Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Ekonomi kemarin, harga minyak goreng hingga Purbaya periksa arus impor

    Ekonomi kemarin, harga minyak goreng hingga Purbaya periksa arus impor

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (11/11), mulai dari BPS sebut harga minyak goreng stabil tinggi hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak, Jawa Timur.

    Berikut rangkuman berita-berita ekonomi selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

    BPS sebut harga minyak goreng stabil tinggi

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut harga minyak goreng untuk seluruh kualitas dalam kondisi stabil tinggi dan tidak pernah turun pada minggu pertama November 2025.

    Baca selengkapnya di sini

    BI prakirakan kinerja penjualan eceran meningkat pada Oktober 2025

    Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran pada Oktober 2025 meningkat, sebagaimana tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan September 2025.

    Baca selengkapnya di sini

    Kemenperin sebut cukai rokok batal naik akan bantu pacu daya saing IHT

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada tahun 2026 akan membantu memacu daya saing industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    Purbaya periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JMFW 2026 Raup US,51 Juta, Lampaui Target dan Tunjukkan Daya Saing Modest Fashion Indonesia

    JMFW 2026 Raup US$19,51 Juta, Lampaui Target dan Tunjukkan Daya Saing Modest Fashion Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso secara resmi menutup perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 pada Minggu, (9/11/2025) di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta. Pameran modest fashion berskala internasional yang berlangsung pada 6-9 November ini berhasil mencatatkan total transaksi sebesar US$19,51 juta atau setara Rp 321,88 miliar, melampaui target awal sebesar US$10 juta.

    “Total transaksi dari 6-9 November 2025 tercatat sebesar US$19,51 juta atau sekitar Rp 321,88 miliar. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar US$10 juta,” ujar Mendag Busan.

    Mendag Busan merinci, transaksi JMFW 2026 berasal dari beberapa sumber, yakni penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai US$15,30 juta, transaksi fairground atau langsung di tempat selama pameran sebesar US$436,28 ribu, dan transaksi hasil business matching senilai US$3,77 juta.

    “Sekitar Rp 122,23 miliar atau 37,97 persen dari total transaksi dicatatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Capaian ini tidak hanya mencerminkan kreativitas desainer Indonesia, tetapi juga hasil kerja sama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem industri modest fashion nasional,” ungkap Mendag Busan.

    Selama empat hari pelaksanaan, JMFW 2026 yang mengusung tema “Essential Lab” dikunjungi oleh 11.459 orang. JMFW 2026 juga diikuti oleh 242 jenama kebanggaan tanah air yang menampilkan beragam karya kreatif dari desainer serta pelaku usaha modest fashion dan industri penunjang fesyen lainnya.

    Mendag Busan menyampaikan, JMFW 2026 berhasil menarik perhatian buyer luar negeri, meskipun tahun ini tidak diselenggarakan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) seperti pada tahun- tahun sebelumnya. Kehadiran para buyer tersebut merupakan hasil penjaringan aktif yang dilakukan oleh perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri serta kerja sama dengan sejumlah jenama peserta JMFW.

    “Tahun ini, JMFW kembali membuktikan modest fashion Indonesia memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Tercatat, buyer internasional yang hadir dalam JMFW 2026 berasal dari Malaysia, Prancis, Italia, Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Sudan. Kehadiran mereka menunjukkan besarnya minat pasar global terhadap produk modest fashion Indonesia yang semakin inovatif dan berdaya saing tinggi,” kata Mendag Busan

    Mendag Busan mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan JMFW 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi lintas sektor dapat melahirkan karya dan peluang baru bagi industri fesyen tanah air.

    “Tujuan utama JMFW adalah menggaungkan kembali bahwa Indonesia adalah pusat modest fashion dunia. Saya mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi agar tahun depan JMFW dapat terselenggara lebih besar dan berdampak lebih luas,” ujar Mendag Busan.

    Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Imam Hartono menyampaikan apresiasinya kepada Kemendag beserta seluruh kementerian, lembaga, dan mitra terkait yang telah bersinergi dengan baik dalam mendorong perkembangan industri modest fashion nasional.

    “Modest fashion global saat ini mengalami tren yang positif, Indonesia tidak boleh ketinggalan. Oleh karena itu, kita harus mengambil inisiatif dan memanfaatkan peluang besar ini untuk mendorong peningkatan ekonomi, khususnya di sektor modest fashion,” ujar Imam.

