Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Anggota DPR Satori Irit Komentar Usai Diperiksa Soal Kasus Korupsi Dana CSR BI

    Anggota DPR Satori Irit Komentar Usai Diperiksa Soal Kasus Korupsi Dana CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR dari Partai Nasdem, Satori enggan berkomentar banyak terkait dengan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Satori mengaku telah menyampaikan seluruh informasi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan bahwa hal tersebut dapat dikonfirmasi langsung kepada penyidik.

    “Tadi sudah saya ceritakan semua ke penyidik, bisa konfirmasi ke penyidik,” jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025). 

    Saat dikonfirmasi mengenai keterlibatan seluruh anggota Komisi XI DPR dalam menerima dana CSR BI, Satori memilih bungkam dan langsung masuk ke dalam mobilnya.

    “Terima kasih, terima kasih. Sudah saya ceritakan semua ke penyidik,” jelasnya dalam kesempatan tersebut. 

    Beberapa saat sebelumnya, istri Satori, Rusmini, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, telah diperiksa oleh KPK. Namun, Satori tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hubungannya dengan sang istri. 

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah Satori di Cirebon. Penyidik juga disebut telah menggeledah beberapa lokasi di daerah tersebut yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang tengah diusut. 

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, penyidiknya telah meneliti bukti-bukti yang didapatkan dari rumah Satori maupun tempat-tempat lainnya yang digeledah. 

    Menurut Asep, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.  

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.  

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

  • BI Diperkirakan Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen pada Februari 2025

    BI Diperkirakan Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% dalam rapat dewan Gubernur (RDG) BI pada Selasa-Rabu, 18–19 Februari 2025.

    Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, proyeksi ini didasarkan pada perkembangan terkini perekonomian global dan domestik, yang masih penuh dengan ketidakpastian.

    “Kami berpandangan bahwa BI perlu menahan suku bunga acuan di 5,75% pada RDG Februari ini,” ujar Riefky dalam Laporan Seri Analisis Makroekonomi RDG BI Februari 2025 pada Selasa (18/2/2025).

    Suku bunga acuan terpengaruh dari sisi perekonomian domestik, yakni inflasi pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% (yoy), merupakan level terendah sejak tahun 2000 dan berada di bawah rentang target BI.

    Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik hingga 50% bagi kelompok rumah tangga tertentu. Namun, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang karena dua faktor utama.

    Pertama, mendekati Ramadan, permintaan diperkirakan meningkat, yang dapat mendorong harga naik. Indeks ekspektasi harga umum (IEH) untuk Maret 2025 tercatat sebesar 179,0, naik dari 160,2 pada periode sebelumnya.

    “Inflasi masih berada di kisaran batas bawah target Bank Indonesia. Namun, Indonesia akan segera memasuki periode Ramadan dan Idulfitri, yang umumnya mendatangkan tekanan inflasi,” jelas Riefky.

    Kedua, turunnya agresivitas The Fed dalam pelonggaran moneternya serta arah kebijakan Presiden Trump yang terus berkembang berpotensi memengaruhi investor, meskipun arahnya masih sulit diprediksi.

    Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) untuk menahan suku bunga acuan terutama didorong oleh kondisi inflasi terkini di negara tersebut. 

    Sejak dimulainya era pelonggaran kebijakan moneter pada September 2024, inflasi AS secara konsisten meningkat dari 2,4% (yoy) pada September 2024 menjadi 3,0% (yoy) pada Januari 2025, menjauh dari target jangka panjang The Fed sebesar 2%.

    Meskipun sempat turun sedikit pada Desember 2024 ke angka 3,2% (yoy) dari 3,3% (yoy) yang stabil sejak September 2024, inflasi inti AS kembali naik ke 3,3% (yoy) pada Januari 2025.

    “Perkembangan inflasi terkini di Amerika Serikat memperkuat pandangan bahwa The Fed akan mengurangi agresivitas pemangkasan suku bunga acuannya sepanjang tahun 2025,” pungkas Riefky dalam merespons suku bunga acuan BI.

