Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Dukung Layanan Transportasi, Bank Indonesia Segera Luncurkan QRIS Tap

    Dukung Layanan Transportasi, Bank Indonesia Segera Luncurkan QRIS Tap

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan segera meluncurkan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap pada 14 Maret 2025. Layanan ini akan bisa digunakan pada berbagai moda transportasi, seperti KRL, MRT, dan Damri.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa implementasi QRIS Tap ini akan diluncurkan bersamaan dengan penurunan biaya transaksi QRIS untuk layanan umum pemerintah.

    “Kebijakan skema harga QRIS untuk kriteria merchant Badan Layanan Umum [BLU] dan Public Service Obligation [PSO] dari 0,4 persen menjadi 0 persen yang akan berlaku mulai 14 Maret 2025, bersamaan dengan launching QRIS Tap atau tanpa pindai,” katanya dalam konferensi pers, Rabu 19 Februari.

    Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa pengguna tidak lagi perlu memindai kode QR cukup dengan mendekatkan ponsel ke infrastruktur QRIS di merchant, transaksi akan langsung terhubung, asalkan saldo mencukupi.

    “Jadi nanti bapak ibu nggak perlu lagi memindai, cukup melenggang dekatkan aja HP-nya, langsung masuk yang penting ada dananya,” ucapnya dalam kesempatan yang sama.

    Filianingsih menyampaikan penggunaan QRIS Tap adalah bagian dari inovasi digital yang mendukung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

    “QRIS Tap ini merupakan inovasi, jadi ini terobosan yang merupakan salah satu inisiatif dari Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan ini kita mendukung juga program transformasi digital dari pemerintah khususnya untuk transportasi,” tuturnya.

    Filianingsih menyampaikan Bank Indonesia juga turut mendukung program transformasi digital dari pemerintah juga khususnya untuk transportasi.

  • UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    TRIBUNJATENG.COM – Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengumumkan daftar nama mahasiswa yang lolos seleksi tahap I Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2025.

    Keputusan ini didasarkan pada hasil rapat yudisium yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Wakil Rektor III UIN Saizu Purwokerto, Prof. Sunhaji menyebutkan, berdasarkan Hasil Rapat Yudisium Seleksi Tahap I Beasiswa Program Sosial Bank Indonesia Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Februari 2025, terdapat 75 nama lolos seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025.

    “Selanjutnya, kepada nama-nama mahasiswa yang lolos, untuk segera melakukan pemberkasan pada hari Kamis, 20 Februari 2025, pukul 09.00-15.00 WIB di Kantor Subbag Layanan Akademik, Gedung Rektorat Lt. 1, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,” tulisnya.

    Untuk 75 mahasiswa yang dinyatakan lolos Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 berasal dari berbagai program studi.

    Mahasiswa yang lolos diminta untuk membawa dokumen yang diperlukan, guna melengkapi proses administrasi Beasiswa Bank Indonesia 2025.

