Kementrian Lembaga: BI

  • Ajaib Luncurkan QRIS Whiz, Bisa Belanja Sambil Berinvestasi Saham

    Ajaib Luncurkan QRIS Whiz, Bisa Belanja Sambil Berinvestasi Saham

    Jakarta

    Ajaib mengumumkan peluncuran fitur QRIS Whiz dengan cashback saham gratis untuk setiap transaksi. Setiap transaksi QRIS yang dilakukan melalui aplikasi Ajaib akan mendapatkan stockback.

    Pengguna akan menerima cashback dalam bentuk saham yang langsung masuk ke portofolio investasi mereka. Melalui fitur inovatif ini, Ajaib menjadi aplikasi pertama di Indonesia yang menawarkan pengalaman berbelanja lewat QRIS sambil berinvestasi saham.

    Co-Founder dan CEO Ajaib Group Anderson Sumarli mengatakan jutaan nasabah akan lebih mudah melakukan transaksi dan berinvestasi melalui saham gratis yang diberikan setiap kali bertransaksi menggunakan QRIS.

    “Dengan QRIS Whiz, jutaan nasabah Ajaib kini dapat bertransaksi dengan lebih mudah sekaligus berinvestasi. Setiap transaksi QRIS akan mendapatkan stock back, yaitu saham gratis dari Ajaib sehingga pengguna semakin terdorong untuk berinvestasi dan mewujudkan mimpi finansial mereka. Hal ini sejalan dengan misi Ajaib untuk menyediakan layanan keuangan modern bagi generasi baru di Indonesia,” ujar Anderson, dalam keterangan tertulis Jumat (21/2/2025).

    Fitur QRIS Whiz merupakan kolaborasi Ajaib dengan PT Midazpay Digital Indonesia, Penyelenggara Jasa Pembayaran yang berizin dari Bank Indonesia. Dengan fitur ini, pengguna dapat melakukan pembayaran di berbagai merchant offline yang telah menerima QRIS, cukup dengan memindai kode QR melalui aplikasi Ajaib.

    Anderson juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia (BI) atas dukungan dan persetujuan terkait pengembangan produk QRIS Whiz.

    “Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan bekerja sama dengan regulator untuk menyediakan layanan keuangan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya.

    Sebagai informasi, platform investasi terbesar di Indonesia ini terus berkomitmen memperluas pilihan investasi bagi para nasabahnya. Baru-baru ini, Ajaib meluncurkan layanan trading saham Amerika Serikat, memberikan kesempatan diversifikasi portofolio yang lebih luas.

    (anl/ega)

  • BCA Hadirkan Fitur Baru Mudahkan Transaksi Digital, Apa Itu?

    BCA Hadirkan Fitur Baru Mudahkan Transaksi Digital, Apa Itu?

    Jakarta: Di tengah pesatnya tren transaksi digital, Bank Central Asia (BCA) terus berinovasi dengan menghadirkan fitur-fitur baru pada layanan BCA Mobile dan internet banking. 
     
    Langkah ini diambil guna mengakomodasi lonjakan transaksi digital yang terjadi sepanjang 2024.
    Transaksi digital melonjak
    Sepanjang 2024, frekuensi transaksi digital di BCA mencapai 31,6 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
     
    Melansir Antara, Jumat, 21 Februari 2025, Direktur BCA, Santoso, dalam acara BCA Expoversary di ICE BSD, Tangerang, mengungkapkan bahwa tren ini didorong oleh meningkatnya penggunaan gadget, terutama di kalangan Generasi Z, yang kini menjadi pengguna dominan transaksi digital.

    “Tahun lalu, frekuensi transaksi mencapai 31,6 miliar untuk mobile dan internet banking. Ada pertumbuhan sebesar 24 persen dalam layanan ini. Pastinya kami akan lakukan peningkatan di tahun ini,” kata Santoso.
     
    Menurutnya, perubahan layanan ini akan sangat signifikan, terutama dari Generasi Z yang semakin banyak menggunakan layanan digital. 
     
    Dampaknya juga terasa pada generasi lainnya karena transaksi menjadi lebih cepat dan mudah.
     

