Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Ekonomi Indonesia Bakal Menguat pada 2026, Ini Bocorannya

    Ekonomi Indonesia Bakal Menguat pada 2026, Ini Bocorannya

    Liputan6.com, Jakarta Chief Economist Citibank Indonesia, Helmi Arman, menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan lebih positif dibanding tahun ini. Citibank memperkirakan perekonomian nasional dapat meningkat dari kisaran 5,1% pada 2025 menjadi sekitar 5,3% pada 2026, seiring mulai terlihatnya efek kebijakan yang bersifat kontrasiklikal.

    Menurut Helmi, pelonggaran moneter menjadi faktor utama yang mendorong pemulihan. Setelah The Federal Reserve menurunkan suku bunga, Bank Indonesia diperkirakan akan mengikuti langkah serupa, termasuk melakukan ekspansi likuiditas ke sektor perbankan. 

    “Pelonggaran moneter ini kami berkira akan mengakibatkan stabilisasi pertumbuhan kredit,” ujarnya dalam Konferensi Pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Triwulan III-2025, Selasa (18/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa suku bunga acuan BI masih berpotensi turun dua kali lagi hingga mencapai 4,25% pada kuartal I 2026, didorong inflasi inti yang diperkirakan tetap stabil dan berada dekat dengan target 2,5%. Penurunan suku bunga tersebut diharapkan dapat mengangkat kembali pertumbuhan kredit yang saat ini cenderung melambat.

    Dari sisi fiskal, Helmi menilai adanya peningkatan kesiapan pemerintah dalam melakukan realokasi anggaran yang tidak terserap. Menurutnya, respons kebijakan fiskal yang lebih sigap dapat memperbaiki pola musiman serapan anggaran dan menjaga likuiditas di sektor perbankan. 

    “Ini seharusnya juga menjadi satu hal yang positif untuk tahun depan,” kata Helmi.

    Meski melihat peluang akselerasi pertumbuhan, Helmi tetap mengingatkan bahwa dinamika nilai tukar dan arus modal global dapat menjadi tantangan. Namun, secara fundamental, Citibank menilai posisi rupiah saat ini sudah berada pada level yang undervalued secara rata-rata tertimbang dengan mitra dagang.

    Dengan kombinasi stimulus moneter, fleksibilitas fiskal, dan kondisi domestik yang tetap resilien, Citibank menilai ekonomi Indonesia memiliki peluang kuat untuk memasuki fase rebound pada 2026. 

  • BRI Dorong Transformasi Teknologi UMKM Naik Kelas Lewat PRABU Expo 2025

    BRI Dorong Transformasi Teknologi UMKM Naik Kelas Lewat PRABU Expo 2025

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam kegiatan Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025 yang digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5 – 6 November 2025.

    Mengusung tema ‘Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing’, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah. Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global.

    “Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

    Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

    Corporate Secretary BRI, Dhanny menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan PRABU Expo merupakan wujud nyata sinergi BRI dengan pemerintah dalam mempercepat adopsi teknologi di sektor UMKM.

    “Melalui partisipasi BRI di PRABU Expo, kami ingin menegaskan komitmen BRI untuk terus mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi bagi pelaku UMKM. Kami percaya, penguatan kapasitas dan modernisasi produksi adalah kunci agar UMKM Indonesia semakin berdaya saing,” ungkap Dhanny.

    Partisipasi BRI dalam PRABU Expo 2025 mencerminkan semangat perusahaan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.

    “Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BRI terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global”, ungkap Dhanny.

    Dalam rangkaian acara tersebut, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM, Bank Indonesia (BI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengenai sinergi pengembangan UMKM dalam pembiayaan, riset, dan inovasi produksi.

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menegaskan pentingnya penguatan kapasitas, perluasan akses pasar, serta digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi UMKM naik kelas. Sementara Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menyoroti pentingnya riset terapan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

    Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

    Selain menghadirkan booth pameran dan layanan konsultasi pembiayaan, BRI juga berpartisipasi dalam sesi business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan investor, supplier, dan marketplace, baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    (akd/ega)

  • Ekonomi Indonesia 2025: Antara ‘Mimpi’ dan Realita

    Ekonomi Indonesia 2025: Antara ‘Mimpi’ dan Realita

    Jakarta –

    Proyeksi ekonomi Indonesia 2025 kurang menggembirakan. Hal ini tercermin dalam perkiraan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bahwa perekonomian Indonesia hanya bisa tumbuh 4,9% tahun 2025. Angka ini jauh dari “mimpi” pemerintah sebesar 6 – 8% hingga tahun 2029.

