Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • WGC lihat peluang redenominasi rupiah berdampak positif ke minat emas

    WGC lihat peluang redenominasi rupiah berdampak positif ke minat emas

    Jakarta (ANTARA) – World Gold Council (WGC) melihat peluang rencana redenominasi rupiah yang digagas Pemerintah Indonesia dapat berdampak positif terhadap minat emas, meski dampak tersebut bersifat tidak langsung.

    Head of Asia Pacific (ex-China) and Global Head of Central Banks WGC Shaokai Fan dalam taklimat media di Jakarta, Rabu, menjelaskan redenominasi pada dasarnya hanya memangkas angka nol dari nominal harga barang atau aset, sehingga nilai riil aset tetap tidak berubah.

    Meski begitu, ada peluang dampak sekunder dari kebijakan redenominasi mata uang tersebut yang mengarah pada pergerakan positif.

    “Mungkin akan ada efek sekunder di mana investor akan lebih percaya diri terhadap Indonesia sehingga menarik lebih banyak investasi masuk. Karena (redenominasi) bisa menjadi sinyal bahwa inflasi Indonesia makin dalam kendali,” ujar Shaokai.

    Bila inflasi makin terkendali, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi nasional bisa turut terkerek naik. Progres ini pada akhirnya bisa meningkatkan minat emas di masa mendatang.

    “Tapi ini hubungan sekunder, atau bahkan tersier, antara redenominasi dengan permintaan terhadap emas,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

    PMK tersebut juga menyebutkan beberapa urgensi pembentukan RUU Redenominasi antara lain untuk efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan redenominasi rupiah tidak dilakukan tahun ini maupun tahun depan, sebab kewenangan pelaksanaannya berada di tangan bank sentral.

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa implementasi redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

    “Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI: Saldo emas kelolaan melesat 159,78 persen sejak awal tahun

    BSI: Saldo emas kelolaan melesat 159,78 persen sejak awal tahun

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat total saldo kelolaan emas tumbuh melesat sebesar 159,78 persen secara year to date (ytd) menjadi 1,15 ton atau setara Rp2,55 triliun per akhir September 2025.

    Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam acara Bullion Connect 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kinerja yang positif tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan bulion BSI sejak bank mengantongi izin usaha bulion pada Februari 2025.

    Adapun jumlah nasabah yang memiliki rekening emas tumbuh sebesar 94,98 persen secara ytd mencapai 200.238 nasabah. Meski terbilang masih sedikit dalam hal jumlah, Bob meyakini masih besarnya potensi untuk menarik lebih banyak nasabah agar masuk ke ekosistem bulion.

    “Tapi selama sekitar enam bulan ini, pertumbuhannya luar biasa (jumlah nasabah yang memiliki rekening emas). Tumbuhnya hampir dua kali lipat, hampir 100 persen,” kata dia.

    BSI juga mencatat, penjualan emas melalui aplikasi BYOND by BSI mencapai 1,06 ton, dengan fee based income yang diperoleh sekitar Rp70 miliar (ytd).

    “Bullion services di BSI ini tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi juga memberikan dampak strategis yang luas bagi ekonomi nasional dan keuangan syariah,” kata Bob.

    Hingga akhir kuartal III 2025, BSI membukukan laba bersih sebesar Rp5,57 triliun atau tumbuh 9,04 persen year on year (yoy). Kinerja ini ditopang pendapatan margin bagi hasil yang tumbuh 13,90 persen (yoy) dan fee based income yang tumbuh 20,81 persen (yoy) antara lain ditopang oleh bisnis bulion.

    Aset BSI per 31 September 2025 tumbuh 12,37 persen (yoy), ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 15,66 persen yoy serta pembiayaan tumbuh 12,65 persen yoy yang di antaranya didukung oleh pertumbuhan signifikan pada bisnis emas.

    Belum lama ini, BSI resmi mengantongi izin bulion untuk jasa simpanan emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 November 2025. Sebelumnya, bank syariah ini baru mendapatkan izin untuk perdagangan emas dan penitipan emas pada Februari tahun ini.

    Bob menjelaskan, produk simpanan emas di bullion bank memiliki mekanisme berbeda dari tabungan emas reguler. Pada tabungan reguler, nasabah menyetorkan dana dalam rupiah yang kemudian dikonversi menjadi emas sesuai berat gramnya.

    Sedangkan simpanan emas merupakan layanan penyimpanan emas oleh nasabah di bank, di mana emas tersebut dapat disalurkan melalui skema pembiayaan emas (gold-to-gold) dan/atau perdagangan emas.

