Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Sektor Usaha Belum Maksimalkan Teknologi. Begini Kata Kemenkeu

    Sektor Usaha Belum Maksimalkan Teknologi. Begini Kata Kemenkeu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemeterian Keuangan (Kemenkeu) melihat dunia usaha di Tanah Air belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kemenkeu, Arief Wibisono bilang baru dua sektor yang sudah memiliki tingkat kematangan secara digital. 

    Dalam paparannya, Kementerian Keuangan mencatat baru sektor layanan keuangan serta perdagangan dan ritel yang memiliki tingkat kematangan digital secara canggih. 

    Sementara sektor-sektor lain seperti layanan Kesehatan, logistik dan rantai pasok, Pendidikan, pariwisata memiliki tingkat kematangan digital yang sedang berkembang. Sedangkan di sektor manufaktur masih sangat baru.

    “Pemerintah bersama otoritas, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan industri termasuk Artajasa kiranya perlu ambil manfaat optimal dari perkembang pesat (teknologi). Perkembangan digitalisasi juga menuntut pelaku industri terus melakukan inovasi agar semakin berdaya saing dan efisien,” tandas Arief dalam Digital Economic Forum di Jakarta, Selasa (25/2/2025). 

    (bul/bul)

  • Jumlah Penukaran Uang Layak Edar Idulfitri 2025 Turun Seiring Transaksi Cashless Menguat

    Jumlah Penukaran Uang Layak Edar Idulfitri 2025 Turun Seiring Transaksi Cashless Menguat

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, jumlah uang kartal yang disediakan dalam layanan penukaran uang melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2025 mengalami penurunan sebesar 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan transaksi nontunai (cashless) di masyarakat.

    Pada momen Lebaran tahun ini, BI telah menyiapkan uang layak edar senilai Rp 180,9 triliun untuk keperluan penukaran uang. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 183,8 triliun, atau turun sebesar 1,6%.

    “Penurunannya tidak signifikan, hanya 1,6%. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya penggunaan transaksi nontunai di masyarakat,” ujar Deputi Gubernur BI Doni P Joewono dikutip dari Antara, Selasa (25/2/2025).

    Doni menjelaskan, realisasi penukaran uang dari tahun ke tahun biasanya mencapai 80% hingga 90% dari total uang layak edar yang telah disiapkan BI. Hal ini menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan penukaran uang selama periode Idulfitri yang dilakukan BI cukup akurat.

    Meskipun jumlah total uang layak edar yang disiapkan tahun ini sedikit berkurang, BI meningkatkan batas maksimal paket penukaran uang menjadi Rp 4,3 juta, lebih tinggi dari sebelumnya yang sebesar Rp 4 juta.

    BI juga menyediakan tiga jenis layanan penukaran uang, yaitu penukaran melalui layanan keliling reguler, kerja sama dengan perbankan, serta layanan penukaran tematik.

    Sebagai langkah antisipasi terhadap peredaran uang palsu selama Ramadan dan Idulfitri, BI melalui kantor perwakilannya di berbagai daerah akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat.

    Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengenali keaslian uang rupiah melalui metode sederhana seperti 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang.  

    Informasi lebih lanjut terkait lokasi program penukaran uang saat Idulfitri ini akan diumumkan pada Senin, (3/2/2025) mendatang. Masyarakat yang ingin menukar uang dapat mendaftar secara daring melalui situs pintar.bi.go.id.

  • IHSG Berbalik Arah! Begini Strategi Cuan Jelang Ramadan

    IHSG Berbalik Arah! Begini Strategi Cuan Jelang Ramadan

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa pagi, 25 Februari 2025, sempat menguat sebelum akhirnya melemah. Pasar saham berfluktuasi seiring sentimen ekonomi yang masih menjadi perhatian investor.
     
    Berdasarkan data RTI, IHSG dibuka di level 6.749,6, sempat naik ke zona hijau di level 6.772,65, lalu turun 0,13 persen atau 8,64 poin menjadi 6.740,95 pada pukul 09.03 WIB.
     
