Kementrian Lembaga: BI

  • Ekonomi 2024 hanya Tumbuh 5,03 Persen, BI Diproyeksi Masih Tahan Suku Bunga

    Ekonomi 2024 hanya Tumbuh 5,03 Persen, BI Diproyeksi Masih Tahan Suku Bunga

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 jatuh pada angka 5,03%. Pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan target pemerintah pada APBN 2024 sebesar 5,2%.

    Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 didorong oleh lima lapangan usaha, termasuk industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

    Diketahui, Indonesia memiliki target pertumbuhan yang tinggi bahkan hingga 8% pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melihat data pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan suku bunga acuan dianggap menjadi salah satu langkah yang dapat mendorong percepatan gerak ekonomi.

    Meski demikian, penurunan suku bunga acuan pada saat ini dianggap bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Sebab, Bank Indonesia masih harus menjaga spread antara Fed Fund Rate dan BI Rate.

    “Memang masih ada ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk melakukan cut rate, tetapi saat ini memang sebenarnya banyak tantangan juga untuk BI,” ucap Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis kepada Beritasatu.com di BEI Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, ia memaparkan, kalau melihat kebijakan yang dijaga oleh Bank Indonesia, yakni spread antara suku bunga Tanah Air dengan suku bunga The Fed.

    “Kalau misalkan suku bunganya terlalu tipis spreadnya, ini bisa menjadikan aliran modal asing keluar. Karena memang kalau kita lihat secara Amerika Serikat (AS) memiliki risk profile yang cukup rendah. Saya lihat memang masih ada potensi untuk cut rate oleh BI satu kali lagi, tetapi untuk dalam waktu dekat BI harus bisa menjaga stabilitas nilai tukar juga,” ucap Azis.

    Azis menilai, dengan suku bunga acuan yang berada pada level 5,75%, posisi Indonesia masih cukup menarik di mata investor global, meskipun saat ini tren menunjukan perlambatan masuknya dana asing pada bursa saham emerging market.

    “Sebenarnya dengan posisi suku bunga acuan saat ini, Indonesia masih menarik. Spread suku bunga acuan RI dan AS masih terjaga. Spread yield treasury 10 tahun juga masih terjaga cukup lebar,” ujarnya.

    Namun, tidak bisa dimungkiri sentimen global masih menjadi 
    tantangan. Sentimen global ini juga yang membuat investor asing melakukan akumulasi jual terhadap saham-saham big banks.

    “Kita perlu monitor juga seperti apa perkembangan eskalasi perang dagang. Apakah akan semakin agresif? Ini bisa memengaruhi pasar ke depannya,” tambah Azis.

    Sebagai informasi, indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak terkoreksi hingga 0,70% pada perdagangan hari ini, Rabu (5/2/2025). Posisi IHSG semakin tersungkur seusai BPS mengumumkan rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024. 
     

  • Tersangka Korupsi Dana CSR Masih Belum Jelas, KPK ke Mana?

    Tersangka Korupsi Dana CSR Masih Belum Jelas, KPK ke Mana?

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak kunjung menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Penyidikan kasus ini dilakukan sejak Agustus 2024, namun hingga kini belum ada satu pun nama yang dijadikan tersangka.

    “ICW menilai proses hukum yang tengah berlangsung sudah terlalu berlarut-larut tanpa adanya penetapan satupun nama tersangka,” kata Peneliti ICW, Yassar Aulia dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025.

    Yassar menyebut proses hukum yang berlangsung terlalu berlarut-larut, meskipun KPK sudah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Menurutnya, peningkatan status perkara pasti didasari setidaknya temuan minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur oleh Undang-Undang (UU) KPK.

    “Dengan demikian, semestinya perbuatan pidana serta konstruksi perkaranya sudah cukup terang untuk kemudian diidentifikasi pula siapa tersangka dari kasus ini,” ujarnya.

    Yassar menuturkan, KPK sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dan melakukan penggeledahan, tentunya sudah banyak petunjuk yang didapat oleh penyidik.

