Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • BI akan Lakukan Pembelian SBN Dukung Pembangunan 3 Juta Rumah

    BI akan Lakukan Pembelian SBN Dukung Pembangunan 3 Juta Rumah

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan mendukung pendanaan program perumahan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.

    Adapun hal tersebut disampaikan, Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” ucap Perry dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Perry menyampaikan hal ini menunjukkan komitmen BI yang tinggi dalam mendukung keberhasilan program-program asta cita, baik melalui kebijakan maupun pendanaan.

    Selain itu, Perry menyampaikan akan mendukung penuh program-program dalam asta cita pemerintah salah satunya pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

    Perry menyampaikan, BI mendukung penuh program-program dalam asta cita sebagai bagian dari NKRI, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

    “Kami meyakini program-program asta cita ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat, itu nomor satu,” ujarnya.

    Adapun dukungan berikutnya, Perry menjelaskan terkait pendanaan yaitu akan memberikan insentif berupa likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yaitu dengan penambahan insentif likuiditas bagi bank hingga Rp80 triliun.

  • Genjot Kinerja, Allo Bank Raup Laba Bersih Rp 467 Miliar

    Genjot Kinerja, Allo Bank Raup Laba Bersih Rp 467 Miliar

    Jakarta –

    PT Allo Bank Indonesia Tbk mengumumkan laba bersih setelah pajak (diaudit) tumbuh 4% year on year menjadi sebesar Rp 467 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Angka itu memenuhi tujuan Bank untuk menjalankan operasional bisnis yang menguntungkan dengan menyediakan solusi perbankan yang disesuaikan untuk nasabah ritel, UMKM, dan korporat.

    Direktur Utama Allo Bank Indra Utoy mengatakan pendapatan operasional naik 25% yoy menjadi Rp 1,447 triliun, didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih dan pendapatan berbasis biaya (fee based income). Pendapatan bunga bersih tumbuh 8% yoy menjadi Rp 1,118 triliun ditopang oleh pertumbuhan kredit di tengah kondisi ekonomi makro yang penuh tantangan.

    “Pada akhir tahun 2024, kami telah memiliki 11 juta pelanggan dengan jumlah transaksi yang terus meningkat, sehingga Allo Bank mampu mencatatkan kinerja positif pada berbagai metric operasional dan finansial,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Dia menerangkan selama 2024 memfokuskan upaya memperkuat pondasi bisnis agar mampu meraih pertumbuhan secara berkelanjutan di tahun 2025. Pihaknya berkomitmen mengembangkan berbagai inisiatif strategis termasuk kolaborasi dengan berbagai ekosistem, pengembangan produk/layanan inovatif serta peningkatan infrastruktur tanpa melupakan Good Corporate Governance dan manajemen risiko yang menjadi disiplin prudential yang menjadi ciri khas Allo Bank.

    Dalam kinerja keuangan tahun lalu, kredit yang disalurkan Bank tercatat sebesar Rp 7,478 triliun pada akhir 2024, didorong pertumbuhan terutama di segmen Retail Banking. Allo Bank juga menunjukkan disiplin secara berkesinambungan dalam kualitas pinjamannya, yang tercermin pada Gross dan Net Non Performing Loan (NPL) masing-masing sebesar 0,8% dan 0,4% pada Desember 2024.

    Basis pendanaan kian beragam dan terus tumbuh ke Rp 6,095 triliun. Allo Grow, sebagai produk tabungan revolusioner dengan suku bunga berjenjang yang menarik dan fleksibilitas penuh bagi nasabah, tumbuh 3x lipat dalam hal total saldo dan hampir 2x lipat dalam jumlah pengguna selama tahun 2024. Allo Bank juga mencatat peningkatan sekitar 50% dalam transaksi harian nasabah karena beragamnya use cases yang didukung oleh Bank.

    Allo Bank mempertahankan tingkat permodalan yang kuat terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan mengakhiri periode dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 82,6%. Struktur permodalan Bank tumbuh dengan baik secara organik.

