Kementrian Lembaga: BI

  • Enggan Ungkap Posisinya di Danantara, Pandu Sjahrir: Tunggu dari Istana – Halaman all

    Enggan Ungkap Posisinya di Danantara, Pandu Sjahrir: Tunggu dari Istana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha sekaligus keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir, enggan menjelaskan posisinya di Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Pada Selasa (11/2/2025) malam ini, ia disebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mewakili Danantara dalam rapat soal Program 3 Juta Rumah.

    Di rapat tersebut, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

    Usai rapat, ketika sesi konferensi pers, Pandu berkesempatan memberi pernyataan.

    Ia mengatakan, dari sisi Danantara memiliki dua tugas, di mana satu di antaranya adalah mengumpulkan minat dan masukan dari pasar untuk Program 3 Juta Rumah.

    “Dari sisi kami mungkin hanya dua hal. Satu adalah pembentukan semacam building untuk interest dan juga penambahan likuiditas untuk bisa jump start dari program rumah ini,” kata Pandu di kantor BI, Gambir, Jakarta Pusat.

    “Jadi memang ini suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Ini yang sekarang kita sedang jalankan bersama,” lanjutnya.

    Adapun posisi Pandu di Danantara masih menjadi pertanyaan. Sebelumnya, Ara melalui akun Instagramnya pada Senin (3/2/2025) mengunggah foto bersama Pandu.

    Di deskripsi foto tersebut tertulis, “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara, untuk pembiayaan perumahan. Semoga bermanfaat untuk rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo.”

    Ditemui ketika hendak meninggalkan kantor BI, Pandu enggan menjelaskan posisi dia di Danantara. 

    Saat ini, posisi Kepala BP Danantara masih dijabat oleh Muliaman Hadad yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari Istana dulu,” ucap Pandu ketika ditanya soal perannya di Danantara.

    Ditanya lebih lanjut mengenai peran dia di Danantara, Pandu kembali bungkam. Ia mengatakan malam ini merupakan acaranya Gubernur BI.

    “Belum, belum, nanti dijelasin dulu, lewat Gubernur BI, kan acaranya Gubernur BI,” jelas Pandu.

     

  • BI Tambah Insentif Likuiditas Jadi Rp 80 T demi Pembiayaan 3 Juta Rumah

    BI Tambah Insentif Likuiditas Jadi Rp 80 T demi Pembiayaan 3 Juta Rumah

    Jakarta

    Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

    Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas pembiayaan menjadi Rp 80 triliun, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun.

    Penambahan ini merupakan hasil dari adanya pertemuan antara pihaknya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya.

    Selain insentif tersebut, Perry menambahkan akan ada inisiatif lainnya demi mendukung program 3 juta rumah. Ia menyampaikan inisiatif tersebut akan dilakukan secara bertahap.

    Perry menambahkan dengan adanya dukungan ini terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

    “Kalau perumahannya maju tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain. Bangun perumahan jelas butuh, semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi dan menciptakan lapangan kerja,” tutur Perry.

    (hns/hns)

  • Kredit UMKM Makin Loyo, Begini Penjelasan OJK

    Kredit UMKM Makin Loyo, Begini Penjelasan OJK

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melambat sepanjang 2024. Berdasarkan data sementara Bank Indonesia, kredit UMKM hanya tumbuh 3% secara tahunan menjadi Rp 1.405 triliun.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan dukungan terhadap UMKM di sektor jasa keuangan tidak hanya dapat dilihat dari besaran kredit yang telah disalurkan, tapi secara keseluruhan sektor jasa keuangan.

    “Karena pada saat yang sama kami juga mencatat besar sekali pertumbuhan yang terjadi dari industri pinjaman daring, pindar, begitu juga dengan produk yang relatif baru yaitu buy now pay later yang pertumbuhannya baik di perbankan maupun di perusahaan pembiayaan itu semua double digit yang tinggi,” kata Mahendra dalam acara Konferensi Pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Mahendra menjelaskan pihaknya juga membuka akses lebih besar kepada berbagai jenis produk keuangan bagi UMKM, termasuk melalui pinjaman daring dan buy now pay later (BNPL). Sejalan dengan itu, pihaknya juga memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat sehingga pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh UMKM.