  • Menteri PKP Maruarar Sirait Ungkap Perkembangan FLPP Perumahan Subsidi di Indonesia

    Menteri PKP Maruarar Sirait Ungkap Perkembangan FLPP Perumahan Subsidi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan, sejumlah perkembangan di sektor perumahan subsidi setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025). Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kami diminta mengumumkan perkembangan perumahan subsidi, FLPP, termasuk yang sudah dibangun, yang sedang dalam proses pembangunan, serta yang telah diserahkan. Hingga hari ini, totalnya mencapai 104 ribu unit,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.

    Selain itu memaparkan terkait perkembangan FLPP rumah subsidi, ia juga menginformasikan sejumlah proyek yang siap diresmikan dalam waktu dekat.

    “Kami melaporkan kebijakan serta proyek-proyek yang telah siap. Salah satunya adalah tiga tower Wisma Atlet di Kemayoran yang sudah siap diresmikan. Kemudian, tujuh tower lainnya akan siap pada akhir April, sehingga totalnya menjadi 10 tower,” ungkapnya.

    Ara juga mengungkapkan perkembangan kerja sama dengan Bank Indonesia terkait insentif likuiditas untuk mendukung program pemerintah di sektor perumahan.

    “Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), dan mereka siap mengalokasikan dana sebesar Rp 80 triliun. Kami akan mematangkan persiapannya dalam rapat besok malam bersama menteri keuangan, Kementerian BUMN, serta Himbara di kantor Kemenkeu, guna merealisasikan dukungan ini untuk program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” jelasnya.

    Selain membahas perkembangan proyek dan kebijakan perumahan, Ara juga menyoroti sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan, termasuk akses jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

    “Ada beberapa masalah yang harus segera dituntaskan. Salah satunya terkait pagar di PIK sehingga tidak boleh ada perumahan eksklusif yang menghalangi akses jalan bagi masyarakat. Di PIK 1, misalnya, harus ada jalan yang bisa digunakan publik. Besok saya akan turun langsung ke lokasi untuk menyosialisasikan hal ini bersama Pemda Jakarta agar pembangunan jalan segera direalisasikan. Kami ingin memastikan permasalahan ini diselesaikan secara tuntas,” pungkas Ara bersamaan dengan pemaparan perkembangan FLPP rumah subsidi.

  • Rupiah melemah seiring ketidakpastian berkelanjutan rencana tarif AS

    Rupiah melemah seiring ketidakpastian berkelanjutan rencana tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring ketidakpastian berkelanjutan rencana tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian yang berkelanjutan atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kebijakan tarif perdagangan AS.

    “Ketidakpastian yang berkelanjutan atas rencana Trump untuk tarif perdagangan, bahkan ketika Presiden AS mengisyaratkan bahwa tarif timbal baliknya pada mitra dagang AS baru akan dikenakan pada bulan April,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, dilaporkan bahwa Uni Eropa sedang mempertimbangkan kontrol impor pada barang-barang AS tertentu. Langkah ini dinilai sebagai dapat menandai peningkatan ketegangan perdagangan dengan AS.

    Pada pekan lalu, Trump disebut telah mengenakan tarif 25 persen terhadap semua impor baja dan aluminium yang berkonsekuensi terhadap peningkatan kekhawatiran atas tindakan balasan dari negara lain.

    Seiring dengan faktor tersebut, pasar waspada terhadap suku bunga AS yang tetap tinggi untuk waktu lebih lama.

    “Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan pada hari Selasa bahwa meskipun ia tidak melihat tarif Trump menyebabkan lonjakan besar dalam inflasi, ia masih mendukung untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil untuk waktu yang lebih lama. Komentar Waller muncul setelah data minggu lalu menunjukkan inflasi AS tumbuh lebih dari yang diharapkan pada bulan Januari,” ungkap dia.

    Investor pada pekan ini dinyatakan bakal fokus rilis rapat Federal Reserve (The Fed) bulan Januari 2025 untuk mengukur bagaimana para pembuat kebijakan telah berupaya mempertimbangkan risiko perang tarif yang lebih luas menyusul kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump.

