Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Pertumbuhan Ekonomi Nasional Diprediksi Meleset dari Target Prabowo

    Pertumbuhan Ekonomi Nasional Diprediksi Meleset dari Target Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan masih berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,1 persen, masih jauh dari target 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Jika ingin mencapai pertumbuhan 8 persen maka secara gradual Indonesia harus tumbuh 5,6 persen.

    “Menurut hitungan kami, kalau kita ingin mendapatkan pertumbuhan sampai ke 8 persen, secara gradual Indonesia itu harus tumbuh 5,6 persen di tahun ini. Jadi ini membutuhkan memang banyak PR (pekerjaan rumah),” ungkap Chief Economist PT Bank Mandiri Andry Asmoro dalam keterangan di Jakarta.

    Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) hingga PBB telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan Indonesia pada tahun 2025 juga di kisaran 5%.

    Pemerintah sendiri sudah memasang target memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2025, seperti yang ditetapkan dalam UU APBN 2025. Target tersebut tidak berbeda dari target 2024 yang sama-sama sebesar 5,2%.

    “Ekonomi Indonesia secara naluriah, akhir-akhir ini memang tumbuh 5 persen flat. Saya rasa sampai dengan hitungan kami agak sulit sebenarnya melihat potensi Indonesia untuk jauh dari 5 persen. Masih di antara 4,9 atau 5 persen,” ujar Andry dalam acara “Economic Outlook 2025: Peluang dan Tantangan 2025 Membaca Tanda-Tanda Akankah Terjadi Krisis di Tengah Ketidakpastian Global dan Lemahnya Daya Beli Masyarakat”.

    Pertumbuhan Ekonomi 2024

    Konsumen di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Sunda, Kota Bandung, Selasa (1/10/2024). Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tetap banyak belanja hingga akhir tahun ini untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% sepanjang 2024.*

    Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 sebesar 5,03 persen. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 utamanya didorong oleh lima lapangan usaha, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia A. Widyasanti mengatakan, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan adalah jasa lainnya yang tumbuh 9,80 persen. Kemudian, transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,69 persen, lalu akomodasi dan makanan minuman tumbuh 8,56 persen.

    “Capaian itu, didorong oleh mobilitas masyarakat, peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisman yang meningkat serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya yang memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 0,90 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga ditopang oleh lapangan usaha seperti perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan 0,67 persen, konstruksi 0,64 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,50 persen.

    Sementara itu, secara quartal to quartal (qtq), pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 0,5 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2024.

    Secara year on year (yoy), ekonomi triwulan IV 2024 tumbuh 5,02 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen.

    Amalia mengatakan, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Indonesia di 2024 mencapai Rp22.138,96 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) Rp12.920,28 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah melemah karena pelaku pasar `wait and see` jelang rilis NFP AS

    Rupiah melemah karena pelaku pasar `wait and see` jelang rilis NFP AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah karena pelaku pasar `wait and see` jelang rilis NFP AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 17:43 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sikap pelaku pasar yang masih wait and see jelang rilis data Non-Farm Payroll (NFP) Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah hari ini diperkirakan diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.300 – Rp16.350 dipengaruhi oleh sikap pelaku pasar yang wait and see menjelang rilis data tenaga kerja AS besok malam,” ungkapnya kepada Antara di Jakarta, Kamis.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah hingga 49 poin atau 0,30 persen menjadi Rp16.341 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.292 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.330 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.308 per dolar AS.

    Selain NFP AS, para pelaku pasar juga wait and see rilis cadangan devisa Tanah Air yang akan dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI) pada Jumat (7/2).

    Sentimen pelemahan terhadap kurs rupiah juga seiring data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 yang tak mencapai target dan adanya kekhawatiran terhadap stagnasi ekonomi domestik.

    Seperti diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen year on year (yoy) pada triwulan IV 2024. Adapun secara kumulatif, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar 5,03 persen.