    “Nah, di sisi lain lagi adalah upaya kami untuk terus memperkuat industri jasa keuangan terkait. Khususnya misalnya di pinjaman daring yang kami lakukan terus-menerus adalah penguatan dari segi permodalan, dari segi teknologi, dari segi governance, manajemen risiko, dan juga dari segi produk yang ditawarkan kepada masyarakat itu sendiri,” tambah Mahendra.

    Selain itu, pihaknya juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan tingkat bunga pinjaman daring dari sebelumnya 0,3% menjadi 0,2% per hari. Tidak hanya itu, OJK juga sedang memfinalisasi suatu peraturan tingkat POJK khusus untuk UMKM yang dilakukan oleh sektor perbankan.

    Mahendra menyebut saat ini prosesnya sedang berlanjut. Dia berharap peraturan itu bisa menjadi payung kebijakan yang lebih lengkap dan memberikan fasilitas akses keuangan yang semakin membaik, termasuk kesiapan dari sektor perbankan dalam melakukan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM.

    (rrd/rrd)

  • Pandu Sjahrir Wakili Danantara di Rapat Bersama Kementerian PKP dan BI Bahas 3 Juta Rumah – Halaman all

    Pandu Sjahrir Wakili Danantara di Rapat Bersama Kementerian PKP dan BI Bahas 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha sekaligus keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir, tampak hadir dalam rapat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Komisi XI DPR RI.

    Pandu disebut Menteri PKP Maruarar Sirait mewakili Badan Pengelola Daya Invetasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur Bank Indonesia dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI, dan Pak Pandu dari Danantara,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Bank Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Pertemuan ini membahas soal Program 3 Juta Rumah, di mana dalam hal ini mengenai likuiditas dan bagaimana sinergi antara pemerintah dan moneter.

    Dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut, Pandu yang menggunakan batik lengan panjang berwarna cokelat berksempatan memberi pernyataan.

    Ia mengatakan, dari sisinya, mereka memiliki dua tugas, yaitu pertama mengumpulkan minat dan masukan dari pasar untuk Program 3 Juta Rumah dan yang kedua adalah soal penambahan likuiditas.

    “Dari sisi kami mungkin hanya dua hal. Satu adalah pembentukan semacam building untuk interest dan juga penambahan likuiditas untuk bisa jump start dari program rumah ini,” kata Pandu.

    “Jadi memang ini suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Ini yang sekarang kita sedang jalankan bersama,” lanjutnya.

    Selama konferensi pers, Pandu terlihat beberapa kali mengucek kedua matanya. Saat itu, jam menunjukkan hampir pukul 9 malam.

    Pandu, yang berdiri di sebelah Menteri BUMN Erick Thohir, juga kedapatan sesekali menguap ketika salah satu narasumber sedang berbicara.

    Adapun peran Pandu di Danantara hingga kini masih menjadi pertanyaan.

    Sebelumnya, Ara melalui akun Instagramnya pada Senin (3/2/2025) mengunggah foto bersama Pandu.

    Di deskripsi foto tersebut tertulis, “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara, untuk pembiayaan perumahan. Semoga bermanfaat untuk rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo.” 

    Awak media kemudian mencoba mengonfirmasi kepada Ara ketika dia hendak meninggalkan kantor BI.

    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan sudah beberapa kali berbicara bersama Pandu di kantor Danantara. Ia hanya meminta didoakan yang terbaik untuk Pandu.

    “Ya kita doa lah yang terbaik kan waktunya sebentar lagi. Kita doa, yang pasti sebelum dia di situ, dia sudah berkomunikasi dengan saya,” ucap Ara.