    “Data minggu lalu menunjukkan (indeks) harga konsumen AS meningkat pada laju tercepat dalam hampir 18 bulan pada bulan Januari, memperkuat pesan Fed bahwa mereka tidak terburu-buru untuk melanjutkan pemotongan suku bunga di tengah meningkatnya kekhawatiran ekonomi,” ujar Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 50 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.278 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.228 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.275 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.208 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Satori Akui Sudah Terbuka Saat Diperiksa KPK Soal Kasus Dana CSR BI

    Satori Akui Sudah Terbuka Saat Diperiksa KPK Soal Kasus Dana CSR BI

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Satori (S) mengakui telah mengungkapkan semua informasi diketahuinya alias terbuka saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/2/2025). Pemeriksaan tersebut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Satori meninggalkan ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 18.56 WIB. Saat ditanya awak media mengenai materi pemeriksaan, ia memilih irit bicara. “Tadi sudah saya ceritakan semua kepada penyidik,” kata Satori.

    Namun, ia enggan menjawab soal keterangannya sebelumnya terkait dugaan aliran dana CSR BI kepada Komisi XI DPR. Dia hanya menegaskan seluruh informasi telah ia sampaikan kepada penyidik. “Sudah saya ceritakan semua ke penyidik,” tegasnya.

    Sebelumnya, KPK mengungkap dana CSR BI yang disalurkan kepada Komisi XI DPR mencapai angka triliunan rupiah. “Triliunan ya. Jumlah pasnya nanti ya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dikutip Rabu (22/1/2025).

    KPK saat ini tengah menelusuri keterangan Satori, yang menyebut seluruh anggota Komisi XI DPR menerima korupsi dana CSR BI. Dana tersebut diduga ditampung dalam sebuah yayasan sebelum disalurkan.

    “Berdasarkan keterangan dari saudara S, seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR BI. Itu yang sedang kita dalami,” kata Asep.

    KPK mendalami kemungkinan penyimpangan dalam penyaluran dana CSR BI. Lembaga antikorupsi ini menemukan indikasi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

    “Kita sudah menemukan dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara melalui yayasan ini tidak sesuai dengan peruntukkannya,” ungkap Asep.

    Namun, KPK juga akan memastikan apakah ada pihak yang benar-benar menggunakan dana CSR BI sesuai amanahnya. “Kalau penerima menggunakan dana CSR sesuai tujuan, seperti membangun sekolah, maka tidak ada penyimpangan. Namun, yang kita peroleh saat ini sudah ada indikasi penyimpangan,” tutur Asep.

    Saat ini, KPK masih terus memetakan siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan korupsi dana CSR BI.

  • 3 Tower Wisma Atlet Kemayoran Siap Jadi Hunian ASN dan MBR, Maruarar: 7 Tower Menyusul

    3 Tower Wisma Atlet Kemayoran Siap Jadi Hunian ASN dan MBR, Maruarar: 7 Tower Menyusul

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan bahwa tiga tower di Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, siap diresmikan sebagai hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).

    “Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Wisma Atlet Kemayoran. Itu sudah siap diresmikan,” ujar Maruarar Sirait.

    Selain tiga tower yang siap diresmikan, tujuh tower lainnya sedang dalam proses revitalisasi dan ditargetkan selesai pada akhir April 2025. Dengan demikian, total akan ada 10 tower Wisma Atlet Kemayoran yang difungsikan sebagai hunian ASN dan MBR. “Kemudian tujuh tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower,” tambahnya.

    Tak hanya fokus pada revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Kementerian PKP juga mempercepat program perumahan subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Maruarar Sirait menyampaikan bahwa 104.000 rumah subsidi telah dibangun dan diserahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Total per hari ini sudah 104.000 unit rumah subsidi yang dibangun, sedang dibangun, dan sudah diserahkan,” jelas Maruarar.