    “Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto pada triwulan IV 2024 atas dasar harga berlaku Rp5.674,93. triliun, atas dasar harga konstan Rp3.296,74 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2024 jika dibandingkan triwulan IV 2023 atau secara yoy tumbuh sebesar 5,02 persen,” ujar Amalia, Rabu (5/2).

    Sumber : Antara

  • KPK Geledah Rumah Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan Terkait Kasus CSR BI, Temukan Bukti Mengejutkan

    KPK Geledah Rumah Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan Terkait Kasus CSR BI, Temukan Bukti Mengejutkan

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

    Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

    Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

    “Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.

    KPK Usut Yayasan Terafiliasi Heri Gunawan dan Satori

    KPK menyatakan dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) diduga mengalir dan ditampung oleh yayasan yang kemudian uangnya dinikmati pihak-pihak tertentu. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi apakah dana CSR BI ditampung oleh yayasan yang terafiliasi dengan anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan.

    Asep menegaskan, pihaknya sedang mendalami sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan dua legislator tersebut. Akan tetapi, dia belum menyebut nama-nama yayasan yang diduga menjadi tempat penampungan dana CSR BI.

    “Jadi ketika misalkan ada beberapa orang yang menerima CSR, itu mekanismenya melalui yayasan. Jadi nanti yayasan dulu, baru nanti pada orang tersebut seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Selasa, 31 Desember 2024.

    Asep menjelaskan, proses pendalaman penting untuk mengetahui mekanisme pemilihan yayasan penerima dana CSR. Menurutnya, afiliasi juga tidak selalu berbentuk kepemilikan yayasan tetapi bisa hanya lewat pemberian rekomendasi atas yayasan penerima dana CSR.

    “Misalkan saya punya yayasan, saya sendiri punya yayasan, sudah ke yayasan C saja. Nah itu tapi kan sama-sama tetap ke yayasan, artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan,” tutur Asep.

    “Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Geledah Rumah Politisi Gerindra Heri Gunawan di Kasus CSR BI

    KPK Geledah Rumah Politisi Gerindra Heri Gunawan di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan terkait dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia atau BI, Rabu (5/2/2025). 

    Sebagai informasi, Heri Gunawan menjabat di Komisi XI pada periode sebelumnya, yakni 2019-2024. 

    “Kegiatan geledah dilaksanakan bertempat di Jalan Petikan 1. Blok U7 No.9 RT.04 RW.07 Kel Rengas, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangsel, milik Sdr. HG,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (6/2/2025). 

    Tessa menyebut penggeledahan dilakukan kemarin, Rabu (5/2/2025), pada pukul 21.00 WIB sampai dengan dini hari tadi pukul 01.30 WIB. Penyidik pun disebut mendapatkan sejumlah barang bukti diduga terkait dengn kasus tersebut. 

    “Hasil yang diperoleh; barang bukti elektronik [HP], dokumen dan surat, serta catatan-catatan,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Heri Gunawan telah diperiksa penyidik KPK pada akhir 2024 lalu. Selain Heri, penyidik turut memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori pada hari yang sama. 

    Rumah Satori di Cirebon juga telah digeledah penyidik KPK pada Januari 2025 lalu. 

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menjelaskan, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

  • Rupiah melemah karena pelaku pasar “wait and see” jelang rilis NFP AS

    Rupiah melemah karena pelaku pasar “wait and see” jelang rilis NFP AS

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sikap pelaku pasar yang masih wait and see jelang rilis data Non-Farm Payroll (NFP) Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah hari ini diperkirakan diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.300 – Rp16.350 dipengaruhi oleh sikap pelaku pasar yang wait and see menjelang rilis data tenaga kerja AS besok malam,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah hingga 49 poin atau 0,30 persen menjadi Rp16.341 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.292 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.330 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.308 per dolar AS.

    Selain NFP AS, para pelaku pasar juga wait and see rilis cadangan devisa Tanah Air yang akan dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI) pada Jumat (7/2).