    Saat ini, status Kepala BP Danantara masih diemban oleh Muliaman Hadad, di mana ia telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

  • BI Siap Kucurkan Insentif Rp80 T untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo

    BI Siap Kucurkan Insentif Rp80 T untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan komitmen bank sentral untuk mendukung program Astacita pemerintah, yakni pembangunan 3 juta rumah.

    Perry menuturkan BI selama ini melihat sektor perumahan bisa memberikan dukungan yang tinggi bagi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

    “Kalau perumahannya maju, tentunya tidak saja pertumbuhan ekonominya, tetapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain,” tegasnya, dalam konferensi pers selepas pertemuan dengan pemerintah dan DPR di Gedung BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Oleh karena itu, Perry menuturkan BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Saat ini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan Perry berkomitmen untuk menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp 80 triliun.

    “Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan Presiden ingin program perumahan ini bermanfaat untuk semua rakyat. Namun, program ini memiliki keterbatasan likuiditas.

    “Harapan kita Bank Indonesia bisa membantu ketersediaan likuiditas itu,” ujarnya.

    Dia melihat BI memiliki kemampuan tersebut, terutama melalui kebijakan makroprudensial. Hal ini pun, tambahnya, memiliki dasar hukum, yakni dalam UU P2SK.

    “Bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu dalam sebuah koridor sesuai peraturan perundangan-perundangan, dan kita akan berikan dukungan secara politik yang memadai,” tegasnya.

    Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait menuturkan dengan insentif BI sebesar dan dukungan APBN serta perbankan, maka pihaknya akan membangun 220 ribu unit rumah.

    “Nah, kalau 220 ribu rumah tadi kita hitung dikali Rp170 juta berapa tadi Rp38 triliun. Jadi kita bisa buat itu double Pak Gubernur,” tegas Maruarar,

    “Ini akan sepanjang sejarah Indonesia, dengan apa yang Bapak lakukan kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita di tahun ini bisa meningkat luar biasa,” tambahnya.

    (haa/haa)

  • PIK 2 berdampak positif untuk sektor konstruksi dan real estate

    PIK 2 berdampak positif untuk sektor konstruksi dan real estate

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI Banten: PIK 2 berdampak positif untuk sektor konstruksi dan real estate
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menyebutkan bahwa pembangunan PIK (Pantai Indah Kapuk) 2  berdampak positif terhadap sektor konstruksi dan real estat pada wilayah setempat.

    Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Ameriza M Moesa, di Serang, Jumat mengatakan bahwa untuk program strategis maupun tidak strategis jika melibatkan perencanaan yang sifatnya konstruksi pasti akan berdampak positif.

    “Jadi bukan dilihat dari unsur kepemilikannya siapa pun mau BSD, Ponomoro, kemudian ada Gading Serpong. Jadi kami melihatnya pengembangan kawasannya, yang akan berdampak positif terhadap sektor konstruksi dan juga real estat,” katanya.

    Maka dari itu, Pihaknya mengaku sangat menyambut baik dengan adanya proyek pengembangan kawasan Proyek Strategis Nasional. Terlebih di Provinsi Banten tidak hanya proyek PIK 2 yang sedang dijalankan ada sektor lain, misalnya BSD (Bumi Serpong Damai).

    “Jadi saya rasa saya menyambut baik yang namanya proyek-proyek apapun dan siapapun pemilik dan namanya, sepanjang untuk pengembangan kawasan karena pasti akan berdampak positif pada sektor konstruksi dan real estat,” katanya.

    Menurutnya, Provinsi Banten memiliki momen dan juga diharapkan dapat mengembangkan daerah-daerah pertumbuhan baru sekitar Jalan Tol Serpong-Belaraja maupun Serang-Panimbang.

    “Jadi akan berdampak positif, kami juga belum bisa mengkalkulasi berapa besar dampak dari proyek ini. Tapi ini akan cukup signifikan karena selama beberapa tahun terakhir ini tren konstruksi cukup positif,” katanya.

    Dijelaskan, tren konstruksi pada 2023 mencapai 1,45 persen, dan tumbuh sebesar 5,89 persen pada 2024 atau naik sekitar 4 kali lipat. Kenaikan tersebut menurutnya, akan diikuti juga dengan sektor real estat di tahun ini.