    Sementara, World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2025 dari International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sekitar 4,9%. Proyeksi ini lebih tinggi 0,1% dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,8% tahun 2025.

    Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dalam rentang 4,6 – 5,4%. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi secara nasional sekitar 5,2% tahun 2025 yang jauh lebih tinggi dari proyeksi World Bank (WB) sebesar 4,8%.

    Jika diamati pertumbuhan secara tahunan (year-on-year) per kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama hanya 4,87%, meningkat menjadi 5,12% pada kuartal kedua dan melambat menjadi 5,04% pada kuartal ketiga tahun 2025. Realisasi pertumbuhan kuartal ketiga lebih tinggi dibandingkan konsensus ekonom sebesar 5,0%.

    Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga disebabkan oleh penurunan pertumbuhan investasi, yaitu dari 6,99% pada kuartal kedua menjadi hanya 5,04% pada kuartal ketiga tahun 2025. Hal ini, sejalan dengan besarnya proporsi investasi terhadap Gross Domestic Product (GDP) yang hanya 31,48%, sehingga dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 6,245 maka pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,04%.

    Syarkawi Rauf Foto: detikcom/Reno Hastukrisnapati Widarto

    Jika besaran investasi sebagai proporsi terhadap GDP, paling tinggi sekitar 33,22% dengan angka ICOR sebesar 6,245, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2025 diperkirakan maksimum hanya sekitar 5,32%.

    Secara tahunan, masih merujuk pada angka ICOR, yaitu rasio antara investasi per GDP terhadap pertumbuhan output. Dengan angka ICOR sebesar 6,245 dan%tase investasi terhadap GDP sekitar 31 – 32%, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 hanya akan berada pada rentang antara 4,96 – 5,12%.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 masih jauh dari visi jangka panjang pemerintahan Prabowo sekitar 6 – 8%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 juga lebih rendah dari target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2%.

    Stagnasi Ekonomi

    Stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional di sekitar angka 5,0% disebabkan oleh tingginya inefisiensi perekonomian nasional. Hal ini tercermin pada angka ICOR tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 6,245.

    Angka ICOR Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang hanya 4,6%, Thailand 4,4%, Malaysia 4,5%, dan India 4,5%. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia jauh lebih boros, yaitu membutuhkan lebih banyak barang modal atau investasi untuk menghasilkan satu unit tambahan output.

    Sebagai perbandingan, dalam kasus India, proporsi investasi terhadap GDP relatif sama dengan Indonesia, yaitu 31,2%. Namun, dengan angka ICOR yang lebih rendah, hanya 4,5, pertumbuhan ekonomi India jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yaitu sebesar 6,93%.

    Target pemerintah India hingga tahun 2030 adalah menurunkan angka ICOR menjadi hanya 2,7 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 10%. Dimana, kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan 10% hanya sekitar 27% dari GDP India.

    Hal ini kontras dengan Indonesia, dengan ICOR sebesar 6,245 maka untuk mencapai pertumbuhan 8,0% saja maka kebutuhan investasinya jauh lebih besar, yaitu sebesar 49,96% dari GDP. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 6 – 8%?

    Langkah paling penting adalah mendorong efisiensi dan mengurangi kebocoran dalam perekonomian nasional, dengan menurunkan angka ICOR dari 6,245 saat ini menjadi hanya 5-6 dalam lima tahun ke depan.

    Strategi jangka pendek hingga panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mendorong inovasi teknologi melalui transformasi digital perekonomian nasional. Akses digital oleh seluruh propinsi dan kabupaten/kota harus mencapai 90%.

    Meningkatkan indeks kemudahan berbisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan reformasi kelembagaan (institutional reform), khususnya yang berkaitan dengan rule of law yang inklusif, birokrasi yang efisien, tidak ada pungutan liar, transaction cost yang rendah dan lainnya.

    Langkah ini tidak hanya akan menurunkan angka ICOR tetapi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi Indonesia. Harapannya, peringkat kemudahan dalam berbisnis di Indonesia semakin baik. Paling tidak mendekati peringkat kemudahan berbisnis India pada peringkat 27.

