Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Tantangan Besar Genjot Ekonomi RI Tumbuh 5% Tahun Ini

    Tantangan Besar Genjot Ekonomi RI Tumbuh 5% Tahun Ini

    Jakarta –

    Pemerintah berusaha menjaga sekaligus menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu. Lantas, bisakah ekonomi Indonesia 2025 tumbuh melampaui level 5%, atau justru masih tetap di kisaran yang sama?

    Beberapa ekonom pun memberikan pandangannya. Menurut perkiraan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, pertumbuhan ekonomi masih tetap di level 5%

    Alasannya, pertama, kondisi eksternal dari berbagai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ikut mempengaruhi.

    “Karena kan pemerintah menentukan Oktober, pada waktu itu kan ya kebijakan Trump mungkin masih ragu-ragu. Tapi kan saat ini Trump sudah mengenakan tarif kepada Meksiko, Kanada, China. Apa lagi ada ancam dengan BRICS, berarti saya kira itu salah satu faktor yang membuat ekonomi kita 5% aja sudah bagus sekali,” ujar Tauhid kepada detikcom, Senin (3/2/2025)

    Kedua, Tauhid menilai program pemerintah belum bisa berjalan efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, dari sisi anggaran saja, pemerintah melakukan penyesuaian APBN yang berujung pada pemotongan.

    “Ada penyesuaian dan sebagainya, pasti di tahun-tahun awal ya jalannya nggak begitu cepat lah. Itu nggak bisa langsung gaspol, sehingga peranan dari government expenditure itu pasti relatif turun di 2025. Jadi, saya kira paling tinggi sih 5% lah bisa dicapai, tapi kalau 5,1% atau 5,2% kayaknya agak berat ya,” papar Tauhid.

    Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira pertumbuhan ekonomi 2025 justru di bawah 5%. Prediksi Bhima adalah 4,7%

    “Outlook ekonomi 2025 pertumbuhan ekonomi hanya 4,7% YoY dibawah target pemerintah 5,2%,” kata Bhima.

    Pemicunya beban utang pemerintah, rasio pajak rendah, daya beli turun dan gagal menarik investasi di era perang dagang. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai meningkatkan beban belanja pemerintah.

    “Soal beban utang terkait dengan utang warisan era Jokowi yang membuat Prabowo harus membayar Rp 552 triliun untuk belanja pembayaran bunga utang. Selain itu utang jatuh tempo Rp 800 triliun. Sejauh ini Menteri Keuangan tidak memiliki senses of urgency untuk menyelesaikan masalah utang,” tutur Bhima.

    “MBG juga sebabkan peningkatan beban belanja pemerintah. Sementara sistem tata kelolanya sentralisasi dengan pelibatan dapur umum militer. Awalnya MBG berguna untuk dorong pelaku UMKM tapi sejauh ini belum efektif,” sambung Bhima.

    Di sisi lain Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2025 nanti masih bisa mencapai angka di atas 5% atau lebih. Namun, trgantung pada bagaimana pemerintah menjalankan berbagai program unggulannya.

    Cuma, menurut Piter program pemerintah yang sudah berjalan saat ini belum menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.

    “Jangankan segitu, 6% saja bisa tercapai. Tapi hingga saat ini belum kelihatan ada program-program yang bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi ini,” kata Piter.

    “Jadi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ini bergantung pada bagaimana pemerintah ke depan apakah bisa membuat gebrakan,” tegasnya lagi.

    Tonton juga Video: Januari 2025, BI Rate Turun 5,75%

    (hns/hns)

  • Google perbaiki kesalahan informasi nilai tukar rupiah

    Google perbaiki kesalahan informasi nilai tukar rupiah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemkomdigi: Google perbaiki kesalahan informasi nilai tukar rupiah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut bahwa pihak Google telah bekerja untuk memperbaiki kesalahan informasi nilai tukar rupiah di Google Search.

    “Ya, mereka memperbaiki itu,” ujar Nezar di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Senin.

