ANTARA – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara membuka layanan penukaran uang baru di kas keliling untuk kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2025. Kepala BI Perwakilan Malut, Dwi Putra Indrawan, Kamis (27/2), mengatakan masyarakat hanya perlu mendaftar melalui aplikasi resmi di pintar.bi.go.id dan memilih lokasi serta jadwal penukaran.
(Harmoko Minggu/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)
Kementrian Lembaga: BI
-
Panduan baru menukar uang lewat aplikasi Bank Indonesia
-
Dupoin Ajak Masyarakat Melek Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi
Jakarta, Beritasatu.com – PT Dupoin Futures Indonesia mengajak masyarakat untuk melek literasi pasar modal di era transformasi teknologi lewat sebuah talkshow di Aroem Resto & Cafe Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
Talkshow dipandu oleh Pemimpin Redaksi Investor Daily Djaka Susila dengan menghadirkan sejumlah pembicara yakni Direktur PT Dupoin Futures Indonesia Gunawan, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cecep Setiawan, dan Direktur Ekonomi Digital Centre of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.
Direktur PT Dupoin Futures Indonesia Gunawan menyadari literasi pasar modal harus dipahami oleh masyarakat di tengah maraknya investasi bodong.
“Belakangan ini banyak investasi bodong yang terjadi di masyarakat, sehingga kami memandang bahwasannya kami sebagai perusahaan pialang yang teregulasi wajib membelikan edukasi agar dapat berkontribusi pada perekonomian negara. Karena dengan edukasi yang benar, masyarakat akan lebih tertarik pada investasi,” ujar Gunawan dalam talkshow bertajuk “Menguatkan Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi: Pahami Risiko, Maksimalkan Peluang”.
Gunawan mengingatkan, masyarakat agar jangan mudah tergiur dengan keuntungan dalam investasi dan malah menghiraukan kerugian padahal investasi mengandung risiko.
“Jadi di sini makanya penting adanya edukasi dan melalui acara hari ini kami sangat berharap masyarakat akan lebih melek terhadap keuangan. Terutama di bidang perdagangan berjangka,” jelas Gunawan terkait literasi pasar modal.
Gunawan mengimbau agar masyarakat untuk memilah dan memilih perusahaan yang telah teregulasi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
“Dan kebetulan posisi perusahaan kami telah diawasi oleh ketiga regulator itu. Jadi keamanan bapak dan ibu akan sangat terjamin di perusahaan kami dan saya harap untuk menyongsong era transformasi digital ini. Bapak ibu dapat memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko,” tegas Gunawan.
Sementara itu, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cecep Setiawan mendukung langkah Dupoin dalam mengajak masyarakat melek literasi pasar modal.
“Saya menyambut baik, dari Beritasatu.com, Investor Daily, dan Dupoin untuk meningkatkan literasi keuangan, terutama literasi digital di tengah maraknya maraknya sosial media. Dulu kita merasa aman-aman saja, tetapi dengan kehadiran media sosial ini, kita berharap literasi keuangan masyarakat terus meningkat,” jelas Cecep.
Hal senada juga disampaikan, Direktur Ekonomi Digital Centre of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda yang mengapresiasi langkah Dupoin dalam literasi pasar modal kepada masyarakat.
“Tentu ini hal yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terutama kalau kita lihat audiensnya yang memang masih anak muda, yang perlu literasi secara rutin untuk diberikan edukasi mengenai keuangan digital. Kita harapkan mereka memiliki kemampuan untuk membaca dan menganalisis tentang saham, forex, dan sebagainya itu meningkat,” terang Nailul.
-
Rangkuman Ringkas 11 Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Juara 2
PIKIRAN RAKYAT – Ramai di internet, Liga Korupsi Indonesia, plesetan dari liga sepakbola untuk merunutkan ranking kasus korupsi Tanah Air. Didedahkan kasus-kasus korupsi RI dengan penyebab kerugian terbanyak menempati urutan pertama.
Selengkapnya, berikut rangkuman kasus korupsi yang masuk Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia:
1. PT Timah Tbk – 300 T
Kasus korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk yang melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Kasus ini bermula dari kerja sama ilegal antara Harvey, yang mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT), dan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, pada 2018-2019. Mereka terlibat dalam penggelapan dana dan penyewaan smelter ilegal.