    Adapun jasa penitipan emas adalah layanan penitipan emas milik nasabah di bank, di mana bank memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa. Sedangkan jasa perdagangan emas mencakup transaksi jual beli emas batangan yang telah terstandarisasi.

    “Apa perbedaan titip emas dan simpanan emas? Kalau titip, ya dititip. Tapi kalau simpanan, ini nanti akan ‘diperadukan’ dengan pembiayaan (gold-to-gold). Kalau bahasa konvensionalnya, ini DPK dan kredit (simpanan emas seperti DPK dan pembiayaan emas seperti kredit di neraca bank),” jelas dia.

    Bob mengungkapkan, perseroan juga tengah dalam proses untuk pengajuan izin bulion jasa pembiayaan emas (gold-to-gold) kepada OJK. Ia berharap, izin tersebut bisa keluar pada tahun depan.

    Perseroan berharap ada pemberian insentif bagi LJK penyelenggara usaha bulion melalui dampak pencatatan simpanan emas on-balance sheet terhadap perhitungan rasio keuangan yang di antaranya masuk kategori HQLA level 1.

    Dengan begitu, emas dapat menjadi komponen perhitungan dalam menjaga rasio likuditas dan meningkatkan profitabilitas, serta masuk dalam perhitungan rasio rasio financing to deposit ratio (FDR).

    Selain itu, menurut BSI, pihaknya membutuhkan dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of the last resort untuk memastikan likuiditas bullion bank, menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan nasabah, serta mengatur mekanisme repo emas sebagai instrumen pendukung likuiditas perbankan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Checking Sudah Ganti, Sekarang Bisa Cek Utang Sendiri di Internet

    BI Checking Sudah Ganti, Sekarang Bisa Cek Utang Sendiri di Internet

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan pengecekan daftar pinjaman kini tak lagi di melalui BI Checking yang ada di Bank Indonesia(BI), melainkan sudah dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kini namanya menjadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi.

    SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa diakses secara online melalui situs idebku.ojk.go.id. Melalui link tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi debitur dan telah terintegrasi dengan kantor pusat dan kantor regional.

    Berbagai jenis pinjaman akan masuk dalam catatan SLIK, termasuk kredit modal kerja, kendaraan bermotor, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), investasi, kredit tanpa agunan, kartu kredit, hingga kredit dengan jaminan.

    Setidaknya terdapat lima penilaian dalam BI Checking, yakni kredit lancar, dalam perhatian khusus (DPK), tidak lancar, diragukan, hingga macet. Pada kategori penilaian kredit macet, seorang debitur dinyatakan masuk daftar hitam atau blacklist akibat gagal bayar lebih dari 180 hari.

    Untuk mendaftar, masyarakat bisa melakukannya melalui browser dan bisa diakses dengan HP maupun laptop.

    Agar tidak bingung, berikut cara mendaftar lewat situs Idebku:

    1. Masuk ke laman https://idebku.ojk.go.id

    Masuk lebih dulu ke laman idebku.ojk.go.id. Situs bisa langsung diakses melalui browser yang ada di perangkat. Kemudian, Anda akan bertemu dengan dua tombol. Pertama adalah Pendaftaran dan tombol lainnya adalah Status Layanan. Pilih Pendaftaran.

    2. Menu Cek Ketersediaan Layanan

    Di laman ini, masukkan sejumlah data mulai dari Jenis Debitur, Kewarganegaraan, Jenis Identitas Debitur, dan Nomor Identitas yang dipilih. Jangan lupa masukkan Captcha dan klik Selanjutnya.

    Jika kuota antrean belum tersedia maka tidak bisa melanjutkan langkah berikutnya. Nantinya akan muncul informasi kuota antrian habis dan diminta mencoba beberapa saat lagi.

    CNBC Indonesia lalu mencoba lagi untuk memasukkan data yang sama, dan langsung dialihkan ke menu berikutnya.

    3. Menu Data Registrasi

    Langkah berikutnya isi sejumlah data diri. Mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, provinsi serta kabupaten, email aktif, dan nomor handphone. Jangan lupa pilih salah satu opsi tujuan permohonan informasi dan nama kandung debitur.

    Pilih tombol Selanjutnya untuk langkah berikutnya pendaftaran.

    4. Unggah Foto

    Kemudian, masukkan foto identitas, foto diri dengan kartu identitas, serta foto diri mengikuti gambar. Tiap foto diwajibkan berukuran maksimal 4 MB. Jika besaran foto lebih dari itu maka tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.

    Setelah selesai mengupload seluruh foto yang diminta, klik Selanjutnya.