    Menurutnya, lambannya penetapan tersangka memperburuk persepsi publik terhadap kinerja KPK di tengah dugaan politisasi dalam penanganan perkara.

    “Harus disadari bahwa saat ini persepsi publik terhadap kinerja KPK tengah berada pada titik terendahnya,” ujar Yassar.

    Lebih lanjut Yassar mengatakan, pernyataan anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Nasdem Satori yang menyebut dana CSR BI mengalir ke seluruh anggota DPR periode 2019-2024, semakin menambah kecurigaan masyarakat terhadap independensi KPK dalam menangani kasus ini.

    Menurut Yassar, jika KPK tidak segera menetapkan tersangka, masyarakat bakal semakin yakin bahwa setelah revisi UU KPK 2019, lembaga antirasuah telah kehilangan independensi saat mengusut kasus yang diduga melibatkan aktor-aktor berlatar belakang politisi.

    “Sehingga penting rasanya bagi KPK untuk paling minimal segera membuat terang siapa tersangka dari kasus ini,” ucap Yassar.

    ICW juga mendesak KPK segera memverifikasi dugaan keterlibatan politisi dalam kasus penyalahgunaan dana CSR BI yang seharusnya diberikan ke yayasan penerima Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Salah satu caranya melalui pengungkapan identitas-identitas individu yang merupakan pemilik manfaat akhir atau beneficial owner dari yayasan-yayasan penerima dana.

    “KPK dapat merujuk skema yang telah disediakan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,” kata Yassar.

    KPK Dalami Motif BI Kucurkan Dana CSR

    Gedung KPK.

    KPK mulai bergerak mengungkap motif BI mengucurkan dana CSR ke Komisi XI DPR RI. Sebelumnya, legislator dari Fraksi Partai Nasdem Satori menyebut seluruh anggota Komisi XI DPR RI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    “Benar kami juga mendalami dugaan rasuah lain dalam pengusutan kasus tersebut (dugaan tindak pidana korupsi pemberian CSR BI dan OJK),” kata Tessa kepada wartawan Senin, 27 Januari 2025.

    Akan tetapi, Tessa belum mau bicara banyak soal pendalaman motif BI memberikan dana CSRuntuk Komisi XI DPR RI lantaran perkara tersebut tengah diusut di tingkat penyidikan. Yang pasti, pengungkapan motif BI dibarengi dengan pengusutan dugaan penyalahgunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi dengan modus menggunakan yayasan.

    “Ya sedang didalami (motif BI memberikan dana CSR ke Komisi XI DPR),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi.

    KPK menyatakan dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) diduga mengalir dan ditampung oleh yayasan yang kemudian uangnya dinikmati pihak-pihak tertentu. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi apakah dana CSR BI ditampung oleh yayasan yang terafiliasi dengan anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan.

    Diketahui Satori adalah anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. Asep menegaskan, pihaknya sedang mendalami sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan dua legislator tersebut. Akan tetapi, dia belum menyebut nama-nama yayasan yang diduga menjadi tempat penampungan dana CSR BI.

    “Jadi ketika misalkan ada beberapa orang yang menerima CSR, itu mekanismenya melalui yayasan. Jadi nanti yayasan dulu, baru nanti pada orang tersebut seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Selasa, 31 Desember 2024.

    Asep menjelaskan, proses pendalaman penting untuk mengetahui mekanisme pemilihan yayasan penerima dana CSR. Menurutnya, afiliasi juga tidak selalu berbentuk kepemilikan yayasan tetapi bisa hanya lewat pemberian rekomendasi atas yayasan penerima dana CSR.

    “Misalkan saya punya yayasan, saya sendiri punya yayasan, sudah ke yayasan C saja. Nah itu tapi kan sama-sama tetap ke yayasan, artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan,” tutur Asep.

    “Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ucapnya menambahkan.

    Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

    Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Satori sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

    Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

    “Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Inisiator: Danantara jadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi RI

    Inisiator: Danantara jadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi RI

    Satu bagian yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kita adalah dari investasi itu sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior Burhanuddin Abdullah mengatakan, keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan salah satu prasyarat penting bagi Indonesia dalam mencari sumber pertumbuhan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.

    “Keberadaan Danantara adalah satu prasyarat untuk mencoba mencari financing bagi pertumbuhan perekonomian kita. Kita tahu bahwa sumber-sumber pertumbuhan kita ada dari konsumsi, government spending, investasi, dan ekspor minus impor. Satu bagian yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kita adalah dari investasi itu sendiri,” kata Burhanuddin yang merupakan inisiator Danantara itu dalam “Forum Diskusi Denpasar 12” secara virtual di Jakarta, Rabu.

    Burhanuddin mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini hanya berkisar di angka 5 persen sejak 10 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir.

    Angka 5 persen ini dianggap tidak cukup untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Oleh sebab itu, imbuh dia, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

    “Kalau kita tumbuh 6 persen, maka kita akan bisa keluar dari middle income trap nyaris 100 tahun Indonesia, yaitu pada tahun 2041. Dan kalau kita bisa 7 persen, maka kita bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2038, itu rata-rata 7 persen. Jadi sesuatu yang sangat, hitung-hitungannya sangat berat,” kata Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 itu.

    Burhanuddin menyebutkan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di kisaran 6,5 sampai 6,7. Apabila ICOR mencapai 6,5, maka setiap 1 persen pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) membutuhkan kenaikan investasi sebesar 6,5 persen.

    “Jadi, kalau kita ingin tumbuh 8 persen, maka kita perlu 8 kali 6,5 persen, yaitu 52 persen dari PDB. Kalau PDB kita itu Rp22 ribu triliun, maka paling tidak Rp11 ribu triliun yang harus kita siapkan untuk membiayai atau mem-finance investasi kita,” kata dia.

    Di sisi lain, imbuh Burhanuddin, gross domestic saving (GDS) atau tabungan domestik bruto Indonesia setiap tahun adalah sekitar 38 persen dari PDB. Dengan demikian, terdapat gap sekitar 14 persen (selisih dari 52 persen minus 38 persen).

    “Gap ini harus, atau hanya bisa diisi dengan foreign saving, tabungannya orang luar, orang dari luar Indonesia dalam bentuk utang atau foreign direct investment,” jelas Burhanuddin.

    Namun sayangnya, Indonesia hingga hari ini bukanlah negara yang diminati oleh para investor asing. Burhanuddin mengatakan, hal ini terbukti bahwa rata-rata investasi asing di Indonesia tidak lebih dari 100 dolar AS per kapita sejak Indonesia merdeka.

    “Sementara kita tahu, Vietnam yang baru membangun tahun 90-an, rata-rata investasi asing per kapita di Vietnam itu 400 dolar. Jangan sebut Singapura yang bahkan hampir 2 juta dolar per kapita,” kata dia.

    Oleh sebab itu, keberadaan Danantara diharapkan dapat mengonsolidasikan aset-aset BUMN. Dalam hitungan kasarnya, ia menyebutkan bahwa aset BUMN mencapai Rp16.000 triliun atau sekitar 1 triliun dolar AS. Jumlah ini, sebut Burhanuddin, melebihi aset Temasek dan GIC milik Singapura yang sekitar 900 miliar dolar AS.

    “Karena itulah maka kemudian dipikirkan bagaimana cara untuk mengonsolidasikan BUMN ini, dan kemudian bisa me-leverage-nya nanti di dalam pasar pinjaman, di dalam pasar investasi, di dalam pasar pengelolaan dari para BUMN itu sendiri. Bagaimana kita me-leverage mereka supaya tumbuh dan berkembang dengan sangat sehat. Ini merupakan modal dari perjalanan bangsa kita ke depan,” kata Burhanuddin.

