Kementrian Lembaga: BI

  • Top 3: Deretan Aturan dan Kebijakan yang Berlaku 2025 Bikin Penasaran – Page 3

    Top 3: Deretan Aturan dan Kebijakan yang Berlaku 2025 Bikin Penasaran – Page 3

    Maraknya peredaran uang palsu menjadi perhatian serius bagi Bank Indonesia (BI) dan masyarakat. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim, menegaskan pentingnya mengenali keaslian uang Rupiah dengan benar, serta menghindari tindakan yang dapat merusak uang tersebut.

    Seiring dengan banyaknya informasi di media sosial tentang cara menguji keaslian uang Rupiah, Bank Indonesia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang merusak, seperti membelah uang, yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik pada uang Rupiah dan berisiko melanggar hukum.

    “Berkenaan dengan informasi di media sosial terkait cara menguji keaslian uang Rupiah, masyarakat tidak perlu melakukan tindakan lainnya yang dapat merusak uang, seperti membelah uang. Sebagaimana barang yang memiliki ketebalan, uang Rupiah kertas dalam kondisi apapun (baik masih layak edar ataupun sudah lusuh) juga dapat dibelah menggunakan teknik atau metode tertentu,” kata Marlison di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

    Ia menjelaskan, membelah uang Rupiah juga merupakan salah satu tindakan yang dapat dikategorikan dalam merusak uang dan merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana.

    Berita selengkapnya baca di sini

     

     

  • DPR Hanya Menyaksikan Penyaluran Dana PSBI

    DPR Hanya Menyaksikan Penyaluran Dana PSBI

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut tidak ada pimpinan ataupun anggota Komisi XI 2019-2024 yang menerima penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Merujuk mekanisme PSBI yang berjalan selama ini, dia menegaskan BI menyalurkan dana program sosial itu secara langsung kepada pemohon.

    “Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai. Semuanya langsung dari rekening Bank Indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI,” kata Misbakhun dalam keterangan pers, Selasa, 31 Desember 2024.
     

    Misbakhun mengakui memang ada kelompok masyarakat maupun organisasi pemohon PSBI dari daerah pemilihan atau dapil anggota Komisi XI DPR. Namun mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan penyaluran PSBI tetap oleh BI. 

    “Dalam pelaksanaan, para anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapil masing-masing,” jelas Misbakhun.

    Misbakhun mengajak semua pihak melihat penyaluran dana secara proporsional dan mengacu mekanisme yang berlaku. Dia mengaku merasa perlu menyampaikan hal tersebut setelah mencuatnya kasus korupsi dana PSBI.

    Menurut Misbakhun Komisi XI DPR sebagai mitra BI mencatat PSBI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menegaskan PSBI ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral tersebut membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat.

    “Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

    PSBI bisa diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya kelompok masyarakat yang mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.

    “Proposalnya langsung ke BI,” beber Misbakhun.

    Legislator dari Dapil II Jawa Timur itu menambahkan BI melakukan survei untuk menilai kelayakan pemohon PSBI. Selanjutnya BI melalui survei tersebut memverifikasi dan memvalidasi calon penerima dana corporate social responsibility (CSR) dari bank sentral itu.

    “Verifikatur dan validatornya oleh tim surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik dalam penyaluran PSBI,” ujarnya.

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut tidak ada pimpinan ataupun anggota Komisi XI 2019-2024 yang menerima penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
     
    Merujuk mekanisme PSBI yang berjalan selama ini, dia menegaskan BI menyalurkan dana program sosial itu secara langsung kepada pemohon.
     
    “Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai. Semuanya langsung dari rekening Bank Indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI,” kata Misbakhun dalam keterangan pers, Selasa, 31 Desember 2024.
     

    Misbakhun mengakui memang ada kelompok masyarakat maupun organisasi pemohon PSBI dari daerah pemilihan atau dapil anggota Komisi XI DPR. Namun mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan penyaluran PSBI tetap oleh BI. 
    “Dalam pelaksanaan, para anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapil masing-masing,” jelas Misbakhun.
     
    Misbakhun mengajak semua pihak melihat penyaluran dana secara proporsional dan mengacu mekanisme yang berlaku. Dia mengaku merasa perlu menyampaikan hal tersebut setelah mencuatnya kasus korupsi dana PSBI.
     
