Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • BI Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Begini Rencananya

    BI Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Begini Rencananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia berencana untuk ikut serta dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dilakukan secara bertahap. 

    “Kami sedang membicarakan bagaimana BI bukan hanya pusat, tapi kantor 46 kantor perwakilan bisa mendukung suksesnya program ini,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).  

    Menurutnya, program tersebut dapat membentuk suatu ekosistem khususnya keuangan yang inklusif. Meski demikian, Perry belum menyampaikan langkah apa yang BI ambil untuk mensukseskan program Prabowo tersebut. 

    Selain MBG, bank sentral turut menyatakan mendukung penuh program-program milik Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita. 

    Pertama, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, moneter, serta sistem keuangan di tengah gejolaj global. 

    Kedua, Perry terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan fiskal atau APBN. 

    Ketiga, BI terus mendukung sektor riil melalui program dalam mendorong kredit ke sektor prioritas. Sebagaimana target penyaluran kredit tahun2 025 yang diharapkan dapat tumbuh 13%. 

    Adapun, BI telah mennyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) senilai Rp295 triliun yang diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja terbesar, seperti  di pertanian, perdagangan, ritel, termasuk sektor perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif. 

    Keempat, BI juga mendukung program ketahanan pangan dikaitkan juga dengan pengendalian inflasi dengan mengerahkan 46 kantor perwakilan BI mendukung kesuksesan hilirisasi pangan. 

    Kelima, BI mendukung bagaimana digitalisasi dalam Asta Cita berlangsung, apakah melalui penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, bahkan melalui transaksi keuangan pemerintah. 

    “Stabilitas, pembelian SBN termasuk debt switching, insentif KLM untuk dorong kredit, ketahanan pangan, digitalisasi, itulah 5 dukungan BI untuk program Asta Cita,” ujarnya. 

  • KPK Sempat Geledah Rumah Anggota DPR Satori di Cirebon untuk Dalami Kasus CSR BI

    KPK Sempat Geledah Rumah Anggota DPR Satori di Cirebon untuk Dalami Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menggeledah rumah anggoota DPR Satori di Cirebon terkait dengan kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Pada konferensi pers, Selasa (21/1/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa tim penyidik telah menggeledah beberapa lokasi untuk mencari bukti kasus tersebut. Beberapa lokasi dimaksud adalah kantor BI, kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta rumah Satori yang berada di Cirebon. 

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S [Satori, red],” ujar Asep, dikutip Rabu (22/1/2025). 

    Pada kesempatan terpisah, Asep turut mengungkap bahwa penyidik turut menggeledah rumah dan tempat tertutup lainnya di Cirebon. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut soal tempat-tempat yang digeledah itu. Perwira Polri bintang satu itu menyebut lokasi-lokasi yang digeledah di Cirebon memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi CSR yang disalurkan BI.

    Asep menyebut penyidiknya saat ini telah meneliti bukti-bukti yang didapatkan dari rumah Sator maupun tempat-tempat lainnya yang digeledah. 

    Menurut Asep, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan.

    Untuk diketahui, KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi CSR BI. Beberapa di antaranya adalah politisi DPR yang pada periode sebelumnya menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangana DPR, yakni Satori dan Heri Gunawan.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

  • DPD RI Dorong Sinergi untuk Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional

    DPD RI Dorong Sinergi untuk Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional

    Jakarta (beritajatim.com)– Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Hal ini disampaikan saat peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024 oleh Bank Indonesia di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Senator Ahmad Nawardi mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam menerbitkan laporan yang menjadi referensi strategis bagi pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, stabilitas ekonomi merupakan landasan utama untuk mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

    “Laporan ini sangat strategis untuk memetakan arah kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Saya berharap sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta dapat terus terjalin demi pembangunan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Senator asal Jawa Timur ini.

    Sebagai mitra strategis pemerintah, DPD RI melalui Komite IV akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang merata.

    Senator Nawardi menegaskan pentingnya pengawasan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor strategis lainnya.

    “Kami di DPD RI berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan ekonomi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di daerah. UMKM adalah salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional,” tegasnya.

    Senator Nawardi juga menyoroti peran Bank Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan, yang dinilai relevan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Langkah ini, menurutnya, merupakan salah satu bentuk transformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan di tengah gejolak global.

    Melalui laporan ini, DPD RI berharap sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta dapat terus diperkuat. “Kami akan terus mendukung kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan perekonomian Indonesia tidak hanya stabil, tetapi juga memiliki daya saing global,” pungkas Senator Nawardi.[asg/kun]

  • Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait kebijakan baru atas retensi devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100% di dalam negeri untuk periode satu tahun. Adapun, kebijakan DHE ini mulai berlaku 1 Maret 2025.