    Mengadopsi teknologi digital terbaru melalui penggunaan Artificial Inteligent (AI), machine learning (ML), big data, Internet of Thing (IoT) dan automation dalam perekonomian nasional. Adopsi teknologi digital terbaru akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi angka ICOR dari 6,245 menjadi sekitar 5 – 6 dalam lima tahun ke depan.

    Menetapkan national champion di sektor manufaktur sebagai fokus pengembangan. Sehingga sebagian besar sumber daya nasional diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sektor manufaktur unggulan. Langkah serupa juga pernah dilalukan oleh Jepang dan Korea, dengan sektor manufaktur yang efisien memberikan daya saing di pasar ekspor.

    Muhammad Syarkawi Rauf
    Dosen FEB Unhas
    Ketua KPPU RI 2015-2018

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Pemerintah Tambah Penempatan Dana Rp 76 Triliun, Bank DKI Kebagian Jatah

    Pemerintah Tambah Penempatan Dana Rp 76 Triliun, Bank DKI Kebagian Jatah

    Febrio menambahkan derasnya penyaluran kredit tidak terlepas dari rendahnya bunga penempatan dana pemerintah. Pemerintah menetapkan bunga sebesar 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI). Dengan biaya dana yang lebih rendah dari rata-rata perbankan, bank memiliki ruang lebih besar untuk menekan cost of fund dan lebih agresif menyalurkan kredit.

    “Kita tempatkan sesuai dengan bunga penempatan kita di Bank Indonesia, yakni 3,8 persen, yaitu sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan,” jelas Febrio.

    Selain Mandiri, BRI, dan BNI, sejumlah bank lain juga mencatat progres signifikan. BTN telah menyalurkan Rp 10,3 triliun atau 41 persen dari total dana Rp 25 triliun, sedangkan BSI berhasil menyalurkan 99 persen dari R p10 triliun yang diterimanya. Kinerja ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan pembiayaan, terutama di sektor produktif.

     

  • Penerimaan Seret, IMF Ramal Defisit APBN RI Melebar Dekati Batas Aman pada 2025-2026

    Penerimaan Seret, IMF Ramal Defisit APBN RI Melebar Dekati Batas Aman pada 2025-2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan akan terjadi pelebaran defisit fiskal di Indonesia pada tahun ini dan tahun depan.

    Adapun, IMF telah menjalankan misi Konsultasi Pasal IV 2025 di Indonesia selama 3—12 November 2025. Pada saat itu, tim yang dipimpin Maria Gonzalez telah menemui jajaran pejabat di pemerintahan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan badan/lembaga terkait lainnya.

    Dalam laporan akhir, Maria mengungkapkan ekonomi Indonesia tetap menjadi salah satu “bright spot” global. Meski demikian, lembaga tersebut mengingatkan bahwa risiko dari ketidakpastian global dan potensi guncangan eksternal masih harus diantisipasi dengan kebijakan yang hati-hati dan disiplin fiskal yang kuat. 

    IMF menilai risiko bagi ekonomi Indonesia masih condong ke sisi negatif, terutama akibat tensi perdagangan global, ketidakpastian berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Di dalam negeri, perubahan kebijakan yang besar tanpa pengamanan yang memadai dikhawatirkan meningkatkan kerentanan.

    Di sisi lain, Indonesia diyakini juga bisa memanfaatkan risiko ketidakpastian global melalui reformasi struktural yang lebih ambisius dan peningkatan kerja sama dagang. 

    IMF pun memperkirakan defisit APBN berpotensi melebar menjadi 2,8% terhadap PDB pada 2025 dan 2,9% pada 2026. Proyeksi itu berada di atas target pemerintah yang menetapkan defisit 2,53% pada 2025 dan 2,7% untuk 2026.

    Adapun, proyeksi defisit APBN sebesar 2,8% pada tahun ini dan 2,9% pada tahun depan itu mendekati ambang batas yang telah ditetapkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, sebesar 3% terhadap PDB.

    Menurut lembaga yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat itu, pengelolaan belanja yang hati-hati tetap diperlukan untuk menjaga ruang fiskal dalam menghadapi kemungkinan risiko eksternal. Pun, IMF pun mengingatkan pentingnya memperkuat penerimaan negara.