Skema ini menyamarkan kegiatan pertambangan ilegal dengan sewa peralatan smelter, lalu mengalihkan dana ke rekening yang dikelola kelompok mereka untuk membiayai operasional tambang ilegal. Kerugian finansial mencapai Rp2,28 triliun dari kerja sama ilegal dan Rp26,65 triliun dari pembayaran bijih timah. Kerugian lingkungan diperkirakan Rp271,07 triliun akibat kerusakan tanah, pencemaran air, dan ekosistem di Bangka Belitung seluas 170 juta hektar.
2. Pertamina – 193 T
Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Kasus ini melibatkan tujuh tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, yang diduga terlibat dalam pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, pengaturan harga, impor ilegal, dan mark-up kontrak pengiriman minyak.
Korupsi ini bermula pada 2018 saat pemerintah mendorong pemenuhan minyak dalam negeri, tetapi beberapa tersangka memilih impor. Kerugian negara mencakup biaya subsidi, impor minyak, dan mark-up harga, dengan total kerugian selama 2018-2023 diperkirakan mencapai Rp968,5 triliun.
Kasus ini juga terkait dengan keluhan masyarakat mengenai kualitas BBM Pertamax yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Meskipun pihak Pertamina membantah adanya praktik oplos, mereka mengklaim ada kesalahan komunikasi terkait isu tersebut.
3. BL BLBI – 138 T
KPK mengeluarkan SP3 untuk kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Kasus ini terkait penyimpangan dalam penyaluran dana BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia pada 1998. Dari Rp147,7 triliun dana yang disalurkan, sekitar Rp138,4 triliun merugikan negara.
Sjamsul dan Itjih awalnya dijerat sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan Syafruddin Temenggung, namun MA membebaskan Syafruddin, menyatakan tidak ada unsur tindak pidana.
Sjamsul dan Itjih kabur ke Singapura, menjadi buron, dan akhirnya KPK mengeluarkan SP3 pada 2021. Kasus ini bermula dari perjanjian dengan BPPN pada 1998 untuk menyelesaikan kewajiban BDNI sebesar Rp47,258 triliun. Sjamsul diduga merugikan negara Rp4,58 triliun akibat misrepresentasi aset yang dijadikan jaminan.
4. Duta Palma – 78 T
Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait usaha kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group, yang melibatkan Surya Darmadi, terus diselidiki sejak 2022. Kejaksaan Agung menyebutkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 100 triliun, dengan rincian kerugian keuangan Rp 4,9 triliun dan kerugian perekonomian Rp 99,2 triliun. Surya Darmadi diduga terlibat dalam penyerobotan lahan hutan di Riau dan pencucian uang.
Surya Darmadi sempat menjadi buronan KPK namun menyerahkan diri pada 2022. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejagung setelah KPK menghentikan penyidikan dengan SP3 pada 2024. Kejaksaan Agung juga menyita aset dan uang tunai dari PT Duta Palma Group dan entitas terkait, dengan total penyitaan mencapai Rp 450 miliar. Upaya pemulihan kerugian negara terus dilakukan melalui penyitaan aset yang diduga hasil dari tindak pidana ini.
5. PT TPPI – 37 T
PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI), BUMN di sektor migas, mengalami kesulitan finansial setelah krisis ekonomi 1998. Pada 2008, untuk menyelamatkan perusahaan, JK meminta PT TPPI dibantu, yang kemudian direspons oleh Kepala BP Migas Raden Priyono dengan mengucurkan dana 2,7 miliar dolar AS. Kasus ini akhirnya terungkap sebagai dugaan korupsi.
Raden Priyono, mantan Deputi BP Migas Djoko Harsono, dan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno (yang menjadi buronan) diadili karena korupsi dana tersebut, yang setara dengan Rp 37,8 triliun. JK menyatakan bahwa kebijakan penyelamatan PT TPPI merupakan kebijakan negara untuk mengurangi impor BBM dan memanfaatkan industri petrochemical milik Pertamina, dan menilai kasus ini adalah kasus perdata.
6. PT ASABRI – 22 T
Kasus ini melibatkan manipulasi harga saham oleh pihak dalam dan luar Asabri, termasuk Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi, yang merugikan investasi Asabri.
Antara 2012 hingga 2019, Asabri membeli saham dengan harga tinggi, namun dijual dengan harga lebih rendah, merugikan keuangan negara. Terkait kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka, termasuk mantan pejabat Asabri dan pihak swasta yang terlibat.
Tersangka dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan diancam dengan hukuman sesuai UU Pemberantasan Korupsi.