    5. Ajukan Permohonan

    Pada tahapan ini, pastikan data email yang Anda diajukan telah benar. Karena informasi SLIK akan diinfokan kembali lewat email.

    Data yang sudah dimasukkan sebelumnya bisa diubah dengan menekan tombol Kembali. Jika telah sesuai, ceklis pada keterangan seluruh data yang disampaikan benar dan siap tunduk pada syarat serta ketentuan yang berlaku di OJK. Klik Ajukan Permohonan.

    Berikutnya akan ada pemberitahuan Pendaftaran Berhasil. Pada bagian bawah akan terlihat nomor pendaftaran, nomor dapat dicopy dengan menekan tombol Salin Kode Pendaftaran. Selain itu, klik tombol Tutup untuk menutup jendela notifikasi.

    Lebih lanjut, Anda dapat mengecek status permohonan dengan tekan tombol Status Layanan di laman utama. Masukkan nomor pendaftaran dan akan terlihat status terkini.

    Nanti, dalam keterangannya OJK akan memproses permohonan Ideb dan mengirimkannya lewat email paling lambat 1 hari setelah dilakukan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PDIP: Redenominasi Rupiah Baru dapat Dilaksanakan Bila Ekonomi Stabil dan Kuat

    PDIP: Redenominasi Rupiah Baru dapat Dilaksanakan Bila Ekonomi Stabil dan Kuat

    Bank Indonesia (BI) buka suara terkait wacana redenominasi mata uang rupiah atau pemotongan jumlah nol pada pecahan mata uang tanpa mengurangi nilai tukarnya.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan redenominasi Rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) Rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.

    “Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” kata Denny dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Denny menyampaikan, proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan.

  • IHSG ditutup menguat di tengah pasar cermati upaya redenominasi Rupiah

    IHSG ditutup menguat di tengah pasar cermati upaya redenominasi Rupiah

    Redenominasi bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap mata uang bila dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil,

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar mencermati rencana redenominasi mata uang Rupiah.

    IHSG ditutup menguat 22,06 atau 0,26 persen ke posisi 8.388,57. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,22 poin atau 0,50 persen ke posisi 846,91.

    “Redenominasi bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap mata uang bila dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil,” ujar Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

    Dari dalam negeri, Rancangan Undang- Undang (RUU) Redenominasi Rupiah telah memasuki Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah.

    Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menekankan akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung.

    Dari mancanegara, meredanya perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dengan China dan sinyal berakhirnya government shutdown (penutupan pemerintahan) AS direspon positif oleh pelaku pasar.

    Senat AS meloloskan RUU untuk mendanai pemerintah federal hingga Januari 2025, dan mengakhiri penutupan terpanjang dalam sejarah AS. RUU tersebut, yang disahkan dengan suara 60-40 persen dan didukung sebagian senator Partai Demokrat dan hampir semua senator Republik, akan dikirim ke DPR.

    Apabila lolos di DPR, RUU akan diserahkan kepada Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani menjadi UU.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat yaitu dipimpin sektor infrastruktur yang naik sebesar 1,78 persen, diikuti oleh sektor properti dan sektor barang konsumen primer yang masing-masing naik sebesar 1,61 persen dan 1,54 persen.

    Sedangkan tiga sektor melemah yaitu sektor kesehatan turun paling dalam sebesar 0,53 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor teknologi yang masing-masing turun 0,50 persen dan 0,31 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu TRON, BELL, KBLV, PJHB, dan MORA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni KOBX, DART, NAYZ, CASH, dan AEGS.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.682.641 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 51,32 miliar lembar saham senilai Rp22,34 triliun. Sebanyak 343 saham naik, 323 saham menurun, dan 147 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 247,07 poin atau 0,49 persen ke 51.090,00, indeks Hang Seng menguat 226,32 poin atau 0,85 persen ke 26.922,73, indeks Shanghai melemah 2,62 poin atau 0,07 persen ke 4.000,14, dan indeks Strait Times menguat 18,84 poin atau 0,41 persen ke 4.561,04.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah dipicu keraguan The Fed pangkas suku bunga

    Rupiah melemah dipicu keraguan The Fed pangkas suku bunga

    Nick Timiraos dari The Wall Street Journal mengatakan terdapat perpecahan yang semakin besar di antara para pembuat kebijakan Federal Reserve mengenai apakah akan memangkas suku bunga pada bulan Desember,

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah sebesar 23 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.717 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan kurs rupiah dipicu keraguan atas rencana Federal Reserve (The Fed) untuk memangkas suku bunga lebih lanjut.