    Nezar mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Google terkait adanya masalah yang mempengaruhi informasi nilai tukar Rupiah (IDR) di Google Search.

    Dia menyebut bahwa Google telah mengambil langkah-langkah untuk mengoreksi kekeliruan tersebut.

     

    Kita sudah komunikasi dan kelihatannya mereka sudah mengkoreksi itu,” ucap dia.

    Sebelumnya, Google mengatakan kesalahan informasi nilai tukar dari rupiah ke dolar Amerika Serikat (AS) yang berada pada level 8.170,65 pada hasil pencarian di Google Search berasal dari data konversi pihak ketiga.

    Setelah menerima laporan ketidakakuratan, Google telah meminta penyedia data untuk segera memperbaiki kesalahan informasi tersebut.

    “Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” kata perwakilan Google dalam keterangan tertulis kepada ANTARA, Sabtu (1/2).

    Google pada Sabtu sore, mengalami masalah terkait tampilan nilai tukar dari rupiah ke dolar Amerika Serikat (AS) yang berada di level 8.170,65.

    Pantauan ANTARA pada Sabtu (1/2) sore, hal tersebut masih terus terjadi, nilai tukar rupiah masih berada pada level 8.170. Tidak hanya itu saja, ketika tim ANTARA memilih mata uang lain, seperti Euro, nilai tukar berada pada level 8.348,50 alih-alih Rp16.889.

    Pada Jumat (31/1), nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari itu melemah 49 poin atau 0,30 persen menjadi Rp16.305 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.257 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat turut melemah ke level Rp16.312 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.259 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Data Kurs Rupiah Eror di Google, Pluang Pastikan Dana Aman

    Data Kurs Rupiah Eror di Google, Pluang Pastikan Dana Aman

    Jakarta, FORTUNE – Data kurs atau Nilai Tukar rupiah di platform Google sempat mengalami eror. Dari pantauan Fortune Indonesia pada Sabtu (1/2) siang, kurs satu dolar AS setara dengan Rp8.170. Padahal, penutupan perdagangan Jumat (31/1), nilai tukar rupiah berada pada level Rp16.305/US$. Kondisi itu sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial dan mengundang berbagai spekulasi.

    Menanggapi kondisi itu, Pluang sebagai platform investasi menegaskan bahwa dana dan portofolio pengguna tidak terpengaruh oleh kendala ini. Pluang menyadari bahwa aplikasi mereka sempat mengalami kejanggalan harga. Kondisi itu terjadi karena salah satu layanan mitra pertukaran kurs mengalami kendala teknis. 

    Claudia Kolonas selaku Founder Pluang menyatakan, pihaknya memiliki prosedur resiko yang dapat mendeteksi kondisi transaksi atau pergerakan harga yang tidak wajar. Sehingga, dapat merespon terhadap hal tersebut dalam waktu singkat. Ia menambahkan, Pluang berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna. 

    “Keamanan dan integritas transaksi serta aset pengguna adalah prioritas utama Pluang. Kami menegaskan bahwa semua transaksi yang dilakukan di platform kami telah dijamin dan dikliringkan melalui masing-masing mitra kustodian berlisensi.” ungkap Claudia Kolonas melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (3/2).

    Data kurs eror, pengamat menduga ulah hacker

    Ilustrasi pluang (pluang.com)

    Sementara itu, Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi kesalahan data kurs di Google disebabkan oleh ulah peretas atau hacker. Ia menilai, peretas tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa ekonomi RI sulit untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hacker ini adalah orang yang kecewa dengan pemerintahan saat ini. Di mana para hacker menganggap bahwa ini loh rupiah Rp8 ribu kalau seandainya pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah 8 persen,” ucap Ibrahim.

    Di sisi lain, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyatakan bahwa bank sentral telah berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut untuk segera dapat melakukan koreksi yang diperlukan. Pada perdagangan sore ini (3/2), mata uang rupiah ditutup melemah 143 point di level Rp.16.448/US$ dari penutupan sebelumnya di level Rp.16.304/US$

  • Kooperatif, Pengacara Yoni Hari Basuki Ditangkap Kejari Surabaya?