    “Jadi hampir naik empat kali lipat. Maka dengan adanya proyek yang sekarang nantinya akan diikuti juga dengan kenaikan dari sektor real estat karena urutannya seperti itu,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Bahas 3 Juta Rumah, Ini Hasil Pertemuan 2 Menteri Prabowo, DPR & BI

    Bahas 3 Juta Rumah, Ini Hasil Pertemuan 2 Menteri Prabowo, DPR & BI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan hasil pertemuan antara dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang dilaksanakan pada malam hari ini, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Pertemuan ini ternyata membahas khusus perihal insentif program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat Indonesia. Hadir dalam pertemuan ini, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dan Pandu Sjahrir yang mewakili Danantara.

    “Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI dan Pak Pandu dari Danantara,” ungkap Maruarar, dalam konferensi pers, Selasa (11/2/2025).

    “Ini tentu tidak tiba-tiba pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini dengan proses yang panjang kami dengan Bapak Gubernur beberapa kali diskusi soal perumahan itu ada beberapa yang menjadi perhatian,” tambahnya.

    Adapun, perhatian tersebut a.l. soal lahan, likuiditas, sasaran program dan kualitas perumahan. Dalam diskusi ini, Maruarar menuturkan pihaknya dan BI menekankan perihal sinergi antara pemerintah dan moneter perihal masalah likuiditas untuk melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem,” ungkapnya.

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari solusi untuk membantu ketersediaan likuiditas untuk mendukung program prioritas Presiden, yakni pembangunan 3 juta rumah. Menurut Misbakhun, dorongan kebijakan moneter dari BI bisa menjadi game changer dalam program ini.

    “Kita cari solusi bagaimana BI memberikan dukungan melalui insentif makroprudensial…Ada keterbatasan likuiditas, harapan kita BI bisa membantu ketersediaan likuiditas tersebut,” ujarnya.

    Berdasarkan dasar hukum UU P2SK, dia menegaskan bahwa BI bisa terjun dalam membantu program ini, mengingat kekuatan kebijakan BI dari sisi makroprudensial.

    Dukungan Rp 80 Triliun dari BI

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kesepakatan ini adalah bentuk dukungan BI terhadap program Astacita pemerintah. BI, menurutnya, melihat sektor perumahan bisa memberikan dukungan yang tinggi bagi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

    “Kalau perumahannya maju, tentunya tidak saja pertumbuhan ekonominya, tetapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Perry menuturkan BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Saat ini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan Perry berkomitmen untuk menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp 80 triliun.

    “Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya.

    (haa/haa)

  • BI Guyur Insentif hingga Rp80 Triliun Demi Program 3 Juta Rumah

    BI Guyur Insentif hingga Rp80 Triliun Demi Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

    Kendati demikian, dia tidak memerinci jangka waktu kenaikan bertahap itu.

    Dia menyebut bahwa kebijakan tersebut telah disepakati dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Pandu Sjahrir, yang digadang-gadang menjadi bos BPI Danantara, juga hadir dalam pertemuan yang sama.

    Lebih lanjut, Perry menyebut bahwa kebijakan ini merupakan wujud komitmen BI terhadap visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, fokus terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi serta penciptaan lapangan kerja, bahkan menarik pertumbuhan sektor lainnya.

    “Kami berikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank-bank yang menyalurkan kredit untuk program 3 Juta Rumah,” pungkasnya.

  • Efisiensi Anggaran Pemerintah Bikin Rupiah Melemah

    Efisiensi Anggaran Pemerintah Bikin Rupiah Melemah

    PIKIRAN RAKYAT – Efisiensi anggaran pemerintah ternyata berpengaruh terhadap melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah. Pengamat pasar uang, Ariston Tjendra menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran itu memberikan sentimen negatif ke pasar.