    Menurut Misbakhun Komisi XI DPR sebagai mitra BI mencatat PSBI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menegaskan PSBI ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral tersebut membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat.
     
    “Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.
     
    PSBI bisa diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya kelompok masyarakat yang mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.
     
    “Proposalnya langsung ke BI,” beber Misbakhun.
     
    Legislator dari Dapil II Jawa Timur itu menambahkan BI melakukan survei untuk menilai kelayakan pemohon PSBI. Selanjutnya BI melalui survei tersebut memverifikasi dan memvalidasi calon penerima dana corporate social responsibility (CSR) dari bank sentral itu.
     
    “Verifikatur dan validatornya oleh tim surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik dalam penyaluran PSBI,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Jadwal Rapat Dewan Gubernur Bulanan BI Sepanjang 2025

    Jadwal Rapat Dewan Gubernur Bulanan BI Sepanjang 2025

    Bank Indonesia (BI) telah menetapkan jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan sepanjang 2025. Penetapan jadwal rapat ini merupakan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam proses perumusan dan penetapan bauran kebijakan.

    Pelaksanaan RDG ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pasal tersebut menyatakan bahwa RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.

    RDG Bulanan BI menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi untuk mengevaluasi bauran kebijakan yang diterapkan dan menetapkan arah kebijakan yang akan datang, termasuk penetapan suku bunga acuan BI Rate. Berikut jadwal Rapat Dewan Gubernur Bulanan BI sepanjang 2025:

    Jadwal Rapat Dewan Gubernur Bulanan BI 2025

    Berikut adalah jadwal RDG Bulanan untuk tahun 2025:

    Januari: Selasa–Rabu, 14–15 Januari 2025 di Jakarta Februari: Selasa–Rabu, 18–19 Februari 2025 di Jakarta Maret: Selasa–Rabu, 18–19 Maret 2025 di Jakarta April: Selasa–Rabu, 22–23 April 2025 di Jakarta Mei: Selasa–Rabu, 20–21 Mei 2025 di Jakarta Juni: Selasa–Rabu, 17–18 Juni 2025 di Jakarta Juli: Selasa–Rabu, 15–16 Juli 2025 di Jakarta Agustus: Selasa–Rabu, 19–20 Agustus 2025 di Jakarta September: Selasa–Rabu, 16–17 September 2025 di Jakarta Oktober: Selasa–Rabu, 21–22 Oktober 2025 di Jakarta November: Selasa–Rabu, 18–19 November 2025 di Jakarta Desember: Selasa–Rabu, 16–17 Desember 2025 di Jakarta RDG Bulanan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober memiliki cakupan Triwulanan RDG Bulanan pada bulan Oktober juga mencakup pembahasan Tahunan

    Setiap RDG Bulanan dilaksanakan selama dua hari berturut-turut dan merupakan satu rangkaian kegiatan. Pada hari pertama, RDG membahas evaluasi kondisi dan prospek perekonomian, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, serta mengintegrasikan opsi-opsi kebijakan yang ada.

    Sementara pada hari kedua, RDG membahas rekomendasi dan penetapan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam satu bauran kebijakan.

    Demikianlah jadwal lengkap Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bank Indonesia selama 2025.

  • Bujuk Rayu Annar Salahuddin ke Andi Ibrahim agar Uang Palsu Diproduksi di UIN Alauddin Makassar – Halaman all

    Bujuk Rayu Annar Salahuddin ke Andi Ibrahim agar Uang Palsu Diproduksi di UIN Alauddin Makassar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Ibrahim, bukan tersangka utama dalam kasus pencetakan uang palsu.

    Andi Ibrahim memasukkan mesin pencetak uang palsu ke dalam perpustakaan kampus atas permintaan Annar Salahuddin Sampetoding.

    Mesin pencetak uang yang didatangkan dari China tersebut dimasukkan ke dalam ruangan tanpa sepengetahuan Rektor UIN Alauddin Makassar.

    Kapolres Gowa, AKBP Rheonald Simanjuntak, mengatakan Annar Salahuddin mengiming-imingi Andi Ibrahim dengan keuntungan besar jika pencetakan uang palsu berjalan lancar.

    Kini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 16 orang lainnya.

    “Stasusnya (Annar Salahuddin Sampetoding) sudah tersangka,” ucapnya, Sabtu (28/12/2024).

    Peran Annar Salahuddin sangat singnifikan dalam kasus ini, yakni pemberi ide, investor pembelian mesin cetak, hingga pemberi perintah pembuatan uang palsu.

    Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan Wibisono, menjelaskan Annar Sampetodin dan Andi Ibrahim sudah dua tahun bekerja sama mencetak uang palsu.

    “Kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, uang itu sudah dicetak sejak 2022 sekarang sudah mau 2025,” terangnya.

    Menurutnya, uang palsu tersebut mirip uang asli buatan Bank Indonesia.

    “Memang hampir sempurna kemarin waktu press rilis pakai sinar ultraviolet itu ada tanda air, kalau masyarakat awam mungkin mengira wah ini uang beneran, padahal itu uang palsu,” imbuhnya.

    Awalnya, produksi uang palsu dilakukan di rumah Annar Salahuddin yang terletak di Makassar.

    Lantaran lokasi tidak memadai, mesin pencetak uang kemudian dimasukkan ke perpustakaan UIN Alauddin, Makassar.

    “Jadi ini mesin dimasukkan ke kampus, alasannya ini kalau ada mahasiswa mau meminjam buku bisa fotokopi, bisa dicetak agar tidak curiga,” lanjutnya.

    Annar Salahuddin mengalami syok saat ditangkap dan kondisi kesehatannya menurun.

    “Tersangka utama sudah kita tahan, sekarang sakit kita pun bantarkan masih ditangani Polres Gowa. Uang palsu ini dicetak sejak tahun 2022 sampai 2024,” tandasnya, Senin (30/12/2024).

    Sementara itu, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan sakit yang dialami Annar Salahudin tidak menghalangi proses penyidikan.

    “Proses hukum tetap berjalan. Ada sedikit penundaan, tapi tidak menghambat penyidikan,” tegasnya, Sabtu.

    Annar berulang kali mangkir dari panggilan polisi dan baru memenuhi panggilan pada Kamis (26/12/2024). 

    Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 12 jam, Annar Salahudin ditetapkan sebagai tersangka dan langusung ditahan.

    Reonald memastikan seluruh barang bukti aman meski tersangka utama sakit.

    “Kami yakin bukti sudah cukup. Dia juga memberikan keterangan secara kooperatif,” sambungnya.

    Hendak Dipakai untuk Pilkada

    Mesin pencetak uang palsu dapat masuk UINAM karena peran Dr Andi Ibrahim yang kini berstatus tersangka.

    Pria yang menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan UINAM hendak menggunakan uang palsu untuk dana Pilkada 2024.

    Irjen Pol Yudhiawan Wibisono menyatakan Andi Ibrahim hendak maju sebagai calon Wali Kota Makassar, namun tak ada partai yang meliriknya.

    “Salah satu pelaku ini pernah mencalonkan diri sebagai calon wali kota, namun gagal karena tidak mendapatkan partai,” bebernya, Kamis (19/12/2024), dikutip dari TribunTimur.com.

    Para tersangka juga mengajukan proposal kerja sama kepada salah satu kontestan Pilkada Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, tapi tak menemukan kesepakatan.

    “Bahkan, baru-baru ini mereka mengajukan proposal pada Pilkada Kabupaten Barru ya, mungkin uang palsunya hendak digunakan dalam money politics tapi batal,” tuturnya.

    Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Gowa, Irjen Pol Yudhiawan menunjukkan proposal yang diajukan Andi Ibrahim.

    “Jadi tersangka (Andi Ibrahim) mengajukan proposal pendanaan Pilkada di Barru tapi Alhamdulillah tidak jadi,” tuturnya.

    Selama ini keberadaan mesin pencetak uang palsu di perpustakaan UINAM tak diketahui mahasiswa karena berada di ruang bekas toilet.

    Proses percetakan uang diawasi Andi Ibrahim selaku Kepala UPT Perpustakaan UINAM.

    “Di ruang bekas toilet, para pelaku memproduksi uang palsu,” tandasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunTimur.com dengan judul Ini Janji Annar Sampetoding ke Andi Ibrahim hingga Sang Doktor Nekat Bikin Pabrik Uang Palsu di UIN

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunTimur.com/Sayyid Zulfandi/Muslimin Emba) (Kompas.com/Reza Rifaldi)

  • Semua Anggota Komisi XI DPR Terima Dana CSR BI, Rocky Gerung: Sistem Korupsi yang Terstruktur

    Semua Anggota Komisi XI DPR Terima Dana CSR BI, Rocky Gerung: Sistem Korupsi yang Terstruktur

  • Begini Cara Cek Keaslian Uang Rupiah

    Begini Cara Cek Keaslian Uang Rupiah

    Foto Bisnis

    Antara Foto/Andri Saputra – detikFinance

    Selasa, 31 Des 2024 21:30 WIB

    Ternate – Bank Indonesia menggelar sosialisasi cara mengecek uang asli atau palsu di Ternate, Maluku Utara. Kegiatan ini untuk mencegah penyebaran uang palsu.