    Sebelumnya pada Selasa (4/2), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa pembentukan BPI Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Menurut Erick, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun di dalamnya mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu pemerintah dalam mengujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah dicanangkan pemerintah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI Jateng: Diskon tarif listrik turunkan tekanan inflasi

    BI Jateng: Diskon tarif listrik turunkan tekanan inflasi

    kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku selama Januari dan Februari 2025 itu memang mempengaruhi tekanan inflasi

    Semarang (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menyebutkan bahwa kebijakan pemberian diskon tarif listrik 50 persen kepada rumah tangga pelanggan PT PLN dengan daya di bawah 2.200 VA mampu menurunkan tekanan inflasi.

    Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra di Semarang, Rabu, menjelaskan bahwa kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku selama Januari dan Februari 2025 itu memang mempengaruhi tekanan inflasi.

    Menurut dia, penurunan tekanan inflasi Januari 2025, terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi mencapai 1,13 persen (mtm).

    Bahkan, kata dia, penurunan harga listrik yang besar terhadap penurunan inflasi menyebabkan deflasi secara umum pada indeks harga konsumen (IHK) periode Januari 2025.

    Pada Januari 2025, Jateng mengalami deflasi sebesar 0,46 persen (month to month/mtm) sejalan dengan nasional yang juga mengalami deflasi sebesar 0,76 persen (mtm).

    Secara tahunan, inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,28 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,76 persen (yoy).

    Ia mengatakan bahwa secara spasial seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mengalami deflasi, dengan deflasi terdalam terjadi di Kota Semarang sebesar 0,69 persen (mtm).

    Di sisi lain, kata dia, tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 0,54 persen (mtm), terutama dipengaruhi oleh harga minyak goreng yang kembali meningkat disebabkan keterlambatan distribusi akibat libur panjang.

    Tekanan inflasi juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring dengan pasokan yang terbatas karena masih berada pada periode masa tanam, sedangkan masa panen cabai diperkirakan berlangsung pada Februari-Maret 2025.

    Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, kata dia, tertahan oleh penurunan harga komoditas bawang merah seiring dengan panen yang masih terjadi pada sejumlah sentra produksi di Jateng, serta penurunan harga telur ayam ras seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Kenaikan harga beberapa komoditas pangan, lanjut dia, berpengaruh terhadap peningkatan harga nasi dengan lauk yang mendorong tekanan inflasi pada kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran hingga mencapai andil sebesar 0,04 persen (mtm).

    Ia menambahkan peningkatan tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa Lainnya (0,03 persen/mtm) yang disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan peningkatan harga emas dunia akibat ketidakpastian global.

    Berdasarkan data Trading Economics, harga emas dunia meningkat sebesar 5,22 persen dibandingkan bulan lalu.

    Dalam rangka menjaga inflasi berada pada rentang sasaran, ia memastikan BI bersama dengan para pemangku kepentingan di daerah yang tergabung dalam Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng akan terus berkoordinasi dan bekerja sama.

    “Kami akan melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, termasuk upaya mitigasi dampak deflasi, bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan demikian inflasi di Jateng dapat terjaga di rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat

    Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, deflasi bulan Januari 2025 yang tercatat 0,76 persen (month to month/mtm) menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat.

    Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi ini disebabkan oleh diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA, Achmad memandang tren ini menunjukkan indikasi yang lebih serius terhadap permintaan domestik.

    “Analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa meskipun faktor ini berkontribusi pada penurunan indeks harga konsumen (IHK), angka deflasi yang signifikan ini merupakan bukti nyata dari melemahnya daya beli masyarakat,” kata Achmad, di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus mengalami penurunan sejak pertengahan 2024, mencerminkan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja.

    Tren inflasi tahunan yang terus melambat, dari 3,00 persen (year on year/yoy) pada April 2024 menjadi hanya 2,12 persen (yoy) pada Januari 2025, kian memperkuat indikasi lemahnya konsumsi rumah tangga.