    Total volume saham yang sudah diperdagangkan mencapai 747,74 juta lembar dengan nilai transaksi sebesar Rp799,53 miliar. Sejauh ini, 192 saham mengalami kenaikan, 138 saham melemah, dan 196 saham stagnan.
     

    Dua sentimen penting jelang Ramadan
    Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan, menilai bahwa ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan investor dalam pekan terakhir Februari 2025, menjelang Ramadan. Dua faktor tersebut adalah foreign inflow dan consumer confidence.

    Foreign Inflow

    Investor asing masih mencatatkan aksi jual meskipun Bank Indonesia (BI) telah mempertahankan suku bunga. Namun, jika melihat tren selama 10 tahun terakhir, IHSG cenderung menguat di bulan Februari. Artinya, ada peluang bagi investor untuk mencermati pergerakan asing dan mencari momentum yang tepat.

    Consumer Confidence

    Data Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang akan dirilis dalam waktu dekat juga menjadi faktor penting. Pada Januari 2025, kepercayaan konsumen turun tipis menjadi 127,2 dari 127,7 pada Desember 2024. Meski begitu, momentum Ramadan biasanya mendorong konsumsi masyarakat, terutama di sektor makanan dan minuman.

    “Efektivitas momentum ini dalam mendongkrak kinerja sektor akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi makro dan daya beli masyarakat,” ujar David.
     

    Strategi investasi jelang Ramadan
    Buat kamu yang ingin tetap cuan di pasar saham menjelang Ramadan, ini beberapa strategi yang bisa diterapkan:

    Pantau pergerakan investor asing – Jika capital inflow kembali masuk, saham-saham big caps bisa jadi pilihan menarik.
    Fokus pada saham sektor konsumsi – Makanan, minuman, dan ritel biasanya naik saat Ramadan karena peningkatan konsumsi masyarakat.
    Perhatikan sentimen makroekonomi – Kondisi ekonomi global dan kebijakan suku bunga bisa mempengaruhi pergerakan IHSG dalam beberapa minggu ke depan.

    Dengan memahami pergerakan pasar dan menerapkan strategi yang tepat, investor bisa tetap mendapatkan keuntungan di tengah fluktuasi IHSG. Yuk, siapkan strategi terbaikmu sebelum Ramadan tiba!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pemerintah Mau Terbitkan SBN Perumahan, Ekonom Wanti-Wanti Risiko Crowding Out

    Pemerintah Mau Terbitkan SBN Perumahan, Ekonom Wanti-Wanti Risiko Crowding Out

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Bank Indonesia bahkan berkomitmen membeli SBN Perumahan itu di pasar sekunder.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) itu berpotensi menimbulkan efek crowding out atau berkurangnya investasi sektor swasta di sektor riil.

    “Pembelian SBN ini berisiko mendorong crowding out para investor bila tidak dilaksanakan secara hati-hati,” ujar Josua kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Di samping itu, dia berpendapat komitmen pembelian SBN Perumahan oleh BI di pasar sekunder itu bertujuan untuk untuk menjaga stabilitas risk premia obligasi domestik.

    Risk premia obligasi sendiri merujuk tambahan imbal hasil yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi dalam berinvestasi di obligasi.

    “[Saat ini] ketidakpastian global masih tinggi akibat risiko perang dagang,” ingat Josua.

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak boleh hanya bergantung kepada SBN Perumahan.

    Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

    Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • Danantara perlu berkolaborasi dengan OJK dan BI

    Danantara perlu berkolaborasi dengan OJK dan BI

    Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi, dalam sebuah rapat di Jakarta beberapa waktu lalu. (ANTARA/ HO – DPD RI)

    DPD RI: Danantara perlu berkolaborasi dengan OJK dan BI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalin kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk meredam reaksi negatif yang muncul di masyarakat.

    “Kurangnya kolaborasi BPI Danantara dengan otoritas keuangan dapat memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong agar setiap kebijakan terkait sektor keuangan dan ekonomi dilakukan secara transparan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Senin (24/2).

    Nawardi menekankan pentingnya pengelolaan aset Badan Umum Milik Negara (BUMN) secara profesional, dengan tetap menjalin sinergi serta berkonsultasi dengan otoritas keuangan.