    Menyusul serangkaian Right Issue dalam tahun 2021 dan 2022, posisi ekuitas terus meningkat menjadi Rp. 7,2 triliun pada akhir tahun 2024, yang menempatkan Allo Bank dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (“KBMI”) 2 dan memposisikannya sebagai salah satu bank umum berbasis digital dengan permodalan terbaik di Indonesia.

    Pada tahun 2024, Bank telah menyelesaikan pembangunan active-active Green Data Center sebagai tulang punggung infrastruktur Ti yang baru, di samping terus melakukan pengembangan Ti lainnya seperti cloud dan cyber security.

    Bagi Allo Bank dengan layanan berbasis aplikasi digital, Data Center merupakan jantung utama dari operasional layanan Bank yang dibangun dengan mempertimbangkan skalabilitas, ketersediaan, keandalan, keamanan, serta sumber daya yang ramah lingkungan.

    Infrastruktur Data Center dengan Sertifikasi TIA Rated-3 yang baru ini dirancang dengan arsitektur yang memenuhi standar internasional tertinggi. Selain arsitektur, keamanan juga menjadi prioritas Bank, dengan pemisahan antara lingkungan core system dengan surrounding system dan development system untuk meningkatkan keamanan dan keandalan layanan.

    Disisi lain Bank telah melakukan penguatan dengan mengadopsi berbagai standar internasional dan praktik terbaik dalam tata kelola TI, termasuk dengan diraihnya assessment COBIT 2019 di tahun 2024 dengan IT Maturity Level 4,21. Dengan adanya tata kelola Ti yang semakin matang, Bank telah berkontribusi dalam meningkatkan standar industri di sektor perbankan, antara lain seperti aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

    Penerapan tata kelola Ti yang kuat dimulai dari tahapan pengembangan, testing sampai dengan layanan dapat diakses langsung oleh nasabah telah mempertimbangkan aspek keamanan siber dan sistem manajemen risiko Ti sehingga memungkinkan Bank untuk lebih responsif dan lincah terhadap perubahan regulasi dan dinamika industri, sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah dan mitra bisnis terhadap layanan keuangan berbasis digital Allo Bank.

    Selama tahun 2024, Allo Bank dianugerahi berbagai penghargaan termasuk 5 penghargaan dalam 13th Digital Brand Award dari InfoBank termasuk sebagai The Best Digital Bank KBMI 2 dan penghargaan terkait inovasi produk perbankan berbasis digital dalam Indonesia Best Digital Innovation Award dari Swa Media.

    (ada/hns)

  • Surplus neraca pembayaran RI tahan kurs rupiah melemah lebih dalam

    Surplus neraca pembayaran RI tahan kurs rupiah melemah lebih dalam

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Surplus neraca pembayaran RI tahan kurs rupiah melemah lebih dalam
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 18:06 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan surplus neraca pembayaran Indonesia (NPI) menahan nilai tukar (kurs) rupiah melemah lebih dalam.

    “Data neraca pembayaran yang surplus, menahan rupiah melemah lebih dalam lagi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    NPI pada 2024 tercatat surplus sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) meningkat dari tahun sebelumnya yang surplus 6,3 miliar dolar AS.

    Sebagai rincian, transaksi modal dan finansial pada 2024 tercatat surplus 16,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus sebesar 9,9 miliar dolar AS pada 2023.

    Peningkatan ini ditopang oleh aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio, di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Sementara itu, transaksi berjalan 2024 mencatat defisit sebesar 8,9 miliar dolar AS (0,6 persen dari produk domestik bruto/PDB), setelah mencatat defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB) pada 2023. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan permintaan negara mitra dagang utama yang melemah di tengah permintaan domestik yang tetap kuat.

    Menurut Rully, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi rilis risalah hasil rapat Federal Reserve (The Fed) yang hawkish karena target inflasi 2 persen sulit untuk direalisasikan.

