Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penagihan obligor tetap akan dijalankan kendati Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibubarkan.

    Penagihan tetap dilakukan kendati dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, Purbaya masih mempertimbangkan pembubaran satgas tersebut.

    “Itu masih dipertimbangkan. Jadi begini, kalau itu nggak ada (BLBI), kita akan kejar sendiri, nggak usah pusing-pusing dengan yang lain-lain,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Pembubaran Satgas BLBI dinilai lebih baik daripada kerjanya tidak optimal. Dalam jangka pendek, Purbaya akan mengoptimalkan kerja Satgas BLBI sebelum akhirnya dibubarkan.

    “Saya takutnya cuma ada nama doang ada Satgas, terus bikin ribut, tapi hasilnya minimum. Saya memaksimalkan hasilnya dulu ke depan, tapi saya akan pelajari dulu,” terangnya.

    Ia menambahkan, pemerintah tidak menghapus kewajiban tagih para obligor. Penelusuran aset tagihan pun akan memaksimalkan sistem yang ada saat ini.

    “Kita kejar terus itu tapi nggak dalam bentuk satgas yang ribut. Kita kejar aja seperti apa. Masih aja kita kejar terus tapi nggak dalam Satgas. Orang Indonesia cukup canggih mengejar aset kalau di LPS kita punya tim khusus untuk aset tracing asetnya nggak bisa lari,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • bjb Hadirkan Program SiSuka, Investasi Deposito Kini Lebih Praktis

    bjb Hadirkan Program SiSuka, Investasi Deposito Kini Lebih Praktis

    Jakarta –

    bank bjb terus berupaya memberikan kemudahan investasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui bjb SiSuka (Deposito Suka-Suka) Online.

    Corporate Secretary Herfinia mengatakan Program bjb SiSuka Online dirancang untuk memudahkan nasabah dalam berinvestasi melalui platform digital. Melalui aplikasi DIGI bank bjb, nasabah dapat membuka deposito secara mandiri, menyesuaikan nominal penempatan, dan menentukan jangka waktu sesuai preferensi pribadi.

    “Kemudahan ini menjadikan investasi semakin praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja dari mana saja,” kata Herfinia dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Dia menjelaskan Program bjb SiSuka Online berlangsung mulai 1 November 2025 hingga 31 Desember 2025 dan terbuka bagi nasabah perorangan, baik yang baru bergabung maupun yang sudah lama menjadi bagian dari keluarga besar bank bjb.

    Menariknya, nasabah berkesempatan memperoleh suku bunga kompetitif hingga 4.50% per tahun untuk penempatan dana selama tiga bulan dengan nominal penempatan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1 miliar. Tingkat suku bunga ini berlaku sepanjang masa program hingga deposito jatuh tempo.

    “Untuk mengikuti program ini, nasabah hanya perlu memiliki rekening utama berupa tabungan atau giro di bank bjb serta telah terdaftar sebagai pengguna DIGI bank bjb. Semua proses dilakukan melalui aplikasi, dari pembukaan hingga pencairan deposito, tanpa perlu ke kantor cabang,” ujarnya.

    Untuk membuka deposito bjb SiSuka Online, nasabah cukup mengakses aplikasi DIGI bank bjb dan memilih menu ‘bjb Deposito’ dari halaman utama. Setelah itu, memilih menu ‘Pembukaan Deposito Baru’ dan pilih ‘Deposito Suka-Suka’.

    “Setelah dipilih akan muncul halaman persetujuan syarat dan ketentuan. Pada tahap ini, nasabah diwajibkan untuk membaca dan memahami seluruh ketentuan umum penempatan bjb Deposito Suka-Suka Online, termasuk pernyataan bahwa seluruh data pribadi yang disampaikan adalah benar dan dapat diproses oleh bank untuk keperluan penempatan deposito,” ungkapnya.

    Nasabah juga menyatakan setuju dan bersedia mengikatkan diri untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam program ini. Di antaranya adalah komitmen untuk mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur jaminan terhadap dana deposito sepanjang memenuhi persyaratan nilai simpanan yang dijamin dan tidak melanggar ketentuan.