    Sentimen pelemahan terhadap kurs rupiah juga seiring data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 yang tak mencapai target dan adanya kekhawatiran terhadap stagnasi ekonomi domestik.

    Seperti diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen year on year (yoy) pada triwulan IV 2024. Adapun secara kumulatif, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar 5,03 persen.

    “Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto pada triwulan IV 2024 atas dasar harga berlaku Rp5.674,93. triliun, atas dasar harga konstan Rp3.296,74 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2024 jika dibandingkan triwulan IV 2023 atau secara yoy tumbuh sebesar 5,02 persen,” ujar Amalia, Rabu (5/2).

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • DeepSeek AI dan masa depan AI Indonesia

    DeepSeek AI dan masa depan AI Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Jika terbukti benar, teknologi DeepSeek bisa menjadi revolusi dalam model bahasa besar (LLM) sebagaimana terobosan Nikola Tesla dengan arus bolak-balik (AC) dalam elektrifikasi.

    Meskipun tidak dapat mengatasi keterbatasan mendasar dari model statistik yang berbasis pada data masa lalu, teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi biaya hingga ke tingkat yang lebih luas.

    Thomas Edison sering dianggap sebagai penemu terbesar sepanjang masa, sementara Nikola Tesla, yang pernah bekerja untuk perusahaan Edison di Paris, sebelum bermigrasi ke Amerika Serikat, kurang dikenal. Namun, terobosan Tesla dengan AC-lah yang memungkinkan elektrifikasi massal yang terjangkau, dibandingkan dengan teknologi arus searah (DC) Edison yang mahal dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan kaya.

    Hal serupa kini terjadi dalam dunia akal imitasi (AI). DeepSeek AI, hasil inovasi investor China Liang Wenfeng, diklaim memiliki performa sekelas OpenAI dan Google, tetapi dibuat dengan biaya lebih rendah dan perangkat keras yang lebih murah. Jika klaim ini terbukti benar, dampaknya bisa sangat besar, termasuk terhadap industri chip global yang selama ini mendominasi pengembangan AI.

    Sejak peluncuran ChatGPT oleh OpenAI pada akhir 2022, revolusi AI semakin terasa. Dalam lima hari, ChatGPT meraih satu juta pengguna, dan dalam dua tahun, jumlah pengguna mingguan mencapai 300 juta.

    Raksasa teknologi, seperti Microsoft, Meta, dan Alphabet, menginvestasikan miliaran dolar ke pusat data dan pengembangan AI, dengan harapan dapat mendominasi industri ini. Pada tahun 2024, Nvidia, perusahaan pembuat chip AI, mencapai valuasi tertinggi di dunia dengan kapitalisasi pasar meningkat sembilan kali lipat dalam dua tahun, mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS.

    Namun, investasi besar ini belum tentu menghasilkan nilai yang sepadan bagi pengguna akhir. Model AI yang ada masih bergantung pada pola statistik, yang berarti bahwa prediksinya sangat dipengaruhi oleh data historis.

    AI tidak bisa berimajinasi atau melakukan interpretasi kreatif seperti manusia. Namun, dalam banyak kasus, AI cukup baik untuk tugas-tugas tertentu, seperti analisis data dan pengolahan teks otomatis. Keberhasilan DeepSeek dalam mengembangkan model AI yang lebih murah dan hemat daya bisa menjadi tantangan besar bagi industri chip.

    Berita tentang teknologi DeepSeek menghapus sekitar 600 miliar dolar AS dari kapitalisasi pasar Nvidia dalam satu hari. Ini juga mempengaruhi harga saham perusahaan semikonduktor lainnya dan perusahaan penyedia listrik untuk pusat data.

    Di Indonesia, adopsi AI masih dalam tahap awal, tetapi berkembang pesat. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), nilai pasar AI di Indonesia diproyeksikan mencapai 1,2 miliar dolar AS Open AIpada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 40 persen sejak 2020. AI mulai diterapkan di berbagai sektor, seperti perbankan, layanan pelanggan, dan industri manufaktur.

