Bagaimana Cara Mengenali Uang Palsu dan Uang Asli?
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Seorang bocah sekolah menengah pertama (SMP) di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berinisial A (14) tertangkap basah saat hendak mengantarkan uang palsu senilai Rp 2,2 juta pada Sabtu (11/1/2025).
Peristiwa ini bermula ketika A berkenalan dengan seorang pria yang belum diketahui identitasnya melalui media sosial Facebook.
“Jadi, di Facebook tuh ada yang menawarkan, ‘siapa yang bersedia antar benda’. Terus sahut bocah itu, dengan ini (iming-iming) dikasih duit Rp 50.000,” ujar Kanit Reskrim Polsek Tambun Selatan AKP Kukuh Setiono saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).
Setelah sepakat, A bertemu pria tersebut di Stasiun Tambun Selatan dan diminta mengantarkan uang palsu senilai Rp 2,2 juta ke sebuah lokasi di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kukuh memastikan bahwa A mengetahui barang yang diantarnya adalah uang palsu.
“Mau diantar ke temannya yang menyuruh. Nanti, disuruh berhenti di suatu tempat. Nah, orang yang mengambil nanti dihubungi,” kata Kukuh.
Namun, sebelum sampai tujuan, A mengalami kecelakaan lalu lintas di depan Plaza Metropolitan, Jalan Sultan Hasanudin, Tambun Selatan.
Uang palsu yang dibawanya berhamburan di jalan, sehingga warga yang menolongnya mulai curiga. A kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.
“(A) luka-luka saja, jatuh memang. Sekarang lagi di polsek untuk dimintai keterangan. Terus, terkait orang yang menyuruh, lagi kami dalami,” tambah Kukuh.
Hasil penelusuran
Kompas.com
menunjukkan beberapa akun Facebook memperjualbelikan uang palsu dengan harga beragam.
Salah satu akun berinisial NS memasarkan uang palsu dengan berbagai nominal. Lokasi penjualannya di Kota Bekasi, Jawa Barat.
“Rp 100.000 dapat upal (uang palsu) Rp 3 juta. Rp 150.000 dapat upal Rp 4 juta. Rp 200.000 dapat upal Rp 5 juta. Rp 250.000 dapat upal Rp 6 juta. Free ongkir bisa dibelanjakan di mana saja, aman 100 persen,” demikian keterangan gambar unggahan NS, dikutip Kompas.com, Selasa (21/1/2025).
Selain NS, akun berinisial CP juga menjual uang palsu dengan menampilkan tumpukan pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000.
“Yang ngerti barang aja,” tulis CP dalam unggahannya.
Sebelumnya, pihak kepolisian mengungkap kasus peredaran uang palsu dalam jumlah besar di Sulawesi Selatan.
Saat menggerebek sebuah pabrik uang palsu di gedung perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, polisi menemukan dua surat berharga senilai ratusan triliun rupiah dan uang palsu senilai Rp 446,7 juta.
Selain itu, diperkirakan uang palsu senilai Rp 1,5 miliar telah beredar di masyarakat.
Dikutip dari pemberitaan
Kompas.com
, Jumat (20/12/2024), Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI), Rezki Ernandi Wimanda, mengatakan bahwa terdapat 11 unsur pengaman pada uang asli.
“Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BI adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengelola uang,” ujar Rezki saat konferensi pers di Mapolres Gowa.
Rezki mengungkapkan bahwa uang palsu sering kali dikenali secara kasat mata dan memiliki peredaran yang luas.
“Jadi, uang palsu yang ditemukan ini seperti gunung es. Yang terlihat hanya permukaannya, tetapi yang beredar mungkin sudah banyak. Kita tidak tahu,” ucapnya.
Beberapa langkah untuk mengenali uang asli:
Dilihat: Gambar utama, nominal, dan benang pengaman terlihat jelas.
Diraba: Bagian tertentu terasa kasar dan ada kode tunanetra.
Diterawang: Tanda air, electrotype, dan gambar saling isi terlihat.
Humas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Suparyono, mengatakan bahwa Bhabinkamtibmas telah dikerahkan untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya uang palsu.