7. PT JIWASRAYA – 17 T
Dugaan kerugian negara terkait skandal Jiwasraya bertambah menjadi sekitar Rp17 triliun, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang mencapai Rp13,7 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menahan enam tersangka dan telah menyita aset senilai ratusan miliar rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan.
Direktur Utama Jiwasraya menyatakan kerugian negara akibat gagal bayar mencapai Rp13 triliun, yang dikaitkan dengan saham yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro. Kuasa hukum Benny Tjokrosaputro membantah tuduhan tersebut, menganggapnya sebagai fitnah yang merugikan nama baik klien mereka.
8. KEMENSOS – 17 T
Kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, terungkap setelah KPK menangkap pejabat Kemensos pada Desember 2020. Juliari diduga menerima suap sekitar Rp 32,48 miliar dari vendor pengadaan bansos. Pada 23 Agustus 2021, Juliari divonis 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar.
Juliari mengajukan pembelaan, meminta dibebaskan, namun ICW mendesak hukuman berat. Keputusan hakim meringankan hukuman dengan alasan hujatan masyarakat terhadap Juliari. Pada Agustus 2022, KPK melaporkan bahwa Juliari telah melunasi uang pengganti Rp 14,5 miliar ke kas negara.
9. Sawit CPO – 12 T
Kejaksaan Agung memeriksa saksi FA, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan di Kementerian Perdagangan, terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO (minyak sawit mentah) dan turunannya pada 2021-2022. Kasus ini melibatkan tiga korporasi besar: Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup, yang ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp 6,47 triliun.
Kasus ini bermula dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), namun beberapa perusahaan tidak memenuhinya dan tetap mendapatkan izin ekspor. Sejumlah pejabat Kemendag dan eksekutif perusahaan juga menjadi tersangka.
10. Garuda Indonesia – 9 T
Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima hasil audit BPKP terkait pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia (2011-2021) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8,8 triliun. Audit mengungkapkan pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR-72 yang terlalu mahal, mengakibatkan biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan.
Kejagung menetapkan dua tersangka baru, Emirsyah Satar (mantan Direktur Utama Garuda) dan Soetikno Soedarjo (eks Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi), sehingga total tersangka menjadi lima orang. Kasus ini terkait dengan pengadaan pesawat yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan kerugian finansial negara sebesar USD 609,8 juta.
11. BTS KOMINFO – 8 T
Kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berlanjut. Kejaksaan Agung telah menerima laporan kerugian negara yang mencapai Rp8,32 triliun, yang berasal dari biaya penyusunan, mark-up harga, dan BTS yang tidak terbangun.
Proyek ini terkait dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya di lima paket BAKTI Kominfo pada 2020-2022. Kejaksaan telah memeriksa lebih dari 60 saksi dan mencegah 23 orang bepergian ke luar negeri.
Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur BAKTI Kominfo Anang Achmad Latief dan Direktur Utama PT Moratelindo Galumbang Menak. Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan adiknya juga telah diperiksa terkait kasus ini. Proyek BTS bertujuan untuk memperluas akses internet ke desa-desa 3T di Indonesia, dengan target 9.113 desa untuk dibangun BTS antara 2020-2022. ***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Rupiah melemah karena The Fed merasa tidak perlu turunkan suku bunga
Rupiah hari ini diperkirakan masih diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.350-Rp16.450 dipengaruhi kebijakan tarif Presiden Trump
Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap Federal Reserve (The Fed) yang merasa tidak perlu lagi menurunkan suku bunga acuan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh The Fed karena sudah cukup puas dengan kondisi tenaga kerja Amerika Serikat (AS)
“Rupiah hari ini diperkirakan masih akan diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.350 – Rp16.450 dipengaruhi oleh kebijakan tarif Presiden Trump (Presiden AS) dan pernyataan The Fed yang hawkish,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ke depan, fokus The Fed adalah penurunan inflasi sesuai target 2 persen. Ini berarti The Fed takkan terburu-buru menurunkan suku bunga karena target inflasi masih jauh dari sasaran.
Meninjau kondisi domestik, volatilitas transaksi di bursa efek yang masih berlanjut memberatkan pergerakan kurs rupiah.
“Volatilitas di bursa efek terutama disebabkan oleh saham bank dampak dari keputusan BI (Bank Indonesia) yang masih menahan suku bunga tinggi dalam waktu lama,” ujar Rully.