    “Kebijakan efisiensi pemerintah yang sedikit banyak mempengaruhi roda ekonomi bisnis karena pembatasan pengeluaran pemerintah, juga sedikit banyak memberikan sentimen negatif ke pasar,” katanya, Selasa 11 Februari 2025.

    Selain efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pelemahan rupiah juga dipengaruhi kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump, termasuk soal kenaikan tarif impor baja dan alumunium 25 persen.

    “(Hal ini) meningkatkan kewaspadaan dan kekhawatiran pelaku pasar, sehingga memicu peralihan ke aset aman, seperti kita lihat harga emas internasional terus meningkat dan aset yang berisiko mengalami tekanan, termasuk rupiah,” tutur Ariston Tjendra.

    Nilai Tukar Rupiah

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa 11 Februari 2025 di Jakarta melemah hingga 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.364 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.358 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.380 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.350 per dolar AS.

    Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, kementerian/lembaga diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Untuk belanja K/L, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

    Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

    Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sun Life dan Bank Muamalat Perkuat Kerja Sama Bancassurance

    Sun Life dan Bank Muamalat Perkuat Kerja Sama Bancassurance

    Jakarta, FORTUNE – Sun Life Indonesia dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  memperpanjang kemitraan strategis Bancassurance hingga  2036. Langkah ini dirancang untuk memperluas layanan keuangan Syariah bagi masyarakat Indonesia, sekaligus mengoptimalkan potensi besar pasar syariah yang terus berkembang. 

    Dengan lebih dari 230 juta jiwa populasi muslim, Indonesia menjadi pasar terbesar untuk layanan keuangan berbasis syariah, yang terus menunjukkan tren positif di berbagai sektor, termasuk perbankan, investasi, dan asuransi.

    Dalam beberapa tahun terakhir, produk syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan berbasis syariah yang etis dan transparan.

    Bank Indonesia mencatat peningkatan aset keuangan syariah sebesar lebih dari 15 persen per tahun, sementara pasar asuransi syariah tumbuh pesat dengan kontribusi utama berasal dari produk haji, perlindungan kesehatan, dan investasi berbasis syariah. Tren ini menunjukkan potensi besar untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi di sektor keuangan syariah.
     
    Kemitraan strategis ini telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024 dan berfokus pada membangun kerja sama yang solid untuk memenuhi kebutuhan nasabah Bank Muamalat melalui produk bancassurance atau penjualan produk asuransi melalui jaringan perbankan. 

    Danning Wikanti, Chief Distribution Officer & Sharia Director, Sun Life Indonesia mengatakan, selama pandemi, kemitraan ini mencatatkan pertumbuhan positif di tengah penurunan kinerja sektor lainnya. Hal ini menjadikan Sun Life Syariah sebagai salah satu pemimpin di pasar bancassurance syariah.

    “Kemitraan ini memungkinkan kami untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inovatif kepada nasabah Bank Muamalat, baik untuk persiapan perjalanan haji, perlindungan kesehatan, maupun kebutuhan finansial lainnya,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (11/2).  

    Melalui kemitraan ini, Sun Life Indonesia dan Bank Muamalat akan mengintegrasikan berbagai kanal distribusi, seperti rekomendasi langsung di kantor cabang bank melalui Relationship Manager (RM) dan Customer Service (CS), saluran pemasaran melalui telepon, penawaran produk melalui platform digital, serta penggabungan produk asuransi dengan layanan pembiayaan.

    Selain itu, kerja sama ini juga mencakup berbagai produk termasuk ASHA Pro (Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro) dan ASHAR USD (Asuransi Salam Hijrah Arafah USD) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investasi haji reguler dan haji plus. Produk SAHAJA (Salam Hijrah Sejahtera) juga ditawarkan untuk perlindungan fleksibel dengan skema Return of Premium (ROP), sementara SHSS (Sun Healthcare Solution Syariah) untuk perlindungan kesehatan berbasis syariah. Produk pendidikan berbasis tradisional maupun digital, serta produk bundle loan, turut melengkapi portofolio layanan yang ditawarkan melalui kemitraan ini.