  • Solusi untuk Efisiensi Keuangan dengan Tepat di Tahun Baru: Tabungan Danamon LEBIH PRO – Halaman all

    Solusi untuk Efisiensi Keuangan dengan Tepat di Tahun Baru: Tabungan Danamon LEBIH PRO – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pergantian tahun seringkali menjadi momen refleksi, sekaligus titik baru untuk memperbaiki keuangan kamu. Tidak sedikit orang yang berniat jadi lebih hemat dalam mengelola budget setiap awal tahun karena punya tujuan yang besar. Apakah kamu salah satunya? 

    Namun, tantangan untuk lebih hemat biasanya terbentur dengan kebutuhan harian dan gaya hidup, sehingga wajar jika hidup lebih hemat sangat sulit untuk diterapkan.

    Karenanya, mungkin kamu sering bertanya-tanya; apakah mungkin bisa hemat tanpa mengorbankan gaya hidup dan kebutuhan harian? 

    Jawabannya tentu saja bisa! Solusinya adalah dengan memilih jenis tabungan yang tepat. Kebanyakan dari kamu mungkin sudah merasakan berbagai macam kendala dalam pengelolaan keuangan, salah satunya adalah tingginya biaya transaksi dari sebuah produk tabungan. 

    Maka itulah, dengan memilih tabungan yang tepat, kamu bisa merasakan mudahnya mengelola keuangan setiap harinya, tak terkecuali jika kamu memiliki budget terbatas namun tetap mencari kenyamanan tanpa mengorbankan kebutuhan harian maupun gaya hidup. 

    Tabungan yang bisa jadi solusi kamu adalah Tabungan Danamon LEBIH PRO! Produk tabungan ini merupakan pilihan untuk kamu yang ingin hemat tanpa mengorbankan kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. 

    Terlebih, Danamon LEBIH PRO hadir dengan berbagai keuntungan berikut: 

    Cashback 5 persen untuk transaksi Groceries dan SPBU

    Danamon LEBIH PRO memberikan cashback 5 persen untuk setiap transaksi di Supermarket/Minimarket serta SPBU hingga Rp100 ribu per bulan. Periode promo ini berlaku hingga 28 Februari 2025. Dengan cashback ini, belanja kebutuhan harian dan mengisi bahan bakar kendaraan bermotor jadi lebih hemat, bukan?

    2. Bebas biaya admin transfer BI-FAST dan tarik tunai domestik

    Bersama Danamon LEBIH PRO, kamu juga tidak perlu lagi khawatir dengan biaya admin saat mengirim uang ke rekening bank lain ataupun melakukan penarikan uang tunai, karena tabungan ini sudah bebas biaya admin untuk transfer BI-FAST melalui D-Bank PRO by Danamon dan tarik tunai di ATM manapun dalam negeri!

    3. Fitur contactless pada Kartu Debit Danamon LEBIH PRO

    Untuk kamu yang ingin pembayaran atau transaksi lebih cepat dan praktis, Danamon LEBIH PRO sangat cocok karena kartu debitnya memiliki fitur contactless. Dengan fitur ini, kamu hanya perlu menempelkan/tap Kartu Debit Danamon LEBIH PRO setiap melakukan pembayaran. Praktis banget!

    4. Transaksi digital lebih mudah dengan aplikasi D-Bank PRO by Danamon

    Agar makin praktis, kamu juga dapat mengakses fitur-fitur modern yang mempermudah pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi D-Bank PRO by Danamon.

    M-Banking ini dapat diakses menggunakan smartphone ataupun via website menggunakan PC/Laptop/Tablet sehingga kamu bisa mengakses tabunganmu kapan pun dan dari manapun. Cocok buat kamu yang ingin mengelola budget secara efisien, kan?

    Jika kamu memiliki resolusi tahun 2025 untuk dapat lebih hemat dan mengelola keuangan dengan bijak, tidak perlu berpikir panjang lagi. 