    “Selain target inflasi 2 persen sulit dicapai, kebijakan tarif Presiden Trump juga menambah ketidakpastian baru,” ungkap dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah 13 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.338 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.325 per dolar AS.

    Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru menguat ke level Rp16.344 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.357 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • BI Guyur Insentif Rp80 Triliun untuk KPR, Maruarar: Prioritas MBR

    BI Guyur Insentif Rp80 Triliun untuk KPR, Maruarar: Prioritas MBR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) Bank Indonesia hingga Rp80 triliun salah satunya bakal diguyurkan untuk mendukung program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

    Ara menjelaskan, salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

    “Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

    Pasalnya, Ara menegaskan program FLPP menjadi salah satu dukungan pembiayaan perumahan MBR yang dinilai cukup banyak diminati. 

    Selain itu, FLPP juga diklaim menjadi salah satu program yang memiliki kepastian tinggi baik bagi masyarakat penerima, developer maupun industri perbankan. 

    “Selama ini [program FLPP] saya melihat bagaimana kredit macetnya tidak terlalu besar, masih bisa di-manage,” tegas Ara.

    Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.  

    Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

  • Pengamat saran manajemen Danantara bebas dari kepentingan politik

    Pengamat saran manajemen Danantara bebas dari kepentingan politik

    Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pemilihan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) nantinya dilakukan dengan bebas dari kepentingan politik.

    Hal tersebut, kata dia, agar Danantara tidak mengalami nasib seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    “Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat,” ucap Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Sementara, lanjut dia, kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut.

    Selain manajemen yang bebas dari politik, Hardjuno turut merekomendasikan agar pengelolaan Danantara nantinya diiringi dengan audit independen oleh lembaga internasional serta laporan keuangan yang terbuka untuk publik.

    Apabila semua langkah tersebut diterapkan dengan disiplin, menurut dia, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia.

    Sebaliknya jika tidak, kata dia, terdapat potensi pengulangan kesalahan yang pernah terjadi, sehingga pengawasan ketat dan tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilannya.

    “Sejarah mencatat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional,” tuturnya.

    Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.

    Holding tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura.

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, yang disampaikan dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, Jumat (14/2).

    “Menurut evaluasi awal, Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) aset dalam pengelolaan (AUM),” kata Prabowo.

    Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara di proyeksi mencapai 20 miliar dolar AS pada tahun ini.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun di Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani bilang, skema SBN perumahan ini dialokasikan untuk pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah. Nantinya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

    “FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh tapera kemudian melalui perbankan. Kemudian kita juga memberikan PMN kepada PT SMF, itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah,” jelas Sri Mulyani.

    Nantinya, Kemenkeu akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Himbara untuk menggunakan kredit Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar Rp 80 triliun.

    “Jadi dengan ini kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand permintaan yaitu masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas MBR, ataupun yang komersial itu akan digunakan melalui kerjasama,” papar dia.

    Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penerbitan SBN perumahan itu nantinya akan dibeli oleh BI dari pasar sekunder. Bahkan, Perry pun sudah berkoordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani untuk bisa digunakan tidak hanya bagi SBN yang jatuh tempo.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” jelas Perry.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa hasil daripada pertemuan antara kementerian ini akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Karena backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak huni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan. Yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” ungkapnya.

  • Surat Utang Perumahan Bakal Diterbitkan demi Biayai 3 Juta Rumah

    Surat Utang Perumahan Bakal Diterbitkan demi Biayai 3 Juta Rumah

    Jakarta –

    Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah. Seperti diketahui bersama, 3 juta rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    Penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

    “Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Skema ini akan dialokasikan khusus pembiayaan MBR guna memperluas akses kepemilikan rumah. Selain itu, skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

    “FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan,” ucap Sri Mulyani.

    Peran Bank Indonesia (BI)

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan membeli SBN perumahan dari pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.

    Sayangnya belum diketahui berapa nilai SBN yang akan diterbitkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyebut pada waktunya nanti ini akan dibahas di Komisi XI DPR RI.