    Menurutnya, kolaborasi erat antara BPI Danantara dan OJK-BI akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memperkuat sistem ekonomi dan keuangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Saya berharap BPI Danantara dapat lebih cermat dalam mengambil langkah-langkah strategis. Tidak hanya dalam koordinasi dan konsultasi, tetapi juga dalam membangun kolaborasi yang solid dengan otoritas keuangan,” katanya.

    Selain itu, Nawardi menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap BPI Danantara, dengan melibatkan badan independen dan profesional.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi serta menindak tegas pelaku pelanggaran dalam pengelolaan investasi Danantara.

    “Pengawasan yang kuat akan mendukung terwujudnya cita-cita besar Presiden Prabowo dalam menjadikan Danantara sebagai badan investasi terbesar di dunia yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam tahun-tahun mendatang,” tutur senator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini.

    Keberadaan BPI Danantara menandai perubahan tata kelola aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya berada di bawah kementerian, kini beralih ke BPI Danantara.

    Dengan aset yang dikelola mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp14.710 triliun dalam Asset Under Management (AUM), serta kebutuhan investasi yang mencapai puluhan miliar dolar, Danantara diharapkan mampu melakukan lompatan besar dalam pengelolaan aset BUMN.

    Lebih lanjut, ia optimistis bahwa Danantara akan menjadi lembaga investasi strategis, bahkan berpotensi menjadi yang terbesar di dunia. Selain itu, badan ini juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara inklusif.

    Sumber : Antara

  • Bagaimana Teknologi Blockchain Bisa Mencegah Penyalahgunaan Dana CSR? – Halaman all

    Bagaimana Teknologi Blockchain Bisa Mencegah Penyalahgunaan Dana CSR? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mencegah penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelacakan yang lebih baik. 

    Ada beberapa cara blockchain dapat berperan dalam mencegah penyalahgunaan dana CSR.

    Country Manager Plastic Bank Indonesia, Frederick Saman  mengatakan, sistem blockchain dapat memudahkan perusahaan untuk memvalidasi kontribusi CSR mereka sehingga memastikan akurasi dampak lingkungan dan sosial yang telah diciptakan.

    “Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingannya, termasuk kepada regulator,” katanya, Senin (24/2/2025).

    Dikatakannya, penggunaan blockchain meningkatkan transparansi yang tidak dapat diubah sehingga dapat menjamin agar setiap distribusi dana dapat dilacak secara transparan dan terverifikasi.

    “Hal itu dikarenakan Blockchain mencatat setiap transaksi dalam bentuk digital yang tidak dapat diubah setelah ditulis,” tuturnya. 

    Setiap alokasi dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat tercatat secara permanen dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang terlibat.

    Hal ini memastikan bahwa dana tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan dan mencegah perubahan atau penyalahgunaan alokasi dana.

    Sistem tersebut menjamin agar perusahaan dapat memastikan kontribusi CSR benar-benar digunakan secara tepat sasaran bagi komunitas yang dituju tanpa risiko penyalahgunaan.

    Ia menambahkan, pihaknya sejak 2019 telah menggunakan sistem blockchain dalam implementasi programnya di Indonesia sehingga hal itu membangun kepercayaan bagi mitra perusahaan serta memberikan manfaat nyata bagi komunitas pemulung. 

    “Bagi anggota komunitas Plastic Bank, aplikasi berbasis blockchain tersebut memfasilitasi distribusi insentif yang efektif dan transparan,” katanya.

  • Alasan Bayar Tol Sampai Sekarang Belum Bisa Pakai QRIS dan Nirsentuh

    Alasan Bayar Tol Sampai Sekarang Belum Bisa Pakai QRIS dan Nirsentuh

    Jakarta –

    Hingga saat ini, pembayaran tol di Indonesia masih belum mendukung metode QRIS dan sistem nirsentuh sepenuhnya seperti yang diterapkan di beberapa negara lain. Pengguna jalan tol tetap perlu melakukan transaksi menggunakan kartu uang elektronik atau e-Toll dengan cara menempelkan kartu pada mesin pembaca di gerbang tol.