    Kooperatif, Pengacara Yoni Hari Basuki Ditangkap Kejari Surabaya?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengacara asal Surabaya Yoni Hari Basuki SH yang sebelumnya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dikabarkan sudah diamankan oleh tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Yoni diinformasikan ditangkap di kediamannya pada Sabtu malam.

    Kasi Intel Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana saat dikonfirmasi tak memberikan jawaban yang pasti. Dia tak membenarkan maupun membantah saat ditanya terkait penangkapan pengacara Yoni.

    “Sabar nggeh mbak, nanti kami rilis,” ujar Kasi Intel, Senin (3/2/2025).

    Yoni ditetapkan sebagai DPO setelah Mahkamah Agung menghukum Yoni dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda selama Rp 10 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

    Tak hanya Yoni, dalam perkara ini Kejaksaan juga memburu Isni Dania Andini selaku Direktur Utama BPR Iswara Artha. Mahkamah Agung menghukum Isna Dania Andini selama enam tahun.

    Kasi Intel Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan saat ini pihaknya sedang melacak keberadaan kedua Terpidana tersebut untuk dilakukan eksekusi.

    ” Sudah ditetapkan DPO mbak. Saat ini sedang kami lacak keberadaan nya,” ujar Kasi Intel, Sabtu (1/2/2025).

    Terpisah, kuasa hukum Yoni Hari Basuki yakni Geigiansyah Aulia Putra, S.H membantah pernyataan Kasi Intel bahwa kliennya berstatus DPO.

    Sebab menurut dia, kliennya kooperatif dan sudah melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2025.

    Yoni Hari Basuki SH dan Isni Dania Andini adalah terpidana kasus pemalsuan pencatatan pada pembukuan atau laporan kegiatan usaha di BPR Artha Sidoarjo.

    Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2007 yang mana di BPR Iswara Artha banyak terjadi kredit macet. Untuk mengelabuhi agar penilaian tetap baik di mata Bank Indonesia sebagai pengawas BPR dan Bank Mandiri sebagai kreditur BPR, Terdakwa Isni Dania Andini sebagai Direktur Utama BPR Iswara Artha dan Terdakwa Yoni Hari Basuki SH sebagai Komisaris Utama melakukan rekayasa dalam pemberian kredit di BPR Iswara Artha dengan menciptakan kredit fiktif sebanyak 116 nasabah diantaranya Junita Tjahjarini, Yosef Promo, Eny Yuliani, Zuli Asrini, Cristine Susanti dan Kemas Lutfi S Mugiani tanpa persetujuan debitur dengan nilai kredit Rp 5 miliar.

    Adapun data-data nasabah tersebut didapatkan Yoni Hari Basuki SH dan Isni Dania Andini dari kantor notaris Noer Chasanah. Data tersebut kemudian diproses oleh Terdakwa Isni Dania Andini untuk memanipulasi pembayaran angsuran bunga atas beberapa kredit bermasalah yang ada di BPR Iswara Artha.

    Bahwa atas debitur fiktif pada BPR Iswara Artha sebanyak 116 tersebut, Terdakwa Isni Dania Andini telah mengganti sebanyak Rp 2.567.143.000 hingga tersisa 59 nasabah dengan jumlah Rp2.799.620.408.

    Bahwa Terpidana Isni Dania Andini juga telah melakukan praktek flafadering kredit dengan melakukan perpanjangan kredit terhadap kredit macet di BPR Iswara Artha dengan melakukan perpanjangan kredit terhadap kredit macet sebesar Rp 3.275.809.297 atas 77 orang nasabah dengan pembayaran dari pencairan kredit fiktif agar rasio NP BPR tetap terjaga kurang 5 persen sehingga penilaian Bank Indonesia sebagai pengawas dan Bank Mandiri sebagai kreditur menilai BPR Iswara Artha memiliki kriteria baik.

    Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a UU RI no 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. [uci/ted]

  • BPS Umumkan Ekonomi Indonesia Januari 2025 Alami Deflasi

    BPS Umumkan Ekonomi Indonesia Januari 2025 Alami Deflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2025 terpantau deflasi 0,76%.

    Kepastian terjadinya deflasi bulanan ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparan bulanan hari ini, Senin, (3/2/2025).

    “Pada Januari 2025 secara bulanan atau MtM dan tahun kalender ytd terjadi deflasi 0,76% atau terjadi penurunan IHK dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025”, kata Amalia.

    Dia menyebut deflasi bulanan terjadi di tengah kebijakan pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan PLN hingga 2200 VA, kenaikan harga BBM non subsidi, kenaikan harga eceran produk tembakau, dan curah hutan kriteria menengah dan diatas normal sehingga berdampak kepada produksi hortikultura. 

    Deflasi adalah kondisi penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu kondisi kenaikan harga secara terus-menerus. Deflasi dapat menyebabkan dampak negatif pada perekonomian, seperti penurunan pendapatan bisnis, peningkatan pengangguran, penurunan investasi, stagnasi ekonomi yang berujung meningkatnya beban utang.

    Amalia juga menekankan, deflasi bulanan pada Januari 25 menjadi catatan pertama. Deflasi bulanan terakhir yang dicatat BPS sebelumnya terjadi pada September 2024. 

    “Pada Januari 25 angka bulanan (mtm) dan year to date (ytd) akan sama karena pembandingnya sama. Sementara itu, secara year on year (yoy), terjadi inflasi sebesar 0,76%,” kata Amalia.

    BPS mencatat kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah dari perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang deflasinya sebesar 9,16% dan ini memberikan andil deflasi sebesar -1,44%.

    Realisasi ekonomi Januari 2025 itu di luar perkiraan sejumlah analis. Sebelumnya Ekonom memproyeksikan Indeks Harga Konsumen atau IHK bulanan pada Januari 2025 masih akan mencatatkan inflasi, tetapi lebih lambat dari bulan sebelumnya, alias terjadi disinflasi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan IHK akan mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 0,4% secara bulanan atau (month to month/MtM). Angka tersebut lebih rendah dari 0,44% pada Desember 2024.

    “Kelompok harga bergejolak menjadi pondorong terbesar inflasi sepanjang bulan Januari yang lalu,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

    Sekalipun menjadi pendorong inflasi, Josua memperkirakan inflasi kelompok harga bergejolak inflasi 1,71% (MtM), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami kenaikan 2,04%.

    Kenaikan komponen inflasi harga bergejolak sejalan dengan pola musiman dari masalah pasokan bahan makanan menjelang musim panen. Di sisi lain, seiring dengan berkurangnya permintaan dari musim liburan, inflasi harga bergejolak cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Indeks harga yang diatur pemerintah secara bulanan diperkirakan akan stabil, karena pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga yang signifikan untuk energi atau barang/jasa lainnya.

    Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 0,18% (MtM) dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga emas.

    Adapun, secara tahunan (year on year/YoY), Josua memperkirakan tingkat inflasi umum akan meningkat dari 1,57% pada Desember 2024 menjadi 1,94% di Januari 2025. Sebaliknya, inflasi IHK inti tahunan diperkirakan turun tipis menjadi 2,24% dari 2,26% di Desember 2024.

    Indeks harga yang diatur pemerintah diperkirakan akan menunjukkan tingkat inflasi sebesar 1,05%, sedangkan indeks harga bergejolak diperkirakan mengalami inflasi sebesar 1,82%.

    “Kami memperkirakan inflasi akan meningkat menjadi sekitar 2% di tahun 2025, seiring dengan revisi peraturan kenaikan tarif PPN oleh pemerintah,” lanjutnya.

    Senada, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang meramalkan inflasi Indonesia pada Januari 2025 pada level 0,3% (MtM), dengan inflasi tahunan sebesar 1,83% dan inflasi inti di 2,3% (YoY).