    Perlu diketahui, sebelumnya pemerintah mengatur bahwa retensi atau penahanan DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

    Adapun DHE merupakan uang asing yang diperoleh suatu negara dari hasil menjual barang atau jasa ke negara lain. Devisa yang masuk membantu menyeimbangkan neraca perdagangan, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa kebijakan DHE yang digulirkan pemerintah dipastikan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor ke depan.

    “Itu memang kebijakan kita [ditahan selama satu tahun]. Nggak, nggak ngaruh [ke kinerja ekspor],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada prinsipnya, Budi menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan dengan lebih baik terkait DHE. “Ini untuk kepentingan kebutuhan ekspor,” ungkapnya.

    Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh terkait kebijakan DHE sebesar 100% yang disimpan di dalam negeri untuk periode satu tahun ke depan.

    “Saya pikir kemarin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto]. Saya pikir nggak ada masalah karena itu kebijakan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Rencananya, aturan baru ini diberlakukan per 1 Maret 2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa ada sejumlah instrumen insentif yang akan diberikan pemerintah hingga Bank Indonesia (BI) atas kebijakan anyar itu.

    “Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Dan untuk itu, pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025)

    Selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. 

    Selanjutnya, terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Kemudian, untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri.

    “Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit, tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK [batas maksimal pemberian kredit],” tuturnya.

  • BI Tetap Optimistis Ekonomi RI Menguat, Meski Pangkas Proyeksi 2025 dan 2026

    BI Tetap Optimistis Ekonomi RI Menguat, Meski Pangkas Proyeksi 2025 dan 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaku tetap optimistis terhadap ekonomi Indonesia dapat terus meningkat ke depan, meski pihaknya melakukan revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi Tanah Air untuk periode 2025 dan 2026.

    “Kami Bank Indonesia optimis tahun ini Indonesia akan mencapai kinerja yang lebih baik dari 2024,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).  

    Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan berada pada rentang 4,7%—5,5%. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi dalam Pertemuan Tahunan BI (PTBI) lalu, yang sebesar 4,8%%—5,6%. 

    Begitu pula untuk ekonomi 2026 yang diproyeksikan turun, dari 4,9%—5,7% menjadi 4,8%—5,6% atau dengan nilai tengah dari 5,3% menjadi 5,2%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Perry turut optimistis bahwa inflasi akan terus terjaga rendah dalam target Bank Indonesia yang sebesar 2,5%±1%. 

    Rupiah juga akan terus dijaga stabil yang sesuai dengan fundamentalnya, serta mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih tinggi sehingga mampu tumbuh hingga 13% pada 2025. 

    Meski penuh dengan optimistis, Perry menyatakan pihaknya terus mewaspadai gejolak global termasuk persoalan geopolitik yang masih terus berlanjut. “Arah kebijakan BI akan terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Perry. 

    Sebagaimana keputusannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan lalu, yang memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Pemangkasan BI Rate maupun pertumbuhan ekonomi disebutkan sejalan dengan masih turunnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah. 

    “Konsumsi rumah tangga lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025). 

    Adapun, pemerintah dalam APBN menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis sebesar 5,2% pada 2025. 

  • KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

    KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menemukan dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh anggota Komisi XI DPR Satori di Cirebon, Jawa Barat.

    Cirebon diketahui merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    Politikus Partai Nasdem itu diduga turut menerima dana CSR dari BI.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep mengatakan tim penyidik beberapa waktu lalu juga sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Penggeledahan menyasar rumah Satori serta beberapa tempat lainnya yang berkaitan dengan perkara.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata dia.

    Asep mengatakan dari lokasi di Cirebon itu penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen.

    “Saat ini hasil penggeledahan berupa dokumen dan lain-lain sedang kita teliti, penyidik teliti. Karena ada dugaan di perkara CSR ini, para penerima sebagai penyelenggara negara untuk dananya disalurkan melalui yayasan,” sebut Asep.

    Asep mengatakan pihaknya juga bakal mendalami pengakuan Satori yang mengungkapkan seluruh rekan kerjanya di Komisi tersebut menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” tutur Asep.

    Asep memastikan tim penyidik akan terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. Menurutnya, ada beberapa temuan dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata dia.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota Komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana program sosial bank indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

  • Rupiah Menguat, Analis: Faktor Global Jadi Pengaruh Utama

    Rupiah Menguat, Analis: Faktor Global Jadi Pengaruh Utama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, mengatakan bahwa meredanya kekhawatiran terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendorong penguatan nilai tukar rupiah dan mayoritas mata uang Asia lainnya.

    “Rupiah hari ini diperkirakan bergerak menguat di kisaran Rp16.300-Rp16.350 seiring penguatan mayoritas mata uang regional Asia setelah kekhawatiran terhadap tarif mulai mereda,” ujar Rully kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Pada pembukaan perdagangan hari ini, rupiah menguat 33 poin atau 0,20 persen ke level Rp16.310 per dolar AS dari posisi sebelumnya di Rp16.343 per dolar AS.