    Penambahan layanan BCA
    Saat ini, jumlah pengguna layanan digital BCA telah menyentuh angka 32 juta customer. 
     
    Untuk menjawab kebutuhan mereka, BCA berencana menambahkan fitur multi-currency serta berbagai kemudahan transaksi lainnya.
     
    Bahkan, pada Maret 2025, BCA akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk meluncurkan QR Code dengan sistem TAP. Teknologi ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran hanya dengan menempelkan ponsel ke perangkat yang mendukung QR TAP, sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan cepat.
     
    “Ini inisiatif Bank Indonesia dan BCA siap menunggu program ini yang pasti akan berdampak pada kemudahan dan sinkronkan dengan di BCA mobile. Kita juga akan memberikan layanan tambahan lainnya secara digital,” ujar Santoso.
     
    Jadi, pastikan kamu terus update dan nikmati berbagai kemudahan layanan digital dari BCA!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Daftar Bank BUMN di Indonesia dan Perannya dalam Perekonomian Nasional

    Daftar Bank BUMN di Indonesia dan Perannya dalam Perekonomian Nasional

    Jakarta: Bank BUMN atau Bank Badan Usaha Milik Negara memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
     
    Bank-bank ini dikelola oleh pemerintah dan bertujuan untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat luas, termasuk pelaku usaha, UMKM, hingga korporasi besar. 
     
    Lalu, bank apa saja yang termasuk dalam kategori Bank BUMN? Simak daftar lengkapnya berikut ini, seperti yang dirangkum berbagai sumber, salah satunya dari laman Ajaib.

    Apa itu bank BUMN?
    Bank BUMN adalah bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang dikelola negara, Bank BUMN bertugas untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional, menyediakan akses perbankan bagi masyarakat, serta membantu pembiayaan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pertanian, dan UMKM.

    Selain berorientasi pada profit, Bank BUMN juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendorong pemerataan ekonomi. 
     
    Oleh karena itu, banyak program bantuan kredit dan pendanaan yang disalurkan melalui bank-bank ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Daftar Bank BUMN di Indonesia

    Saat ini, terdapat lima bank besar yang berstatus sebagai Bank BUMN, yaitu:

    Bank Rakyat Indonesia

    Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercatat sebagai bank Pemerintah pertama di Indonesia. Pendiriannya secara resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1946. Namun, ihwal beroperasinya BRI telah dimulai sejak 16 Desember 1895 di kota Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden.
     
    Operasional BRI sempat terhenti sementara waktu di tahun 1948 akibat berkecamuknya perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Operasional BRI baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 yang disertai dengan perubahan namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.
     
    Pada tahun 2003, BRI resmi melantai di bursa saham dengan kode saham BBRI. Meski berstatus perusahaan publik, saham mayoritas BRI masih dipegang oleh Pemerintah. Kini, aset BRI telah menembus di atas Rp1.000 triliun.
     
    Sejumlah produk terkenal BRI antara lain Tabungan Simpedes, Tabungan Haji, Tabungan BRI Simpel (khusus pelajar), Junio (bagi anak di bawah 12 tahun), dan Bancassurance BRI Life.
     

    Bank Mandiri

    Bank pelat merah ini memiliki sejarah panjang sebelum resmi beroperasi pada 2 Oktober 1998. Bank Mandiri merupakan gabungan dari empat bank Pemerintah yang dilikuidasi, yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).
     
    Bank Mandiri tercatat sebagai bank pertama yang asetnya menembus Rp1.000 triliun. Saat ini, Bank Mandiri memiliki aset senilai lebih dari Rp1.500 triliun. Kantor cabangnya tercatat lebih dari 1.200 buah di seluruh Indonesia dan banyak mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank Mandiri juga memiliki beberapa kantor cabang di luar negeri.
     
    Sejumlah produk unggulan Bank Mandiri antara lain Tabungan Mandiri, Deposito Mandiri, Kartu kredit Mandiri, Bancassurance AXA Mandiri, dan M-Banking Mandiri.
     

    Bank Negara Indonesia

    Tak lama setelah BRI resmi berdiri, terbentuk pula Bank Negara Indonesia (BNI). Bank satu ini diresmikan pada 5 Juli 1946.
     