    Daftar Nama Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025

    1. Lia Munawaroh 234110201026 4 ES FEBI
    2. Naeli Zakiyah Agustina 234110201035 4 ES FEBI
    3. Nadea Indah Franesthi 234110201079 4 ES FEBI
    4. Via Nurfadilah 234110201186 4 ES FEBI
    5. Istianatul Ulya 224110201245 6 ES FEBI
    6. Afsah Istiqomah 234110201052 4 ES FEBI
    7. Meli Rohimah Putri Hidayat 234110201031 4 ES FEBI
    8. Chintia Maya Eliza 234110201106 4 ES FEBI
    9. Risma Afni Zakiah 224110201263 6 ES FEBI
    10. Ragva Rahmadani 234110201133 4 ES FEBI
    11. Deva Ayu Sandriyah 224110201151 6 ES FEBI
    12. Ayu Rahma Khoerunisa 224110201149 6 ES FEBI
    13. Akhti Khasanah 224110201145 6 ES FEBI
    14. Intan Astra Mustikasari 234110301095 4 HES Syariah
    15. Nandia Putri Agustin 234110301110 4 HES Syariah
    16. Rizki Dwi Sefiya 224110301036 6 HES Syariah
    17. Riski Melisa Dana 224110301035 6 HES Syariah
    18. Achmad Alfan Manafi 224110301133 6 HES Syariah
    19. Rini Dwi Setianingsih 234110301114 4 HES Syariah
    20. Afkha Nurul Azkia 234110301001 4 HES Syariah
    21. Ilfi Ataga 234110301093 4 HES Syariah
    22. Anis Ma’rifah 224110302051 6 HKI Syariah
    23. Salsabila Nazhifah Johan Putri 234110302034 4 HKI Syariah
    24. Dewi Utari Asih 234110302081 4 HKI Syariah
    25. Nadia Farihatu Aulia 234110302027 4 HKI Syariah
    26. Nur Ngamiratuzzahro Fajrin 224110302123 6 HKI Syariah
    27. Aulia Alfa Zain 224110303009 6 HTN Syariah
    28. Ani Shabrina 224110303093 6 HTN Syariah
    29. Devanu Zogka Praditama 234110303056 4 HTN Syariah
    30. Nur’Izzah Nufaisa 234110303121 4 HTN Syariah
    31. Azora Sania Salma 234110601060 4 INF Dakwah
    32. Atika Andrian Asmiran 234110601056 4 INF Dakwah
    33. Niamilah Nabil Syahputra 234110601087 4 INF Dakwah
    34. Novian Affan Ashofah 234110601088 4 INF Dakwah
    35. Arsi Anafi Yulia Khazini 234110102153 4 KPI Dakwah
    36. Fadhlianti Puspitaningrum 224110102141 6 KPI Dakwah
    37. Ahmad Bagus Al Risq 234110102078 4 KPI Dakwah
    38. Nurul Indah Permatasari 234110102066 4 KPI Dakwah
    39. Zaskia Putri Asih 224110102127 6 KPI Dakwah
    40. Vivi Alfiani Afifah 224110203077 6 MZW FEBI
    41. Aulia Najwa Faroha 234110203012 4 MZW FEBI
    42. Afif Nur Kholis 224110203003 6 MZW FEBI
    43. Zaky Hamid Jazuly 224110203039 6 MZW FEBI
    44. Ayudya Dwi Ritmadini 234110202164 4 PS FEBI
    45. M. Zidan Izzudin 234110202018 4 PS FEBI
    46. Ananda Ajeng Kharisma 234110202101 4 PS FEBI
    47. Neva Fitria Ramadani 234110202117 4 PS FEBI
    48. Aflakha Filosofi Galadea 224110202139 6 PS FEBI
    49. Novita Eka Fitrianingtyas 224110202033 6 PS FEBI
    50. Hasna Dwi Saputri 234110202077 4 PS FEBI
    51. Anita Maharani 234110202132 4 PS FEBI
    52. Selviana Reginata 224110202219 6 PS FEBI
    53. Rizka Saputro Nugroho 234110407072 4 TMA FTIK
    54. Ikmal Maulana 224110407066 6 TMA FTIK
    55. Ahmad Bakti Dimas Ananda 224110407045 6 TMA FTIK
    56. Saskia Meilani 234110407075 4 TMA FTIK
    57. Irkham Habibi 234110407061 4 TMA FTIK
    58. Ahmad Ainul Yakin 234110103005 4 MD Dakwah
    59. Muhamad Aznafila Putra 234110104023 4 PMI Dakwah
    60. Puput Setyaningsih 224110101083 6 BKI Dakwah
    61. Asyva Nur Afsiah 23411010101217 4 BKI Dakwah
    62. Bachtiar Al Khulaifi Mubarok 234110604010 4 ILK Dakwah
    63. Haris Rahman 234110603017 4 ARS Dakwah
    64. Alya Alifia Nur Ifadah 234110403004 4 PBA FTIK
    65. Siti Aminah 234110401119 4 MPI FTIK
    66. Safira Fitrotul Fata 234110401116 4 MPI FTIK
    67. Ishmatunisa Syarif 234110402221 4 PAI FTIK
    68. Julianti Asriyah 234110402316 4 PAI FTIK
    69. Syifa Amelia Permata 234110402333 4 PAI FTIK
    70. Intan Mutia Asnal Fitri 224110404106 6 TBI FTIK
    71. Arina Uswatun Khasanah 234110405141 4 PGMI FTIK
    72. Fitra Rosadin 224110404102 6 TBI FTIK
    73. Azka Ubaidillah 234110501008 4 IAT FUAH
    74. Alya Sofuro 234110501003 4 IAT FUAH
    75. Syaiful Anam 224110503060 6 SPI FUAH

  • Sekjen MPR sebut pengembangan UMKM oleh APIMSA harus diapresiasi

    Sekjen MPR sebut pengembangan UMKM oleh APIMSA harus diapresiasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyebut bahwa segala upaya elemen bangsa dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Kecil, Menengah, Mikro Nusantara (APIMSA), harus mendapatkan apresiasi.