    Setelah menyetujui persyaratan, nasabah akan diarahkan untuk mengisi formulir pembukaan deposito secara digital. Pada formulir ini, nasabah akan diminta untuk memilih nominal penempatan dana mulai dari Rp1 juta hingga Rp 1 miliar serta menentukan jangka waktu deposito, mulai dari satu bulan sampai dengan dua belas bulan.

    “Nasabah juga perlu menentukan sumber dana yang digunakan, yaitu dari rekening utama mereka di bank bjb,” ujar Herfinia.

    Setelah semua data diisi dengan lengkap, aplikasi akan menampilkan estimasi nilai bunga yang akan diperoleh berdasarkan jumlah penempatan dan jangka waktu yang dipilih.

    Estimasi ini membantu nasabah memahami potensi keuntungan yang akan diterima. Jika semua informasi sudah sesuai, nasabah dapat melanjutkan proses dengan mengklik tombol ‘Selanjutnya’ dan masuk ke tahap konfirmasi pembukaan deposito.

    Konfirmasi pembukaan deposito dilakukan dengan melakukan otorisasi menggunakan PIN DIGI bank bjb yang dimiliki nasabah. Jika proses otorisasi berhasil, maka pembukaan deposito dianggap selesai. Bukti transaksi akan secara otomatis tersimpan di menu Inbox dalam aplikasi.

    Selain proses pembukaan, bank bjb juga mempermudah proses pencairan deposito bjb SiSuka Online dengan alur yang sangat sederhana. Nasabah hanya perlu kembali membuka aplikasi DIGI bank bjb dan masuk ke menu ‘bjb Deposito’. Setelah itu, pilih menu ‘Pencairan Deposito’ yang akan menampilkan daftar deposito aktif milik nasabah.

    Nasabah kemudian memilih salah satu deposito yang ingin dicairkan dan mengklik tombol ‘Cairkan’. Aplikasi akan menampilkan rincian informasi deposito yang akan dicairkan untuk dikonfirmasi. Jika data sudah sesuai, nasabah dapat melanjutkan dengan menekan tombol ‘Selanjutnya’.

    “Seperti pada tahap pembukaan, pencairan juga memerlukan otorisasi menggunakan PIN DIGI bank bjb. Setelah otorisasi berhasil dilakukan, dana hasil pencairan akan langsung dikreditkan ke rekening sumber dana yang digunakan saat pembukaan deposito. Proses ini berlangsung otomatis, cepat, dan tanpa perlu interaksi langsung dengan petugas,” tuturnya.

    Bukti transaksi pencairan akan secara otomatis tersimpan di menu Inbox dalam aplikasi, sama seperti saat pembukaan. Dengan demikian, seluruh proses transaksi tercatat rapi dan bisa diakses kapan saja.

    bjb SiSuka Online turut menegaskan keunggulan bank bjb dalam membangun inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital. Nasabah kini tak hanya menabung, tetapi juga berinvestasi dengan lebih produktif melalui pengalaman perbankan digital yang nyaman.

    “Dengan teknologi yang semakin canggih dan kebiasaan masyarakat yang semakin digital, program bjb SiSuka Online menjadi jawaban atas kebutuhan finansial masa kini. Nasabah tak perlu lagi bingung memilih antara fleksibilitas dan keamanan karena keduanya bisa diperoleh dalam satu produk,” ungkapnya.

    Dia memastikan pihaknya bakal terus mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai inisiatif, termasuk memperluas akses terhadap produk deposito digital ini secara nasional. Tak hanya untuk warga perkotaan, tapi juga menjangkau komunitas di berbagai daerah.

    “Melalui pendekatan teknologi dan pelayanan prima, bank bjb percaya bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk membangun masa depan finansial yang lebih mapan. bjb SiSuka Online menjadi jembatan antara keinginan masyarakat akan kemudahan dan kebutuhan akan stabilitas finansial,” jelasnya.