    Sementara itu, pemilik jenama Kami, Istafiana Candarini atau Irin, menyampaikan tahun ini merupakan tahun kelimanya bergabung dengan JMFW. Pada pergelaran kali ini, Kami menampilkan koleksi bertajuk “Kami’s Love for Wastra”. Menurutnya, partisipasi dalam JMFW tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan karya, tetapi juga membuka peluang baru.

    “Kemarin kami berkesempatan bertemu dengan salah satu buyer dari Milan, Italia yang tertarik pada koleksi sportswear dan basic wear dari Kami. Pertemuan ini masih dalam tahap penjajakan, dan mudah-mudahan bisa berlanjut ke kerja sama,” ujar Irin.

    Penutupan JMFW 2025 menampilkan parade fashion show jenama kebanggaan Indonesia yang meliputi Unique Indonesia x Kantor Perwakilan (KPw) BI Jawa Barat, Rumah Kebaya Velga x KPw BI DKI Jakarta, Tarasari x KPw BI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pelanusa x KPw BI Malang, Visa Cottonbatik x KPw BI Solo, Nora Indonesia x KPw BI Malang, Kami, PUTHIC By Nissa Khoirina x KPW BI DIY, dan Nina Nugroho.

    JMFW 2026 terlaksana berkat dukungan dan sinergi berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DIY), Sarinah, Pegadaian, PT ΚΑΙ, Bank Syariah Indonesia, Wardah, Shopee Indonesia, Ditali Cipta Kreatif, dan Balai Kartini.

    Selanjutnya, Kementerian Perdagangan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Asia Pacific Rayon, UBS, Google Indonesia, Panasonic, Century Textile Industry, dan Deatextile. Kolaborasi ini turut diperkuat dengan partisipasi Indonesia Fashion Chamber (IFC) dan Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) yang turut berperan penting memajukan industri modest fashion Indonesia.

  • Mentan: Kopdes Merah Putih jadi solusi atasi fluktuasi harga cabai

    Mentan: Kopdes Merah Putih jadi solusi atasi fluktuasi harga cabai

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi solusi mengatasi fluktuasi harga cabai melalui fasilitas cold storage yang menjaga pasokan stabil saat panen dan paceklik.

    “Ini solusi ke depan adalah kalau Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih sudah jalan, itu kan punya cold storage. Jadi kalau panen puncak masuk di penyimpanan. kemudian kalau off season kita keluarin,” kata Mentan ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Mentan menyampaikan hal itu ketika awak media mengkonfirmasi mengenai kondisi harga komoditas cabai yang saat ini menyentuh angka sekitar Rp50 ribuan per kilogram di pasaran.

    Mengenai hal itu, Amran menegaskan pemerintah terus memantau pergerakan harga cabai yang belakangan mulai naik dan memastikan langkah antisipasi telah disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan.

    Menurutnya harga cabai yang kini mencapai sekitar Rp50 ribu per kilogram masih tergolong dinamis karena sebelumnya harga sempat berada di angka rendah, bahkan pernah mencapai Rp3 ribu per kilogram.

    Amran menjelaskan, solusi jangka panjang untuk mengatasi fluktuasi harga cabai adalah dengan memperkuat peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang memiliki fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage.

    Dengan adanya fasilitas tersebut, hasil panen cabai saat musim puncak dapat disimpan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan kembali saat musim paceklik untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

    Ia menambahkan, kenaikan harga cabai saat ini juga dipengaruhi faktor cuaca, terutama tingginya curah hujan yang berdampak pada distribusi hasil panen dari sentra produksi ke berbagai wilayah.

    “Ini mungkin karena sekarang kondisi distribusinya, karena hujan kan,” beber Amran.

    Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, dilansir di Jakarta, Selasa (11/11) sekitar pukul 22.42 WIB, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp39.950 per kilogram (kg).

    Kemudian harga cabai merah besar mencapai Rp57.900 per kg, cabai merah keriting Rp54.950 per kg, dan cabai rawit hijau Rp36.650 per kg.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran Regional 11 November 2025

    Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran Regional 11 November 2025

    Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Terjadinya krisis iklim menyebabkan ketidakpastian cuaca yang membuat para petambak garam di Jawa Tengah merugi karena kerap gagal panen.
    Untuk menjawab keresahan mereka, Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah menyumbang
    geomembran
    untuk meningkatkan produksi garam dan mempercepat masa panen.
    Bantuan diberikan kepada empat kelompok
    petambak garam
    di Demak, Rembang, Jepara dan Pati sebagai sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung swasembada garam dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
    Salah satunya Hambali, petambak garam dari Kecamatan Kedung, Jepara mengaku kerap gagal panen garam saat tiba-tiba turun hujan di musim kemarau.
    Mestinya kegagalan dapat dicegah bila garam dijemur menggunakan geomembran, namun biayanya yang mahal tak bisa dibeli oleh semua petambak garam.
    Alhasil para petambak bergulat dengan alat produksi yang rusak dan harga jual yang rendah.
    “Sebelum ada bantuan, geomembran kami banyak yang rusak. Sekarang hasilnya lebih bagus dan lebih cepat panen. Dari biasanya 7–10 hari kalau enggak pakai alas geomembran, kini cukup 5 hari, lumayan untuk antisipasi banjir,” ujar Hambali usai menerima hibah di Central Java Fish market ke-4 di Halaman Kantor Gubernur
    Jateng
    , Selasa (11/11/2025).

    Kelompok Hambali yang beranggotakan 21 orang menerima 21 rol geomembrane.
    Setiap rol senilai sekitar Rp 7 juta untuk menggarap total lahan 25 hektare. Alat baru ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas agar setiap hektarenya bisa menghasilkan 100 ton garam per musim atau satu tahun.
    Selain itu, Hambali mengungkap tantangan lainnya bahwa garam mereka masih dijual dalam bentuk kasar atau krosok dengan harga hanya Rp200 per kilogram. Tanpa fasilitas washing plant untuk mencuci dan memurnikan garam, nilai jual garam sulit meningkat.
    “Kalau ada washing plant, harga bisa sampai Rp4.000 per kilo. Kami berharap pemerintah bisa bantu bangun fasilitas itu di Jepara,” tambahnya.
    Hambali dan petambak garam lainnya, berharap akan harga yang lebih adil, alat produksi yang layak, dan sistem distribusi yang berpihak pada mereka.
    “Kalau bisa, bantuan jangan berhenti di geomembran. Kami butuh alat pengolahan agar garam kami punya nilai lebih,” lanjutnya.
    Kepala BI Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menekankan bahwa diversifikasi pangan bukan hanya soal substitusi, tapi juga soal memperkuat ekosistem produksi lokal.
    “Kami mendukung swasembada garam dari hulu ke hilir, termasuk bantuan geomembran dan sertifikasi kompetensi petani. Ini bagian dari strategi menjaga inflasi tetap rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Rahmat.
    Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki daya ungkit ekonomi tinggi. Pada triwulan III-2025, sektor ini menyumbang 12,88 persen terhadap PDRB Jawa Tengah, dengan ekspor produk kelautan dan perikanan mencapai Rp5,76 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR: Kebijakan Ekonomi Harus Kredibel sebelum Lakukan Redenominasi Rupiah

    DPR: Kebijakan Ekonomi Harus Kredibel sebelum Lakukan Redenominasi Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mewanti-wanti berbagai syarat yang harus pemerintah penuhi sebelum melakukan redenominasi rupiah, sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) 2025—2029. 

    Untuk diketahui, pengusulan RUU tersebut masuk ke dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) 2025—2029. RUU tersebut menjadi inisiatif Kemenkeu atas usulan Bank Indonesia (BI), dan ditargetkan lolos menjadi UU pada 2027.

    Anggota Komisi XI DPR sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menjelaskan bahwa apabila pemerintah menargetkan RUU itu diselesaikan pada 2027, maka biasanya baru akan diusulkan secara resmi untuk menjadi Prolegnas Prioritas pada 2026.

    Martin menerangkan, bahwa secara teknis RUU itu biasanya baru akan dibicarakan pada 2026 apabila ingin dituntaskan pada 2027. Sebab, long list Prolegnas disusun sampai dengan 2029.

    Pemerintah dan Baleg DPR setiap tahunnya akan melakukan rapat bersama untuk menentukan apa saja RUU yang akan menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun tersebut.

    “Kalau menurut saya, dari sisi teknis, kalau mau [tuntas] 2027, ya, itu nanti saja pas rapat [tahunan dengan pemerintah] ngapain sekarang? Itu kan nanti bisa menimbulkan ketidakpastian, karena untuk melakukan redenominasi perlu banyak syarat-syarat secara teknis. Pertumbuhan ekonomi sudah harus bagus, inflasinya harus terkendali, pemerintahnya juga harus highly credible dari sisi kebijakan ekonomi,” terang Martin kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (11/11/2025).