    Hosianna menyebutkan kendati ada faktor musiman yang mempengaruhi harga barang, seperti permintaan tinggi, secara keseluruhan inflasi terjaga dengan baik.

    “Tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, seiring dengan kebijakan moneter yang proaktif dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga,” tuturnya.

  • Harga Pangan Naik? Daging Sapi Rp143.750/kg, Gula Pasir Rp18.350/kg, Cek Selengkapnya

    Harga Pangan Naik? Daging Sapi Rp143.750/kg, Gula Pasir Rp18.350/kg, Cek Selengkapnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum, daging sapi kualitas I di harga Rp143.750 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp58.700 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Senin, pukul 09.00 WIB, selain cabai rawit merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.750 per kg, bawang putih ukuran sedang di harga Rp44.000 per kg,

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp13.700 per kg; beras kualitas bawah II Rp13.400 per kg; beras kualitas medium I Rp15.400 per kg; beras kualitas medium II Rp15.000 pr kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp16.150 per kg; dan beras kualitas super II Rp15.600 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp45.900 per kg; cabai merah keriting Rp43.500 per kg; dan cabai rawit hijau Rp53.850 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras segar Rp32.650 per kg; sedangkan daging sapi kualitas II Rp138.750 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp18.350 per kg; gula pasir lokal Rp18.300 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.400 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.350 per kg; minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp19.950 per kg.

    Sedangkan, telur ayam ras segar di harga Rp29.250 per kg. (*)

  • Dolar Rp 8.170 di Search, Begini Penjelasan dari Google dan BI

    Dolar Rp 8.170 di Search, Begini Penjelasan dari Google dan BI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Akhir pekan lalu, publik dikejutkan dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang ambruk ke angka Rp 8.170 per satu dolar di Google Search. Pihak Google telah buka suara terkait hal ini.

    “Kami menyadari adanya masalah yang memengaruhi informasi nilai tukar Rupiah (IDR) di Google Search. Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga. Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” kata perwakilan Google Indonesia kepada CNBC Indonesia, Sabtu (1/2/2025).

    Sebagai informasi, Laman Google Finance menyatakan sejumlah mitra pihak ketiga yang digandeng Google menyediakan data terkait saham dan juga konversi mata uang. Google juga menegaskan tidak ada jaminan data yang ditampilkan akurat dari nilai tukar yang ditampilkan.

    Perwakilan Google juga menjelaskan sistem masih dalam proses pemulihan dan belum bisa memastikan kapan akan normal seperti semula.

    CNBC Indonesia melakukan pencarian lagi untuk nilai dolar terhadap rupiah pada Senin pagi. Google Search tak menampilkan data yang sama seperti sebelumnya, melainkan sejumlah situs yang menampilkan informasi kurs, termasuk milik Bank Indonesia (BI).

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso juga telah menjawab terkait kekeliruan di sistem. Menurutnya data yang ditampilkan bukan level yang seharusnya.

    “Level nilai tukar USD/IDR Rp 8.100an sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya. Data Bank Indonesia mencatat Kurs Rp16.312 per dolar AS pada tanggal 31 Januari 2025,” kata Denny kepada CNBC Indonesia.

    Kejadian ini terjadi pada Sabtu (1/2/2025) malam lalu. Anjlok nilai dolar juga membuat banyak netizen berkomentar, tak sedikit yang juga berspekulasi mesin pencarian Google tengah error.

    Mengacu pada laman resmi Bank Indonesia saat itu, nilainya memang berbeda dengan yang ditampilkan oleh Google Search. Kurs jual mencapai Rp 16.340 per dolar dan kurs beli senilai Rp 16.177,70 per dolar.

    Sementara untuk kurs JISDOR senilai Rp 16.312 saat penutupan perdagangan pada hari Jumat sebelumnya.