    “Kini saatnya nasabah memanfaatkan momentum ini. Program bjb SiSuka Online hanya berlaku hingga 31 Desember 2025. Jangan lewatkan kesempatan untuk berinvestasi cerdas dengan suku bunga yang menguntungkan, melalui proses yang mudah dan sesuai gaya hidup modern,” tutupnya.

    Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui situs resmi bank bjb di infobjb.id/deposito lalu pilih produk deposito online atau mengunjungi kantor cabang terdekat, atau menghubungi bjb Call 14049. bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (akd/akd)

  • Istana soal Rp 1.000 Jadi Rp 1: Semua Masih dalam Kajian!

    Istana soal Rp 1.000 Jadi Rp 1: Semua Masih dalam Kajian!

    Jakarta –

    Istana menyatakan rencana redenominasi alias penyederhanaan nilai mata uang Rupiah masih dalam kajian. Rencana ini bisa saja mengubah nilai Rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan sejauh ini belum ada rencana eksekusi kebijakan redenominasi. Bahkan, dia bilang kebijakan itu belum matang dan perlu dikaji lebih dalam.

    “Belum (dilakukan). Kan semua masih dalam kajian,” ujar Prasetyo singkat usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) kemarin.

    Sebelumnya, Prasetyo juga pernah menyatakan belum ada rencana apapun soal redenominasi. Bahkan, Prasetyo menyatakan penyederhanaan Rp 1.000 jadi Rp 1 masih sangat jauh untuk dilakukan.

    “Belum lah. Masih jauh,” kata Prasetyo singkat ketika ditanya soal bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025) yang lalu.

    Bank Indonesia (BI) akan menjadi regulator utama dalam rencana redenominasi. Sama seperti Prasetyo, Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan pelaksanaan penyederhanaan Rupiah belum jadi fokus utama saat ini. Wacana itu disebut membutuhkan persiapan yang cukup lama.

    Alih-alih mengeksekusi rencana redenominasi, Perry menegaskan saat ini pihaknya tengah fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Yang berkaitan dengan redenominasi, tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, itu fokusnya adalah seperti itu,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025) yang lalu.

    “Apalagi redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” tambahnya.

    Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Kerangka regulasi terkait redenominasi disiapkan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

    Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Saat dikonfirmasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh BI. Kebijakan itu dipastikan tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

    “Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim.

    (hal/hns)

  • Suntikan Rp200 Triliun ke Himbara Bisa Akselerasi Sektor Properti

    Suntikan Rp200 Triliun ke Himbara Bisa Akselerasi Sektor Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang menilai kebijakan pemerintah dalam menginjeksi dana senilai Rp200 triliun kepada himpunan bank milik negara atau himbara dapat berimbas terhadap pergerakan ekonomi industri turunan properti.

    Presiden Direktur Paramount Enterprise, M. Nawawi memperkirakan sejumlah stimulan yang diguyurkan oleh pemerintah pada tahun ini dapat memberikan prospek positif bagi industri hingga tahun depan.

    “Kami menilai kucuran dana ke perbankan Himbara tersebut akan membantu berbagai stakeholder seperti kontraktor, supplier, vendor, mereka yang berdampak langsung terhadap properti, ” ujarnya, Kamis (14/11/2025).

    Himpunan pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) juga berharap kebijakan tersebut dapat menjadi stimulan baru bagi industri ini.

    Penyaluran dana tersebut akan sangat bermanfaat asalkan disalurkan tepat sasaran ke sektor riil seperti properti.

    Kebijakan ini juga dapat menguntungkan dua pihak, baik pengembang maupun pembeli. Dalam hal ini, pengembang dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal pembangunan, sementara konsumen dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Pengembang meyakini apabila sektor properti kembali bergairah, dampaknya akan meluas ke sektor lain seperti penjualan bahan bangunan, besi, dan semen.

    Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Bidang Properti dan Infrastruktur Perkumpulan Lintas Profesi Indonesia (PLPI) Jhon Riyanto berharap agar kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada peningkatan daya beli jangka pendek.