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah hingga 74 poin atau 0,45 persen menjadi Rp16.454 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.380 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.431 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.378 per dolar AS.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/02/26/67be414fa5330.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "8
Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
Nasional")
8 Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia Nasional
Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kasus dugaan
korupsi
pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di
PT Pertamina
, yang diketahui publik sebagai korupsi oplosan bahan bakar minyak, menambah daftar panjang kasus rasuah dengan kerugian negara yang fantastis.
Selain kasus tata kelola bisnis minyak di perusahaan pelat merah itu, di Indonesia juga tercatat berbagai kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Berikut adalah daftar
kasus mega korupsi
dengan kerugian negara triliunan rupiah dari yang terbesar.
1. Korupsi Tata Niaga Timah Rp 300 Triliun
Kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk sejauh ini tercatat masih menjadi kasus rasuah dengan kerugian negara paling banyak, yakni Rp 300 triliun.
Kasus korupsi itu terjadi dalam
tempus delict
i (waktu terjadinya tindak pidana) pada 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung.
Perkara ini menyeret lebih dari 20 orang tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
Kerugian Rp 300 triliun itu meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sebesar Rp 271 triliun.
Kemudian, kerugian akibat kerja sama sewa smelter yang terlalu mahal Rp 2,85 triliun dan kerugian akibat PT Timah membeli bijih timah dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) mereka sendiri sebesar Rp 26,649 triliun.
2. Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina Rp 193,7 Triliun
Baru dirilis oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), kasus korupsi di perusahaan minyak dan gas negara ini langsung menempati urutan kedua dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 193,7 triliun.
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk di antaranya eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan broker MKAR selaku pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebut kerugian negara ini bersifat sementara dan baru berdasarkan pada lima komponen yang terjadi pada 2023.
“Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin (Senin) itu sebesar Rp 193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap lima komponen itu baru di tahun 2023,” katanya dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).
3. Kasus BLBI Rp 138 Triliun
Sebelum kasus tata kelola minyak di Pertamina dirilis, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menempati kasus korupsi kedua dengan kerugian negara terbanyak dengan angka Rp 138 triliun.
Perkara ini dimulai dari krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk.
Bank Indonesia (BI) kemudian mengucurkan bantuan dana Rp 137,7 triliun untuk menyelamatkan 48 bank, tetapi dana itu tidak dikembalikan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil audit yang menyatakan negara rugi Rp 138,44 triliun.
Pada 2007, Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, namun penyidikan dihentikan pada 2008.
Meski mengakui ada kerugian negara, Korps Adhyaksa menyebut tidak ada tindakan melawan hukum.
4. Kasus Duta Palma Rp 78 Triliun
Kasus berikutnya adalah korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37 hektar di Riau yang menjerat taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi.
Perkara rasuah ini turut melibatkan eks Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, R Thamsir Rachman.
Adapun kerugian Rp 78 triliun itu terdiri dari kerugian negara Rp 4,7 triliun; Rp 1,27 triliun; dan kerugian perekonomian negara Rp 73,9 triliun.
5. Kasus PT TPPI Rp 37,8 Triliun
Kasus rasuah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur, menempati urutan kelima dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 37,8 triliun.
Perkara ini menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan tempus delicti 2009-2011.
Dalam kasus ini, eks Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan eks Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, dihukum 12 tahun penjara.
6. PT Asabri Rp 22,7 Triliun
Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri).
Kasus ini merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun.
Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara.
Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro), ke dalam bui dan dituntut hukuman mati.
Namun, ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya.
7. PT Jiwasraya Rp 16,8 Triliun
Selain Asabri, kasus korupsi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu gagal membayar polis nasabah sebesar Rp 12,4 triliun.
Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi Rp 16,8 triliun akibat korupsi ini.
Dalam perkara ini, Benny Tjokro dihukum 20 tahun penjara.
8. Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah Rp 12 Triliun
Kasus mega korupsi
lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya pada kurun 2021-2022.
Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri.
Hasil audit BPK pada 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan Rp 2 triliun dan kerugian perekonomian Rp 10 triliun.
9. Kasus Pengadaan Pesawat di Garuda Indonesia
Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada 2011 masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia.
Perkara ini menjerat eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.
Negara disebut rugi 609 juta dollar AS atau Rp 9,37 triliun pada kurs saat itu.
10. Korupsi Proyek BTS 4G
Korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 menempati urutan ke-10.
