mengenai dampaknya terhadap perekonomian, daya beli masyarakat, dan sektor industri.

    Banyak pihak khawatir kenaikan tarif PPN ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang sudah tertekan oleh kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi. Sementara itu, pelaku industri juga menyoroti potensi penurunan konsumsi yang dapat memengaruhi kinerja sektor-sektor tertentu seperti otomotif, properti, hingga jasa perhotelan dan restoran.

    Di sisi lain, pemerintah meyakini bahwa dampak negatif tersebut dapat diminimalkan melalui serangkaian stimulus ekonomi yang telah dirancang. Kebijakan ini pun menjadi sorotan penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia, menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Dampak terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

    Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan memengaruhi tingkat inflasi. Menurut proyeksi Bank Indonesia (BI), dampak kenaikan PPN terhadap inflasi tidak terlalu signifikan, diperkirakan sekitar 0,2 persen.

    Namun, analisis dari Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan inflasi dapat meningkat hingga 4,11 persen akibat kenaikan ini. Selain itu, Celios menghitung bahwa kenaikan PPN dapat menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, sementara kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp 354.293 per bulan.

    Respons Pemerintah: Paket Stimulus Ekonomi

    Untuk meredam dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek: rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Stimulus ini mencakup bantuan beras, diskon listrik, insentif pajak, dan bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga.

    Dampak pada Sektor Industri

    Kenaikan PPN juga diperkirakan akan memengaruhi berbagai sektor industri. Misalnya, industri otomotif mungkin mengalami kenaikan harga kendaraan, yang dapat memengaruhi daya beli konsumen. Selain itu, sektor perhotelan dan restoran khawatir bahwa kenaikan PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan daya beli guna mengimbangi dampak tersebut.

    Kontroversi Pengenaan PPN pada Sektor Pendidikan

    Pengenaan PPN 12 persen pada sektor pendidikan, terutama pada layanan pendidikan premium, menimbulkan perdebatan. Beberapa pakar berpendapat bahwa hal ini dapat memberatkan masyarakat yang mengakses layanan pendidikan berkualitas.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 membawa dampak yang kompleks terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus untuk mengurangi dampak negatifnya, kekhawatiran terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan kinerja sektor industri tetap ada.