    “Mobilisasi penerimaan yang lebih kuat, dengan fokus pada belanja berkualitas tinggi dan efisiensi belanja, akan semakin meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan,” ujar Ketua Tim IMF Maria Gonzalez dalam laporannya, dikutip Selasa (18/11/2025).

    Lebih lanjut, IMF menilai inflasi Indonesia tetap berada dalam sasaran, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap terkelola dan cadangan devisa berada pada level yang nyaman.

    Secara keseluruhan, lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan mencapai 5,0% pada 2025 dan 5,1% pada 2026, meskipun kondisi eksternal masih menantang. 

    “Ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi di tengah guncangan global. Inflasi stabil dan berada pada titik tengah target, sementara kebijakan fiskal dan moneter memberikan dukungan yang tepat,” rangkum Maria.

    Potensi Pelebaran Shortfall Pajak

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun atau baru setara 62,4% dari outlook sepanjang tahun (Rp2.076,9 triliun) hingga akhir September 2025.

    Artinya, Kemenkeu perlu mengumpulkan Rp781,9 triliun dalam tiga bulan terakhir 2025 agar outlook penerimaan pajak sepanjang tahun bisa tercapai.

    Dengan perkembangan tersebut, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai APBN 2025 menghadapi risiko shortfall pajak yang besar atau pelebaran selisih target penerimaan dengan realisasi.

    Jika kinerja penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya setara dengan capaian beberapa bulan terakhir maka dia memproyeksikan realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 82,22% dari outlook sepanjang tahun atau shortfall sekitar Rp389,26 triliun.

    “Sekalipun ada extra effort seperti tahun lalu, penerimaan pajak hanya akan mencapai 85%—88%. Sangat sulit untuk mencapai outlook APBN yang ditetapkan 94%,” jelas Fajry kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Masalahnya lagi, pada tahun depan atau dalam APBN 2026, penerimaan pajak ditargetkan naik 13,5% menjadi Rp2.357,7 triliun. Jika penerimaan pajak tahun ini hanya bisa terealisasi 85%—88% maka target penerimaan pajak 2026 harus naik hingga 28%—31%.

    Adapun, jika penerimaan pajak seret tanpa ada penyesuaian belanja pemerintah maka defisit APBN otomatis akan melebar.

  • Produsen Panel Surya China Minat Bangun Pabrik di RI, Butuh Lahan 500 Ha

    Produsen Panel Surya China Minat Bangun Pabrik di RI, Butuh Lahan 500 Ha

    Jakarta –

    Sejumlah investor asal China menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya yakni produsen panel surya asal China, Sichuan Yingfa Ruineng Technology Co Ltd yang berminat melakukan membangun pabrik di KEK Industropolis Batang.

    Direktur Pemasaran dan Pengembangan KEK Industropolis Batang, Indri Septa Respati mengatakan produsen asal china tersebut membutuhkan lahan seluas 500 hektare untuk membangun pabrik di RI.

    “Salah satunya datang dari Sichuan Yingfa Ruineng Technology Co., Ltd., produsen solar cell asal China yang menyatakan ketertarikan untuk membangun pabrik di Indonesia dengan kebutuhan lahan mencapai 500 hektare,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

    KEK Industropolis Batang sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa bersama Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Beijing baru saja menuntaskan rangkaian misi promosi investasi di Shanghai, China, pada 7-10 November 2025 melalui partisipasi dalam 2025 International New Energy Chain Cooperation Conference di Jiading District, serta Indonesia-China Business Forum 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, ICBC, dan IIPC Beijing.

    Indri mengatakan perusahaan lainnya yakni Huahong Art Furniture yang telah memiliki pabrik di Semarang juga tengah mempertimbangkan ekspansi ke Batang. Sementara Fareast Credit Rating menjajaki peluang kolaborasi dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.

    “Minat investasi datang dari berbagai sektor, mulai dari produsen kendaraan niaga EV, industri robotik otomasi, produsen komponen otomotif, hingga perusahaan kendaraan tiga roda untuk agribisnis serta manufaktur energi baru yang sedang mencari lokasi produksi di kawasan regional,” kata Indri.

    Sementara itu, Director of IIPC Beijing, Rizaldi, menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas kerja sama investasi dengan pelaku industri China yang berencana untuk memperluas investasinya di Indonesia.