    Achmad menilai, penurunan daya beli ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi, namun mencerminkan tantangan yang harus segera diatasi.

    Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024.

    Ia mengatakan bahwa hal itu berarti sekitar 10 juta individu mengalami ketidakpastian ekonomi tanpa mendapat bantuan signifikan dari pemerintah.

    “Kelas menengah memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Mereka adalah konsumen utama bagi sektor barang dan jasa, dan juga merupakan kelompok yang memiliki kemampuan investasi yang cukup besar. Penurunan jumlah kelas menengah berarti berkurangnya konsumsi rumah tangga, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, Achmad menuturkan lemahnya daya beli masyarakat turut berdampak pada sektor usaha, terutama ritel dan manufaktur.

    Indeks penjualan ritel yang terus menurun sejak kuartal III-2024 menunjukkan bahwa konsumen semakin mengurangi pengeluarannya.

    Tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan energi global, juga semakin menekan margin keuntungan usaha.

    Akibatnya, beberapa usaha kecil dan menengah (UKM) terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.

    “Beberapa di antaranya terpaksa menutup usaha, sementara yang lain harus melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Fenomena ini menimbulkan efek domino, di mana meningkatnya angka pengangguran semakin memperburuk daya beli masyarakat,” katanya pula.

    Untuk mengatasi pelemahan daya beli, Achmad menyarankan beberapa langkah strategis.

    Pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui insentif bagi industri padat karya.

    Kedua, penguatan program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi bahan pokok yang lebih tepat sasaran.

    Ketiga, pengendalian harga komoditas strategis dengan memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

    “Penyederhanaan regulasi dan peningkatan insentif investasi dapat menarik lebih banyak modal asing dan domestik untuk mempercepat pertumbuhan industri. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja baru dapat dipercepat dan daya beli masyarakat dapat diperbaiki secara berkelanjutan,” ujarnya lagi. 

    Sumber : Antara

  • Berapa Bank BCA? Simak Cara Transfer Mudah dan Cepat

    Berapa Bank BCA? Simak Cara Transfer Mudah dan Cepat

    Jakarta: Pernah enggak bingung ingin transfer uang ke rekening BCA tapi tidak tau harus pakai kode bank? 
     
    Jangan khawatir! Artikel ini akan mengupas tuntas kode Bank BCA, fungsinya, serta cara transfernya dengan mudah dan cepat.
    Kenapa harus tahu kode Bank BCA?
    Merangkum dari laman Telkomsel, saat melakukan transaksi antar bank, kode bank berfungsi sebagai identifikasi unik untuk memastikan uang yang dikirim sampai ke rekening tujuan dengan benar. 
     
    Setiap bank memiliki kode tersendiri, dan untuk Bank BCA, kode yang digunakan adalah 014.

    Kode ini wajib dimasukkan jika kamu ingin mentransfer uang dari bank lain ke BCA, baik melalui ATM, mobile banking, maupun internet banking. 
     
    Jika kamu menggunakan PayPal, kode banknya akan berbeda, yaitu 0140012.
     

    Cara mudah transfer ke BCA

    Transfer via ATM

    Masukkan kartu ATM dan pilih bahasa.
    Masukkan PIN.
    Pilih “Transfer” lalu “Transfer Antar Bank”.
    Masukkan kode bank 014 diikuti nomor rekening tujuan.
    Masukkan nominal transfer.
    Konfirmasi transaksi dan tunggu struk bukti transfer.

    Transfer via Mobile Banking

    Login ke aplikasi BCA mobile.
    Pilih menu m-Transfer.
    Jika ke sesama BCA, pilih Transfer Antar Rekening.
    Jika ke bank lain, pilih Transfer Antar Bank, lalu masukkan kode 014 sebelum nomor rekening.
    Masukkan nominal transfer dan berita (jika perlu).
    Konfirmasi transaksi dan masukkan PIN.
    Selesai!