    “Tapi saya bisa pastikan, jumlahnya besar dan ini menunjukkan bahwa dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan dan ini suatu langkah terobosan. Nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR,” tuturnya.

    Ara menyebut dari hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Prabowo. Menurutnya, hal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi backlog perumahan.

    “Backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak kuni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” imbuh Ara.

    (aid/hns)

  • Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024

    Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat neraca pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan pada 2024 tercatat surplus sebesar 7,2 miliar dolar AS, meningkat dari tahun sebelumnya yang surplus sebesar 6,3 miliar dolar AS.

    Secara keseluruhan pada 2024, catat BI, perkembangan NPI menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut.

    “Kenaikan surplus tersebut terutama didorong oleh kinerja transaksi modal dan finansial yang lebih baik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Ramdan memerinci transaksi modal dan finansial pada 2024 tercatat surplus sebesar 16,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus sebesar 9,9 miliar dolar AS pada 2023.

    Peningkatan ini ditopang oleh aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio, di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Sementara itu, transaksi berjalan 2024 mencatat defisit sebesar 8,9 miliar dolar AS (0,6 persen dari produk domestik bruto/PDB), setelah mencatat defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB) pada 2023.

    Ramdan menyampaikan perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan permintaan negara mitra dagang utama yang melemah di tengah permintaan domestik yang tetap kuat.

    Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2024 naik mencapai 155,7 miliar dolar AS dari 146,4 miliar dolar AS pada akhir Desember 2023. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Secara triwulanan, NPI pada triwulan IV 2024 tercatat surplus sebesar 7,9 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya sebesar 5,9 miliar dolar AS. Kenaikan surplus NPI ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit transaksi berjalan yang lebih rendah.

    BI mencatat transaksi berjalan mengalami penurunan defisit seiring dengan kenaikan harga komoditas di tengah aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Pada triwulan IV 2024, transaksi berjalan mencatat defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS (0,3 persen dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB) pada triwulan III 2024.

    Ramdan mengatakan perbaikan kinerja transaksi berjalan terutama bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan barang, didukung oleh pertumbuhan ekspor nonmigas seiring dengan kenaikan harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, impor barang tetap tumbuh sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Aktivitas impor barang tersebut meningkatkan impor jasa freight, sehingga turut mendorong peningkatan defisit neraca jasa.

    Selain itu, defisit neraca pendapatan primer juga tercatat lebih tinggi karena kenaikan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portofolio sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga.

    Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial meningkat. Ramdan menyebutkan, transaksi modal dan finansial mencatat kenaikan surplus dari 7,5 miliar dolar AS pada triwulan III 2024 menjadi 8,5 miliar dolar AS pada triwulan IV 2024.

    “Kinerja positif ini ditopang oleh investasi langsung yang tetap membukukan surplus seiring optimisme investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik yang tetap kondusif,” kata dia.

    Transaksi investasi lainnya juga mencatatkan surplus didorong penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta. Sementara investasi portofolio mencatat aliran modal keluar seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

    Ramdan menyampaikan, BI akan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

    NPI 2025 diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5 persen sampai dengan 1,3 persen dari PDB.

    Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang lebih baik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    Sumber : Antara

  • Dukung Layanan Transportasi, Bank Indonesia Segera Luncurkan QRIS Tap

    Dukung Layanan Transportasi, Bank Indonesia Segera Luncurkan QRIS Tap

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan segera meluncurkan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap pada 14 Maret 2025. Layanan ini akan bisa digunakan pada berbagai moda transportasi, seperti KRL, MRT, dan Damri.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa implementasi QRIS Tap ini akan diluncurkan bersamaan dengan penurunan biaya transaksi QRIS untuk layanan umum pemerintah.

    “Kebijakan skema harga QRIS untuk kriteria merchant Badan Layanan Umum [BLU] dan Public Service Obligation [PSO] dari 0,4 persen menjadi 0 persen yang akan berlaku mulai 14 Maret 2025, bersamaan dengan launching QRIS Tap atau tanpa pindai,” katanya dalam konferensi pers, Rabu 19 Februari.

    Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa pengguna tidak lagi perlu memindai kode QR cukup dengan mendekatkan ponsel ke infrastruktur QRIS di merchant, transaksi akan langsung terhubung, asalkan saldo mencukupi.

    “Jadi nanti bapak ibu nggak perlu lagi memindai, cukup melenggang dekatkan aja HP-nya, langsung masuk yang penting ada dananya,” ucapnya dalam kesempatan yang sama.

    Filianingsih menyampaikan penggunaan QRIS Tap adalah bagian dari inovasi digital yang mendukung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

    “QRIS Tap ini merupakan inovasi, jadi ini terobosan yang merupakan salah satu inisiatif dari Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan ini kita mendukung juga program transformasi digital dari pemerintah khususnya untuk transportasi,” tuturnya.

    Filianingsih menyampaikan Bank Indonesia juga turut mendukung program transformasi digital dari pemerintah juga khususnya untuk transportasi.

  • UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    TRIBUNJATENG.COM – Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengumumkan daftar nama mahasiswa yang lolos seleksi tahap I Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2025.

    Keputusan ini didasarkan pada hasil rapat yudisium yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Wakil Rektor III UIN Saizu Purwokerto, Prof. Sunhaji menyebutkan, berdasarkan Hasil Rapat Yudisium Seleksi Tahap I Beasiswa Program Sosial Bank Indonesia Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Februari 2025, terdapat 75 nama lolos seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025.

    “Selanjutnya, kepada nama-nama mahasiswa yang lolos, untuk segera melakukan pemberkasan pada hari Kamis, 20 Februari 2025, pukul 09.00-15.00 WIB di Kantor Subbag Layanan Akademik, Gedung Rektorat Lt. 1, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,” tulisnya.

    Untuk 75 mahasiswa yang dinyatakan lolos Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 berasal dari berbagai program studi.

    Mahasiswa yang lolos diminta untuk membawa dokumen yang diperlukan, guna melengkapi proses administrasi Beasiswa Bank Indonesia 2025.