    Meskipun metode pembayaran terus berkembang, sistem tap e-Toll masih menjadi pilihan utama dalam transaksi tol. Oleh karena itu, penting bagi pengendara untuk memahami cara menggunakan e-Toll dengan benar agar perjalanan tetap lancar tanpa kendala di gerbang tol.

    Bisakah Bayar Tol Pakai QRIS?

    Sejak beberapa tahun terakhir, sistem pembayaran tol secara tunai sudah tidak diterapkan lagi. Sebagai gantinya, pengguna jalan tol kini harus menggunakan metode pembayaran nontunai.

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi sistem pembayaran yang banyak digunakan masyarakat karena kemudahan yang ditawarkannya dalam berbagai transaksi. Namun belum banyak yang tahu, bahwa metode pembayaran ini tidak disediakan di jalan tol.

    Hal ini pernah dibahas oleh Corporate Secretary and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana. Ia mengungkapkan bahwa saat ini QRIS belum dapat digunakan sebagai metode pembayaran di 36 ruas tol yang dikelola Jasa Marga.

    Menurut Lisye, penerapan teknologi QRIS di jalan tol membutuhkan proses yang panjang. Hingga kini, belum ada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran.

    “Prosesnya cukup panjang, kami harus melalui verifikasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” jelasnya pada wartawan belum lama ini.

    Ia juga menambahkan bahwa metode pembayaran yang tersedia saat ini masih dianggap memadai berdasarkan karakteristik pengguna jalan tol dan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, hingga saat ini, belum ada BUJT yang menerapkan QRIS untuk pembayaran tol.

    Cara Bayar Tol yang Berlaku Saat Ini

    Dirangkum dari situs Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pengguna perlu membayar tarif yang telah ditetapkan biasanya berdasarkan jarak tempuh atau tujuan akhir. Menggunakan kartu e-toll adalah salah satu metode pembayaran yang paling umum digunakan.

    Sampai saat ini, cara pembayaran tol dapat dilakukan dengan Kartu Uang Elektronik (e-Toll). Namun, sebetulnya pemerintah sedang menyiapkan metode pembayaran terbaru yang terus dinanti kelanjutannya. Berikut cara membayar tol yang masih berlaku saat ini, yakni dengan menggunakan kartu uang elektronik (e-Toll):

    Siapkan kartu e-Toll atau uang elektronik dengan saldo yang mencukupi.Tempelkan kartu pada mesin pendeteksi di gerbang tol.Tahan kartu hingga sistem berhasil membacanya.Setelah transaksi berhasil, saldo yang tersisa akan ditampilkan di layar.

    Sementara itu, sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) masih dalam perencanaan pemerintah. Mulanya dengan pembayaran tol nirsentuh ini, pengguna tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol apalagi mengantre saat melakukan pembayaran di gerbang tol.

    Multi Lane Free Flow (MLFF) adalah transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh. Teknologi yang diterapkan pada MLFF adalah Global Navigation Satelit System (GNSS), sistem yang memungkinkan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit.

    Teknologi ini membuat alat pembaca tidak perlu ada di setiap tempat karena memakai satelit, berbeda dengan radio frequency identification atau RFID. GNSS memakai alat yang dipasang di dalam mobil. Ketika kendaraan berada di gardu jalan tol, alat itu akan terbaca melalui sistem di satelit.

    Namun, pemerintah tak kunjung menerapkan sistem ini. Padahal, sistem tersebut telah molor lebih dari 2 tahun. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, sistem MLFF sebetulnya sangat baik dari sisi teknologi. Namun ada beberapa persoalan dari sisi penerapannya di Indonesia.

    “Sudah banyak audit BPK segala macam yang mengatakan ini masih nggak proper. Ada beberapa hal yang harusnya kita kerjakan dulu, kita kerjakan tapi tidak dikerjakan. Kita mendadak sekali harus segera berkontrak waktu itu, saya nggak background-nya,” kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Dody meminta waktu untuk menyelesaikan ini semua sebelum akhirnya melanjutkan rencana implementasinya. Ia juga terus berkoordinasi dengan kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar membahas sistem MLFF.