“Bhabinkamtibmas memberikan edukasi agar masyarakat benar-benar memastikan bahwa uang yang ada benar-benar asli dengan cara memeriksa, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang,” kata Suparyono.
Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan bukti adanya penjualan uang palsu.
“Masyarakat juga bisa mengadu melalui call center 110. Nantinya akan segera dilayani oleh Polri dan Polres Metro Bekasi Kota akan proaktif apabila ada laporan terkait uang palsu,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BI
-
/data/photo/2022/08/31/630ee280982e8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bagaimana Cara Mengenali Uang Palsu dan Uang Asli?
Megapolitan
22 Januari 2025")
Bagaimana Cara Mengenali Uang Palsu dan Uang Asli? Megapolitan 22 Januari 2025
-
Berlaku 1 Maret 2025, Devisa Hasil Ekspor Wajib Disimpan Setahun – Halaman all
Laporan wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismai
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Melalui revisi tersebut eksportir nantinya harus menyimpan devisa hasil ekspor sebesar 100 Persen selama 1 tahun.
“Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP Nomor 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini,” kata Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Dalam menerapkan kebijakan ini kata Airlangga, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan bea cukai akan mempersiapkan sistemnya dalam menampung DHE selama setahun. Pemerintah akan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan baru tersebut.
“Baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem, dan oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para stakeholder,” katanya.
Ia menambahkan kebijakan baru tersebut akan berlaku untuk sektor mineral, batu bara, perikanan dan perkebunan.
“Nah ini diberikan kepada sektor mineral batubara, serta sumber daya alam lain termasuk kelapa sawit. Kemudian sektor minyak bumi dan gas alam itu tidak diikutkan,” katanya.
Kebijakan tersebut bertujuan agar para pelaku ekspor menyimpan DHE di dalam negeri sehingga memperkuat stabilitas rupiah. Kebijakan tersebut juga kata Airlangga sudah diberlakukan oleh negara lain seperti Malaysia dan Thailand.
“Ya tentu kita comparable dengan negara lain apakah itu Malaysia atau Thailand,” pungkasnya. (*)
-
DEN Tanggapi Soal Yield Obligasi Negara Naik Saat Inflasi Rendah
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Heriyanto Irawan mengungkapkan alasan naiknya yield atau imbal hasil surat utang negara (obligasi), meskipun di tengah inflasi rendah.
Menurut Heri, kenaikan yield tersebut dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran (demand and supply) yang bergantung pada US Treasury, yakni obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat.
Hal ini disampaikan Heri saat menjadi pembicara dalam diskusi panel US ASEAN Business Council (USABC) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
“Yield itu naik karena, mohon maaf, ini just a bit basic ya, driven by demand and supply saja,” jelas Heri.
Heri menjelaskan, permintaan akan berkurang jika pasar modal dipengaruhi kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang dapat meningkatkan inflasi. Sebaliknya, suplai akan turun apabila Presiden Trump menerapkan kebijakan penurunan pajak.
Kebijakan ini, menurut Heri, dapat meningkatkan devisa sehingga suplai dari penerbitan surat utang negara bertambah hingga obligasi naik saat inflasi rendah.
“Sebaliknya, kita bisa memahami, andai kata demand-nya turun dan supply-nya naik, maka harga atau yield-nya tidak naik karena harganya turun,” terang Heri.
Lebih lanjut, Heri menyebut alasan surat utang negara AS menjadi acuan utama aset finansial Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa aset finansial AS adalah yang terbesar di dunia.
“Kenapa surat utang negara Amerika itu kita samakan seperti pusat perputaran bumi untuk aset finansial? Karena nilai aset ini mencapai US$ 38 triliun, terbesar di dunia,” jelas Heri.
Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, turut menyampaikan pandangannya terkait kepercayaan investor terhadap pemerintahan Presiden Prabowo di Indonesia. Menurut Susi, tingkat kepercayaan investor memiliki hubungan erat dengan obligasi negara atau sovereign bond, terutama saat inflasi rendah.
Namun, Susi menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga kepercayaan investor dengan mengantisipasi perubahan administrasi pemerintahan di Amerika Serikat.
“Yang paling penting, kita harus mengantisipasi perubahan pemerintahan baru di AS. Ini menjadi tantangan terkait potensi outflow,” ujar Susi dalam kesempatan yang sama.