    Danamon LEBIH PRO siap membantu kamu untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik, tanpa harus mengorbankan kebutuhan harian dan gaya hidupmu! Download D-Bank PRO dan buka tabungan Danamon LEBIH PRO sekarang! Klik di sini untuk info lebih lanjut. 

  • Jelang Malam Tahun Baru, Kiamat Digital Mengintai Manusia

    Jelang Malam Tahun Baru, Kiamat Digital Mengintai Manusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menjelang pergantian tahun, dunia perbankan di seluruh dunia mengalami kekacauan. Masyarakat memadati teller bank sebab gagal menarik uang tunai dari ATM. Selain itu tak sedikit pula yang hendak protes sebab catatan tabungan tak sesuai dengan yang disimpan di bank.

    Pada sisi lain, para pegawai bank juga tak bisa berbuat banyak. Mereka juga bingung berbuat apa. Mereka terancam dipecat sebab catatan kredit nasabah hilang begitu saja. Bank bisa rugi. 

    Sedangkan di luar sana, kekacauan tak kalah hebat. Bandara lumpuh. Pesawat tak bisa terbang membuat antrean penumpang mengular panjang. Rumah sakit juga tak bisa beroperasi. Banyak pasien kesakitan. Listrik juga tak bisa menyala. Warga harus gelap-gelapan seharian. 

    Mayoritas bertanya-tanya apa yang menimpa mereka saat ini?

    Demikian skenario buruk yang mungkin terjadi jika beberapa sektor pelayanan publik yang mengandalkan jaringan komputer mengalami kelumpuhan. Semua kericuhan itu terjadi akibat kiamat digital buntut kegagalan komputer membaca tahun 2000. 

    Millenium bug

    Bagi warga dunia, yang menjadikan komputer sebagai “nyawa”, pergantian tahun 1999 ke 2000 dibarengi rasa was-was. Mereka bakal menjadi korban atas kiamat digital bernama Millenium Bug alias Y2K.

    Dalam pewartaan New York Times, istilah ini pertama kali dimunculkan oleh Presiden AS Bill Clinton. Dua tahun sebelum ganti abad, Clinton mewanti-wanti bawahannya akan bahaya Y2K. Jika tak diatasi, pemerintah akan menghabiskan dana US$50 miliar untuk memperbaikinya. 

    Y2K sendiri merupakan singkatan “The Year 2000” yang sebenarnya berakar dari tindakan para teknisi komputer di tahun 1950-an. Kala itu, para teknisi secara sengaja menghemat penyimpanan demi efisiensi. Salah satu yang dikorbankan adalah penanggalan.

    Seperti diceritakan dalam The Year 2000 Problem (2008), para teknisi membuat tahun di tanggal komputer hanya dua digit terakhir. Misalkan, tahun 1945 ditulis menjadi 45. Atau 17 Agustus 1945, menjadi 170845. Saat menulis tahun 2000, komputer akan mengubah menjadi 00.

    Pada titik inilah masalah muncul. Ketika menulis 00, komputer mendeteksi bukan tahun 2000, melainkan 1900. Bagi awam yang tak berinteraksi dengan komputer pasti tak menyadari atas masalah ini. Namun, bagi mereka yang menjadikan komputer sebagai “nyawa” maka skenario buruk yang di atas berpotensi benar-benar terjadi. 

    Foto: Tahun Baru di New York (AP Photo/Frank Franklin II)

    Tabungan di bank bisa hilang dan orang tak bisa menarik uang di ATM. Ini terjadi karena komputer bank akan mengira tabungan dan kartu ATM pemilik sudah kadaluwarsa. Sebab, di kartu ATM tertera tahun 010100 yang diinterpretasikan komputer sebagai 1 Januari 1900, bukan 1 Januari 2000. Alias mundur 100 tahun. 

    Tentu di tahun 1900 tak ada catatan tabungan, sehingga komputer bakal otomatis menghapus kegiatan perbankan nasabah. Begitu juga kegiatan di bursa efek.

    Saat membaca tahun 00, komputer bursa mengira hari esok adalah 1 Januari 1900, bukan 1 Januari 2000. Alhasil, komputer malah memunculkan harga saham tahun 1900. Jika ini terjadi, perdagangan saham praktis akan kacau. 