    “Proyek itu kan memerlukan bantuan dari pihak luar, konsultan-konsultan asing EY, PWC dan seterusnya. Kan semua harus dibayar dan pada saat anggaran itu masih kunci, masih belum bisa diapa-apain, nantilah,” kata Dody.

    “Tunggulah nanti kasih waktu lah saya, mungkin 3-4 bulan dibuka (anggaran), nanti saya infokan lagi langkah apa yang harus kita kerjakan tapi ini, pokoknya itu lah, kalau sudah ada kontrak, kita harus menghormati kontrak lah kalaupun kita mau putus ya putusnya baik-baik,” sambungnya.

    Nah, itulah tadi informasi terkini tentang metode pembayaran akses jalan tol. Semoga bisa membantu, ya.

    (aau/fds)

  • Sopir Truk Gelapkan Beras Premium 15 Ton di Jakarta Barat, Polisi Buru Pelaku – Halaman all

    Sopir Truk Gelapkan Beras Premium 15 Ton di Jakarta Barat, Polisi Buru Pelaku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang sopir truk diduga menggelapkan beras premium sebanyak 15 ton milik pengusaha asal Palembang inisial BI.

    Beras yang seharusnya dikirim ke Cipondoh, Tangerang justru dialihkan dan dibongkar di sebuah gudang di Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    Mengetahui barangnya tak kunjung sampai, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat.

    Unit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penyelidikan dan memburu pelaku.

    “Kami langsung mendatangi lokasi kejadian di Kompleks BNI Jelambar, Grogol Petamburan, untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti,” ujar Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP George Ruben dalam keterangan Senin (24/2/2025). 

    Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan keterangan saksi serta mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengidentifikasi pelaku.  

    “Saat ini kami masih memburu pelaku dan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” ujarnya.

    Korban BI mengaku tak pernah menaruh curiga dengan jasa ekspedisi yang digunakan.

    Sebab sudah beberapa kali pengiriman selalu berjalan lancar, barang sampai ke tujuan.

    Namun, setelah dua hari berasnya tak kunjung tiba, korban merasa ada yang janggal.

    Saat meminta sang sopir untuk mengirimkan lokasi (share loc) setelah dicek ternyata keberadaannya tidak ditemukan.

    “Saya coba minta lokasi terkini ke sopir, ternyata lokasi yang dikirimkan palsu,” ucap korban.

    BI baru menyadari barangnya sudah dibongkar di tempat lain.  

    Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian dan diharapkan pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

  • Rp4,3 Juta Jadi Batas Maksimal Penukaran Uang Baru Tahun ini

    Rp4,3 Juta Jadi Batas Maksimal Penukaran Uang Baru Tahun ini

    JABAR EKSPRES – Bank Indonesia (BI) kembali menghadirkan program tahunan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) untuk memudahkan masyarakat melakukan penukaran uang baru menjelang Lebaran.

    Tahun ini, layanan penukaran uang baru akan dimulai pada 3 Maret hingga 27 Maret 2025.

    Baca juga : Penukaran Uang Baru 2025 Bakal Dibuka Mulai 3 Maret, Segini Limit Penukarannya

    Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menyampaikan bahwa program Serambi merupakan momen penting untuk memastikan distribusi uang layak edar selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Untuk tahun ini, BI memperluas layanan dengan tiga skema utama:

    1. Layanan Keliling Reguler

    Layanan ini akan menjangkau berbagai lokasi strategis, termasuk tempat ibadah seperti masjid.

    2. Kerja Sama dengan Perbankan

    BI berkolaborasi dengan bank-bank nasional untuk menghadirkan titik penukaran di lokasi tetap, salah satunya di kawasan Monas.

    3. Layanan Tematik

    Penukaran uang juga tersedia di kantor, bazaar Ramadan, dan lokasi tematik lainnya.

    Totalnya, akan ada lebih dari 4.000 titik layanan penukaran, terdiri dari 1.200 titik yang dikelola langsung oleh BI dan sisanya oleh perbankan.