Susi menambahkan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau kebijakan suku bunga dari bank sentral serta kebijakan fiskal untuk mendukung sektor riil.
“Untuk kebutuhan pembiayaan ke depan, saya kira, dengan kebijakan Bank Indonesia terkait tingkat suku bunga yang cukup kompetitif, itu sudah mendukung,” katanya.
Susi juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembiayaan kondusif di sektor riil guna mengantisipasi potensi outflow akibat kebijakan moneter AS.
“Ke depan, kita akan mengandalkan pembiayaan kompetitif di tengah potensi outflow dari kebijakan moneter baru pemerintahan AS,” pungkas Susi.
Diketahui, penjelasan terkait obligasi naik saat inflasi rendah dipaparkan dalam US ASEAN Business Council (USABC) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meluncurkan laporan kebijakan bertajuk Menavigasi Kesempatan: Membangun Kebijakan Ekonomi yang Dinamis di Indonesia.
-
Airlangga: Aturan DHE SDA Terbaru Akan Tambah Cadangan Devisa 90 Miliar Dolar AS – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, aturan Devisa Hasil Eskpor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan parkir 100 persen dalam setahun akan mampu menambah cadangan devisa sebesar 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
“Ada, bisa sampai di atas 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS) satu tahun,” kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, Selasa (21/1/2025).
Airlangga menyatakan, aturan baru DHE SDA ini masih dalam proses. Dia bilang, aturan mengenai DHE SDA ini sudah diputuskan oleh pemerintah sehingga nantinya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih disusun.
“DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan. harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, perbankan,” jelasnya.
Di satu sisi, Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait menyoal kebijakan baru tersebut. Bahkan, dia mengaku tidak ada penolakan dari para pengusaha.
“Tidak ada kami sudah komunikasi dengan seluruh stakeholder,” ungkapnya.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas DHE SDA pada Instrumen moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di perbankan dalam negeri.
Tarif sebesar 0 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan. Tarif sebesar 2,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan.
Tarif sebesar 7,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan.
Serta, tarif sebesar 10% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan satu bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan.
Meski begitu, Airlangga menyebut, pemerintah akan mewajibkan eksportir untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri dalam jangka waktu minimal satu tahun. Ini artinya akan lebih lama dari ketentuan sebelumnya yang minimal tiga bulan.
Sebelumnya, Airlangga menyebut meski jangka waktu penyimpanan DHE SDA akan lebih lama, pemerintah akan menjanjikan bunga yang lebih menarik bagi eksportir.
Dalam aturan terbaru nanti, Airlangga juga memberi sinyal bahwa para eksportir tidak diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 50 persen di dalam negeri.
Namun hingga saat ini, Airlangga enggan membocorkan berapa persen DHE SDA yang wajib disimpan oleh eksportir.
Sejalan dengan itu, BI juga akan menyiapkan dua instrumen baru untuk penempatan DHE SDA. Dua instrumen tersebut adalah sekuritas valuta asing BI (SVBI) dan sukuk valuta asing BI (SUVBI).
Saat ini BI hanya menyediakan instrumen deposito berjangka valas (TD valas). Melalui mekanisme ini, eksportir yang menempatkan DHE di rekening khusus dapat memanfaatkan TD valas di bank, yang kemudian dapat diteruskan ke BI.
-
Pengusaha Minta Bunga Deposito DHE Tak Sama di Semua Bank
Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia alias Gapki meminta agar otoritas tidak menyamakan bunga imbal hasil term deposit valuta asing devisa hasil ekspor atau TA Valas DHE untuk setiap bank.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menjelaskan keputusan pemerintah yang mewajibkan DHE sebesar 100% dengan jangka waktu minimal satu tahun akan meningkatkan biaya modal kerja para eksportir.
Eddy menjelaskan bahwa bunga deposito penahanan DHE sekitar 3% per tahun saat ini. Kendati demikian, back-to-back bunga pinjaman akan ditambah 1,5% dari bunga deposito.
Contohnya, eksportir memiliki deposito US$100.000 dengan bunga 3%. Eksportir tersebut kemudian memerlukan dana untuk bisnisnya sehingga mengajukan pinjaman US$100.000 ke bank.