    Penguatan juga terjadi pada sejumlah mata uang regional seperti baht Thailand yang naik 0,48 persen, ringgit Malaysia 0,36 persen, dan won Korea Selatan 0,31 persen.

    Di sisi lain, indeks dolar AS mengalami pelemahan ke level 108,06, sementara imbal hasil obligasi AS turun menjadi 4,58 persen.

    Sentimen Domestik

    Dari dalam negeri, pasar tengah menantikan aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dirilis oleh Bank Indonesia.

    Aturan ini mewajibkan eksportir menempatkan 100 persen DHE SDA di Indonesia untuk minimal satu tahun.

    Namun, menurut Rully, kebijakan ini diperkirakan tidak akan terlalu berdampak signifikan pada pergerakan rupiah. “Pengaruh aturan DHE SDA tidak akan besar karena volatilitas rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global,” jelasnya. (*)

  • Pemerintah Optimalisasi Kebijakan DHE SDA untuk Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional

    Pemerintah Optimalisasi Kebijakan DHE SDA untuk Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memperbarui aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengedepankan kepentingan nasional.

    “DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Menko Airlangga menyatakan bahwa aturan baru DHE SDA yang juga merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100 persen DHE SDA di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan DHE SDA sebelumnya mewajibkan para eksportir menempatkan minimal 30% dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal 3 bulan.

    Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah juga mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh stakeholder. Pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru, maka penambahan cadangan devisa akan bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia.

    Kebijakan Pemerintah terkait DHE sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor yang lebih kecil. Dalam peraturan terbaru, Pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan. Ekspor dengan nilai di bawah USD 250 ribu per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional.

  • KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

    KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap angka dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    “Triliunan-lah. Kalau jumlah pasnya nantilah ya. Takutnya nanti salah,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota komisi XI DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Penggeledahan KPK

    Asep Guntur Rahayu menyebut penyidik beberapa waktu lalu KPK  telah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Lokasi penggeledahan berkaitan dengan Anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Satori.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata Asep.

    Dua Anggota DPR Diperiksa

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia.

    Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024.

    Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024.

    Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

     

     

  • Jelang Rilis Kinerja Perbankan, IHSG Diproyeksi Melemah

    Jelang Rilis Kinerja Perbankan, IHSG Diproyeksi Melemah

    Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan IHSG dapat memulai pelemahan menuju support terdekat di level 7.093 jika tetap berada di bawah 7.231 sebagai resisten Fibonacci terdekat.

    “Sementara itu, adanya penutupan harian di atas 7.231 akan membuka jalan bagi IHSG untuk melanjutkan tren naiknya menuju 7.301,” kata Ivan dalam riset hariannya.

    Adapun, level support IHSG berada di 7.093, 7.022, 6.931, dan 6.875. Di sisi lain, level resistennya di 7.231, 7.301, dan 7.402. Indikator MACD menunjukkan adanya momentum bullish.

    Ivan memperkirakan IHSG hari ini bergerak di antara support 7.140 dan resisten 7.215. Daftar saham pilihan Binaartha Sekuritas hari ini, terdiri dari: ADRO, ANTM, BMRI, BRPT, dan CPIN.

    Berbeda dengan Phintraco Sekuritas (Phintas), yang memprediksi IHSG hari ini melaju di antara support 7.150, pivot 7.200, dan resisteen 7.230. Saham-saham pilihan Phintas adalah ICBP, PTBA, TLKM, JSMR, dan INDY.

    Head of Research Phintas, Valdy K mengatakan, IHSG sempat uji resisten dan level psikologis 7.200 di Selasa (21/1). Akan tetapi, IHSG gagal menjaga posisinya tersebut dan ditutup di level 7.181,82 kemarin.

    “Pola shooting star yang terbentuk tersebut mengindikasikan kondisi rawan profit taking di Rabu (22/1). Waspadai terhadap support area baru di 7.130–7.150,” kata Valdy dalam riset hariannya.

    Kebijakan hari pertama Donald Trump sejauh ini berdampak positif pada IHSG. Nilai tukar rupiah menguat 0,15 persen ke Rp16.330 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa. Hal ini terkait dengan pelemahan harga komoditas energi yang dinilai memperlebar ruang pemangkasan suku bunga acuan The Fed.

    Dengan demikian, pasar tampaknya mengapresiasi keputusan RDG BI untuk pangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps di Januari 2025.

    Beralih ke dalam negeri, fokus pasar akan mulai tertuju pada rilis kinerja keuangan 2024 yang diperkirakan dimulai pada pekan ini. BBCA dijadwalkan rilis di Rabu (22/1), disusul oleh BBNI dan BRIS di Kamis (23/1) dan BBRI pada pekan depan (30/1).

    Valdy berujar, “Umumnya, kinerja saham-saham bank menjadi salah satu indikator yang digunakan pelaku pasar untuk menilai kondisi makro ekonomi Indonesia.”