    IIPC Beijing dalam kegiatan ini menjembatani dan memfasilitasi para calon investor dalam mengeksplorasi peluang di berbagai sektor. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat strategi hilirisasi Indonesia dengan menarik industri bernilai tinggi yang berbasis teknologi.

    “Industropolis Batang sebagai destinasi investasi masa depan didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional, dengan infrastruktur kawasan yang terintegrasi serta fasilitas insentif komprehensif dalam kerangka Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Rizaldi.

    (acd/acd)

  • Gubernur BI Tegaskan Ubah Rupiah Rp1.000 jadi Rp1 Butuh Waktu 6 Tahun

    Gubernur BI Tegaskan Ubah Rupiah Rp1.000 jadi Rp1 Butuh Waktu 6 Tahun

    GELORA.CO -Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan kebijakan redenominasi rupiah harus melalui tahapan panjang sebelum resmi ditetapkan.

    Ia menegaskan, proses penyederhanaan mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1 itu tidak bisa instan dan membutuhkan waktu sedikitnya 5 hingga 6 tahun.

    “Itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai,” kata Perry dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Senin, 17 November 2025.

    Perry menekankan bahwa payung hukum berupa UU Redenominasi adalah syarat mutlak. Tanpa aturan tersebut, seluruh rangkaian persiapan teknis hingga implementasi tidak dapat dijalankan.

    Selanjutnya tahapan kedua, lanjut Perry, adalah penyusunan aturan terkait transparansi harga barang dan jasa. Kebijakan ini penting agar masyarakat tidak bingung selama masa transisi, mengingat penyederhanaan rupiah tidak mengubah nilai riil suatu barang.

    “Harus ada peraturan mengenai transparansi harga. Seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp25.000, ada Rp25 ribu kosongnya kecil, ada yang 25K, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” tegasnya.

    Pada tahap ketiga, BI juga harus menyiapkan desain dan mulai mencetak uang baru hasil redenominasi. Proses ini, kata Perry memerlukan koordinasi antarlembaga dan tidak bisa dilakukan terburu-buru.

    Terakhir, Perry menjelaskan perlunya masa transisi, di mana uang lama dan uang baru beredar secara bersamaan.

    “Itu harus berjalan beriringan, dengan sama-sama. Bisa beli kopi pakai uang lama, bisa pakai uang baru, harganya sama,” ujar Perry. 

  • Pengamat Wanti-wanti Risiko Penggunaan Data Transaksi Elektronik untuk Skoring Kredit, Apa Saja?

    Pengamat Wanti-wanti Risiko Penggunaan Data Transaksi Elektronik untuk Skoring Kredit, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengingatkan sejumlah risiko penting dalam penggunaan data transaksi elektronik untuk penilaian kelayakan penyaluran kredit atau skoring kredit.

    Josua menyampaikan, risiko pertama adalah risiko penilaian yang keliru akibat data yang tidak lengkap atau tidak mewakili kondisi usaha sebenarnya.

    “UMKM yang masih sangat tunai, musiman, atau baru mulai memakai QRIS bisa tampak berisiko tinggi karena volumenya kecil, padahal usahanya sebenarnya sehat,” kata Josua, Senin (17/11/2025).

    Sebaliknya, lanjut Josua, usaha yang agresif mengarahkan pembayaran melalui QRIS tetapi memiliki biaya tinggi dan margin tipis bisa terlihat sangat prospektif di data, padahal daya tahannya lemah.

    Menurutnya jika tidak diimbangi penilaian kualitatif, hal ini berpotensi melahirkan bentuk baru dari ketertinggalan akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang tertinggal dalam adopsi teknologi.

    Risiko kedua yakni perlindungan data dan penyalahgunaan informasi. Josua menuturkan, data QRIS pada dasarnya menunjukkan pola belanja dan pemasukan yang sangat pribadi bagi pelaku usaha maupun pemiliknya.

    Tanpa tata kelola yang kuat, Josua menilai data ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak disampaikan dengan jelas kepada pemilik data, misalnya penawaran produk yang berlebihan, penjualan data ke pihak lain, atau penetapan syarat kredit yang merugikan kelompok tertentu.

    Josua mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menekankan pentingnya pelindungan konsumen dan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan inovasi teknologi, termasuk melalui pengawasan penyelenggara pemeringkat kredit alternatif dan agregasi jasa keuangan yang memroses ratusan juta permintaan data skor kredit dalam setahun.