    Berdirinya BNI diawali pada 9 Oktober 1945. Saat itu, terbentuk Yayasan Poesat Bank Indonesia. Lalu pada 5 Juli 1946 dan ada pula bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Keduanya pun melebur menjadi satu. Setiap tanggal 5 Juli 1946 kemudian diperingati sebagai Hari Bank Nasional.
     
    Kini, BNI sudah memiliki ribuan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada pula beberapa cabangnya di luar negeri.
     
    Sampai saat ini, BNI memiliki aset sekitar Rp800 triliun. BNI Taplus, Taplus Muda (khusus anak muda), Taplus Anak (khusus pelajar), Deposito BNI, dan Bancassurance BNI Life adalah beberapa produk unggulan BNI.
     

    Bank Tabungan Negara

    Fokus Bank Tabungan Negara (BTN) sejak awal berdiri adalah sektor perumahan. Lebih spesifik, bank ini berfokus pada perencanaan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Maka tak heran bila BTN identik dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tambah pula, Pemerintah telah menggulirkan program 1 juta rumah sejak beberapa tahun lalu.
     
    Total aset yang dikelola oleh bank BTN sendiri saat ini mencapai Rp375 triliun. Dua produk terkenal BTN adalah KPR BTN dan KPA BTN.
     
    Cikal bakal Bank BTN dimulai pada tahun 1897 dengan berdirinya Postspaarbank di Jakarta (Batavia kala itu). Sekitar empat dekade kemudian, Jepang mengambil alih Postpaarbank dari pihak Belanda. Jepang kemudian mengganti nama Postspaarbank menjadi Tyokin Kyoku.
     
    Setelah kemerdekaan Indonesia, Tyokin Kyoku diambil alih oleh Pemerintah Indonesia dan namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos RI. Pada tanggal 9 Februari 1950, namanya berubah lagi menjadi Bank Tabungan Pos.
     
    Nama Bank Tabungan Pos resmi berganti menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1963.
     

    Bank Syariah Indonesia

    Bank BUMN termuda adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank syariah terbesar di tanah air ini resmi beroperasi sejak 1 Februari 2021.
     
    BSI adalah hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah BUMN. Ketiga bank yang dimaksud adalah PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Tujuan dari merger ini sendiri adalah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
     
    Saat ini, BSI memiliki aset sekitar Rp200 triliun. Dengan jumlah tersebut, BSI langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Sementara itu, modal intinya tercatat Rp20,4 triliun. Produk terkenal BSI antara lain BSI Tabungan Easy Wadiah, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan Haji Muda, dan BSI Reksa Dana Syariah.
     

    Bank BUMN memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, baik dalam mendukung UMKM, memfasilitasi akses keuangan, hingga membiayai infrastruktur. Dengan layanan dan produk yang terus berkembang, Bank BUMN menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perbankan mereka.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Mulai 3 Maret 2025, BI Buka Penukaran Uang Baru Ramadan

    Mulai 3 Maret 2025, BI Buka Penukaran Uang Baru Ramadan

    Jakarta: Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. 
     
    Melansir Antara, Jumat, 21 Februari 2025, program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2025 akan berlangsung mulai 3 hingga 27 Maret 2025.

    BI Siapkan Rp180,9 Triliun untuk Penukaran Uang
    Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menjelaskan kebutuhan uang tunai saat Idul Fitri bisa mencapai 25 persen dari total transaksi tunai sepanjang tahun. 
     
    Oleh karena itu, BI telah menyiapkan Rp180,9 triliun sebagai stok uang tunai untuk program ini. 
    Meski jumlahnya turun 1,6 persen dibanding tahun lalu, BI optimistis kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi.

    “Memang kebutuhan uang tunai di (momentum) Idul Fitri itu hampir 25 persen dari seluruh kebutuhan uang kartal selama setahun sebenarnya. Jadi, ini suatu momen yang sangat penting untuk mendistribusikan uang tunai,” kata Doni.
     

    Menariknya, tahun ini BI meningkatkan batas maksimal penukaran uang per orang dari Rp4 juta menjadi Rp4,3 juta.
     