Bank memberikan pinjaman dengan bunga 4,5% (3% bunga deposito ditambah 1,5% back-to-back bunga pinjaman). Artinya, selisih bunga 1,5% menjadi biaya tambahan yang harus ditanggung eksportir.
“Ujung-ujungnya, perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya tambahan,” jelas Eddy kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).
Oleh sebab itu, dia meminta bunga deposito penempatan DHE tidak disamakan 3% untuk semua bank sehingga ada pilihan pembiayaan yang lebih murah bagi eksportir.
“Untuk deposito tidak sama setiap bank di Indonesia, ada juga 2% untuk penempatan di atas US$100.000,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah memberikan insentif kepada eksportir usai aturan terbaru memperpanjang masa dan meningkatkan jumlah retensi DHE.
Eksportir akan menerima fasilitas tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Sebelumnya, pendapatan bunga tersebut dikenai pajak 20%.
Kemudian eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri.
Untuk underlying transaksi antara nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen pertukaran dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.
Lalu, untuk pertukaran mata uang asing antara bank dan Bank Indonesia (BI), eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki menjadi tukar jual BI.
Lebih lanjut, Airlangga menerangkan bahwa bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan termasuk berbentuk cash collateral, giro, dan deposit tabungan.
“Dengan demikian penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas,” tutup Airlangga kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
-
Perekonomian Indonesia 2025 Tetap Solid Meski Dibayangi Ketidakpastian Global
Jakarta, Beritasatu.com – PT Insight Investments Management memandang tahun 2025 sebagai masa penuh tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia.
Chief Investment Officer PT Insight Investments Management Camar Remoa menegaskan, bahwa perekonomian Indonesia akan tetap solid pada 2025 meski tetap dibayangi ketidakpastian global.
“Jika dilihat dari faktor pendorong dan faktor risiko, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan ketika melihat outlook ekonomi 2025,” tutur Camar dalam keterangan resminya, Senin (20/1/2025).
Dari sisi faktor pendorong, Camar memperkirakan konsumsi domestik masih akan terjaga seiring dengan beberapa upaya stimulus pemerintah, baik melalui stimulus langsung ke masyarakat seperti kenaikan UMP maupun program prioritas pemerintahan baru yang mendukung ketahanan ekonomi nasional. Kenaikan investasi dalam negeri juga diproyeksikan akan mendapatkan momentum pada tahun 2025.
“Lalu, terdapat juga potensi pengalihan basis produksi China ke Indonesia akibat pengenaan tarif dari Amerika Serikat,” lanjut Camar.
Namun, dari faktor risiko tetap perlu diperhatikan. Camar menjelaskan bahwa ketidakpastian kebijakan Pemerintah AS (Trump 2.0) membuat volatilitas pasar meningkat.
“Dari faktor risiko, kita melihat adanya ketidakpastian kebijakan Pemerintah AS, Trump 2.0, yang membuat volatilitas pasar meningkat. Kemudian ada juga potensi kenaikan inflasi global yang disebabkan retaliasi tarif akibat perang dagang. Selain itu, turunnya harga komoditas energi yakni minyak mentah dan batubara, berpotensi menekan pendapatan negara (batubara),” jelas Camar.
“Namun disisi lain, penurunan impor minyak mentah dapat membantu penguatan rupiah dan penurunan subsidi energi dalam pengeluaran negara,” ujarnya.
Outlook Pasar Obligasi & Saham
Dalam pasar obligasi, 3 hal yang selalu menjadi fokus utama kami adalah potensi supply penerbitan SBN, potensi permintaan pasar SBN serta valuasi dan strategi.
Berdasarkan APBN 2025 indikasi penerbitan SBN di tahun 2025 di prediksikan lebih besar dibandingkan realisasi penerbitan SBN di tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya jatuh tempo SBN di tahun 2025 sebesar Rp 757 triliun termasuk jatuh tempo SBN yang dimiliki oleh BI sebesar Rp 104 triliun.
Walaupun demikian kami memperkirakan penerbitan SBN akan tetap terkendali berkat beberapa langkah strategis, seperti kesepakatan skema debt switching antara Kemenkeu dan BI, potensi pinjaman dan penerbitan global bonds yang lebih besar di tengah suku bunga yang lebih rendah, pemanfaatan dana SAL pemerintah, serta pre-funding yang telah dilakukan oleh pemerintah sebesar Rp 86,6 triliun.