    Namun, ada tantangan besar terkait infrastruktur dan biaya. Implementasi AI saat ini membutuhkan perangkat keras mahal, seperti chip Nvidia yang dominan di pasaran. Jika teknologi DeepSeek terbukti mampu menjalankan model AI dengan perangkat keras yang lebih murah, ini bisa membuka peluang besar bagi perusahaan dan perusahaan tintisan di Indonesia untuk mengadopsi AI dengan biaya lebih rendah.

    Salah satu sektor yang dapat diuntungkan adalah sektor keuangan. Bank Indonesia telah mulai menerapkan AI dalam analisis risiko kredit dan deteksi fraud. Dengan model AI yang lebih hemat biaya, perbankan nasional dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan keuangan digital.

    Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan AI dalam industri keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30 persen dan mengurangi biaya layanan pelanggan hingga 40 persen.

    Di sektor manufaktur, penggunaan AI untuk optimasi produksi dan pemeliharaan prediktif juga sedang berkembang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur berkontribusi sekitar 19 persen terhadap PDB Indonesia pada 2023. Implementasi AI yang lebih murah dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri manufaktur nasional. Penerapan AI dalam manufaktur dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 25 persen dan mengurangi limbah bahan baku sebesar 15 persen.

    Salah satu model AI yang paling dikenal saat ini adalah ChatGPT, yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT telah digunakan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Menurut laporan OpenAI, ChatGPT telah membantu meningkatkan produktivitas hingga 40 persen dalam industri penulisan dan penerjemahan, serta mengurangi waktu pengerjaan tugas administratif hingga 30 persen.

    Namun, ada keterbatasan dalam model AI generatif, seperti ChatGPT. Model ini masih memerlukan daya komputasi besar dan biaya operasional tinggi, yang menjadi tantangan bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Dengan adanya teknologi DeepSeek yang diklaim lebih hemat daya, ada kemungkinan bahwa model seperti ChatGPT bisa dijalankan dengan biaya yang lebih rendah dan diakses lebih luas oleh masyarakat Indonesia.

    Selain itu, ChatGPT dan AI generatif lainnya sering kali terbatas dalam memahami konteks lokal. Model seperti DeepSeek bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan AI yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional, misalnya dengan mendukung lebih banyak bahasa daerah dan konteks budaya yang lebih relevan.

    Implikasi kebijakan

    Jika teknologi DeepSeek terbukti efektif, ada beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia.

    Pertama, investasi dalam infrastruktur AI yang lebih murah. Pemerintah dapat mendorong investasi dalam infrastruktur AI yang lebih hemat daya dan tidak terlalu bergantung pada chip kelas atas. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi global dan mendukung perusahaan rintisan lokal yang mengembangkan solusi AI berbasis perangkat keras yang lebih murah.

    Kedua, regulasi dan standarisasi AI. Dengan meningkatnya penggunaan AI, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi dan standar nasional terkait AI. Ini termasuk standar transparansi algoritma, keamanan data, serta etika dalam penggunaan AI di sektor publik dan swasta.

    Ketiga, dukungan peneloitian dan pengembangan (R&D) untuk pengembangan AI lokal. Pemerintah dapat meningkatkan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan AI di universitas dan lembaga riset nasional. Kolaborasi dengan sektor swasta juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan model AI yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan Indonesia.

    Keempat, penguatan SDM dalam teknologi AI. Pengembangan talenta AI harus menjadi prioritas. Saat ini, Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di bidang kecerdasan buatan. Program pelatihan dan kerja sama dengan universitas internasional dapat membantu meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja AI di Indonesia.

    Kelima, diversifikasi pasar teknologi. Selama ini, perusahaan Indonesia sangat bergantung pada teknologi dari Amerika Serikat dan Eropa. Dengan adanya alternatif, seperti DeepSeek dari China, Indonesia dapat mempertimbangkan diversifikasi sumber teknologi untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan daya saing.