    Program ini menjadi bagian dari percepatan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kepemilikan hunian terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Untuk mempercepat program tiga juta rumah, pemerintah juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI) melalui pelonggaran giro wajib minimum (GWM). Dukungan ini memungkinkan bank-bank di Indonesia untuk memanfaatkan Rp 80 triliun dana GWM dalam mendukung pembiayaan perumahan subsidi.

    “Bank Indonesia siap menjalankan sejumlah Rp 80 triliun dari dana GWM yang ada di BI untuk mendukung program perumahan ini,” ungkap Maruarar Sirait.

    Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian bagi ASN dan MBR merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses hunian terjangkau di wilayah Jakarta Utara. Dengan lokasi yang strategis dan akses transportasi yang mudah, Wisma Atlet Kemayoran diharapkan menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan hunian ASN dan MBR.

  • Menteri PKP umumkan tower Wisma Atlet Kemayoran siap diresmikan

    Menteri PKP umumkan tower Wisma Atlet Kemayoran siap diresmikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tower Wisma Atlet Kemayoran untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap diresmikan.

    “Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet, itu sudah siap diresmikan. Kemudian tujuh tower sudah siap bulan April akhir, Jadi total 10 tower,” ujar Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

    Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

    Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan perumahan subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 104 ribu unit perumahan subsidi telah dibangun, sedang dibangun, atau sudah diserahkan kepada masyarakat.

    Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gratis untuk properti di bawah Rp2 miliar, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Ke depan, Kementerian PKP akan fokus pada Program Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sekitar 30 titik di Indonesia.

    Tanah seluas sekitar 7.700 hektar telah diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendukung program ini.

    Maruarar mengatakan program ini akan dilaksanakan secara lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

    “Dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM atau Giro Wajib Minimum, bank itu ada duitnya di BI dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun duit bank yang ada di Bank Indonesia, Itu sejumlah Rp80 triliun,

    Adapun persiapan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, BUMN, dan Bank Himbara di kantor Kementerian Keuangan.

    “Besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu Untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah, itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi,” ujar Maruarar.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPEM UI sebut BI perlu tahan suku bunga 5,75 persen bulan ini

    LPEM UI sebut BI perlu tahan suku bunga 5,75 persen bulan ini

    Periode mendekati bulan Ramadan diperkirakan akan meningkatkan permintaan dan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk Maret 2025 tercatat sebesar 179,0, naik dari 160,2 pada periode sebelumnya

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa Bank Indonesia (BI) perlu menahan suku bunga acuannya di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada Februari 2025.

    Ekonom LPEM UI Teuku Riefky menuturkan di Jakarta, Selasa, bahwa langkah tersebut perlu dilakukan untuk memitigasi dampak dari perekonomian dan geopolitik global serta pergerakan rupiah yang masih fluktuatif terhadap perkembangan ekonomi nasional.

    Ia menyampaikan bahwa tekanan perekonomian global salah satunya disebabkan oleh berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Berbagai kebijakan tersebut antara lain pengetatan arus migrasi yang berpotensi mengetatkan pasar tenaga kerja AS, pemotongan pajak korporasi, dan berbagai tarif impor, yang secara keseluruhan berpotensi meningkatkan inflasi AS dan memicu ketidakpastian global.

    “Kombinasi ketiga faktor ini berperan besar dalam pergerakan arus modal di Indonesia dan nilai tukar Rupiah dalam beberapa minggu belakangan,” katanya.

    Riefky mengatakan bahwa faktor lainnya yang dapat memengaruhi perekonomian domestik adalah tingkat inflasi yang pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76 persen year-on-year (yoy).

    Meskipun saat ini tingkat inflasi masih berada di kisaran batas bawah target BI, tapi Indonesia sebentar lagi akan memasuki periode Ramadhan dan Idul Fitri, yang umumnya akan mendatangkan tekanan inflasi.

    “Periode mendekati bulan Ramadan diperkirakan akan meningkatkan permintaan dan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk Maret 2025 tercatat sebesar 179,0, naik dari 160,2 pada periode sebelumnya,” jelasnya.