    Transfer via BI-FAST di BCA Mobile

    Login ke aplikasi BCA mobile.
    Pilih m-Transfer, lalu Transfer Antar Bank.
    Pilih bank tujuan dan masukkan nominal transfer.
    Pilih layanan transfer BI-FAST.
    Masukkan tujuan transaksi.
    Konfirmasi dan masukkan PIN.
    Transaksi selesai!

    Kode SWIFT BCA untuk transfer internasional
    Jika kamu ingin mengirim uang dari atau ke luar negeri menggunakan layanan perbankan internasional, maka kamu harus mengetahui kode SWIFT. Untuk BCA, kode SWIFT yang digunakan adalah CENAIDJAXXX.
     
    Kode ini membantu bank dalam mengidentifikasi transaksi antar negara dengan lebih aman dan akurat.
     
    Kode SWIFT terdiri dari beberapa bagian:
     
    CENA = Identifikasi unik Bank BCA
    ID = Kode negara Indonesia
    JA = Lokasi atau kantor cabang tertentu
    XXX = Kode cabang bank (jika ada)
     
    Mengetahui kode Bank BCA sangat penting agar transaksi berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kode 014, kamu bisa melakukan transfer dari bank lain ke BCA dengan mudah. Sementara itu, untuk transaksi internasional, gunakan kode SWIFT CENAIDJAXXX agar pengiriman uang tetap aman dan cepat.
     
    Jadi, sekarang kamu tidak perlu bingung lagi soal kode bank BCA!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Rupiah menguat seiring penundaan kebijakan tarif perdagangan AS

    Rupiah menguat seiring penundaan kebijakan tarif perdagangan AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring penundaan kebijakan tarif perdagangan AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa penguatan nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini dipengaruhi penundaan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif perdagangan terhadap Kanada dan Meksiko.

    “Namun, kenaikan mata uang regional terbatas, mengingat tarif 10 persen Trump terhadap Tiongkok masih akan berlaku di kemudian hari,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum disebut telah sepakat untuk memperkuat upaya penegakan hukum perbatasan sebagai tanggapan atas tuntutan Trump menindak tegas imigrasi dan penyelundupan narkoba.

    Karena itu, pemberian tarif sebesar 25 persen akan ditunda selama 30 hari.

    Menurut Ibrahim, penundaan tarif terhadap kedua negara tersebut telah memberi ruang bagi sentimen risiko untuk membaik dan berkontribusi pada pelemahan dolar AS.

    Di sisi lain, Trump dinyatakan segera berbincang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping karena bea masuk 10 persen untuk semua barang dari Negeri Tirai Bambu akan mulai berlaku pada hari ini.

    Terkait kondisi dalam negeri, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia 2025 mencatatkan kinerja solid dengan ekspansi di level 51,9, meningkat 1,37 persen dari Desember 2024 di level 51,2. Peningkatan produksi dan permintaan baru berasal dari pasar domestik maupun mancanegara.

    “Kenaikan PMI manufaktur ini menjadi sinyal positif mengawali tahun 2025 ini. Perkembangan sektor manufaktur pada Januari 2025 mencerminkan ekspansi aktivitas konsumsi dan dunia usaha yang konsisten sejak akhir tahun lalu,” ucap dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat hingga 97 poin atau 0,59 persen menjadi Rp16.351 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.448 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa turut menguat ke level Rp16.365 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.453 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Bank Mandiri proyeksikan penurunan suku bunga acuan berlanjut di 2025

    Bank Mandiri proyeksikan penurunan suku bunga acuan berlanjut di 2025

    Apalagi, regulator (BI) telah memberikan isyarat yang jelas untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memproyeksikan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI-Rate masih akan terus berlanjut sepanjang tahun 2025, setelah pada Januari yang lalu BI-Rate dipangkas menjadi 5,75 persen.

    Penurunan suku bunga pada beberapa minggu lalu yang diputuskan oleh BI tersebut dilakukan sesaat setelah laju inflasi nasional yang mencatatkan level yang cukup rendah di level 1,57 persen pada Desember 2024.