    Sebab, mengingat UMKM ini memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Dari catatan Bank Indonesia, UMKM telah memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto 61,1 persen, penyerapan tenaga kerja 97,1 persen, dan ekspor 14,4 persen.

    “MPR RI sendiri sangat memberikan perhatian atas keberadaan UMKM, melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi,” kata Siti Fauziah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dalam acara kunjungan Pengurus Pusat (PP) APIMSA ke Kompleks Parlemen, Jakarta, dia mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi UMKM dan koperasi, sebagaimana TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998.

    Menurut dia, pengembangan UMKM dibutuhkan untuk membangun pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional, dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

    “Walaupun saat ini MPR tidak berwenang membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, namun Ketetapan MPR yang saya sebutkan tadi dinyatakan tetap berlaku, bahkan keberlakuannya adalah sepanjang masa,” kata dia.

    Dia mengatakan MPR akan terus bekerja untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan ekonomi nasional, tidak hanya berpihak kepada pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi UMKM untuk berkembang sebagai wujud untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi.

    Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998, kata dia, menyebutkan bahwa politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya.

    Selain itu, terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

    “Pasar digital telah menawarkan kemudahan berusaha. Tanpa perlu membuka toko fisik, pelaku UMKM sudah dapat memulai usaha. Etalase produk dan promosi dilakukan melalui media sosial, website maupun marketplace,” ujar dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Danantara: Jadi Harapan Baru Atau Malah Potensi Risiko bagi Ekonomi Nasional?

    Danantara: Jadi Harapan Baru Atau Malah Potensi Risiko bagi Ekonomi Nasional?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan Danantara, sebuah holding yang mengelola aset tujuh BUMN besar dengan total nilai mencapai Rp14.715 triliun. Holding ini diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, meniru kesuksesan model Temasek Holdings di Singapura.

    Namun, meski pembentukan Danantara membawa harapan baru, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengungkap potensi risiko yang mengintai. Menurutnya, pengalaman pahit dari skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisis 1998 harus menjadi pelajaran berharga.

    “Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi,” ujar Hardjuno di Surabaya, Kamis (20/2/2025).

    Pada masa krisis 1998, pemerintah mengucurkan dana Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak. Sayangnya, banyak dari dana tersebut yang tidak kembali ke negara karena penyalahgunaan oleh bankir dan konglomerat yang memiliki kedekatan dengan elit politik.

    Hardjuno menilai bahwa tanpa mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan yang jelas, Danantara berisiko mengalami nasib yang serupa.

    Sebagai perbandingan, Hardjuno mencontohkan keberhasilan Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia, yang mengelola aset negara dengan cara yang transparan dan independen, yang akhirnya dapat memperkuat ekonomi nasional. Namun, ia juga mengingatkan akan potensi bahaya yang sama, seperti yang terjadi pada Malaysia dengan skandal 1MDB.

    “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,” tambahnya.

    Di sisi lain, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah untuk membiayai program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat perhatian dari Hardjuno. Menurutnya, meski efisiensi diperlukan, kebijakan ini harus diimbangi dengan kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap sektor lain.

    “Perlu kajian lebih dalam terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai demi satu program unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.

    Untuk memastikan Danantara tidak mengulang kesalahan masa lalu, Hardjuno merekomendasikan sejumlah langkah penting. Di antaranya adalah audit independen oleh lembaga internasional, keterbukaan laporan keuangan untuk publik, dan pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik.

    “Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi,” pungkasnya. [asg/beq]

  • BI komitmen perkuat efektivitas kebijakan moneter guna jaga inflasi

    BI komitmen perkuat efektivitas kebijakan moneter guna jaga inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI komitmen perkuat efektivitas kebijakan moneter guna jaga inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa bank sentral terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, dengan tetap mendukung upaya turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2025 di Jakarta, Rabu, mencatat bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2025 menurun.