Selain itu, PT Insight Investments Management juga melihat bahwa dukungan investor domestik ke pasar obligasi masih akan kuat di tahun 2025 terutama dari investor ritel dan institusi non-bank. Posisi kepemilikan SBN oleh investor asing yang masih relatif rendah diharapkan dapat kembali ke pasar obligasi indonesia.
Karena secara valuasi, indonesia masih memberikan real yield yang atraktif dan menarik dengan fundamental yang baik. Sehingga, kami memproyeksikan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun diperkirakan berada dalam kisaran 6,30%-6,80% pada akhir tahun 2025.
“Pasar obligasi Indonesia masih kompetitif dengan valuasi 10Y Govt Bonds pada range 6,30%-6,80% (lihat fig.1),” jelas Camar.
Valuasi 10Y Bonds Indonesia. (TradingEconomics, Bloomberg and Insight’s Research per Desember 2024)
“Meski demikian, ke depan kami melihat masih terdapat ketidakpastian dari sisi domestik maupun global. Sehingga strategi kami memadukan short term bonds dengan long term bonds. Kami berfokus pada obligasi korporasi berkualitas yang memberikan pengembalian yang atraktif, disertai diversifikasi sektor untuk mengurangi risiko kredit. Sementara kami melakukan trading untuk porsi obligasi pemerintah untuk mencari capital gain,serta menjaga likuiditas” lanjutnya.
Pada tahun 2025, penerbitan obligasi korporasi diperkirakan mencapai Rp145 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh jatuh tempo obligasi korporasi yang lebih besar dibandingkan tahun 2024, serta meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk belanja modal dan modal kerja yang sempat tertunda sebelumnya. Selain itu, tren penurunan suku bunga diprediksi akan mendorong emiten untuk lebih agresif menerbitkan obligasi dengan tenor panjang.
Kemudian, pada pasar saham, Camar menjelaskan bahwa Saat ini, IHSG menawarkan valuasi menarik dengan price-to-earnings (P/E) ratio sebesar 16,5x yang berada di bawah rata-rata lima tahun terakhir (lihat Gambar 2). Hal ini dikarenakan terjadinya koreksi IHSG akibat keluarnya dana asing selama 3 bulan terakhir di penghujung 2024, namun disisi lain perusahaan masih mencatatkan pertumbuhan laba bersih selama tahun 2024.
Historikal valuasi IHSG 5 tahun terakhir. (Bloomberg & Insight Research)
Saat ini, IHSG menawarkan valuasi menarik dengan price-to-earnings (P/E) ratio sebesar 16,5x yang berada di bawah rata-rata lima tahun terakhir. Apabila diteliti lebih dalam menggunakan IDX80 untuk merepresentasikan saham dengan kapitalisasi pasar yang besar, maka saat ini IDX80 berada pada level P/E sebesar 12,4x. Level ini tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.
“Selain itu, rendahnya kepemilikan institusi domestik yang hanya sebesar 4,44% (per 30 Desember 2024) dibandingkan level pre-covid sebesar 12,3% (per 31 Desember 2019) sehingga terdapat peluang untuk peningkatan permintaan dari investor domestik, terutama dengan proyeksi penurunan suku bunga kedepan,” jelas Camar.
Komparasi P/E saham antar negara.
Camar juga menjelaskan bahwa terdapat tiga sektor unggulan yang dapat dijadikan pilihan dalam berinvestasi pada tahun 2025 .
Sektor Financials tetap menjadi pilihan utama karena valuasinya yang menarik dengan ekspektasi penurunan suku bunga yang dapat meningkatkan margin perbankan, serta pertumbuhan kredit yang positif seiring dengan pemulihan belanja modal (capex) perusahaan guna mendukung program pemerintah yang baru.