    Menurutnya pemerintah dapat melengkapi kebijakan ini dengan dorongan nyata terhadap investasi jangka panjang. Salah satunya investasi ke dalam aset-aset properti melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau Real Estate Investment Trusts (REITs).

    Dia berpendapat apabila kebijakan konsumsi (melalui Rp200 triliun dana likuiditas) dikombinasikan dengan penguatan investasi (melalui REIT dan sovereign wealth fund), maka Indonesia berpeluang mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

    Adapun sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara sebesar Rp 200 triliun.

    Adapun dari jumlah dana tersebut, sebanyak Rp 25 triliun dialokasikan khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.(BBTN).

    Penempatan dana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah bersama bank-bank Himbara untuk menjaga likuiditas perbankan tetap kuat, mempererat sinergi strategis dalam akselerasi pembiayaan sektor riil, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan nominal dan tersebut ke Bank BTN dapat mendukung program perumahan rakyat, termasuk target pembangunan 3 juta rumah, dapat berjalan lebih cepat.

  • Diperiksa KPK Terkait Kasus CSR BI-OJK, Istri Kasat Lantas Polres Batu Bungkam  

    Diperiksa KPK Terkait Kasus CSR BI-OJK, Istri Kasat Lantas Polres Batu Bungkam  

    JAKARTA – Istri Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim, Melissa B. Darban bungkam usai diperiksa terkait dugaan korupsi program sosial atau CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi pada hari ini.

    Adapun Melissa meninggalkan kantor KPK sekitar pukul 19.56 WIB. Dia dimintai keterangan sejak sore hari.

    Tak ada pernyataan yang disampaikan. Melissa juga mengabaikan pertanyaan jurnalis di lapangan, termasuk tentang hubungannya dengan Heri Gunawan, legislator Partai Gerindra yang jadi tersangka dalam kasus ini.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan terhadap Melissa untuk menelusuri aset yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana korupsi. Tapi, dia tak memerinci lebih lanjut. 

    “Penelusuran aset,” kata Budi, Kamis malam.

    Selain Melissa, KPK pada hari ini turut memanggil lima orang saksi lainnya. Mereka adalah Martono dan Helen Manik yang merupakan eks tenaga ahli legislator Gerindra, Heri Gunawan; mahasiswa bernama Syarifah Husna dan Syifa Rizka Violin; serta dokter bernama Widya Rahayu Arini Putri.

    Diberitakan sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan legislator DPR Fraksi Partai NasDem Satori dan Heri Gunawan selaku legislator DPR Fraksi Partai Gerindra sebagai tersangka dugaan korupsi dana CSR BI-OJK. Keduanya diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar dalam kasus ini. Rinciannya Rp6,30 miliar dari BI; Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Uang tersebut diduga digunakan keperluan pribadinya, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.

    Sedangkan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dan menggunakannya juga untuk kepentingan pribadi. Rinciannya Rp6,26 miliar dari BI; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Duit itu disebut KPK ditampung dalam rekening. Heri Gunawan kemudian menggunakannya untuk membangun rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan hingga kendaraan roda empat.

  • Peran Sektor Properti Mendorong Ekonomi

    Peran Sektor Properti Mendorong Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan memprediksi pengembangan investasi dan sektor properti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.

    Hal itu disampaikan dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, Rabu (12/11/2025). Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari pemerintah, perbankan, dan sektor swasta mengenai arah perekonomian Indonesia menjelang tahun 2026.

    Ricky menyampaikan hingga kuartal III/2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan. Komposisi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun.

    Tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).

    Menurut Ricky, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian nasional. “Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (13/11/2025).

    Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah terus memperluas reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, termasuk melalui Omnibus Law (UU No.6/2023) serta PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

    Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan kepastian waktu bagi pelaku usaha.

    “Kepastian hukum dan proses perizinan yang efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan,” kata Ricky mewakili Wamen Todotua Pasaribu.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal dan dukungan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam. Nilai investasi hilirisasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp431,4 triliun, naik 58,1% dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi hingga 30% terhadap total investasi nasional.

    “Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.