    “Inflasi IHK pada Januari 2025 sebesar 0,76 persen year on year (yoy), lebih rendah dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 1,57 persen (yoy),” kata Perry.

    Penurunan ini, jelas Perry, terutama dipengaruhi oleh dampak positif implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik kurang dari sama dengan 2.200 VA sehingga mendorong komponen administered prices (AP) mengalami deflasi 6,41 persen (yoy).

    Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali pada level 2,36 persen (yoy) sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.

    Inflasi kelompok volatile food (VF) juga terkendali sebesar 3,07 persen (yoy) didukung oleh sinergi erat Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

    “Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” kata Perry.

    Selanjutnya, inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.

    Inflasi VF diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah.

    Sumber : Antara

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir dikabarkan akan jadi bos Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
     
    Hal tersebut menuai sorotan. Salah Satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

    Jika itu terjadi, Gigin mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar sekadar basa-basi.

    “Bila benar keponakannya menjadi bos Danantara, berarti Pilpres 2024 benar-benar basa-basi,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Gigin mengatakan, tidak ada perubahan struktur kekuasaan di pemerintahan hari ini. Jika Pandu Sjahrir benar-benar terpilih.

    “Struktur kekuasaan tak berubah,” ujarnya.

    Ia pun mengilustrasikan struktur kekuasaan dimaksud.

    “Penguasa tertinggi Luhut Panjaitan dibantu Jokowi sebagai asisten dan Prabowo sebagai asistennya asisten sementara,” terangnya.

    Sementara itu, Pandu enggan membenarkan informasi yang beredar, hanya saja Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH ini meminta untuk menunggu kabar langsung dari istana.
     
    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari istana dulu,” kata Pandu kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia (BI), kemarin.
     
    Untuk diketahui, Pandu Sjahrir ikut dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan program 3 juta rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.
     
    Dia pun mengakui bahwa tak ada bahasan Danantara di dalam forum itu. Pandu memastikan pertemuan itu hanya membahas mengenai program 3 juta rumah.
     
    “Belum, tadi belum ini kok (bahas Danantara), kita hanya ngomong soal perumahan,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam. Pertemuan ini membahas pendanaan program 3 juta rumah, yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang juga memberikan masukan terkait aspek pembiayaan program ini.

    Menurut Sri Mulyani, program 3 juta rumah memerlukan dana besar sehingga dibutuhkan kerja sama dan inovasi pendanaan dari berbagai pihak. Saat ini, Pemerintah sudah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam APBN 2025 melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditargetkan untuk 220.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Di dalam APBN, kita sudah menetapkan kuota 220.000 rumah dengan dukungan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP,” ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Rabu (19/2/2025) terkait pendanaan program 3 juta rumah.

    Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target 3 juta rumah sehingga diperlukan skema pendanaan tambahan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemerintah akan menggelar pembahasan teknis lanjutan dengan beberapa pemangku kepentingan.

    Beberapa di antaranya, yaitu Bank Indonesia yang berperan dalam kebijakan moneter terkait perumahan dan Kementerian BUMN yang mengelola perbankan pelat merah sebagai penyedia kredit pemilikan rumah (KPR). Selain itu, Kementerian PKP yang bertanggung jawab atas implementasi program perumahan rakyat dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi anggaran dan skema insentif fiskal.

    “Pak Ara (Maruarar) memiliki target yang lebih tinggi, dan kita mendukung dengan mencari berbagai instrumen pembiayaan yang akan segera difinalkan,” tambah Sri Mulyani.

    Pemerintah menargetkan solusi pendanaan final dalam waktu dekat, agar program 3 juta rumah dapat berjalan lancar dan mencapai target sesuai rencana.

  • Rupiah melemah seiring sikap `wait and see` atas rilis rapat The Fed

    Rupiah melemah seiring sikap `wait and see` atas rilis rapat The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring sikap `wait and see` atas rilis rapat The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan rupiah dipengaruhi sikap wait and see pelaku pasar atas rilis rapat Federal Reserve (The Fed) besok malam.