    “Nick Timiraos dari The Wall Street Journal mengatakan terdapat perpecahan yang semakin besar di antara para pembuat kebijakan Federal Reserve mengenai apakah akan memangkas suku bunga pada bulan Desember,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Perbedaan pendapat di internal The Fed juga semakin menguat seiring penundaan sejumlah rilis data ekonomi AS untuk bulan September dan Oktober 2025.

    Sentimen lainnya berasal dari sikap pasar yang mencermati pemeriksaan Mahkamah Agung (MA) AS atas tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump, meskipun putusan tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat

    Mengutip Anadolu, Trump mengatakan bahwa pendapatan tarif dan investasi yang harus dibayar kembali oleh pemerintah bisa mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS apabila MA memutuskan bahwa kebijakan tarif ilegal.

    Pekan lalu, MA AS mendengarkan argumen dalam sebuah kasus yang mempertimbangkan apakah tarif Trump melampaui kewenangan presiden berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

    MA belum mengeluarkan putusan, dan waktu putusan masih belum pasti. Trump sebelumnya menggambarkan kasus ini sebagai “hidup atau mati” bagi negara, menekankan apa yang ia lihat sebagai taruhan kritis bagi keamanan ekonomi dan nasional AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI) pada hari ini juga melemah di level Rp16.722 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.698 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Forum Bojonegoro Institute Soroti Akuntabilitas “Uang Minyak” untuk Transisi Energi Bersih

    Forum Bojonegoro Institute Soroti Akuntabilitas “Uang Minyak” untuk Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Bojonegoro kini dihadapkan pada sebuah ironi. Kabupaten yang makmur karena pendapatan daerahnya didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, justru berhadapan dengan tantangan krisis iklim akibat ketergantungan pada energi fosil. Sekitar 50–60 persen pendapatan Bojonegoro bersumber dari DBH Migas, menempatkannya pada posisi strategis untuk mengarahkan sebagian pendapatan tersebut ke pembangunan yang berwawasan lingkungan.

    Pertanyaan mengenai arah penggunaan “uang minyak” menjadi sorotan utama dalam Forum Kajian Pembangunan Daerah (FKPD) yang digelar Bojonegoro Institute (BI), Selasa (11/11/2025) di Gedung EJSC Bakorwil. Forum yang didukung Ford Foundation ini mengangkat tema “Mengapa Harus Beralih ke Energi Bersih yang Berkeadilan?” dengan fokus mendorong akuntabilitas pemanfaatan DBH Migas untuk mendukung transisi energi bersih.

    Direktur Bojonegoro Institute, AW Syaiful Huda, menegaskan bahwa transisi energi tidak bisa dilihat hanya sebagai pergantian teknologi dari fosil ke terbarukan. Lebih dari itu, ini adalah soal keadilan sosial dan ekologis.

    “Transisi energi harus dimulai dari daerah,” tegas Syaiful Huda. Ia menambahkan, Bojonegoro memiliki tanggung jawab moral untuk memimpin upaya pengurangan emisi dan memperkuat energi terbarukan yang berpihak pada rakyat kecil. “Bojonegoro bisa menjadi contoh bagaimana sumber daya alam dikelola bukan hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang,” ujarnya.

    Ahli Kebijakan Transisi Energi dari Yayasan Indonesia Cerah, Naomi Larasati, menambahkan bahwa isu transisi energi sering kali dianggap elitis, padahal dampaknya sangat nyata bagi masyarakat lokal. “Sebagai wilayah penghasil migas, Bojonegoro punya hak yang kuat untuk menjadi contoh daerah yang sadar akan pentingnya transisi energi,” katanya.

    Naomi menekankan, dampak krisis iklim kini dirasakan langsung oleh masyarakat — mulai dari petani yang gagal panen hingga nelayan yang kesulitan melaut. “Karena itu, transisi energi harus berkeadilan dan No One Left Behind (Tak Ada yang Tertinggal),” ujarnya.

    Senada, Wakil Pimpinan Katadata Green, Jeany Hartrianti, menyebut bahwa isu krisis iklim adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia mendorong agar kesadaran publik dibangun lewat kolaborasi berbagai pihak. “Masyarakat bisa berkampanye dengan bermacam cara. Baik lewat media sosial maupun perbincangan sehari-hari,” ujarnya.

    Forum yang dihadiri aktivis, akademisi, perwakilan NGO lokal, dan media tersebut berlangsung partisipatif. Di akhir sesi, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kerja (pokja) untuk menetapkan isu prioritas yang akan dikawal di Bojonegoro, seperti transisi energi bersih, kedaulatan pangan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan skema pendanaan lingkungan termasuk pembentukan dana abadi.