    Dari sisi perumahan, Buhari Sirait, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementrian PKP menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga tahun 2029. Program ini menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

    Menurutnya, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan mencapai 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak — 79% di antaranya di wilayah perkotaan.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” ujarnya.

    Kementerian PKP berperan sebagai operator, regulator, dan fasilitator. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri.

    Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun guna mendukung pengembang serta kontraktor kecil.

    “Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.

    Dia optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang oleh penurunan suku bunga BI ke level 4,75%, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.

    Dalam kesempatan yang sama, Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), menegaskan peran perbankan syariah sebagai katalis dalam mendukung sektor properti dan ekonomi umat.

    “Kami mengawal momentum pemulihan sektor properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.

    Data Office of Chief Economist BSI menunjukkan bahwa KPR nasional tumbuh 7,66% (YoY) hingga Juni 2025, sementara BSI Griya mencatat pertumbuhan lebih tinggi yakni 8,51% (YoY). Dengan rasio NPF hanya 2,10%, BSI menjadi tiga besar bank nasional dengan kualitas aset KPR terbaik, di tengah tren kenaikan NPL di bank konvensional.

    BSI kini menempati posisi keenam terbesar untuk portofolio KPR nasional, dengan outstanding Rp59,5 triliun per September 2025.

    “Kinerja ini menunjukkan daya tahan model pembiayaan syariah terhadap fluktuasi pasar dan tekanan daya beli,” jelas Praka.

    BSI juga memperluas kolaborasi dengan pengembang seperti Summarecon, CitraLand, dan Bosowa Bina Insani, guna menghadirkan solusi hunian yang terintegrasi dengan kebutuhan nasabah prioritas, dokter, guru, dan pelaku usaha.

    Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menekankan pentingnya paradigma baru “Propertinomic” yang memandang sektor properti sebagai pengungkit utama perekonomian nasional.

    Berdasarkan riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16% terhadap PDB nasional, senilai Rp2.300–Rp2.800 triliun, serta menciptakan 19 juta lapangan kerja yang tersebar di lebih dari 185 sektor turunan.

    “Properti bukan hanya bisnis atau aset investasi, tetapi juga katalis pertumbuhan dan instrumen pemerataan kesejahteraan,” jelas Adri.

    Dia menilai kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, program 3 juta rumah, serta digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti nasional tahun depan.

  • KPK Panggil 2 Tenaga Ahli Heri Gunawan terkait Kasus CSR BI-OJK

    KPK Panggil 2 Tenaga Ahli Heri Gunawan terkait Kasus CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua tenaga ahli dari tersangka kasus CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Heri Gunawan, dipanggil oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). 

    Keduanya berinisial HM dan MAT tenaga ahli saat Heri Gunawan menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024. KPK juga memeriksa MBD selaku Ibu Rumah Tangga, SH selaku Mahasiswa, WRA selaku Dokter, dan SRV selaku Mahasiswa.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (13/11/2025).

    Namun, Budi baru dapat menyampaikan detail materi pemeriksaan hingga mereka telah diperiksa penyidik lembaga antirasuah. 

    Selain Heri Gunawan, KPK juga telah menetapkan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2024 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah untuk membangun showroom, dan aset lainnya.

  • Kurs Dolar AS Hari Ini 13 November 2025, Rupiah Loyo Lagi

    Kurs Dolar AS Hari Ini 13 November 2025, Rupiah Loyo Lagi

    Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyarankan masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi rencana redominasi rupiah yang kemungkinan berlaku pada tahun 2027. 

    Menurutnya, salah satu cara paling aman adalah mengalihkan sebagian aset ke instrumen yang lebih stabil seperti logam mulia dan mata uang asing.

    “Sebenarnya ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengganti rupiahnya. Bisa ke logam mulia atau ke dolar sing. Jadi, yang punya rupiah begitu banyak ya, kalau tidak mau di dolar atau dolar singapura, ya itu adalah di logam mulia,” kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, kebijakan redominasi akan mengubah nominal uang tanpa mengubah nilai riilnya, namun efek psikologis di masyarakat bisa sangat besar. Banyak orang bisa panik atau salah tafsir ketika saldo mereka tiba-tiba “menyusut” di angka.

