Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • DPR nilai penurunan BI-Rate jadi sinyal positif bagi pelaku UMKM

    DPR nilai penurunan BI-Rate jadi sinyal positif bagi pelaku UMKM

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR nilai penurunan BI-Rate jadi sinyal positif bagi pelaku UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menilai penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) atau BI-Rate menjadi 5,75 persen menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka.

    “Penurunan suku bunga BI-Rate ini bukan hanya langkah tepat untuk menurunkan biaya pinjaman, tetapi juga sinyal positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka. Dukungan terhadap sektor ekonomi hijau juga menunjukkan keberpihakan terhadap masa depan yang berkelanjutan,” kata Fathi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Fathi memandang kebijakan BI ini tak hanya mendorong sektor prioritas seperti UMKM serta ekonomi hijau melainkan juga menunjukkan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.

    Di samping BI-Rate, suku bunga deposit facility dan lending facility juga dipangkas masing-masing sebesar 25 basis point (bps) menjadi 5 persen dan 6,5 persen untuk memperkuat kebijakan makroprudensial yang mendukung sektor prioritas.

    Fathi menilai, langkah ini akan menciptakan ruang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    “Saya akan terus mendorong agar kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM,” ujar dia.

    Ia menambahkan pihaknya juga akan memastikan bahwa sektor perbankan mampu memanfaatkan kebijakan ini untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif dan terjangkau.

    Fathi turut menyoroti pentingnya sinergi antara BI, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mendorong implementasi ekonomi hijau.

    Menurutnya, investasi pada sektor ramah lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

    Fathi pun berharap langkah strategis ini akan terus diikuti oleh kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis guna memastikan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • BI Turunkan Suku Bunga Acuan, Airlangga Bilang Begini

    BI Turunkan Suku Bunga Acuan, Airlangga Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75%. Menurutnya hal tersebut baik, khususnya jika melihat tingkat inflasi yang sudah rendah.

    “BI Rate turun adalah baik sekali karena kalau lihat inflasi rendah 1,55% maka cost of fund, kalau bunganya tidak turun maka ketinggian,” ujarnya saat ditemui di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Ia juga bicara alasan BI sempat menahan suku bunga. Sebagai informasi, pada Oktober hingga Desember 2024 suku bunga ditahan di level 6%.

    Menurut Airlangga, alasan BI menahan suku bunga adalah menunggu kebijakan yang dikeluarkan Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Ia menyebut tingkat suku bunga di Indonesia tidak boleh lebih rendah dari AS demi mencegah keluarnya dana besar-besaran atau capital flight.

    “Kemarin BI tahan penurunan karena menunggu AS, karena kita harus rate-nya dalam tanda petik tidak lebih rendah dari AS, terutama untuk mencegah tidak terjadi capital flight,” jelas Airlangga.

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75%. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung selama 14-15 Januari 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan penurunan bunga acuan ini diikuti dengan penurunan deposit facility dan lending facility. “Rapat dewan gubernur BI pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate 25 bps menjadi 5,75% suku bunga deposit facility turun 25 bps jadi 5% dan lending facility turun 25 bps menjadi 6,5%,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

    Keputusan ini konsisten tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% untuk pengendalian inflasi dan sasarannya dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    (acd/acd)

  • Awal Mula Arif Kepergok Beli Barang Antik Pakai Uang Palsu, Kini Ditangkap, Ini Cara Deteksi dari BI

    Awal Mula Arif Kepergok Beli Barang Antik Pakai Uang Palsu, Kini Ditangkap, Ini Cara Deteksi dari BI

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang pria di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditangkap polisi imbas mengedarkan uang palsu.

    Gelagatnya ketahuan kala hendak membeli barang antik di sebuah hotel.

    Seperti diketahui, uang palsu kini menyita perhatian publik sejak pabriknya terbongkar di Makassar, Sulawesi Selatan.

    Sindikat peredaran uang palsu ini pun tak terkecuali.

    Usut punya usut, aksi pemuda bernama Arif ini terendus polisi karena ada laporan.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Direktur Reskrimum Polda NTT Komisaris Besar Patar Silalahi mengungkapkan bahwa pelaku yang ditangkap berinisial ASC alias Arif.

    “Kami tangkap pelaku di Hotel Silvia Budget Kota Kupang, kemarin,” ungkap Patar kepada wartawan di Kupang, Rabu (15/1/2025).

    Patar menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan polisi dengan Nomor LP/A/1/I/2025/SPKT/Polda NTT yang diterima pada 11 Januari 2025.

    Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Unit Resmob Polda NTT mendapatkan laporan mengenai rencana transaksi jual beli barang antik berupa katana langka senilai Rp 49 triliun yang melibatkan sindikat pengedar uang palsu.

    Setelah melakukan penyelidikan, polisi membuntuti para pelaku hingga ke Hotel Maya, Kota Kupang.

    Namun, pelaku kemudian memindahkan lokasi transaksi ke Hotel Silvia Budget.

    Polisi segera bergerak ke lokasi baru dan berhasil menangkap tersangka utama, ASC alias Arif, beserta barang bukti uang palsu senilai Rp 100 juta dalam pecahan Rp 100.000.

    Menurut pengakuan Arif, ia tiba di Kupang pada 9 Januari 2025 bersama dua rekannya, AAP alias Adrit dan SW alias Herti, pasangan suami istri.

    Ketiganya membawa uang palsu senilai Rp 300 juta untuk transaksi barang antik.

    Namun, setelah mengetahui keberadaan polisi di Hotel Maya, Adrit dan Herti melarikan diri ke Malang dengan membawa uang palsu senilai Rp 200 juta.

    Kemudian, Arif memindahkan lokasi ke Hotel Silvia Budget untuk melanjutkan transaksi, tetapi aksinya terdeteksi dan ia ditangkap.

    “Modus operandi sindikat ini adalah menggunakan uang palsu sebagai alat untuk menjamin transaksi barang antik.”

    “Mereka juga memanfaatkan teknologi seperti mobile banking palsu, cek kosong, dan uang palsu untuk menipu korban,” ujar Patar.

    Barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian antara lain uang palsu senilai Rp 100 juta, satu unit ponsel, dan satu cek kosong.

    Saat ini, Arif telah ditahan di Mapolda NTT untuk proses hukum lebih lanjut.

    “Penangkapan ini menunjukkan komitmen Ditreskrimum Polda NTT dalam memberantas kejahatan terorganisir yang merugikan masyarakat.”

    “Penyelidikan lebih lanjut akan terus dilakukan untuk membongkar jaringan sindikat pengedar uang palsu ini,” tutup Patar.

    Lantas, adakah cara membedakan uang asli dan uang palsu?

    Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim mengatakan, guna melindungi masyarakat dari upaya pemalsuan uang, bank sentral terus memperkuat unsur pengamanan keaslian uang.

    “Dengan memperhatikan, menerapkan, dan mengadopsi inovasi teknologi terkini,” kata dia, dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/12/2024).

    Lebih lanjut Ia bilang, BI melalui program Cinta, Bangga, Paham (CBP) rupiah, mendorong edukasi masyarakat untuk mengenali keaslian uang rupiah kertas.

    Salah satu cara yang mudah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Dilihat, Diraba, Diterawang atau 3D, maupun menggunakan alat bantu sederhana seperti lampu UV dan kaca pembesar.

    Berikut cara mengetahui keaslian uang rupiah dengan metode 3D:

    – Dilihat, terdapat benang pengaman seperti dianyam dan akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu.

    – Diraba, hasil cetak akan terasa kasar pada gambar pahlawan, burung Garuda, dan nilai nominal serta pada kode tuna netra (blind code) berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang.

    – Diterawang, terdapat tanda air (Watermark) berupa gambar pahlawan dan Electrotype (ornamen) pada pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 dan gambar saling isi (Rectoverso)dari logo Bl yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.

    Apabila masyarakat menemukan indikasi adanya pemalsuan terhadap uang rupiah, Marlison bilang, masyarakat dapat mendatangi kantor Bank Indonesia terdekat untuk memastikan keaslian uang rupiah.

    “Selanjutnya, dalam hal terdapat dugaan pemalsuan uang Rupiah, Bl memiliki Counterfeit Analysis Center yaitu pusat analisis dan tenaga ahli yang dapat melakukan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya guna mendukung proses penyidikan Polri,” ucap Marlison.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Industri Buy Now Pay Later Diprediksi Tumbuh 30% Tahun Ini

    Industri Buy Now Pay Later Diprediksi Tumbuh 30% Tahun Ini

    Jakarta, FORTUNE – Pefindo Biro Kredit (IdScore) memproyeksi bahwa industri Buy Now Pay Later (BNPL) atau Pay Later akan bertumbuh 24-30 persen pada 2025. Berdasarkan data yang dihimpun, hingga November 2024 pertumbuhan fasilitas BNPL mencapai 24,53 persen secara tahunan dengan total nilai portofolio kredit mencapai Rp35,14 triliun.