    DeepSeek AI berpotensi menjadi game changer dalam dunia kecerdasan buatan, sama seperti bagaimana Tesla merevolusi elektrifikasi dengan arus bolak-baliknya. Jika terbukti benar, teknologi ini bisa memangkas biaya operasional AI secara drastis dan membuka peluang adopsi AI yang lebih luas, termasuk di Indonesia.

    Bagi Indonesia, ini bisa menjadi kesempatan untuk mempercepat transformasi digital, tanpa harus terbebani oleh biaya infrastruktur yang mahal. Namun, keberhasilan pemanfaatan AI juga bergantung pada kebijakan yang tepat dalam hal regulasi, investasi, pengembangan SDM, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

    *) Dr.Aswin Rivai, SE, MM adalah pemerhati ekonomi dan dosen di FEB UPN Veteran, Jakarta

    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkeu Thomas dilantik jadi ADK OJK Ex-officio dari Kemenkeu

    Wamenkeu Thomas dilantik jadi ADK OJK Ex-officio dari Kemenkeu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A.M. Djiwandono dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Dilaporkan bahwa pengucapan sumpah jabatan Thomas dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Sunarto di Gedung MA Jakarta pada Kamis.

    “Pelantikan Thomas melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan ADK hasil panitia seleksi dan dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kemenkeu,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi di Jakarta, Kamis.

    Thomas ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Kementerian Keuangan.

    Pelantikan Thomas menjadi ADK OJK Ex-officio Kemenkeu turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Anggota Dewan Komisioner OJK beserta jajaran pejabat OJK lainnya.

    Berikut daftar lengkap jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK:

    – Ketua: Mahendra Siregar

    – Wakil Ketua: Mirza Adityaswara

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

    – Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit: Sophia Issabella Wattimena

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto: Hasan Fawzi

    – Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia: Doni P. Juwono

    – Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu: Thomas A.M. Djiwandono

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK sebut biaya CFX untuk dukung pengembangan jangka panjang kripto

    OJK sebut biaya CFX untuk dukung pengembangan jangka panjang kripto

    Kami ingin menegaskan bahwa kebijakan terkait biaya atau fee dalam ekosistem ini bertujuan untuk menciptakan struktur pasar yang efisien, transparan, dan dapat mendukung pengembangan industri dalam jangka panjang

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa kebijakan biaya pada bursa berjangka terpusat atau Centralized Futures Exchange (CFX) bertujuan untuk mendukung pengembangan jangka panjang industri keuangan digital, termasuk industri kripto.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya berfokus untuk memastikan bahwa kebijakan biaya CFX dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian dari infrastruktur perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

    “Kami ingin menegaskan bahwa kebijakan terkait biaya atau fee dalam ekosistem ini bertujuan untuk menciptakan struktur pasar yang efisien, transparan, dan dapat mendukung pengembangan industri dalam jangka panjang,” ujar Hasan Fawzi di Jakarta, Kamis.

    Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto yang mengatur fungsi bursa.

    Hasan menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar melalui kerja sama dengan CFX untuk mengoptimalkan sistem perdagangan yang mendukung transaksi aset kripto dengan standar keamanan dan efisiensi yang tinggi.

    Ia menuturkan bahwa pihaknya juga menerapkan pengawasan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan pelindungan konsumen agar CFX dapat membantu melindungi konsumen dari potensi risiko seperti manipulasi pasar atau transaksi tidak transparan.

    OJK juga mendukung inovasi teknologi dan mendorong CFX untuk terus berinovasi, termasuk memperkuat mekanisme pelaporan dan pemantauan transaksi.

    Hasan mengatakan bahwa pihaknya mendukung pengembangan industri keuangan yang inovatif, namun tetap menekankan pentingnya tata kelola yang baik, mitigasi risiko, dan pelindungan konsumen.