    Politisi Partai Nasdem itu menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjaga kepastian dan stabilitas dalam mengusulkan rencana redenominasi rupiah itu. Dia memastikan ada berbagai proses yang harus dijalani sebelum RUU disahkan dalam rapat paripurna.

    Martin menyebut RUU yang ingin dibahas harus masuk ke dalam Prolegnas. Nantinya, pemerintah dan Baleg DPR akan menyepakati apabila RUU tertentu akan ditetapkan sebagai prioritas, maupun menjadi usulan DPR atau pemerintah.

    “Apakah itu menjadi usulan Komisi XI DPR, pemerintah atau baleg bisa saja kan? Artinya masih jauh,” pungkasnya.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal irit bicara soal RUU tersebut. Dia mengatakan RUU itu masih dalam long list Prolegnas usulan pemerintah, belum masuk ke daftar Prolegnas Prioritas.

    Politisi Partai Gerindra yang memimpin Komisi Keuangan DPR itu juga enggan mengungkap apabila nantinya parlemen akan memberikan dukungan kepada upaya pemerintah dalam mengubah harga rupiah itu.

    “Terlalu jauh. Diusulkan saa belum. Engga perlu spekulasi lah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

    Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, upaya redenominasi rupiah adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

    Prosesnya nanti direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RUU itu telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025—2029.

    “Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi,” terang Ramdan melalui siaran pers, Senin (10/11/2025).

    Berdasaran Renstra Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025, urgensi pembentukan RUU Redenominasi Rupiah yakni di antaranya efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

    Kemudian, urgensi lainnya adalah untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027,” dikutip dari PMK yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu pada Oktober 2025 lalu.

  • Aprindo: Redenominasi Rupiah Tak Berdampak Langsung ke Penjualan Ritel

    Aprindo: Redenominasi Rupiah Tak Berdampak Langsung ke Penjualan Ritel

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai bahwa rencana redenominasi mata uang rupiah tidak akan memberikan dampak langsung terhadap penjualan di sektor usaha ritel.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan, kebijakan tersebut lebih berdampak pada kepraktisan dalam pelabelan harga barang yang dijual di gerai-gerai ritel modern.

    “Kita pegang [nominal] nolnya banyak, nanti kalau dibelanjakan atau ditukarkan jadi kelihatannya kecil,” ujar Solihin saat ditemui usai acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Oleh karena itu, Solihin menyatakan bahwa Aprindo mendukung rencana tersebut sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengatur peredaran uang di masyarakat.

    Sejalan dengan itu, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) juga menyatakan dukungan terhadap rencana redenominasi rupiah.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menjelaskan, redenominasi akan mempermudah peritel dalam menampilkan label harga produk, karena selama ini angka nol yang terlalu banyak sering menyulitkan sistem kasir dan pencetakan label harga elektronik.

    “Kalau dari Hippindo, kami mendukung [redenominasi], karena saat ini penjualan di kasir maupun price tag itu nolnya kebanyakan. Misalnya barang elektronik seharga Rp10 juta, di sistem komputer atau mesin pencetak name tag kadang tidak terdeteksi. Jadi, ini akan sangat memudahkan,” ujar Budihardjo kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan redenominasi rupiah akan dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.

    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebutkan bahwa realisasi kebijakan redenominasi rupiah akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan BI.

    “Redenom [redenominasi] itu kebijakan bank sentral, dan nanti akan diterapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tetapi, [realisasi redenominasi] tidak sekarang, dan tidak tahun depan,” ujar Purbaya usai menghadiri Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya, Senin (10/11/2025).

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah tidak akan memengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai riilnya.

    “Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” ujar Denny dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

  • BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi yang diproses melalui BI-FAST telah menembus Rp25 kuadriliun dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu wujud kemajuan pembayaran digital yang tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir sejak implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

    “Dalam kurun waktu enam tahun, kita bisa melihat sistem pembayaran Indonesia telah melakukan lompatan besar melalui berbagai inisiatif strategis. Dalam kurun waktu ini, kita sudah ada QRIS, BI-FAST, SNAP, elektronifikasi transaksi pemerintah dan transportasi,” kata Filianingsih dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Filianingsih juga mencatat interkoneksi pelaku sistem pembayaran yang semakin kuat, tercermin dari meningkatnya proporsi transaksi yang difasilitasi melalui penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

    “Proporsi transaksi sistem pembayaran yang menggunakan standar SNAP ini mencapai 93 persen secara volume dan 83 persen secara nominal,” kata dia.