    (dem/dem)

  • Sempat Heboh di Level Rp 8.000-an, Begini Ramalan Dolar AS Pekan Depan

    Sempat Heboh di Level Rp 8.000-an, Begini Ramalan Dolar AS Pekan Depan

    Jakarta –

    Indeks nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau menguat ke level Rp 8.000-an pada Sabtu (1/2/2025) kemarin. Naas, penguatan rupiah terhadap dolar AS pada Google Search terjadi akibat kesalahan yang mempengaruhi informasi nilai tukar rupiah.

    Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terhadap di situs pencarian Google pada Sabtu (1/2/2025) tiba-tiba anjlok ke Rp 8.170,65. Dalam keterangan pencarian Google, nilai tukar Dolar serendah ini merupakan data pada 1 Februari 2009.

    Sementara pekan depan, Senin (3/2/2025), dolar AS diramal akan kembali menekan rupiah. Hal itu terjadi seiring ketetapan Presiden AS, Donald Trump, menetapkan kenaikan tarif impor pada produk-produk Kanada, Meksiko, dan China.

    Adapun Trump pada hari Sabtu (1/2/2025) lalu menandatangani perintah kenaikan tarif sebesar 25% pada impor produk asal Kanada dan Meksiko dan 10% pada barang-barang dari China mulai Selasa mendatang, dengan risiko memicu perang dagang baru, memperlambat pertumbuhan ekonomi global, dan memicu kembali peningkatan inflasi.

    “Untuk pekan depan, oleh pengenaan tarif pada Meksiko, Kanada dan China, dolar AS diperkirakan akan kembali menguat dan menekan rupiah dan diperkirakan akan berkisar Rp 16.250 hingga Rp 16.400,” kata Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, kepada detikcom, Minggu (2/2/2025).

    Sama halnya mata uang negara lain, kata Lukman, rupiah masih akan tertekan dengan kekuatan dolar AS. Pasalnya, data ekonomi AS masih terpantau perkasa seiring dengan turunnya prospek pemangkasan suku bunga oleh the Fed.

    Lukman juga menilai, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) 100% dalam kurun waktu setahun dapat menopang stabilitas rupiah. Selain itu, ia menilai kebijakan tersebut dapat menghindari volatilitas.

    “Tentunya, kebijakan tarif Trump yang dikhawatirkan akan memicu perang dagang global masih akan menjadi faktor yang paling kuat. Namun untunglah, revisi PP DHE 100% 1 Tahun akan sedikit banyak bisa menahan pelemahan rupiah yang tajam dan cepat, paling tidak bisa menghindari volatilitas,” tutupnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, dampak kebijakan Trump akan berimbas pada nilai tukar pada prospek jangka panjang, kala inflasi meningkat dan investasi asing kembali ke AS.

    “Kelihatan mungkin tidak sekarang tapi harus di antisipasi di waktu-waktu yang tidak dalam waktu yang sangat dekat, maksud saya mungkin persisnya di semester kedua (2025),” kata Faisal kepada detikcom.

    Ia mengatakan, penguatan dolar AS terhadap mata uang Garuda terjadi imbas kebijakan Trump yang berusaha menarik investasi ke AS. Di samping itu, kenaikan tarif impor terhadap tiga negara mitra utama dagang AS juga akan menekan rupiah jangka panjang.

    Pada titik tertentu, sikap Trump ini akan memicu naiknya angka inflasi dan suku bunga acuan the Fed. “Ini tentu saja akan berpengaruh terhadap capital flow ke Amerika yang artinya penguatan dolar dan pelemahan mata uang di negara-negara lain, termasuk diantaranya Indonesia,” jelasnya.

    Namun begitu, Faisal meyakini Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan langkah untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurutnya, BI saat ini juga mencatat cadangan devisa yang meningkat di akhir tahun 2024.

    Diketahui, BI melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 mencapai US$ 155,7 miliar. Angka tersebut meningkat dari US$ 150,2 miliar pada akhir November 2024.