Perkara yang menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate itu merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Harga pangan Rabu, cabai rawit Rp83.050/kg dan telur ayam Rp30.300/kg
Arsip foto – Cabai rawit merah dan komoditas pangan lainnya yang dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (21/8/2024). ANTARA/Harianto
Harga pangan Rabu, cabai rawit Rp83.050/kg dan telur ayam Rp30.300/kg
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 26 Februari 2025 – 14:29 WIBElshinta.com – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, cabai rawit merah di harga Rp83.050 per kilogram (kg) dan telur ayam ras di harga Rp30.300 per kg, di Rabu pagi.
Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, pukul 10.00 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.900 per kg, bawang putih di harga Rp44.850 per kg.
Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.000 per kg; beras kualitas bawah II Rp13.400 per kg; beras kualitas medium I Rp14.900 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp14.650 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.750 per kg; dan beras kualitas super II Rp15.250 per kg.
Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp55.450 per kg; cabai merah keriting Rp55.700 per kg; dan cabai rawit hijau Rp53.750 per kg.
Kemudian, daging ayam ras di harga Rp35.150 per kg, daging sapi kualitas I Rp136.150 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp128.750 per kg.
Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.250 per kg; gula pasir lokal Rp18.500 per kg.
Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.400 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.550 per kg; serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp20.590 per kg.
Sumber : Antara
-
Cara Tukar Uang Baru 2025 di Kas Keliling BI, Kapan Dibuka?
PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M, Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI).
Layanan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan baru yang biasanya digunakan untuk tradisi berbagi saat Lebaran.
Cara Penukaran Uang Baru di Kas Keliling BI
Berikut adalah langkah-langkah untuk menukar uang baru melalui kas keliling BI:
1. Buka situs web pintar.bi.go.id melalui peramban (browser) Anda.
2. Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling”.
3. Pilih provinsi lokasi penukaran uang Rupiah melalui kas keliling yang diinginkan.
4. Pilih lokasi dan tanggal kas keliling yang tersedia.
5. Isi data registrasi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email.
6. Isi jumlah lembar atau keping uang Rupiah yang akan ditukarkan melalui kas keliling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Anda akan menerima bukti pemesanan layanan penukaran uang Rupiah. Bukti pemesanan ini berisi informasi kode pemesanan, nama penukar, lokasi penukaran, jadwal penukaran, dan jumlah uang yang akan ditukarkan.
Jadwal Penukaran Uang Baru Lebaran 2024 di Purwokerto Banyumas, Kuota Terbatas 100 Per Harinya ANTARAFOTO
8. Hadir di lokasi, tanggal, dan waktu sesuai yang tertera di bukti pemesanan.
9. Sampaikan bukti pemesanan kepada petugas.
10. Bawa uang Rupiah dalam jumlah pas yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis pecahan dan tahun emisi uang, serta disusun searah.
Jadwal Penukaran Uang Baru
Layanan penukaran uang baru akan dibuka mulai Senin, 3 Maret 2025. Program SERAMBI akan berlangsung hingga 27 Maret 2025.
Tips Penukaran Uang Baru
– Lakukan pendaftaran penukaran uang baru secepatnya setelah dibuka, karena kuota biasanya terbatas.
– Pastikan data yang Anda masukkan saat registrasi benar dan lengkap.
– Siapkan uang yang akan ditukarkan dalam kondisi baik dan sudah dikelompokkan sesuai pecahan.
– Datang ke lokasi penukaran tepat waktu untuk menghindari antrean panjang.
– Ikuti arahan petugas selama proses penukaran.
BI juga bekerja sama dengan bank-bank umum untuk memperluas layanan penukaran uang baru. Anda dapat menghubungi bank terdekat untuk informasi lebih lanjut.
Masyarakat diimbau untuk menukarkan uang di tempat-tempat resmi yang disediakan oleh BI atau bank umum untuk menghindari risiko uang palsu.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menukarkan uang baru dengan mudah dan nyaman. Mari sambut Hari Raya Idulfitri dengan berbagi kebahagiaan bersama keluarga dan kerabat.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
‘Sulap’ Rugi Jadi Untung, LPEI Cetak Laba Rp 233 M
Jakarta –
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 232,52 miliar pada 2024. Realisasi itu lebih baik dibandingkan periode akhir 2023 yang mencatatkan rugi Rp 18,11 triliun.
Plt Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Yon Arsal mengatakan kinerja positif ini akan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang dengan target di atas Rp 250 miliar.
“2023 adalah tahun bottom-nya LPEI dan mudah-mudahan kita bisa terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Tahun 2024 kami mencatatkan laba Rp 233 miliar, mudah-mudahan secara konsisten nanti sustainable, kita akan berusaha untuk mencapai target profit after tax di tahun-tahun yang akan datang di atas Rp 250 miliar,” kata Yon Arsal dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/2/2025).