    Tak hanya itu, Filianingsih juga merinci capaian transaksi QRIS dengan volume mencapai 10,33 miliar transaksi hingga September 2025. QRIS telah menjangkau 58 juta pengguna dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia.

    “Dari 41 juta merchant itu, mayoritas atau 90 persen lebih adalah UMKM. Capaian ini (penggunaan QRIS dalam transaksi) juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas menyentuh 75,02 persen,” kata dia.

    Ia mengungkapkan, QRIS juga terus dikembangkan agar bisa digunakan masyarakat untuk transaksi lintas negara (cross border). Saat ini, QRIS telah terhubung dengan QR milik Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Baru-baru ini, QRIS juga terhubung dengan QR Jepang, namun masih tahap outbound, yakni baru dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia saat bertransaksi di Jepang untuk memindai JPQR. Pada akhir tahun ini, BI menargetkan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, baik outbound maupun inbound.

    “Korea Selatan mudah-mudahan tahun depan, sebelum pertengahan tahun, mungkin kita sudah bisa menggunakan. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa peran Indonesia sebagai pionir integrasi pembayaran cross border di regional,” kata Filianingsih.

    BI memperkirakan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2024. Menjawab tantangan ini, BI memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam BSPI 2030.

    “Infrastruktur dirancang agar mampu mengantisipasi prospek lonjakan transaksi, pada 2030 akan naik empat kali lipat. Jadi ini untuk mengantisipasi prospek lonjakan transaksi di masa depan dan juga aspek manajemen risiko yang semakin resilient untuk mencegah risiko fraud dan siber,” kata Filianingsih.

    Seiring dengan melesatnya kemajuan digital, Filianingsih mengingatkan adanya tantangan serius yang berkaitan dengan risiko keamanan dan kejahatan digital. Apalagi, kejahatan fraud dan serangan siber berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

    “Jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake, AI driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujar dia.

    Karena itu, tegas Filianingsih, pengelolaan risiko fraud dan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Pelaku industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication, serta menerapkan prinsip know your merchant atau know your customer.

    Sementara di sisi lain, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan yang dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab regulator, tetapi juga menjadi tanggung jawab industri dan pengguna.

    “Dalam konteks ini, BSPI 2030 hadir sebagai kelanjutan dari BSPI 2025. Kami di Bank Indonesia mencoba untuk menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan penguatan manajemen risiko,” kata Filianingsih.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR: Redenominasi perlu transisi bertahap guna cegah risiko

    Komisi XI DPR: Redenominasi perlu transisi bertahap guna cegah risiko

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan redenominasi mata uang rupiah perlu dilakukan dengan transisi secara bertahap untuk menghindari risiko terhadap stabilitas perekonomian.

    Misbakhun mengatakan pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru serta strategi sosialisasinya.

    “Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” kata Misbakhun di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia menekankan perlunya edukasi publik, terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

    Untuk memastikan kelancaran implementasi, Misbakhun juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh.

    “Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” katanya.

    Ia pun memastikan DPR siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah yang nantinya akan menyederhanakan nominal uang, dari Rp1.000 menjadi Rp1, sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

    “Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi, dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” katanya.

    Ia menjelaskan redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun tetap memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

    Menurut Misbakhun, DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan RUU ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

    “DPR siap bekerja bersama pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Ungkap Potensi Kerugian Kejahatan Siber Global, Berpeluang Sentuh Rp 397 Kuadriliun

    BI Ungkap Potensi Kerugian Kejahatan Siber Global, Berpeluang Sentuh Rp 397 Kuadriliun

    Liputan6.com, Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan skala ancaman yang dihadapi dunia digital bukan main-main. Berdasarkan proyeksi data dari IMF dan FBI, potensi kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan melonjak dari USD 8,4 triliun pada 2022 menjadi USD 23,8 triliun atau setara Rp 397,26 kuadriliun (1 USD = Rp 16.690) pada 2027.

    “Data IMF dan FBI itu memproyeksikan potensi kerugian global akibat kejahatan cyber akan melonjak dari USD 8,4 triliun pada 2022 akan menjadi USD 23,8 triliun di 2027,” kata Filianingsih, dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional 2025, di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Peningkatan tajam ini menunjukkan serangan digital tidak hanya terjadi di level individu atau perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global.

    Jenis serangan pun semakin bervariasi, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic identity, data-driven attack, hingga social engineering yang menyasar masyarakat luas.