    “Untuk saat sekarang, dari kondisi amunisi di Indonesia sendiri, Bank Indonesia juga dari foreign exchange reserves-nya, cadangan devisa ini juga akan meningkatkan 150 billion US Dollar. Jadi artinya ada amunisi untuk kemudian melakukan stabilisasi rupiah mestinya,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Untung-Rugi Perang Dagang AS vs Kanada cs ke Ekonomi RI

    Untung-Rugi Perang Dagang AS vs Kanada cs ke Ekonomi RI

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Dinamika perekonomian global dinilai akan berdampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, secara tidak langsung Indonesia tidak akan mendapat manfaat maupun kerugian akibat meningkatnya tensi perang dagang global. Akan tetapi, dinamika perekonomian ini berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah.

    Pada titik tertentu, Wijayanto menilai, Foreign Direct Investment (FDI) atau nilai transaksi investasi langsung yang terjadi lintas batas negara dalam periode waktu tertentu, akan terhambat.

    “Dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita,” kata Wijayanto kepada detikcom, Minggu (2/2/2025).

    Ia mengatakan, hal krusial yang akan terjadi akibat perang dagang ini ketika pemerintah Indonesia hendak melakukan refinancing atau proses penggantian pinjaman yang sudah ada dengan pinjaman baru.

    “Yang paling krusial, ini terjadi di saat kita perlu melakukan refinancing utang dan menerbitkan utang baru sebesar Rp 1.575 triliun di tahun 2025 dan nilai yang hampir sama di tahun 2026,” terangnya.

    Akibatnya, kata Wijayanto, Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga. Bahkan, ia menilai adanya kemungkinan terburuk, yakni terjadi reversal, di mana asing justru melepas Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Adapun Bank Indonesia (BI) sebelumnya merilis premi CDS RI 5 tahun per 30 Januari 2025 sebesar 74,74 bps, naik dibanding dengan 24 Januari 2025 sebesar 72,93 bps.

    Sementara berdasarkan data transaksi 30 Januari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 0,82 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp 0,40 triliun di pasar saham, jual neto Rp 0,43 triliun di pasar SBN, dan beli neto Rp 5 miliar di SRBI.

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen hingga 30 Januari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 1,72 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp 2,11 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 12,93 triliun di SRBI.

    Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat ataupun mudharat langsung dari perang dagang tersebut. Tetapi dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita.

    “Kita kemungkinan harus menaikkan suku bunga; bahkan kemungkinan terburuk adalah terjadi reversal, di mana asing justru melepas SBN dan SRBI, boro-boro menambah kepemilikan,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, pengenaan tarif impor AS pada Kanada dan Meksiko dianggap cukup mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, pada periode era kepemimpinan pertamanya, Trump sempat menggandeng Kanada dan Meksiko untuk menekan impor produk China ke AS.

    Meski begitu, keputusan Trump dinilai terbaca lantaran pada masa kampanye presiden 2024 lalu, ia berkomitmen untuk menaikkan tarif terhadap tiga negara tersebut. Ia menduga, langkah itu diambil untuk menekan defisit perdagangan akibat banjirnya produk impor Kanada dan Meksiko.

    “Defisit dengan Meksiko malah meningkat, dengan Vietnam meningkat, dengan Kanada meningkat. Nah jadi pada botom line-nya adalah Trump ini ingin menyasar pada negara-negara yang berkontribusi terhadap peningkatan trade defisit yang mana sekarang bukan hanya China,” kata Faisal kepada detikcom.

    Faisal menilai, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi produk ekspor Indonesia untuk lebih bersaing. Apalagi, Indonesia tidak masuk sebagai negara utama yang dikenakan kenaikan tarif impor AS.

    Di sisi lain, produk impor Indonesia ke AS memiliki kemiripan dengan Vietnam. Faisal menduga, ke depan AS juga akan memberlakukan hal yang sama pada produk-produk impor Vietnam dengan kenaikan tarifnya.