    Dia menambahkan, tingginya pengaduan terkait keuangan ilegal dan penipuan digital juga menunjukkan bahwa risiko kebocoran dan penyalahgunaan data bukan hal yang bersifat teoritis semata, tetapi sudah nyata terjadi dan perlu diantisipasi secara serius.

    Risiko selanjutnya yakni ketidakadilan dan bias dalam model penilaian. Menurutnya, ketika penilaian kelayakan sangat bergantung pada data transaksi elektronik, wilayah dan kelompok masyarakat yang akses internetnya lemah, literasi digitalnya rendah, atau lebih banyak bertransaksi tunai akan cenderung memperoleh skor yang lebih rendah.

    “Ini bisa menimbulkan bias terhadap daerah tertinggal, pelaku usaha di pasar tradisional, dan pelaku usaha perempuan yang sering kali berada di sektor mikro dengan keterbatasan teknologi,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, model penilaian yang rumit dan bersifat kotak hitam menyulitkan debitur untuk memahami alasan penolakan. “Padahal dari sisi pelindungan konsumen mereka berhak atas penjelasan yang wajar dan kesempatan untuk mengajukan keberatan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital QRIS dapat menjadi dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit, utamanya bagi pelaku UMKM.

    Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

    Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya. 

    “Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Langkah tersebut, sambung Juda, sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan. 

    Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan.

    “Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna,” jelasnya.

  • Deretan Investasi Baru Rp133 Triliun di IWIP: Ada Baterai hingga Aluminium

    Deretan Investasi Baru Rp133 Triliun di IWIP: Ada Baterai hingga Aluminium

    Bisnis.com, WEDA – Sejumlah proyek hilirisasi dan energi bersih tengah dikembangkan di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

    Total nilai investasi baru yang berada di kawasan industri tersebut mencapai sekitar US$8 miliar atau Rp133,76 triliun (asumsi kurs Rp16.720 per US$). Kehadiran investasi baru ini makin melengkapi rantai pasok, terutama hilirisasi nikel, di kawasan industri IWIP.

    Secara terperinci, investasi itu terdiri atas tiga proyek. Pertama, proyek ekosistem baterai (battery ecosystem) dan hilirisasi nikel dengan nilai investasi kurang lebih US$5 miliar.

    Proyek ini memproduksi mixed hydroxide precipitate, nickel sulfate, cobalt sulfate, dan nickel precursor, dengan pengembangan mencakup baterai kendaraan listrik (EV battery), truk listrik, serta alat berat bertenaga listrik. Produksi awal ditargetkan pada awal 2026.

    Kedua, proyek energi hijau senilai US$2 miliar yang meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 2 gigawatt (GW) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 500 MW. Pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan ini tengah berjalan dan akan dilakukan secara bertahap.

    Selain itu, proyek energi hijau juga mencakup pengembangan industri pembuatan panel surya (solar panel manufacturing) dengan rencana produksi pada 2027–2028.

    Ketiga, proyek Smelter Electrolytic Aluminium Fase 1 yang investasinya sekitar US$1 miliar. Smelter ini akan menghasilkan produk electrolytic aluminium. Produksi awalnya ditargetkan pada akhir 2025.

    Selain ketiga proyek strategis tersebut, IWIP juga tengah menyiapkan pengembangan Zona Energi Hijau dan transformasi menuju sustainable industrial park, dengan fokus pada digitalisasi, efisiensi energi, dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

    Adapun, pengembangan kawasan industri Weda Bay turut mendorong meningkatnya arus investasi ke Maluku Utara. Pada triwulan II/2025, realisasi investasi di provinsi ini mencapai Rp19 triliun. Sebagian besar investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing (PMA) di sektor industri logam dasar dan fasilitas pengolahan yang berada di dalam kawasan IWIP.

    “Tingginya minat investor global menjadi indikasi atas prospek jangka panjang hilirisasi nikel di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan IWIP dan WBN [PT Weda Bay Nickel] memberikan kontribusi dalam memperkuat iklim investasi, memperluas industri pengolahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar General Manager External Relations IWIP Yudhi Santoso, Minggu (16/11/2025).

    Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan ekonomi Maluku Utara tumbuh sebesar 32,09% (year-on-year) pada triwulan II/2025, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

    BI turut mencatat bahwa akselerasi ini didorong terutama oleh aktivitas hilirisasi dan pengolahan nikel di kawasan Weda Bay, yang melibatkan WBN pada sektor pertambangan dan IWIP sebagai pusat industri pengolahan.
     
    Transformasi ekonomi ini juga tercermin dari struktur produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi. Sektor industri pengolahan kini berkontribusi 40,11% terhadap perekonomian Maluku Utara, disusul oleh sektor pertambangan sebesar 20,79%.
     
    “IWIP dan WBN akan terus mendukung pembangunan berkelanjutan Maluku Utara, tidak hanya melalui kontribusi terhadap ekonomi daerah, tetapi juga dengan menyediakan peluang kerja bagi masyarakat,” kata Yudhi.

    Hingga awal 2025, WBN dan IWIP telah menyerap lebih dari 81.000 tenaga kerja langsung dan 80% di antaranya berasal dari Maluku Utara.

  • BI perkuat ekosistem digital di Kabupaten Kepulauan Seribu

    BI perkuat ekosistem digital di Kabupaten Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta memperkuat ekosistem digital dan memperluas implementasi penggunaan “Quick Response Code Indonesian Standard” (QRIS) di Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Ini bagian dari komitmen memperkuat ekosistem digital dan memperluas implementasi QRIS di wilayah kepulauan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan, digitalisasi di Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Pada Semester I 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencapai 97,73 persen.

    Angka itu menempatkan Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori “Pemda Digital” dengan kontribusi QRIS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,41 persen.

    Kemudian pada triwulan III 2025, volume transaksi QRIS mencapai 3,8 miliar transaksi atau naik 182 persen secara “year on year” (yoy) dan berkontribusi 37,35 persen terhadap nasional. Angka ini didukung pertumbuhan “merchant” mencapai 6,3 juta serta pengguna 6 juta.

    Namun demikian, tingkat adopsi QRIS di Kepulauan Seribu masih relatif rendah, yaitu sekitar 4 ribu “merchant” atau 0,08 persen dan 22 ribu transaksi atau sekitar 0,004 persen.

    Menurut dia, tantangan di wilayah tersebut meliputi keterbatasan konektivitas, minimnya layanan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) serta variasi tingkat literasi digital masyarakat.

    Selain itu kondisi geografis kepulauan turut membatasi akses layanan keuangan lainnya. Namun Kepulauan Seribu memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata digital.

    Ia mengatakan, mayoritas masyarakat bekerja di sektor pariwisata seperti pemandu wisata, kuliner dan penginapan (homestay).

    Ia mengungkapkan bahwa implementasi “QRIS Cross Border” berpotensi meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara melalui kemudahan transaksi tanpa penukaran uang asing.

    Sedangkan QRIS Tap berpotensi mendukung efisiensi pembayaran pada layanan transportasi antarpulau sehingga memperkuat ekosistem wisata yang modern, aman dan inklusif.

    Ia mengatakan, sebagai bentuk komitmen mendorong ekowisata berkelanjutan serta memperluas penggunaan QRIS.

    Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program penguatan ekosistem digital di Kepulauan Seribu.

    Mulai dari menggelar forum diskusi terpumpun (Forum Discussion Grup/FGD)tentang “Elektronifikasi Destinasi Wisata” bersama Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong pemanfaatan pembayaran digital pada titik strategis.

    Kemudian sosialisasi “Cinta Bangga Rupiah” (CBP) dan edukasi QRIS bersama OJK Jabodebek, termasuk layanan penukaran uang tunai bagi pelaku usaha dan masyarakat di beberapa pulau.

    Selain itu, penyelenggaraan kompetisi konten kreator “QRIS Jelajah Budaya Indonesia 2025” di Pulau Pramuka guna meningkatkan literasi digital dan memperkuat promosi wisata berbasis QRIS.

    Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, Bank RKUD, OJK Jabodebek, BUMD dan PJP akan terus meningkatkan sinergi kebijakan dan memperkuat implementasi program digitalisasi yang berkelanjutan.

    Fokus penguatannya mencakup optimalisasi infrastruktur sosial-digital, peningkatan akses layanan keuangan digital serta pengembangan literasi digital masyarakat sebagai fondasi percepatan transformasi digital di sektor wisata Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.