    “Kita lihat jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack account takeover, Synthetic IP Data driven attack hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujarnya.

    Ia menilai, pengelolaan risiko fraud dan kejahatan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan regulator, tetapi membutuhkan peran aktif industri dan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

    Perlu Perkuat Sistem Fraud Detection

    Menurut Filianingsih, industri perlu memperkuat sistem fraud detection, menerapkan strong authentication, serta memastikan prinsip know your customer dijalankan dengan ketat.

    “Pengelolaan risiko fraud dan cyber harus dilakukan secara comprehensive dan kolaboratif oleh industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication serta menerapkan prinsip know your person atau know your customer,” ujarnya.

    Sementara itu, dari sisi masyarakat, peningkatan literasi digital menjadi benteng pertama untuk melindungi diri dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

    “Kita peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen Ini bukan hanya tanggung jawab dari regulator, tetapi ini tanggung jawab kita semua regulator industri dan juga penggunanya, yaitu masyarakat,” ujarnya.

     

  • Ada tantangan trust, Aftech fokus pada penguatan tata kelola dan etika

    Ada tantangan trust, Aftech fokus pada penguatan tata kelola dan etika

    Dengan adanya trust, kita bisa ada confidence. Dengan adanya confidence, baru kita bisa menumbuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kepercayaan itu, fintech hanya suatu teknologi. Dengan kepercayaan, fintech ini menjadi kekuatan b

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan bahwa asosiasi menempatkan penguatan tata kelola dan etika industri sebagai prioritas utama, merespons tantangan kepercayaan (trust) publik belakangan ini karena fraud, scam, dan praktik ilegal yang menurunkan citra fintech.

    “Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan (compliance) anggota, memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor, dan yang paling penting untuk industrinya adalah menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan kredibel,” kata Ketua Dewan Etik Aftech Harun Reksodiputro dalam konferensi pers BFN 2025 di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, Harun menegaskan bahwa Dewan Etik Aftech terus mendorong agar seluruh anggota mematuhi pedoman etik dan operasional yang berlandaskan integritas dan perlindungan konsumen.

    “Kepatuhan ini bukan hanya kewajiban administratif, tapi ini juga komitmen moral bersama untuk menjaga kredibilitas industri fintech Indonesia,” kata dia.

    Dalam momentum Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 yang berlangsung hingga sebulan ke depan, Aftech akan mengintegrasikan Kode Etik Fintech Nasional. Kode etik ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaku industri dalam menjaga keamanan, transparansi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

    “Aftech akan melakukan rapat umum anggota (RUA) yang salah satu agenda utamanya adalah memperkuat koordinasi dan integrasi kode etik baru, yang akan berlaku di seluruh subsektor fintech,” kata Harun.

    Proses integrasi Kode Etik Fintech Nasional dilakukan Aftech dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku regulator. Harun mengatakan, pelaku industri diharapkan bisa memiliki pedoman etik yang lebih kuat dan lebih baik.

    “Yang kita lakukan sekarang adalah membangun kepercayaan. Dan ini akan menuju ke arah ekosistem fintech yang sehat dan kredibel,” kata Harun.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir menegaskan komitmen asosiasi untuk membangun layanan keuangan digital yang tumbuh karena dipercaya, bukan hanya karena populer.

    “Dengan adanya trust, kita bisa ada confidence. Dengan adanya confidence, baru kita bisa menumbuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kepercayaan itu, fintech hanya suatu teknologi. Dengan kepercayaan, fintech ini menjadi kekuatan bangsa,” kata Pandu.

    Ia mengatakan bahwa selama ini asosiasi terus mendorong penerapan tata kelola di seluruh anggota, dan sebagian besar industri telah mematuhinya. Namun, Pandu tidak menampik adanya segelintir anggota yang belum patuh.

    Apabila terdapat indikasi pelanggaran, Pandu menjelaskan bahwa Aftech biasanya memberikan peringatan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penangguhan keanggotaan bila pelanggaran berlanjut.

    Jika langkah itu tidak cukup, Aftech dapat mencabut keanggotaan pihak yang bersangkutan dan menyerahkan kasus tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penegakan lebih lanjut.

    Pandu menambahkan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan tata kelola yang ditetapkan.

    “Kita well coordinated dengan OJK untuk anggota-anggota yang memang tidak mengikuti kode etik dan tata kelola (governance) yang kami (asosiasi) buat,” kata Pandu.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.