    Batas Maksimal Penukaran Naik Jadi Rp4,3 Juta

    Untuk mengurangi antrian dan kerumunan di lokasi penukaran, BI menaikkan batas maksimal penukaran dari Rp3 juta menjadi Rp4,3 juta per orang.

    Doni menjelaskan bahwa proses penukaran harus dilakukan melalui aplikasi PINTAR BI agar lebih tertata dan menghindari penumpukan massa.

    “Kami tidak melayani penukaran secara langsung tanpa sistem. Masyarakat harus mendaftar melalui aplikasi PINTAR untuk memesan jadwal dan lokasi penukaran,” ujar Doni.

    Untuk memastikan kelancaran penukaran, BI telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp180,9 triliun.

    Meskipun angka ini turun sekitar 1,6% dari tahun lalu yang mencapai Rp197,6 triliun, BI optimis jumlah ini cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi nontunai selama beberapa tahun terakhir.

    “Kita melihat tren masyarakat yang mulai mengandalkan pembayaran digital, jadi kebutuhan uang tunai sedikit turun tahun ini,” tambah Doni.

    Baca juga : Hasilkan Rp156.000 Perjam, Ini Cara Terbaru Cepat Dapat Cuan di Aplikasi Game Penghasil Uang 2025

    Cara Tukar Uang Baru Melalui Aplikasi PINTAR

  • Rangka Heartect Suzuki Bisa Dipakai di Mobil Listrik?

    Rangka Heartect Suzuki Bisa Dipakai di Mobil Listrik?

    Jakarta –

    Suzuki memamerkan platform rangka heartect mereka di arena IIMS 2025 yang berlangsung 13-23 Februari di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Platform tersebut sudah dipakai di sejumlah produk mobil Suzuki yang menggunakan mesin pembakaran dalam (ICE). Apakah platform tersebut juga bisa dipakai di calon mobil listrik Suzuki?

    Vice President PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) Hoshino Masaharu, menjelaskan, pada prinsipnya rangka heartect ini bisa digunakan untuk mobil bermesin pembakaran dalam maupun mobil listrik.

    “Jadi prinsipnya bisa dipakai (buat mobil listrik). Hanya jika kita berbicara (EV), karena ada baterai yang harus ditanam di situ, maka tidak bisa langsung (harus penyesuaian),” ungkap Hoshino kepada wartawan di arena IIMS 2025, belum lama ini.

    Vice President PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) Hoshino Masaharu Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Artinya, platfform heartect bisa dipakai untuk mobil listrik, namun perlu disesuaikan lagi layout-nya. Contoh seperti mobil listrik Grand e Vitara yang diluncurkan di India belum lama ini, mobil tersebut sudah menggunakan rangka heartect yang khusus buat mobil listrik, yaitu heartect EV.

    Sebelumnya Hoshino mengatakan rangka heartect memiliki berbagai keunggulan, antara lain ringan, ramah lingkungan, dan safety. “Jadi filosofi rangka ini adalah Sho Sho Kei Tan Bi, mengacu keadaan bodi yang ringan dan bodi yang safety,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

    Dalam presentasinya, Hoshino memaparkan produk mobil Suzuki memiliki bobot yang lebih ringan hingga 200 kg dari rata-rata bobot mobil yang diproduksi oleh manufaktur lain. Rata-rata bobot mobil yang diproduksi Suzuki adalah 892 kg. Dengan bobot lebih ringan, rangka Suzuki juga diklaim lebih ramah lingkungan.

    “Jadi pada saat mobil itu digunakan, untuk karbon yang dihasilkan 6% lebih sedikit. Di sisi lain, pada saat proses produksi, itu untuk karbon yang dihasilkan bisa diturunkan 20%,” sambung Hoshino.

    Dengan rangka yang lebih ringan, Suzuki juga mengklaim rangka heartect ini bakal lebih efisien dari segi konsumsi bahan bakar. “Jadi secara konsumsi BBM akan lebih baik,” terangnya lagi. Saat ini rangka heartect digunakan pada beberapa model mobil Suzuki, seperti Ignis, Dzire, Baleno, Ertiga, dan XL7.

    (lua/rgr)