    “Penurunan tersebut kami proyeksikan masih akan terus berlanjut sepanjang 2025. Apalagi, regulator (BI) telah memberikan isyarat yang jelas untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih bergairah kembali dengan tingkat inflasi yang lebih sehat bagi perekonomian di tahun 2025,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja Kuartal IV 2024 Bank Mandiri di Jakarta, Rabu.

    Sejalan dengan potensi penurunan BI-Rate tersebut, Darmawan menyampaikan bahwa Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin terakselerasi pada tahun 2025. Dengan demikian, hal ini semakin dekat dengan aspirasi nasional menuju Indonesia emas 2045.

    Adapun tantangan bagi sebagian besar perbankan, pertumbuhan dana masyarakat secara nasional tertinggal dari pertumbuhan kredit dan menekan rasio kredit terhadap pendanaan perbankan.

    Namun, menurut Darmawan, tantangan ini bukan penghambat bagi Bank Mandiri untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.

    “Sebagai bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan tidak berlebihan apabila kita katakan Bank Mandiri adalah bank utama yang secara konsisten menopang pertumbuhan kredit nasional sepanjang tahun 2024,” kata dia.

    Darmawan mengatakan, Bank Mandiri mampu mendorong pertumbuhan baik kredit maupun tabungan hingga lebih dari dua kali lipat pertumbuhan industri. Pertumbuhan yang sangat baik ini tersebar dengan merata dapat dijumpai di setiap daerah di seluruh penjuru Nusantara.

    Hingga Desember 2024, kredit Bank Mandiri (bank only) tumbuh 20,7 persen year on year (yoy), jauh di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada di kisaran 10,4 persen yoy.

    Dalam mendukung masyarakat untuk dapat memiliki rumah, Bank Mandiri membantu ribuan masyarakat dan pekerja di Indonesia mewujudkan hunian impian mereka dengan kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Mandiri yang tumbuh pada level 16,9 persen yoy. Hal ini sejalan dengan aspirasi strategis nasional di perumahan masyarakat.

    Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki fokus dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan penguatan usaha yang berpihak pada masyarakat secara luas atau padat karya, yaitu segmen mikro dan menengah atau UMKM.

    Pada 2024, baki debet kredit UMKM Bank Mandiri telah mencapai Rp135 triliun atau tumbuh 6 persen yoy dan menjangkau kepada lebih dari 1.250 mitra atau debitur UMKM. Penyaluran kredit ini pun diiringi dengan rasio non-performing loan (NPL) UMKM yang terjaga dengan optimal di level 1,36 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK ungkap terima 2.688 aduan external cloud per Januari 2025

    OJK ungkap terima 2.688 aduan external cloud per Januari 2025

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah menerima 2.688 aduan yang berkaitan dengan external cloud di sektor jasa keuangan mulai dari periode Januari 2024 sampai Januari 2025.

    Deputi Direktur Pelayanan Konsumen dan Pemeriksaan Pengaduan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Arwan Hasibuan dalam acara VIDA di Jakarta, Rabu memaparkan salah satu bentuk external cloud yang sering diadukan oleh masyarakat kepada OJK yaitu account takeover (pengambilalihan akun).

    “Selama tahun 2004 sampai dengan Januari 2025, OJK telah menerima sekitar kurang lebih 2.688 aduan yang berkaitan dengan external cloud di sektor jasa keuangan, ini dalam waktu setahun,” ujarnya.

    Arwan menyebut untuk memerangi kejahatan external cloud sekaligus melindungi konsumen di era digital dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, tidak hanya oleh Bank Indonesia (BI) dan OJK.

    “Kita perlu bersama-sama membangun satu komunitas untuk melindungi masyarakat, baik penyedia jasa dan pelaku usaha, termasuk kita dan teman-teman semua, serta masyarakat kita sendiri,” ujar Arwan.