    Penetrasi geografis BNPL/Paylater masih terkonsentrasi di Jawa, terutama di Jabodetabek, dengan pangsa pasar 31,71 persen. Dari sisi pengguna sendiri, generasi muda yang terdiri dari Gen Z dan Millenial masih menjadi kelompok debitur terbesar, dengan persentase 48,27 persen dengan penggunaan untuk lainnya (transaksi untuk QRIS) sebesar 41,9 persen, pembelian di e-commerce 33 persen, pembelian tiket/hotel 21,1 persen.

    “Rata-rata fasilitas per debitur hampir 3 fasilitas/debitur,” ungkap Direktur Utama PEFINDO, Tan Glant Saputrahadi, dalam agenda “Tren dan Pertumbuhan Bisnis Buy Now Pay Later di Indonesia” di Jakarta, Kamis (16/1).

    Proyeksi tersebut sejalan dengan prediksi pertumbuhan portofolio kredit nasional yang juga diperkirakan tumbuh dua digit. Menurut riset dari PEFINDO, bank umum semakin agresif memasuki bisnis BNPL, dengan pertumbuhan year-on-year yang signifikan, mencapai 68,24 persen. 

    “Saat ini bisnis BNPL semakin diterima dan diintegrasikan ke dalam layanan perbankan konvensional,” katanya.

    Sementara itu, tren non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah pada BNPL terus menunjukkan penurunan cukup signifikan. Dari titik tertinggi 6,66 persen pada September 2023, NPL BNPL pada November 2024 berada pada level 3,21 persen. 

    Glant mencermati penurunan signifikan ini didorong oleh perbaikan kualitas portofolio kredit dan akuisisi kredit, terutama di sektor fintech dan dengan semakin banyaknya Bank Buku IV yang terjun ke industri ini.

    Beberapa faktor utama yang memengaruhi portofolio kredit BNPL, antara lain BI Rate, inflasi, indeks konsumsi rumah tangga, dan NPL. 

    “Dengan pengelolaan yang baik terhadap faktor-faktor tersebut, pertumbuhan industri BNPL diharapkan dapat terus berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

  • Pemangkasan Bunga BI jadi 5,75% Longgarkan Likuiditas Bank

    Pemangkasan Bunga BI jadi 5,75% Longgarkan Likuiditas Bank

    Jakarta, FORTUNE – Pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) pada awal tahun ini menjadi 5,75 persen disambut baik oleh para Perbankan. Sejumlah bank nasional berharap bahwa longgarnya kebijakan bunga acuan turut semakin melonggarkan likuiditas bank nasional. 

    “Secara gradual, penurunan suku bunga acuan akan meningkatkan likuiditas dan mendorong penurunan suku bunga kredit, yang diharapkan dapat memperkuat permintaan kredit di berbagai sektor,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara kepada Fortune Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1). 

    Penurunan bunga acuan akan pacu DPK & kredit

    Ilustrasi Menara BCA/Dok BCA

    Di sisi lain, lanjut Ashidiq, peningkatan likuiditas di pasar juga berpotensi mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan berkontribusi pada pengurangan biaya dana atau cost of fund. “Sehingga memperkuat posisi Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ashidiq. 

    Sementara itu, perbankan lainnya seperti BCA juga berharap kebijakan ini dapat menstimulasi permintaan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    “Pada prinsipnya, BCA akan sejalan dengan kebijakan suku bunga acuan BI. Selain suku bunga acuan, BCA juga mencermati parameter lainnya dalam menentukan kebijakan suku bunga kredit,” kata EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn. 

    Ia menyebut, parameter pemacu kredit tersebut antara lain indikator makroekonomi, kondisi likuiditas sektor perbankan, termasuk situasi pasar yang menyangkut aspek permintaan dan penawaran yang ada. 

    “Terkait cost of fund, berkat pendanaan BCA yang didukung dana giro dan tabungan (CASA), BCA optimistis mampu menjaga cost of fund secara keseluruhan,” kata Hera. 

    Ia menjelaskan, CASA secara bank only berkontribusi sekitar 82 persen dari total DPK atau tumbuh 5,6 persen mencapai Rp915 triliun per November 2024. Secara keseluruhan, total Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bank only naik 3,5 persen mencapai Rp1.109 triliun per November 2024. 

    BI diramal masih akan turunkan bunga acuan

    Gedung HSBC. (Unsplash/Joshua Lawrence)

    Sementara itu, Chief Economist, India and Indonesia, HSBC Global Research, Pranjul Bhandari mengaku cukup kaget terkait keputusan bank sentral Indonesia. Menurutnya langkah mengejutkan ini untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan memacu pertumbuhan ekonomi. 