    “The Fed akan merilis rencana kebijakan moneter tahun ini yang diperkirakan hanya menurunkan bunga dua kali dan baru akan turun di semester II-2025,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Investor pada pekan ini fokus rilis rapat The Fed bulan Januari 2025 untuk mengukur bagaimana para pembuat kebijakan telah berupaya mempertimbangkan risiko perang tarif yang lebih luas menyusul kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Berdasarkan data pekan lalu, indeks harga konsumen AS di bulan Januari meningkat menjadi tiga persen dari perkiraan atau bulan sebelumnya yang masing-masing 2,9 persen. Capaian ini menjadi sinyal bagi The Fed bahwa mereka takkan terburu-buru melanjutkan pemotongan suku bunga.

    Faktor lain dari pelemahan rupiah terkait rapat moneter Bank Indonesia (BI) yang tak mengubah kebijakan untuk menjaga kurs rupiah melemah terlalu jauh, sebagaimana disampaikan Pengamat pasar uang Ariston Tjendra.

    Apabila BI lebih menekankan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, maka BI tetap akan mempertahankan suku bunga. Namun, apabila fokus pada pertumbuhan, maka sebaiknya BI memangkas suku bunga 25 basis points (bps).

    Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2025 pada Selasa (18/2) dan Rabu (19/2) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada di level 5,75 persen.

    Suku bunga deposit facility tetap di level lima persen. Sedangkan suku bunga lending facility juga diputuskan untuk tetap di level 6,5 persen.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah hingga 47 poin atau 0,29 persen menjadi Rp16.325 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.278 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.357 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.275 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengembang menyoroti kejelasan program 3 juta rumah. Pasalnya, sampai dengan pertengahan kuartal I/2025, pemerintah belum juga resmi merilis peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

    Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program itu. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

    “Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.  

    Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menuturkan. ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian PKP justru membuat pasar properti kurang kondusif. 

    “Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025). 

    Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan FLPP.

    Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.  

    “Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.  

  • BI tetap melihat ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini

    BI tetap melihat ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI tetap melihat ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga acuan BI atau BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini, meskipun momentumnya masih harus mempertimbangkan perkembangan dinamika global.

    “Intinya arahnya (indikator ekonomi domestik) ada, ruangnya (untuk penurunan BI-Rate) ada. Timing-nya adalah dari dinamika global,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2025 di Jakarta, Rabu.

    Perry menjelaskan bahwa adanya ruang penurunan BI-Rate pada tahun 2025 sejalan dengan inflasi Indonesia yang rendah dan bank sentral terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, untuk menurunkan BI-Rate lagi, Bank Indonesia tetap harus mempertimbangkan situasi global.

    Menurut Perry, bulan Januari lalu memang menjadi momen yang tepat untuk memangkas BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi ke bawah (revised down) sehingga BI perlu untuk mendorongnya dari sisi pemangkasan suku bunga.

    Saat ini, ujar Perry, Bank Indonesia bersama pemerintah terus melihat prospek pertumbuhan ekonomi pada 2025 dengan data-data ekonomi terkini, termasuk bagaimana dampak perubahan global terhadap ekspor Indonesia.

    Selain itu, bagaimana pengaruh kebijakan-kebijakan dalam program Astacita pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta bagaimana pengaruh dari kebijakan efisiensi fiskal juga tetap dipantau bank sentral.

    Dari sisi global, BI memandang bahwa ekonomi AS tetap lebih baik meskipun terdapat kecenderungan inflasi yang tinggi. Suku bunga AS atau Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan turun hanya satu kali sebesar 25 bps pada awal semester II tahun ini.

    Imbal hasil atau yield US Treasury tetap tinggi, baik tenor 2 tahun maupun 10 tahun. Sementara defisit fiskal pemerintah AS ditargetkan sebesar 7,7 persen pada tahun ini dan 8,8 persen pada tahun depan.

    Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) terhadap mata uang dunia tetap kuat. DXY bergerak di kisaran 107 hingga 109. Hal ini turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

    Perry pun memastikan, Bank Indonesia tetap berada di pasar untuk melakukan intervensi, baik di pasar spot maupun domestic non-deliverable forward (DNDF), agar rupiah tetap stabil.

    Bank Indonesia mencatat, nilai tukar terkendali dengan kecenderungan menguat pada Februari 2025. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Februari 2025 (hingga 18 Februari 2025) menguat sebesar 0,15 persen point to point (ptp) dibandingkan dengan level nilai tukar akhir Januari 2024.

    Sumber : Antara