Sektor Consumer Staples juga dipandang menjanjikan, didukung oleh pemulihan daya beli masyarakat yang didorong oleh kebijakan perlindungan sosial dari pemerintahan baru. Sementara itu, Sektor Telecomunication menjadi pilihan yang menarik dengan adanya konsolidasi pasar sehingga diharapkan dapat menumbuhkan pendapatan baik dari layanan mobile service maupun non-mobile service, seiring ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Sektor pilihan 2025. (Insight Research)
Diversifikasi Investasi melalui Reksa Dana
Di tengah volatilitas pasar, PT Insight Investments Management tetap melihat potensi besar untuk berinvestasi di pasar domestik Indonesia, terutama melalui produk reksa dana yang menawarkan diversifikasi dan potensi pertumbuhan jangka panjang.
Dengan keunggulan diversifikasi, produk reksa dana menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang sekaligus mitigasi risiko di tengah volatilitas pasar.
Strategi pengelolaan aktif yang diterapkan PT Insight Investments Management memungkinkan portofolio reksa dana untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi pasar dan perubahan kebijakan ekonomi. Strategi ini memungkinkan manajer untuk mengalokasikan portofolio secara dinamis, mengurangi risiko, atau memanfaatkan peluang pasar.
“Reksa dana adalah instrumen investasi yang cocok untuk investor dengan berbagai profil risiko, terutama dalam menghadapi ketidakpastian tinggi. Dengan pendekatan yang terukur, investor dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan tanpa harus terpapar langsung pada fluktuasi pasar global,” jelas Camar.
Reksa dana saham seperti Insight Wealth (I-Wealth) dan Indeks Insight Sri Kehati Likuid menjadi pilihan tepat bagi investor yang ingin memanfaatkan potensi pertumbuhan pasar saham domestik, khususnya dengan valuasi IHSG yang menarik dan katalis positif berupa penurunan suku bunga.
Sementara itu, bagi investor yang mencari peluang di kala penurunan suku bunga, produk pendapatan tetap seperti Reksa Dana Insight Government Fund menawarkan potensi imbal hasil optimal di tengah volatilitas pasar obligasi, didukung oleh strategi pengelolaan aktif PT Insight Investments Management.
Sepanjang 2024, PT Insight Investments Management telah mencatatkan performa cemerlang pada sejumlah reksa dana unggulannya. Salah satunya adalah Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund, yang menjadi produk teratas dengan kontribusi signifikan.
Produk ini memiliki keunikan karena sebagian Nilai Aktiva Bersihnya (NAB) disisihkan sebagai Infaq untuk membantu memberangkatkan individu kurang mampu namun berkontribusi positif di masyarakat ke Tanah Suci. PT Insight Investments Management dengan bangga merayakan pencapaian luar biasa produk Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund, yang pada 13 Januari 2025 menandai 20 tahun perjalanannya sejak diluncurkan pada 2005.
Tidak hanya itu, selain I-Hajj, produk I-Renewable dan I-Money juga mencatatkan kinerja memuaskan pada 2024, memberikan imbal hasil yang kompetitif sekaligus dampak sosial positif.
Sebagai catatan, sepanjang tahun 2024, PT Insight Investments Management telah membantu lebih dari 16.000 orang di 35 provinsi melalui program-program yang berfokus pada pendidikan, sosial kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan energi terbarukan.
Seperti pembuatan sumur air bersih yang telah dinikmati oleh 350 penerima manfaat di 4 wilayah serta ada lebih dari 5.000 penerima manfaat pencegahan stunting.
Tidak berhenti di situ, berkat peran investor, PT Insight Investments Management telah mencetak lebih dari 900 anak muda dari pelatihan advokasi lingkungan, pemberian beasiswa untuk lebih dari 200 orang, 100 masyarakat rentan yang menerima pelatihan UMKM, serta 3.000 masyarakat yang terbantu kebutuhan pokoknya.
Sebagai manajer investasi dengan fokus pada dampak sosial, PT Insight Investments Management terus berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah bagi para investor dan masyarakat luas.
Dengan berinvestasi pada produk-produk reksa dana PT Insight Investments Management, investor tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong perubahan positif di masyarakat.
-
Pemerintah Finalisasi Regulasi DHE SDA, Eksportir Diimbau Simpan 100 Persen di Pasar Domestik
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang dalam tahap finalisasi penyusunan regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA). Dalam regulasi ini, eksportir diimbau untuk menyimpan DHE SDA hingga 100% di pasar keuangan domestik dalam jangka waktu satu tahun.