    “Mengenai kemungkinan perluasan fungsi CFX dari produk berjangka komoditi futures menjadi aset kripto, hal ini akan dievaluasi secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan pasar, regulasi, dan dinamika industri,” imbuhnya.

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada OJK dan Bank Indonesia (BI).

    Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada 10 Januari 2025.

    Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal.

    Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Bisa Copot Pejabat Negara Bentuk Intervensi Keliru Sistem Ketatanegaraan

    DPR Bisa Copot Pejabat Negara Bentuk Intervensi Keliru Sistem Ketatanegaraan

    loading…

    DPR bisa mencopot pejabat negara seperti Hakim MK, Hakim MA, Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua KPK merupakan bentuk intervensi keliru atas prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – DPR bisa mencopot pejabat negara seperti Hakim MK, Hakim MA, Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua KPK merupakan bentuk intervensi keliru atas prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Aturan tersebut tertuang dalam revisi Tata Tertib (Tatib) DPR.

    Revisi itu pada pokoknya mempertegas fungsi pengawasan DPR terhadap calon-calon penyelenggara negara yang pengangkatannya melalui proses politik di DPR.

    “Memang tidak ada penyebutan pencopotan pejabat, tetapi frase pada Pasal 228A Ayat (2) menyebutkan hasil evaluasi bersifat mengikat, tentu bisa berujung pada pencopotan jika hasil evaluasi merekomendasikan pencopotan seorang pejabat penyelenggara negara,” ujar Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi, Kamis (6/2/2025).

    Menurut dia, substansi norma sebagaimana Pasal 228A ini keliru secara formil di mana peraturan internal sebuah lembaga negara seharusnya hanya mengatur urusan internal kelembagaan dan/atau mengatur pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga dimaksud.

    Sementara secara substantif, norma di atas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

    Menurut UUD, frase ini untuk menjamin kemerdekaan dan independensi lembaga-lembaga yang diatur UUD, memastikan pengawasan dan keseimbangan antar masing-masing cabang kekuasaan, serta tidak boleh ada pengaturan lain yang secara substantif melemahkan independensi lembaga-lembaga negara baik yang dibentuk dengan UUD maupun UU lainnya.

    “Norma Pasal 228A juga melampaui puluhan UU sektoral lain yang justru memberikan jaminan independensi pada MA, MK, BI, KPK, KY, dan lainnya yang berpotensi dibonsai oleh DPR dengan kewenangan evaluasi yang absurd,” ungkap Hendardi.

    Dia menilai DPR gagal memahami makna frase pengawasan yang merupakan salah satu fungsi DPR sebagaimana Pasal 20A (1) UUD 1945. Fungsi pengawasan yang melekat pada DPR adalah mengawasi organ pemerintahan lain dalam menjalankan undang-undang.

    Artinya, yang diawasi DPR adalah pelaksanaan UU bukan kinerja personal apalagi kasus-kasus yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan berlapis.

    “Dalam sistem presidensial, jika pun DPR diberi kewenangan menyetujui pencalonan, memilih, atau menetapkan, itu semata-mata ditujukan memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara dan memastikan pembatasan bagi presiden agar tidak secara bebas memutuskan (discretionary decision) pengisian pejabat penyelenggara kedaulatan rakyat, sehingga desain independensi lembaga-lembaga negara tetap terjaga,” ujarnya.

    Hendardi kembali menegaskan supremasi parlemen yang melampaui prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana Pasal 1 (2) UUD tidak boleh dibiarkan. Sebaiknya DPR berfokus pada tugas utama pembentukan UU, pengawasan atas berjalannya UU yang dibentuknya dan fungsi budgeting secara lebih berkualitas, bukan merancang ranjau-ranjau politik dan kekuasaan yang ditujukan bukan untuk kepentingan rakyat tetapi memaksa kepatuhan buta pada parlemen dan selalu membuka ruang-ruang transaksi dan negosiasi.