    Riefky menyatakan bahwa tekanan inflasi juga datang dari kenaikan harga akibat penyesuaian harga komoditas global seiring dengan kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap Tiongkok, Meksiko, dan Kanada.

    Selain itu, penguatan dolar AS menambah risiko terhadap fluktuasi rupiah sehingga memperburuk ancaman inflasi impor.

    Ia menuturkan bahwa saat ini nilai tukar rupiah masih bergerak fluktuatif walaupun sedikit menguat. Kurs rupiah sempat menguat dari Rp16.360 pada 17 Januari menjadi Rp16.170 pada 24 Januari.

    Namun, pasca keputusan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, yang menahan suku bunga kebijakannya, nilai tukar rupiah sempat melemah ke level Rp16.430 pada awal Februari.

    Berlanjutnya negosiasi penerapan tarif impor oleh Presiden Trump pada minggu awal Februari mendorong pelemahan dolar AS, sehingga rupiah menguat mencapai Rp16.255 pada 14 Februari. Secara keseluruhan, rupiah terdepresiasi secara year-to-date (ytd) sebesar 1,03 persen.

    “Mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kami berpandangan bahwa Bank Indonesia perlu menahan suku bunga acuannya di 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur di Februari ini,” ujar Teuku Riefky.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank Danamon berharap BI-Rate bisa turun satu kali lagi pada tahun ini

    Bank Danamon berharap BI-Rate bisa turun satu kali lagi pada tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Danamon Indonesia Tbk berharap suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI-Rate bisa turun satu kali lagi pada tahun ini sehingga akan memberikan dampak positif, baik bagi Bank Danamon sendiri maupun perbankan secara nasional.

    “Dari segi perbankan, kita berharap bahwa akan ada satu kali cut lagi dari BI. Kita sebenarnya belum tahu apakah itu akan terjadi di meeting besok atau meeting nantinya. Tapi cut ini kita berharap di first half tahun 2025 ini,” kata Direktur Keuangan Bank Danamon Muljono Tjandra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Pada Rabu (19/2), BI akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Februari 2025. Sebelumnya pada Januari lalu, BI memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point (bps) menjadi 5,75 persen.

    Muljono mengatakan, peluang penurunan suku bunga ke depan tidak hanya akan berdampak baik bagi bisnis Bank Danamon tetapi juga likuiditas diharapkan akan menjadi jauh lebih baik.

    Dari sisi pendanaan, pada 2024, Bank Danamon mencatatkan pertumbuhan total dana pihak ketiga (DPK) sebesar 9 persen yoy mencapai Rp153,2 triliun. Secara khusus, total pendanaan granular mencapai Rp93,6 triliun atau tumbuh 8 persen year on year (yoy).

    Muljono mengamini bahwa sepanjang tahun 2024, terutama menjelang akhir tahun, terdapat tekanan (pressure) terhadap DPK. Kondisi ini direspon secara hati-hati oleh Bank Danamon, di mana salah satu upaya yang dilakukan yakni menumbuhkan pendanaan granular.

    Bank Danamon juga berhati-hati untuk menentukan pricing deposito berjangka (TD) serta dana murah (current account savings account/CASA). Muljono mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi adanya nasabah yang mencoba menggeser portofolio dari CASA kepada imbal hasil yang lebih tinggi yaitu TD dan wealth management.

    “Terlepas dari itu semua, kita melihat bahwa funding kita masih tumbuh dengan baik untuk mendukung (pertumbuhan) loan. Dan juga granular funding kita tumbuh dengan baik,” kata dia.

    Dari sisi intermediasi, Bank Danamon mencatat pertumbuhan total kredit (loan) dan trade finance konsolidasian sebesar 8 persen yoy menjadi Rp189,4 triliun. Adapun margin bunga bersih (NIM) konsolidasian tercatat sebesar 7,3 persen.