Regulasi baru ini akan disertai berbagai insentif untuk mendorong eksportir menyimpan dana mereka lebih lama di dalam negeri.
“Jadi 100%. Insentif untuk perbankan disiapkan, untuk cash collateral disiapkan, dan penggunaan untuk pembayaran pajak serta dividen semuanya akan diatur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (21/1/2025).
Airlangga menjelaskan, regulasi ini telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Penyusunannya dilakukan dengan melibatkan masukan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak perbankan.
“Presiden Prabowo sudah memberi lampu hijau. Peraturan pemerintah (PP) sedang disiapkan, tahap harmonisasi sedang berjalan, dan akan ada koordinasi dengan BI, OJK, serta perbankan,” jelasnya dalam menanggapi finalisasi regulasi DHE SDA
Menurut data BI, cadangan devisa pada akhir Desember 2024 tercatat sebesar US$ 155,7 miliar, meningkat dibandingkan posisi November 2024 yang mencapai US$ 150,2 miliar.
Airlangga menambahkan, regulasi ini dirancang melalui komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait. Dengan penambahan masa penyimpanan DHE, diharapkan cadangan devisa dapat meningkat hingga mencapai US$ 90 miliar.
“Ada potensi kenaikan cadangan devisa hingga di atas US$ 90 miliar,” kata Airlangga.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dalam PP tersebut, pemerintah menerapkan skema insentif perpajakan dengan pilihan tenor satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan.
Tenor satu bulan ada diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari 20% menjadi 10%. Jika DHE dikonversi ke rupiah, bunganya diturunkan menjadi 7,5%.
Kemudian untuk tenor tiga bulan, ada insentif PPh atas bunga deposito sebesar 7,5% untuk DHE dolar AS dan 5% untuk DHE rupiah dan tenor enam bulan ada PPh atas bunga deposito diturunkan menjadi 2,5%. Jika dikonversi ke dalam rupiah, bunga deposito tidak dikenakan PPh.
Dengan kebijakan baru terkait finalisasi regulasi DHE SDA, pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan cadangan devisa sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
-
Anggota DPR Satori Bungkam soal Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
Bisnis.com, CIREBON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII Satori enggan berkomentar terkait dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia.
“Saya tidak mau berkomentar lebih jauh,” ujar Satori saat ditemui Bisnis di Pondok Pesantren Al Khairiyah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (21/1/2025).
Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan kasus korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI. Salah satu nama yang mencuat dalam kasus ini adalah Satori, anggota Komisi XI DPR RI.
Penyidikan kasus ini berfokus pada proses penyaluran dana CSR yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. KPK mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran, termasuk kemungkinan aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Sebagai bagian dari upaya pengungkapan, KPK telah memeriksa beberapa saksi terkait, termasuk anggota DPR RI yang diduga mengetahui alur distribusi dana tersebut.
Selain itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta untuk mengumpulkan bukti tambahan.
Dugaan penyimpangan ini menjadi perhatian publik mengingat dana CSR memiliki tujuan strategis untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
KPK menegaskan komitmennya untuk menggali seluruh informasi yang relevan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.
Kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan hingga saat ini. KPK terus mengumpulkan bukti serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi ini. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum, demi menjaga integritas lembaga negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.
Profil Satori
Diketahui, Satori menjadi salah satu figur yang cukup dikenal di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.
Lahir di Palimanan, Cirebon, pada 25 Februari 1970, Satori berasal dari keluarga sederhana. Sejak usia muda, ia sudah merasakan kerasnya perjuangan hidup. Satori pernah bekerja sebagai buruh pabrik dan kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karier politik Satori dimulai dari tingkat daerah. Ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk periode 2009–2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di masa itu, ia dikenal vokal memperjuangkan isu-isu kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan layanan publik.
Keberhasilannya di tingkat kabupaten membawanya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014–2019.
Pada Pemilu 2019, Satori bergabung dengan Partai NasDem dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Dapil Jabar VIII, yang kemudian mengantarkannya ke Senayan.
Sebagai anggota DPR RI, Satori ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Komisi ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membahas kebijakan fiskal negara, termasuk pengelolaan anggaran, perpajakan, serta program pembangunan ekonomi.