    Melalui forum ini, diharapkan lahir jejaring kerja sama konkret antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk mendorong model transisi energi yang adil dan berkelanjutan dari tingkat daerah hingga desa. [lus/beq]

  • BPD Bali salurkan Rp12,6 triliun kredit UMKM

    BPD Bali salurkan Rp12,6 triliun kredit UMKM

    Denpasar (ANTARA) –

    BUMD Bank BPD Bali menyalurkan Rp12,6 triliun kredit untuk debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau 50,85 persen dari total kredit yang disalurkan sebesar Rp24,76 triliun per Oktober 2025.

    “Kredit UMKM itu secara fokus didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Bali, Rabu.

    Ia menargetkan proporsi pembiayaan bagi UMKM akan terus dijaga di atas 50 persen dari total kredit yang disalurkan.

    Kredit UMKM itu di antaranya melalui kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Usaha untuk peralatan dan mesin pertanian (Alsintan), kredit subsidi bekerja sama Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, yakni Sidi Kumbara dan produk-produk kredit UMKM lainnya.

    “Kami mendapat insentif Giro Wajib Minimum (GWM) dari BI khusus untuk ekonomi hijau, yang memungkinkan kami memanfaatkannya kembali untuk pembiayaan kepada UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah,” imbuhnya.

    Kementerian UMKM sebelumnya mencatat bank milik pemerintah daerah di Bali itu memiliki porsi 61 persen untuk penyaluran kredit sektor produktif dan termasuk salah satu dari empat lembaga penyalur KUR yang tumbuh melebihi target 60 persen produktif di regional Jawa II, Bali dan Nusa Tenggara.

    Sementara itu, realisasi kredit keseluruhan tumbuh 9,33 persen dibandingkan periode sama 2024.

    Sedangkan aset mencapai Rp42,4 triliun atau secara tahunan tumbuh 6,60 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp39,76 triliun.

    Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp35,42 triliun, tumbuh 4,80 persen dibandingkan periode yang sama Oktober 2024 sebesar Rp33,79 triliun, yang didominasi tabungan mencapai 65,05 persen.

    Dengan proporsi penyaluran kredit dan DPK itu, ia mencatat rasio kredit terhadap simpanan (LDR) berada dalam rentang positif yakni 69,88 persen.

    Sedangkan dari sisi kualitas kredit, pihaknya mencatat kredit bermasalah (NPL) mencapai 0,83 persen.

    Sudharma menambahkan per Oktober 2025 membukukan capaian laba menembus Rp998,7 miliar atau tumbuh sebesar 23,35 persen dibandingkan periode sama 2024.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus CSR BI-OJK, KPK Panggil Pramugari Maskapai Garuda

    Kasus CSR BI-OJK, KPK Panggil Pramugari Maskapai Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK memanggil lima orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (12/11/2025).

    Salah satu saksi yang dipanggil berinisial ERDP, pramugari dari maskapai Garuda. Kemudian SSR selaku ibu rumah tangga, VOD selaku mahasiswa, AIC selaku Dokter Umum, dan DYR selaku wiraswasta.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK,” tulis Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (12/11/2025).

    Budi belum memberikan detail materi pemeriksaan hingga para saksi selesai diperiksa.

    Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah untuk membangun showroom, dan aset lainnya.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • KPK Periksa Pramugari Garuda hingga Dokter Terkait Kasus CSR BI-OJK

    KPK Periksa Pramugari Garuda hingga Dokter Terkait Kasus CSR BI-OJK

    KPK Periksa Pramugari Garuda hingga Dokter Terkait Kasus CSR BI-OJK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 – 2023.
    “Hari ini
    KPK
    menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana
    korupsi
    terkait program sosial atau
    CSR
    di
    Bank Indonesia
    dan OJK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).
    Kelima saksi tersebut masing-masing adalah ibu rumah tangga Stevi Silvana Rei, pramugari Garuda Enggar Riesta Driasmara Putri, mahasiswa Vicky Olivia Donsu, dokter umum Adex Iriani Christine Hasibuan, dan wiraswasta Delvina Yusiana Roba Putri.
    Budi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai soal materi pemeriksaan terhadap lima saksi tersebut.
    Adapun KPK menetapkan dua anggota DPR RI, Heru Gunawan dan Satori, sebagai tersangka terkait kasus dana CSR BI-OJK Tahun 2020-2023, pada Kamis (7/8/2025).
    KPK menduga, yayasan yang dikelola Heru Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    Namun, keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut.
    Atas perbuatannya, Heru Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
    Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.