    Daftar Nama Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025

    1. Lia Munawaroh 234110201026 4 ES FEBI
    2. Naeli Zakiyah Agustina 234110201035 4 ES FEBI
    3. Nadea Indah Franesthi 234110201079 4 ES FEBI
    4. Via Nurfadilah 234110201186 4 ES FEBI
    5. Istianatul Ulya 224110201245 6 ES FEBI
    6. Afsah Istiqomah 234110201052 4 ES FEBI
    7. Meli Rohimah Putri Hidayat 234110201031 4 ES FEBI
    8. Chintia Maya Eliza 234110201106 4 ES FEBI
    9. Risma Afni Zakiah 224110201263 6 ES FEBI
    10. Ragva Rahmadani 234110201133 4 ES FEBI
    11. Deva Ayu Sandriyah 224110201151 6 ES FEBI
    12. Ayu Rahma Khoerunisa 224110201149 6 ES FEBI
    13. Akhti Khasanah 224110201145 6 ES FEBI
    14. Intan Astra Mustikasari 234110301095 4 HES Syariah
    15. Nandia Putri Agustin 234110301110 4 HES Syariah
    16. Rizki Dwi Sefiya 224110301036 6 HES Syariah
    17. Riski Melisa Dana 224110301035 6 HES Syariah
    18. Achmad Alfan Manafi 224110301133 6 HES Syariah
    19. Rini Dwi Setianingsih 234110301114 4 HES Syariah
    20. Afkha Nurul Azkia 234110301001 4 HES Syariah
    21. Ilfi Ataga 234110301093 4 HES Syariah
    22. Anis Ma’rifah 224110302051 6 HKI Syariah
    23. Salsabila Nazhifah Johan Putri 234110302034 4 HKI Syariah
    24. Dewi Utari Asih 234110302081 4 HKI Syariah
    25. Nadia Farihatu Aulia 234110302027 4 HKI Syariah
    26. Nur Ngamiratuzzahro Fajrin 224110302123 6 HKI Syariah
    27. Aulia Alfa Zain 224110303009 6 HTN Syariah
    28. Ani Shabrina 224110303093 6 HTN Syariah
    29. Devanu Zogka Praditama 234110303056 4 HTN Syariah
    30. Nur’Izzah Nufaisa 234110303121 4 HTN Syariah
    31. Azora Sania Salma 234110601060 4 INF Dakwah
    32. Atika Andrian Asmiran 234110601056 4 INF Dakwah
    33. Niamilah Nabil Syahputra 234110601087 4 INF Dakwah
    34. Novian Affan Ashofah 234110601088 4 INF Dakwah
    35. Arsi Anafi Yulia Khazini 234110102153 4 KPI Dakwah
    36. Fadhlianti Puspitaningrum 224110102141 6 KPI Dakwah
    37. Ahmad Bagus Al Risq 234110102078 4 KPI Dakwah
    38. Nurul Indah Permatasari 234110102066 4 KPI Dakwah
    39. Zaskia Putri Asih 224110102127 6 KPI Dakwah
    40. Vivi Alfiani Afifah 224110203077 6 MZW FEBI
    41. Aulia Najwa Faroha 234110203012 4 MZW FEBI
    42. Afif Nur Kholis 224110203003 6 MZW FEBI
    43. Zaky Hamid Jazuly 224110203039 6 MZW FEBI
    44. Ayudya Dwi Ritmadini 234110202164 4 PS FEBI
    45. M. Zidan Izzudin 234110202018 4 PS FEBI
    46. Ananda Ajeng Kharisma 234110202101 4 PS FEBI
    47. Neva Fitria Ramadani 234110202117 4 PS FEBI
    48. Aflakha Filosofi Galadea 224110202139 6 PS FEBI
    49. Novita Eka Fitrianingtyas 224110202033 6 PS FEBI
    50. Hasna Dwi Saputri 234110202077 4 PS FEBI
    51. Anita Maharani 234110202132 4 PS FEBI
    52. Selviana Reginata 224110202219 6 PS FEBI
    53. Rizka Saputro Nugroho 234110407072 4 TMA FTIK
    54. Ikmal Maulana 224110407066 6 TMA FTIK
    55. Ahmad Bakti Dimas Ananda 224110407045 6 TMA FTIK
    56. Saskia Meilani 234110407075 4 TMA FTIK
    57. Irkham Habibi 234110407061 4 TMA FTIK
    58. Ahmad Ainul Yakin 234110103005 4 MD Dakwah
    59. Muhamad Aznafila Putra 234110104023 4 PMI Dakwah
    60. Puput Setyaningsih 224110101083 6 BKI Dakwah
    61. Asyva Nur Afsiah 23411010101217 4 BKI Dakwah
    62. Bachtiar Al Khulaifi Mubarok 234110604010 4 ILK Dakwah
    63. Haris Rahman 234110603017 4 ARS Dakwah
    64. Alya Alifia Nur Ifadah 234110403004 4 PBA FTIK
    65. Siti Aminah 234110401119 4 MPI FTIK
    66. Safira Fitrotul Fata 234110401116 4 MPI FTIK
    67. Ishmatunisa Syarif 234110402221 4 PAI FTIK
    68. Julianti Asriyah 234110402316 4 PAI FTIK
    69. Syifa Amelia Permata 234110402333 4 PAI FTIK
    70. Intan Mutia Asnal Fitri 224110404106 6 TBI FTIK
    71. Arina Uswatun Khasanah 234110405141 4 PGMI FTIK
    72. Fitra Rosadin 224110404102 6 TBI FTIK
    73. Azka Ubaidillah 234110501008 4 IAT FUAH
    74. Alya Sofuro 234110501003 4 IAT FUAH
    75. Syaiful Anam 224110503060 6 SPI FUAH