    Muljono mengamini bahwa terdapat tekanan terhadap NIM, sehingga NIM pada 2024 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendukung dari segi bottom line, maka Bank Danamon juga berupaya untuk menumbuhkan fee based income sehingga secara tahunan dapat tumbuh 11 persen yoy yang didukung oleh semua jenis fee, baik kredit maupun nonkredit.

    Sepanjang tahun 2024, Bank Danamon mencatatkan laba bersih setelah pajak (NPAT) sebesar Rp3,2 triliun. Adapun pendapatan operasional konsolidasian tercatat Rp18,9 triliun atau tumbuh 4 persen yoy, sementara pendapatan operasional sebelum pencadangan (PPOP) konsolidasian tercatat Rp8,3 triliun atau tumbuh 1 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Akselerasi Penggunaan QRIS di Jateng Didorong Hingga ke Daerah-Daerah

    Akselerasi Penggunaan QRIS di Jateng Didorong Hingga ke Daerah-Daerah

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah mendorong akselerasi penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di provinsi ini.

    Kepala Perwakilan BI Jateng, Nita Rachmenia menyebutkan, KPwBI Jateng akan melakukan penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan QRIS, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki volume transaksi yang rendah.

    Nita menyampaikan bahwa perkembangan volume transaksi QRIS di Jawa Tengah saat ini masih terkonsentrasi di beberapa kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Kabupaten Banyumas.

    “Ini menjadi referensi bagi kami untuk terus mengakselerasi penggunaan QRIS di kabupaten dan kota lainnya,” ujarnya di KPwBI Jateng, Senin (17/2/2025).

    Dalam hal infrastruktur, Nita menegaskan bahwa secara umum ketersediaan sinyal di Jawa Tengah aman.

    Namun, ia mengakui bahwa ketersediaan WiFi perlu diperkuat dan dikoordinasikan agar penggunaan QRIS dapat lebih maksimal.

    “Jadi secara infrastruktur harusnya tidak ada masalah. Ini lebih bagaimana kita mendorong behavior masyarakat. PR saat ini adalah bagaimana kota/kabupaten lain yang masih rendah datanya, kita dorong penguatan untuk volume transaksi QRIS-nya,” jelasnya.

    Tercatat, sepanjang tahun 2024, transaksi QRIS di Jawa Tengah mencapai 411,3 juta transaksi dengan total nilai mencapai Rp40,7 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 385,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jumlah pengguna QRIS di Provinsi ini mencapai 7,63 juta, dengan jumlah merchant sebanyak 3,62 juta, yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Ia mengatakan, upaya perluasan penggunaan QRIS di Jawa Tengah akan terus dilakukan dengan menyasar berbagai sektor, seperti transportasi, UMKM, dan pendidikan.

    Sektor transportasi, sebutnya, BI Jateng telah melakukan upaya peningkatan pengguna QRIS dengan kolaborasi bersama pemerintah Kota Semarang melalui promosi transaksi naik BRT dengan cukup bayar Rp1.000.

    Kolaborasi juga dilakukan terkait dengan uji coba parkir nontunai di jalan Depok dan Thamrin Semarang.

    “Jadi hal-hal seperti ini terus kita optimalkan, khususnya kepada segmen-segmen yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Tahun ini, kami akan lakukan lagi penguatan edukasi penggunaan QRIS bagi siswa selama periode Ramadan,” jelasnya.

    Sementara itu, lanjutnya, penguatan aspek digitalisasi secara umum turut dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

    Disebutkan, sepanjang 2024 seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah mempertahankan status digital dengan rata-rata indeks ETPD 96,25 % .

    Dari sisi digitalisasi belanja daerah, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah mengalami peluasan dengan 34 Pemda telah menerbitkan Perkada KKI dan 27 Pemda telah mengimplementasikan KKI.

    Sementara itu, dari sisi penerimaan daerah nontunai, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah menggunakan kanal digital (QRIS, Internet/Mobile Banking dan e-commerce), tercatat meningkat dengan rata-rata penerimaan kanal digital mencapai 69,06 % . (idy)