    Meski demikian, Pranjul memprediksi suku bunga acuan BI masih akan turun kembali di tahun ini. “Kami memperkirakan dua pemangkasan suku bunga 25 bps lagi di 2Q 2025, menjadikan suku bunga kebijakan menjadi 5,25 persen,” kata Pranjul. 

    Sementara itu, BI juga sedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan PDB RI 2025 dari 4,8-5,6 persen menjadi 4,7-5,5 persen dengan menyebutkan tren ekspor, konsumsi, dan investasi swasta yang lemah.

  • Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Acuan, Apindo Sebut Langkah Pertahankan Kinerja Ekonomi – Page 3

    Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Acuan, Apindo Sebut Langkah Pertahankan Kinerja Ekonomi – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir masuk pada awal Januari 2025. Dihitung sepanjang 2024 hingga awal 2025, tercatat masih banyak modal asing yang masuk ke Indonesia.

    Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 30 Desember 2024 – 2 Januari 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 1,08 triliun.

    “Nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 1,08 triliun, terdiri dari beli neto Rp 0,32 triliun di pasar saham, beli neto Rp 1,94 triliun di pasar SBN, dan jual neto Rp 1,17 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (5/1/2025).

    Ramdan menambahkan, selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 31 Desember 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 15,74 triliun di pasar saham, Rp 34,59 triliun di pasar SBN dan Rp161,99 triliun di SRBI.

    Perkuat Koordinasi

    Sedangkan selama 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 2 Januari 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 0,56 triliun di pasar saham, jual neto Rp 0,20 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp 0,28 triliun di SRBI.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” jelas Ramdan.

    Adapun premi CDS Indonesia 5 tahun per 2 Januari 2025 sebesar 78,00 bps, naik dibanding dengan 27 Desember 2024 sebesar 75,51 bps.

    Sedangkan Rupiah dibuka pada level (bid) Rp 16.200 per dolar AS dan Yield SBN 10 tahun turun ke 6,95 persen.

  • Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 6.962 Triliun – Page 3

    Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 6.962 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tumbuh melambat. Hal tersebut diungkapkan Bank Indonesia (BI) dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2025).

    Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tercatat pada posisi sebesar USD 424,1 miliar atau sekitar Rp 6.962 triliun (kurs 16.415 per USD). Posisi pada November itu tumbuh sebesar 5,4 persen year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 7,7 persen (yoy).

    “Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

    ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada November 2024 tercatat sebesar 203,0 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6 persen (yoy).

    Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Utang Luar Negeri Indonesia tetap dikelola secara kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,4 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,5 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

    “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

     

  • Fraksi Demokrat Nilai Penurunan BI Rate Jadi Sinyal Positif Pelaku Usaha

    Fraksi Demokrat Nilai Penurunan BI Rate Jadi Sinyal Positif Pelaku Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Fathi mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang sudah mengesahkan kebijakan penurunan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% dalam rapat dewan gubernur (RDG) Januari 2025. 

    Menurut Fathi, langkah BI tersebut relevan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus mendorong sektor prioritas seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi hijau.

    “Penurunan suku bunga BI rate ini bukan hanya langkah tepat untuk menurunkan biaya pinjaman, tetapi juga sinyal positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka. Dukungan terhadap sektor ekonomi hijau juga menunjukkan keberpihakan terhadap masa depan yang berkelanjutan,” ujar Fathi kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Selain BI rate, kata Fathi, suku bunga deposit facility dan lending facility juga dipangkas untuk memperkuat kebijakan makro-prudensial yang mendukung sektor prioritas. Menurut Fathi, langkah tersebut akan menciptakan ruang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    “Sebagai anggota DPR, saya akan terus mendorong agar kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM. Kami juga akan memastikan bahwa sektor perbankan mampu memanfaatkan kebijakan ini untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif dan terjangkau,” jelas Fathi.

    Lebih lanjut, Fathi juga menyoroti pentingnya sinergi antara BI, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mendorong implementasi ekonomi hijau.

    “Investasi pada sektor ramah lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global,” pungkas Fathi.

    Fathi berharap, langkah strategis BI menurunkan BI rate dan memangkas deposit facility dan lending facility, akan terus diikuti oleh kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis.

  • Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga BI Rate 5,75%, Indef Dorong Pebisnis Ekspansi Terukur

    Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga BI Rate 5,75%, Indef Dorong Pebisnis Ekspansi Terukur

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong dunia usaha mulai melakukan ekspansi usai Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto meyakini relaksasi moneter dengan penurunan BI Rate menggambarkan bahwa ke depan kebijakan bank sentral akan cenderung ekspansif yaitu pro terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Ini seharusnya disambut positif oleh dunia usaha untuk mulai, katakanlah, meningkatkan ekspansinya. Tentu ekspansi yang terukur,” ujar Eko kepada Bisnis, Kamis (16/1/2025).

    Penurunan BI Rate, sambungnya, diharapkan segera disambut sektor perbankan dengan penurunan suku bunga kredit. Dengan demikian, laju kredit untuk sektor riil turut meningkat.

    Eko mencatat indikator-indikator konsumsi rumah tangga masih menunjukkan pelemahan secara umum meski ada perbaikan akibat faktor musiman yaitu momen Natal dan Tahun Baru 2025. Menurutnya, pemangkasan BI Rate merupakan ‘stimulus’ untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal I/2025, terutama jelang momen Ramadan dan Idulfitri.

    “Penurunan suku bunga acuan ini menurut saya dampaknya akan cukup positif ya bagi mendongkrak sektor riil dan harapannya nanti bisa meningkatkan daya beli,” jelasnya.

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,75%, usai ditahan 6% sejak Oktober 2024, berdasarkan pertimbangan kondisi dinamika global maupun dalam negeri.

    Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan, yakni rupiah yang stabil, survei sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan pelemahan konsumsi, serta sudah lebih jelasnya arah kebijakan AS dan The Fed.

    “Oleh karena itu, ini adalah waktu untuk menurunkan suku bunga supaya bisa mendorong ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, Perry memaparkan pertimbangan pertama yakni kondisi rupiah yang saat ini tertahan di level Rp16.200-an per dolar AS dianggap cukup stabil. Inflasi terpantau rendah di batas bawah target 2,5±1%. Selain itu, konsumsi masyarakat yang melemah juga menjadi perhatian Bank Indonesia.

    “[Bank Indonesia] menurunkan BI Rate supaya mendorong pertumbuhan [ekonomi], dari sisi permintaan [demand],” ujar Perry.

    Pertimbangan kedua, penurunan suku bunga sekarang memang masih di tengah ketidakpastian kebijakan AS dan The Fed terhadap Fed Fund Rate, tetapi sudah lebih jelas.

    Bahkan BI telah melakukan sejumlah perhitungan terhadap arah kebijakan pemerintah AS seperti dampak kenaikan yield akibat defisit fiskal APBN AS sebesar 7,7%. Termasuk arah pemangkasan Fed Fund Rate pada 2025.

    “Sekarang kami sudah mulai paham, kemungkinan Fed Fund Rate hanya sekali 25 bps, itu sudah kami hitung. Dua dampak ini juga kami sudah bisa memperkirakan arah pergerakan dollar index-nya,” jelasnya.

    Ke depan, bank sentral masih akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate yang akan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di global dan nasional.

  • BI Ungkap Utang Luar Negeri RI Melambat, Totalnya Rp 6.949 T

    BI Ungkap Utang Luar Negeri RI Melambat, Totalnya Rp 6.949 T

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada November 2024. Berdasarkan catatan BI, ULN Indonesia pada November 2024 sebesar US$ 424,1 miliar atau sekitar Rp 6.949.337.503.430.001 (asumsi kurs Rp 16.327 pukul 10.51 WIB).

    Secara tahunan, angka tersebut tumbuh 5,4% yoy, lebih rendah dibanding pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 7,7% yoy. “Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta,” kata Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Kamis (16/1/2025).

    Ramdan mengatakan, ULN pemerintah tumbuh lebih rendah pada November 2024 yang tercatat sebesar US$ 203,0 miliar atau tumbuh sebesar 5,4% yoy, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6% yoy.

    Ia mengatakan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

    Sementara ULN swasta tercatat menurun. Ramdan mengatakan pada November 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 194,6 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6% yoy, lebih dalam dari kontraksi 1,4% yoy pada Oktober 2024.

    “Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non-financial corporations) yang mencatat kontraksi 1,7% yoy,” terangnya.

    Ramdan mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Ia mengatakan, hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,5% pada November 2024.

    Selain itu, dominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kesehatan ULN. BI dan pemerintah, kata Ramdan, akan terus menjaga agar struktur ULN tetap sehat melalui perkuatan koordinasi dalam pemantauan perkembangan.

    “Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Pemerintah Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 Triliun pada 2024

    (rrd/rrd)