    Indonesia dilanda ketakutan 

    Di Indonesia, ketakutan ini juga sangat terasa. Dalam laporan Tempo (2 Januari 2000), persoalan Y2K membuat Menteri Perhubungan Agum Gumelar membentuk tim khusus bernama Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000).

    Jauh sebelum ganti tahun, Agum menyebut akan ada 6 sektor pelayanan publik yang terdampak Y2K, antara lain perbankan, komunikasi, listrik, lampu lalu lintas, sinyal kereta api, dan pasokan BBM dari Pertamina. 

    Wisatawan berjalan melewati monitor yang menampilkan layar kesalahan berwarna biru, juga dikenal sebagai “Layar Biru Kematian” di dalam Terminal C di Bandara Internasional Newark, New Jersey, AS, 19 Juli 2024. (REUTERS/Bing Guan)

    Akibat hal ini, Bursa Efek Jakarta (BEJ) mengeluarkan tindakan tak biasa. Mereka terpaksa tidak beroperasi selama puncak pergantian tahun. BEJ memilih memundurkan perdagangan bursa hingga 3 Januari 2000. Tak hanya itu, BCA tercatat sudah merogoh kocek hingga US$ 1 juta demi menyiapkan rencana darurat menghadapi situasi kiamat digital. 

    Bank Indonesia juga sudah menyiapkan rencana cadangan andai 167 bank di tanah air hancur lebur karena millennium bug. Berbagai media massa juga berulangkali mengeluarkan tips-tips menghadapi pergantian tahun yang tak pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

    Lantas, ketika dunia mencapai hari pergantian tahun, apakah millennium bug benar terjadi?

    Ternyata, dunia aman-aman saja setelah 31 Desember 1999. Pada 1 Januari 2000, orang masih bisa menarik uang dari ATM. Lampu lalu lintas masih menyala. Operasional bandara berjalan seperti biasa. 

    Pada akhirnya, dunia menganggap millennium bug sebagai hoaks yang pernah membuat orang ketar-ketir. Bisa dikatakan, perkara ini hanya ketakutan orang saja atas situasi digital setelah tahun 2000.

    (mfa/mfa)

  • PPN 12%, Ini Daftar Layanan Perbankan BCA yang Mengalami Perubahan Tarif

    PPN 12%, Ini Daftar Layanan Perbankan BCA yang Mengalami Perubahan Tarif

    Jakarta: Mengikuti kebijakan pemerintah, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberlakukan kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
     
    Penaikan PPN 12 persen tersebut sesuai Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021.
     
    Mengutip laman BCA, berikut layanan perbankan BCA yang akan mengalami perubahan tarif PPN menjadi 12 persen:
     

    Produk Layanan Perbankan 
    Biaya sewa Safe Deposit Box (SDB)/ Robotic Safe Deposit Box (RSDB)

    Wealth Management

    -Reksa Dana

    Biaya Pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Bulanan Reksa Dana

    -Surat Berharga

    Biaya transaksi Obligasi/Surat Berharga Negara (SBN) di Pasar Sekunder
    Biaya transaksi Instrumen Bank Indonesia
     
    Perubahan tarif PPN 12 persen dihitung dari besarnya Biaya Layanan/Biaya Jasa/Biaya Administrasi atau biaya lainnya.
     
    “Perubahan tarif PPN ini akan berlaku pada 1 Januari 2025,” tulis pengumuman BCA itu.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kurs rupiah menguat 10 poin jadi Rp16.132 per dolar AS

    Kurs rupiah menguat 10 poin jadi Rp16.132 per dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada hari ini ditutup menguat 10 poin menjadi Rp16.132 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.142 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa turut menguat ke level Rp16.157 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.162 per dolar AS.

    “Rupiah menjadi mata uang terkuat di antara mata uang Asia pada hari Senin (30/12), didukung oleh data ekonomi AS yang dirilis pada hari Jumat (27/12), serta penurunan permintaan domestik terhadap dolar AS,” ujar Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Tercatat, volume perdagangan obligasi pemerintah menurun dari Rp12,14 triliun pada Jumat (27/12) menjadi Rp11,78 triliun pada Senin (31/12).

    Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan bahwa indeks dolar AS menurun jadi 107,9 dari sebelumnya 108,2 yang terkoreksi defisit perdagangan AS sebesar -102,86 miliar dolar AS dari perkiraan -100,7 miliar dolar AS.

    Selain itu, permintaan dolar AS dari korporasi domestik sudah hampir terpenuhi seluruhnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024