    “Peraturan DPR yang cacat formil dan materiil ini sebaiknya tidak perlu diundangkan dan jika sudah terlanjur diundangkan dapat diperkarakan ke Mahkamah Agung agar segera dibatalkan,” kata Hendardi.

    (jon)

  • KUR Mandiri 2025 Cair, Ajukan Pengajuan Pinjaman Pakai Cari Ini

    KUR Mandiri 2025 Cair, Ajukan Pengajuan Pinjaman Pakai Cari Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pinjaman yang didukung oleh pemerintah Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan modal dengan suku bunga yang lebih rendah.

    Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang dipercaya untuk menyalurkan KUR dengan berbagai skema yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

    Tujuan Penyaluran KUR Mandiri 2025

    Penyaluran KUR tidak hanya bertujuan memberikan akses keuangan bagi UMKM tetapi juga berfungsi untuk:

    Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Meningkatkan daya saing UMKM agar lebih kompetitif. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Jenis KUR Bank Mandiri 2025

    Bank Mandiri menawarkan beberapa jenis KUR dengan limit kredit dan suku bunga yang berbeda, antara lain:

    KUR Super Mikro

    Plafon kredit: Hingga Rp10 juta Jangka waktu: Maksimal 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan 5 tahun untuk Kredit Investasi (KI) Suku bunga: 3% efektif per tahun

    KUR Mikro

    Plafon kredit: Rp10 juta hingga Rp100 juta Jangka waktu: Maksimal 3 tahun untuk KMK dan 5 tahun untuk KI Suku bunga: 6% efektif per tahun

    KUR Kecil

    Plafon kredit: Rp100 juta hingga Rp500 juta Jangka waktu: Maksimal 4 tahun untuk KMK dan 5 tahun untuk KI Suku bunga: 6% efektif per tahun

    KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (KUR TKI)

    Plafon kredit: Hingga Rp100 juta Jangka waktu: Maksimal 4 tahun Suku bunga: 6% efektif per tahun

    KUR Khusus

    Plafon kredit: Hingga Rp500 juta Suku bunga: 6% efektif per tahun Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2025

    Untuk mendapatkan KUR Mandiri, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:

    Syarat Umum

    Warga Negara Indonesia (WNI). Usaha telah berjalan minimal 6 bulan. Tidak sedang memiliki kredit produktif di bank lain kecuali KPR dan KKB. Memiliki riwayat kredit yang lancar. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

    Syarat Dokumen

    Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan e-KTP. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pejabat berwenang. NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta. Salinan Kartu Keluarga (KK). Salinan Akta Nikah atau Surat Cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (khusus untuk KUR Kecil dan KUR Khusus dengan plafon di atas Rp100 juta). Cara Pengajuan KUR Mandiri 2025

    Pengajuan KUR Mandiri dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

    Mengunjungi Kantor Cabang Bank Mandiri Datang ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan. Mengisi formulir pengajuan yang diberikan oleh petugas bank. Bank Mandiri akan melakukan verifikasi data dan survei usaha. Jika pengajuan disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit. Dana pinjaman akan dicairkan ke rekening Bank Mandiri.

    Pengajuan Secara Online

    Mengakses platform resmi Bank Mandiri untuk KUR. Melengkapi formulir pengajuan dan mengunggah dokumen persyaratan. Menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari pihak bank. Manfaat KUR Mandiri 2025 Bunga rendah: Dibandingkan dengan pinjaman komersial lainnya, suku bunga KUR lebih ringan karena mendapat subsidi dari pemerintah. Tanpa jaminan untuk limit tertentu: KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak memerlukan agunan tambahan. Mendorong pertumbuhan UMKM: Modal tambahan memungkinkan usaha berkembang lebih cepat dan lebih kompetitif. Proses mudah dan cepat: Bank Mandiri memiliki prosedur yang lebih sederhana dibandingkan pinjaman komersial lainnya.

    Dengan adanya KUR Mandiri 2025, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan bisnis dengan dukungan finansial yang lebih terjangkau dan mudah diakses.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News