    Selain itu, pihaknya juga menyadari terhadap pentingnya regulasi atau kebijakan yang kuat dan relevan, demi menciptakan digitalisasi sektor jasa keuangan yang andal, serta selaras dengan perkembangan teknologi dan selaras dengan pola ancaman yang semakin kompleks.

    “Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh industri jasa keuangan untuk memastikan keamanan akses dan data informasi dengan mengimplementasikan teknologi autentikasi modern pada platform digital yang dikontrolannya,” ujar Arwan.

    OJK terus mendorong digitalisasi melalui penerbitan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 atau dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Penguatan dan fungsi OJK juga telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Tahun 2021 tentang OJK, yang kemudian telah diubah di dalam UUP2SK yang disebutkan bahwa OJK berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Reaksi GOTO Soal Kabar Merger Grab, Cuma Omon-Omon?

    Reaksi GOTO Soal Kabar Merger Grab, Cuma Omon-Omon?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memberikan reaksi terkait dengan kabar sinergi berupa merger hingga akuisisi dengan Grab Holdings Ltd. yang beredar di publik.

    Corporate Secretary GOTO RA Koeseomohadiani menjelaskan tidak ada kesepakatan antara perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger.

    “Perseroan mencatat bahwa berita yang sama juga beredar dari waktu ke waktu di masa lampau dalam beberapa tahun terakhir dan berita-berita tersebut adalah berdasarkan spekulasi,” ucap Koesoemohadiani, Selasa (4/2/2025).

    Dia juga menjelaskan berita yang beredar tersebut tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha GOTO.

    Faktanya, kabar tersebut terhitung sudah tiga kali beredar ke publik tanpa adanya kelanjutan yang jelas.

    Kabar burung penggabungan dua entitas itu pertama kali muncul sebelum pandemi, tepatnya pada Februari 2020 dan jauh sebelum GOTO melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

    Kala itu, pembahasan merger Grab dan Gojek—sebelum penggabungan dengan Tokopedia—baru pada tahap awal. Menurut sumber Bloomberg, kedua entitas itu bahkan masih jauh dari tahap penilaian bisnis. 

    Kali kedua wacana penggabungan GOTO dan Grab muncul pada tahun lalu atau sebelum perhelatan Pilpres 2024.

    Laporan Bloomberg, Jumat (9/2/2024), menyebutkan bahwa merger GOTO dan Grab juga masih berada dalam tahap diskusi awal. Namun, salah satu opsi potensial yang muncul dalam pembicaraan itu adalah Grab yang berbasis di Singapura, akan mengakuisisi GoTo menggunakan uang tunai, saham, atau kombinasi keduanya. 

    Terbaru, melansir Bloomberg, kedua perusahaan dikabarkan tengah menargetkan untuk menyelesaikan diskusi merger tahun ini. Seorang eksekutif yang terlibat dalam pembicaraan tersebut menuturkan kesepakatan merger harus terjadi pada 2025 atau tidak sama sekali.

    “Seorang eksekutif dari Provident Capital Partners, salah satu investor GOTO, memimpin pembicaraan,” tulis Bloomberg, Selasa (4/2/2025).

    Kabar tersebut bahkan berkembang menjadi opsi akuisisi yang sedang dipertimbangkan Grab terhadap GOTO dengan valuasi lebih dari US$7 miliar atau sekitar Rp115,8 triliun (kurs Jisdor BI 3 Februari 2025 Rp16.543 per dolar AS).

    Melansir Bloomberg, Grab tengah mempertimbangkan akuisisi terhadap rivalnya, GoTo Group, dengan valuasi lebih dari US$7 miliar. Narasumber Bloomberg menyebut salah satu skenario yang tengah dibahas adalah pembelian seluruh saham GOTO senilai Rp100 per saham.

    Nilai tersebut mencerminkan harga yang premium atau lebih tinggi sekitar 13,6% dari harga sahamnya saat ini pada level Rp88 per saham.