    “Mungkin next saya rasa mungkin juga Vietnam ya (dikenakan kenaikan tarif). Nah ini semestinya negara-negara lain yang yang belum dikenakan tarif atau mungkin akan ditarif tapi lebih kecil. Nah ini bisa lebih “diuntungkan” untuk bisa, artinya peluang untuk bersaing di pasar Amerika-nya, di produk ekspornya itu meningkat,” terang Faisal.

    “Apalagi dalam banyak hal produk ekspor kita di ke Amerika itu banyak kesamaan dengan Vietnam dan juga China. Nah jadi semestinya dari sisi harga bisa menjadi lebih bersaing ya produk-produk ekspor Indonesia di pasar Amerika,” tambahnya.

    Namun begitu, Faisal menekankan kewaspadaan pemerintah. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan AS juga akan menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan pengguna fasilitas Penyedia Sistem Komunitas (CSP).

    Seandainya telat diantisipasi, Faisal menilai industri tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki akan terdampak. Pada titik tertentu, imbas ini akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut.

    “Sehingga kalau kemudian nanti ada peningkatan tarif perdagangan, ini perlu diantisipasi dengan bagaimana skenarionya nanti untuk pengalihan penyaluran produk-produk ekspor yang dari Amerika juga ke negara-negara yang lain alternatif atau ke pasar dalam negeri Malang begitu ya supaya tidak terjadi shock pada industri bersangkutan yang bisa berpotensi malah meningkatkan gelombang PHK mungkin di khawatirkan,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump pada hari Sabtu memerintahkan tarif sebesar 25% pada impor Kanada dan Meksiko dan 10% pada barang-barang dari China mulai hari Selasa, dengan risiko memicu perang dagang baru yang menurut para ekonom dapat memperlambat pertumbuhan global dan memicu kembali inflasi.

    Dikutip dari Reuters, Trump menandatangani tiga perintah eksekutif terpisah mengenai tarif setelah bermain golf di Florida pada Sabtu (1/2/2025). Dalam perintah tersebut, ia berjanji untuk mempertahankan bea masuk hingga keadaan darurat nasional atas narkoba fentanil dan imigrasi ilegal ke AS berakhir.

    (kil/kil)

  • Siap-siap! Ada Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi 2024 hingga Inflasi Pekan Ini

    Siap-siap! Ada Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi 2024 hingga Inflasi Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah data penting akan dirilis pemerintah pada pekan pertama Februari 2025. Data itu antara lain terdiri dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2024, inflasi, dan data luas panen padi.

    Berdasarkan jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya terhadap enam data penting yang akan dirilis. 

    Pada Senin (3/2/2025), BPS akan merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merekam inflasi maupun deflasi, kemudian perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Januari 2025. 

    Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk memperkuat sinergi dan koordinasi guna mengendalikan inflasi IHK agar tetap dalam kisaran sasaran 2,5%±1% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025.

    Sementara inflasi harga bergejolak atau Volatile Food (VF) akan dijaga dalam kisaran 3%–5% sepanjang 2025. 

    Sebelumnya pemerintah dan Bank Indonesia mengklaim berkat Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP-TPID) antara lain melalui implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, inflasi IHK 2024 sebesar 1,57% YoY. 

    Selain itu, BPS juga akan mengumumkan kepada publik terkait perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah periode Januari 2025. 

    Pada kesempatan tersebut pula, akan dipublikasikan perkembangan Pariwisata Nasional Desember 2024 dan perkembangan Transportasi Nasional Desember 2024.  

    Bukan hanya kelima data tersebut, pada Rabu (5/2/2025), BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2024 serta keseluruhan tahun. 

    Sebelumnya pada kuartal III/2024, pertumbuhan ekonomi tercatat melambat ke level 4,95% YoY. 

    Selain BPS, BI juga akan melaporkan perkembangan cadangan devisa (cadev) Januari 2025 pada Jumat (7/2/2025). 

    Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa per akhir Desember 2024 mencapai US$155,7 miliar dan memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Jumlah tersebut terpantau naik US$5,05 miliar dari November 2024 yang senilai US$150,2 miliar.