    Untuk menghindari antrean panjang, BI kini mewajibkan masyarakat mendaftar terlebih dahulu melalui platform online pintar.bi.go.id. 
     
    Dengan sistem ini, masyarakat tidak bisa lagi datang langsung untuk menukar uang tanpa registrasi sebelumnya.
     
    “Untuk mengurangi crowded (keramaian), kami tidak lagi terima gross, istilahnya jadi orang datang langsung (menukar uang) tanpa (mendaftar online) gitu (tidak bisa), tapi diwajibkan masuk ke aplikasi pintar kami, pintar.bi.go.id, jadi nanti semua bisa rapi dan informasinya bisa jelas di sana,” tutur Doni.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan terus bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong perekonomian.

    Adapun hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Bersama dengan Bank Indonesia untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter fiskalnya untuk menjaga tiga hal yang sama pentingnya,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 8 persen, menciptakan kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas keuangan serta stabilitas harga.

    “Pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program pembangunan,” tuturnya.

    Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program asta cita.

    Sri Mulyani menyampaikan pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kreativitas dalam pembiayaan agar dapat memperbesar dukungan, tidak hanya untuk sektor perumahan, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

    “Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun itu yang sudah diumumkan Pak Ara maupun Pak Gubernur,” tuturnya.

  • DPR: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Penarikan Dana Massal dari Bank BUMN – Halaman all

    DPR: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Penarikan Dana Massal dari Bank BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beredarnya seruan di media sosial yang mengajak masyarakat menarik dana secara massal dari bank-bank BUMN yang dikaitkan dengan pembentukan Danantara dinilai tidak berdasar dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Masyarakat pun diminta agar tidak terprovokasi oleh seruan semacam itu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, masyarakat diminta perlu lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Menurut dia, seruan untuk menarik dana secara massal dari bank BUMN justru dapat merugikan masyarakat sendiri.

    “Seruan penarikan dana massal dari bank BUMN adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa dana mereka aman dan tidak ada alasan untuk panik,” tegas Hanif dalam keterangan resminya, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Hanif, kekhawatiran yang beredar di media sosial terkait pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi BUMN tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena tidak berdasar.

    Dia menjelaskan, Danantara merupakan inisiatif pemerintah dalam optimalisasi aset BUMN yang tidak berdampak pada dana nasabah di perbankan. Tabungan masyarakat pun tetap aman dan tidak digunakan dalam skema investasi Danantara.

    “Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara lebih produktif dan efisien. Dana nasabah di bank-bank BUMN, tidak digunakan untuk kegiatan Danantara. Masyarakat tidak perlu khawatir karena perbankan tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

    Hanif juga menambahkan, mekanisme pengawasan terhadap perbankan BUMN tetap berjalan seperti halnya bank swasta. “Bank-bank tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan dana,” tambah Hanif.

    Hanif mengingatkan, seruan penarikan dana massal tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. 

    Perlu diingat bahwa ajakan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dapat dikenai sanksi hukum.

    “Sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE, penyebaran informasi yang menyesatkan hingga menyebabkan kepanikan publik bisa dikenai pidana dan denda hingga Rp1 miliar. Ini adalah bentuk perlindungan hukum untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional,” tegasnya.

    Hanif mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

    “Bank-bank BUMN memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian, masyarakat tidak perlu ragu karena pemerintah dan regulator terus memastikan bahwa sistem perbankan berjalan dengan baik dan aman,” pungkasnya. (*)

  • Kelola Aset Rp 14.715 Triliun, Danantara Wajib Transparan dan Diawasi Ketat

    Kelola Aset Rp 14.715 Triliun, Danantara Wajib Transparan dan Diawasi Ketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Holding BUMN baru, Danantara, yang akan mengelola aset senilai Rp 14.715 triliun, harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan diawasi ketat agar tidak menimbulkan risiko ekonomi. Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar memastikan tata kelola Danantara berjalan dengan baik.

    “Pembentukan Danantara adalah tonggak penting dalam pengelolaan aset negara. Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding ini bisa menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Hardjuno menyoroti potensi risiko dalam pengelolaan Danantara, terutama jika mengacu pada skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. Saat itu, pemerintah mengalokasikan Rp 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank terdampak krisis, tetapi banyak dana yang disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan.