Selama bertugas, Satori dikenal aktif dalam berbagai pembahasan dan diskusi, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat kecil.
Di daerah pemilihannya, ia juga fokus pada pengembangan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain tugasnya di DPR RI, Satori juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Cirebon periode 2020–2025. Dalam perannya ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan umat dan pengembangan program keagamaan di tingkat lokal.
-
Aktivis 98 Nilai Kebijakan 100 Hari Prabowo
loading…
Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Iwan Gunawan memberikan penilaian 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Bumi pro rakyat. Foto/Ist
JAKARTA – Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Iwan Gunawan memberikan penilaian 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Bumi pro rakyat.
Iwan mengatakan berbagai kebijakan yang mulai sudah diterapkan Prabowo-Gibran layak mendapat dukungan dari semua pihak karena kebijakan tersebut menjadi harapan akan kemaslahatan rakyat.
“Langkah langkah yang humanis dan pro rakyat dalam awal pemerintahan Prabowo tersebut adalah sebuah harapan yang cerah bahwa program program kedepan dalam jangka panjang akan banyak yang disambut oleh masyarakat secara baik dan positif, sebagai wujud dari komitment Presiden Prabowo yang benar benar mengutamakan rakyat,” ujar Iwan di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Menurut Iwan, dalam kaidah fikih ada istilah yang sangat populer yaitu, Tashorruf al-Imam ala ar-Ra’iyah manuthun bi al-Maslahah. Hal ini menurut Iwan bermakna kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Karena itu, Iwan mengaku setuju dengan istilah “Prabowocare” yang dikeluarkan aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Haris Rusly Moty.
“Prabowocare menjadi selaras menurut prinsip prinsip tersebut,” kata Iwan yang juga Sekjend Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) ini.
Iwan kemudian membeberkan sejumlah kebijakan Prabowo-Gibran yang dianggap menjadi harapan akan kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang. Misalnya, kata Iwan, soal Kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2025.
“Hal itu tentunya kita sambut positif karena program itu menunjukkan komitmen Prabowo-Gibran kepada buruh,” katanya.
-
Rupiah menguat seiring sikap Trump tak terlalu keras terhadap China
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Rupiah menguat seiring sikap Trump tak terlalu keras terhadap China
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 20 Januari 2025 – 17:55 WIBElshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan pada Senin menguat 12 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.368 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.380 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menguat tipis level Rp16.372 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.373 per dolar AS.
Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai, sikap Presiden AS terpilih Donald Trump yang tak terlalu keras terhadap China menjadi faktor yang mempengaruhi pelemahan dolar AS dan mendorong penguatan rupiah.
“Harapan akan retorika yang tidak terlalu keras terhadap Tiongkok tumbuh setelah Trump tidak menyebutkan rencananya untuk tarif perdagangan selama rapat umum kemenangan (pemilihan umum AS) di Washington pada Minggu (19/1). Namun, Presiden terpilih itu menegaskan kembali rencana untuk menindak tegas imigrasi dan mengurangi pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan domestik,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Indeks dolar AS pada pagi ini mencapai 109,33, lebih tinggi dibanding Jumat (17/1) yang bergerak di bawah 109.
Di sisi lain, Trump juga berjanji hendak mengenakan bea masuk hingga 60 persen terhadap semua barang impor dari China, seiring menargetkan Meksiko dan Kanada dengan tarif yang lebih tinggi.
Menurut Ibrahim, langkah seperti itu berpotensi mengganggu perdagangan global dan menjadi pertanda buruk bagi ekonomi yang didorong oleh ekspor.
“Tiongkok diperkirakan akan mengeluarkan langkah-langkah stimulus yang lebih agresif untuk mengimbangi hambatan ekonomi dari potensi kenaikan tarif. Trump diperkirakan akan memberikan tekanan lebih besar pada ekonomi Tiongkok, karena bergulat dengan disinflasi yang terus-menerus dan kejatuhan pasar properti yang berkepanjangan. Namun, data produk domestik bruto yang dirilis minggu lalu sesuai ekspektasi pemerintah di 5 persen, menunjukkan beberapa perbaikan dalam ekonomi Tiongkok,” ungkap dia.
Sumber : Antara