    “Nah, sekarang yang melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi harus pemerintah. Pemerintah secara luas,” ujarnya.

    Menurut Ibrahim, pengalihan aset ke instrumen yang nilainya relatif stabil akan membantu masyarakat menjaga daya beli selama masa transisi.

    “Nah, ini saran saya ini paling tepat, sampai saat ini pemerintah melakukan sosialisasi, dan masyarakat harus cepat anggap. Dan merubah rupiahnya, ya dipindahkan ke dolar, Amerika, atau dolar singapura, atau logam mulia, atau perhiasan,” ujarnya.

  • Sebelum Redenominasi Rupiah Diterapkan, Ini yang Harus Dilakukan Masyarakat

    Sebelum Redenominasi Rupiah Diterapkan, Ini yang Harus Dilakukan Masyarakat

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyarankan masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi rencana redominasi rupiah yang kemungkinan berlaku pada tahun 2027. 

    Menurutnya, salah satu cara paling aman adalah mengalihkan sebagian aset ke instrumen yang lebih stabil seperti logam mulia dan mata uang asing.

    “Sebenarnya ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengganti rupiahnya. Bisa ke logam mulia atau ke dolar sing. Jadi, yang punya rupiah begitu banyak ya, kalau tidak mau di dolar atau dolar singapura, ya itu adalah di logam mulia,” kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, kebijakan redominasi akan mengubah nominal uang tanpa mengubah nilai riilnya, namun efek psikologis di masyarakat bisa sangat besar. Banyak orang bisa panik atau salah tafsir ketika saldo mereka tiba-tiba “menyusut” di angka.

    “Nah, sekarang yang melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi harus pemerintah. Pemerintah secara luas,” ujarnya.

    Menurut Ibrahim, pengalihan aset ke instrumen yang nilainya relatif stabil akan membantu masyarakat menjaga daya beli selama masa transisi.

    “Nah, ini saran saya ini paling tepat, sampai saat ini pemerintah melakukan sosialisasi, dan masyarakat harus cepat anggap. Dan merubah rupiahnya, ya dipindahkan ke dolar, Amerika, atau dolar singapura, atau logam mulia, atau perhiasan,” ujarnya.

  • Warga RI Habiskan Duit Rp 1.656 Triliun di Aplikasi dan Internet

    Warga RI Habiskan Duit Rp 1.656 Triliun di Aplikasi dan Internet

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonomi digital Indonesia tumbuh nyaris mencapai US$ 100 miliar pada 2025, didorong oleh kenaikan tajam sektor finansial dan popularitas video commerce.

    Menurut laporan e-Conomy Sea 2025 yang dirilis Google, nilai produk yang diperjualbelikan di dalam platform digital di Indonesia atau gross merchandise value (GMV) naik dari US$ 87 miliar (Rp 1.455 triliun) pada 2024 menjadi US$ 99 miliar (Rp 1.656 triliun) pada 2025.

    Kontribusi terbesar berasal dari sektor ecommerce yaitu US$ 71 miliar, diikuti oleh transportasi dan pesan antar makanan yaitu senilai US$ 10 miliar.

    Ekonomi digital di RI terus tumbuh meskipun kucuran pendanaan ke perusahaan-perusahaan rintisan atau startup masih mandek. Google mencatat hanya ada 20 kesepakatan pendanaan ke startup RI pada pertengahan pertama 2025, dibanding 649 kesepakatan investasi yang tercatat pada puncak jumlah pendanaan pada 2021.

    Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital di RI adalah langkah pemerintah dan BI yang berusaha mendorong pergerakan ekonomi domestik. 

    Google juga menyorot lonjakan penjualan ecommerce lewat video di Indonesia. Saat ini, sudah ada sekitar 800.000 penjual online yang memanfaatkan platform video untuk mencari pelanggan.

    Selain itu, transaksi digital meroket di Indonesia. Pendorong utamanya adalah adopsi QRIS yang mengintegrasikan sistem pembayaran di seluruh tanah air.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]