    “Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi tinggi, skenario serupa bisa terjadi. Pengalaman BLBI menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dapat berdampak buruk pada ekonomi,” tegasnya.

    Hardjuno menyarankan agar Danantara meniru model Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah (Malaysia) yang dikenal dengan pengelolaan aset negara yang transparan dan independen. Sebaliknya, ia juga mengingatkan agar Danantara tidak mengikuti jejak buruk 1MDB di Malaysia, yang mengalami skandal keuangan besar akibat intervensi politik dan lemahnya pengawasan.

    “Kasus 1MDB menjadi pelajaran holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi jika tidak dikelola dengan benar,” tambahnya.

    Agar Danantara dapat berkontribusi positif bagi ekonomi nasional, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah, yaitu audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan terbuka untuk publik, manajemen profesional yang bebas dari kepentingan politik.

    “Jika tata kelola Danantara dilakukan dengan baik, holding ini bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kesalahan masa lalu bisa terulang,” pungkas Hardjuno.

  • Nilai Tukar Rupiah Menguat 51 Poin Menjadi Rp 16.281 Per Dolar AS

    Nilai Tukar Rupiah Menguat 51 Poin Menjadi Rp 16.281 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah hari ini menguat dari dolar Amerika Serikat (AS). Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah tekanan dalam pasar keuangan global.

    Melansir Bloomberg Asian Pacific Currencies, rupiah hingga pukul 09.30 WIB menguat 51,5 poin atau 0,32% menjadi Rp 16.268 per dolar AS.

    Sebelumnya, BI menyebut di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, nilai tukar rupiah terkendali dengan kecenderungan menguat pada Februari 2025

    Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0,15 persen point to point (ptp) jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024 terhadap dolar AS  per 18 Februari 2025 .

    Namun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 1,06 persen year to date (ytd) dari level akhir Desember 2024.

    “Perkembangan tersebut sejalan konsistensi kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dikutip Jumat (21/2/2025).

    Meski melemah 1,06 persen secara ytd, tetapi nilai tukar rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, sedangkan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS tetap berada dalam tren menguat.

    Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

  • Pemerintah Bakal Terbitkan SBN Biayai Program 3 Juta Rumah, Nilainya Bakal Jumbo – Page 3

    Pemerintah Bakal Terbitkan SBN Biayai Program 3 Juta Rumah, Nilainya Bakal Jumbo – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa selain sektor perumahan, Bank Indonesia juga siap mendukung sektor hilirisasi serta pertumbuhan ekonomi, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang sudah disiapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 8%.

    “Saya terima kasih kepada Pak Gubernur Bank Indonesia, sangat gercep, sangat cepat untuk mensupport. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Bapak menjawab bahwa ke depan juga bukan hanya sektor perumahan. Tapi juga soal hilirisasi, juga Bank Indonesia juga siap itu,” ujar Ara.

    Adapun kata Ara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Dukungan tersebut mencakup penyiapan bank-bank penyalur, termasuk Himpunan Bank Negara (Himbara), seperti Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI, serta bank-bank swasta lainnya yang diharapkan dapat mempercepat aliran dana untuk sektor perumahan.

    Selain itu, Ara menegaskan bahwa kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Bank Indonesia, merupakan langkah terobosan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

    “Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa. Kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini dipimpin Pak Suanas dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, perumahan dan kawasan pemikiman ada, Departemen Keuangan yang koordinir di sini, dan juga dari Bank Indonesia,” pungkasnya.

  • Biayai Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Berharga Negara

    Biayai Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Berharga Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai beberapa program Asta Cita milik Presiden Prabowo Subianto khususnya program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR inidengan penerbitan surat berharga negara (SBN) perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani di kantornya, Kamis (20/2/2025).

    Dia mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

    Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp 80 triliun.

    “Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

    Dalam hal ini, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

    “Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya perumahan tapi juga sektor lain,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Asta Cita ini.

    BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

    Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

    “Kami sudah bicara dengan bu menteri keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

    Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

    “Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan Bank Indonesia tidak hanya dari kebijakan, tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita,” jelasnya terkait pendanaan dari Surat Berharga Negara (SBN) untuk program 3 juta rumah.