Perbaikan kinerja keuangan itu ditunjukkan melalui rasio keuangan seperti meningkatnya rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) sebesar 34,25%, dari 17,82% di tahun sebelumnya. Dari sisi kualitas aset produktif, pertumbuhan pembiayaan difokuskan pada selected portofolio yang tumbuh 2% menjadi Rp 30,2 triliun.
Selain itu, recovery asset collection mencapai Rp 2,8 triliun pada 2024 dengan Non Performing Financing (NPF) net sebesar 4,52%, masih dalam batas yang dapat diterima industri keuangan dan Return on Equity (ROE) sebesar 2,51%, meningkat dari -71,71% pada tahun sebelumnya.
Manajemen LPEI disebut telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam lima tahun terakhir untuk menyehatkan lembaga antara lain penerapan strategi bisnis yang selektif, penguatan aspek manajemen risiko melalui perbaikan proses, sistem dan penyempurnaan kebijakan. Lalu manajemen juga fokus untuk melakukan pemulihan dan pengelolaan aset bermasalah, penguatan sumber daya manusia, teknologi informasi, serta pengelolaan biaya operasional yang hati-hati dan disiplin.
“Kita baru separuh jalan dari proses transformasi yang dilakukan, masih banyak yang harus dijalankan LPEI untuk mencapai target setidaknya target market dan rebranding new LPEI ke depan,” imbuhnya.
Sepanjang 2024, LPEI berhasil mendorong tumbuhnya 1.097 eksportir baru dan pembangunan 928 Desa Devisa baru sehingga total Desa Devisa mencapai 1.845 desa secara akumulatif. Capaian ini tidak terlepas dari kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia dan berbagai pemerintah daerah.
Dalam menjalankan peran sebagai Special Mission Vehicle (SMV) pemerintah, LPEI mencatat penyaluran pembiayaan melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) mencapai lebih dari Rp 7,2 triliun di 2024 dan lebih dari Rp 20 triliun sejak 2020. Melalui PKE, LPEI mendukung program strategis pemerintah dalam mendorong daya saing ekspor nasional, termasuk fasilitasi perluasan pasar ekspor ke negara-negara di Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur dan Amerika Latin.
(fdl/fdl)
-
Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI
Jakarta –
Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.
“Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).
Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.
“Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Prabowo.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.
“Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar.
Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.
Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.
Setelah resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram. Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.
(akn/ega)
-
BAZNAS RI optimalkan pemberdayaan umat lewat zakat
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
BAZNAS RI optimalkan pemberdayaan umat lewat zakat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 26 Februari 2025 – 14:56 WIBElshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus berupaya mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia dengan mengoptimalkan pemberdayaan umat melalui zakat sebagai salah satu instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Pengajian BAZNAS Selasa Pagi bertema “Peran Perzakatan Nasional Dalam Mencapai Sustainable Development Goals”, yang selenggarakan Pusdiklat BAZNAS RI dan disiarkan melalui kanal YouTube BAZNAS TV. Hadir Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D., Direktur Eksekutif Bank Indonesia Dadang Muljawan, Ph.D, serta Pimpinan dan amil BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang hadir secara daring.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D., menegaskan semangat berzakat dapat memberikan kontribusi besar di masyarakat khususnya bagi penerima fakir dan miskin.
“BAZNAS hadir untuk memberikan semangat kepada kita semua bahwa benar kalau perzakatan ini memberikan kontribusi. Dan kita tahu bahwa kegiatan BAZNAS di seluruh Indonesia telah banyak memberikan perhatian terhadap pengentasan kemiskinan dan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya,” ujar Nadratuzzaman.
Nadratuzzaman juga menyampaikan komitmen BAZNAS untuk terus mendukung pencapaian SDGs di Indonesia melalui zakat dengan menerapkan prinsip 3A (Aman Syar`i, Aman Regulasi, Aman NKRI) dalam melakukan tata kelola zakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Bank Indonesia Dadang Muljawan, Ph.D, menekankan terkait tugas dan peran Bank Indonesia terhadap kepentingan mengurusi wakaf dan zakat.
“Jadi zakat dan wakaf ini adalah bentuk belanja. Proses belanja dalam ekonomi itu sederhana, ada belanja untuk konsumsi, ada belanja untuk investasi, ada juga untuk saving. Selain itu, ada juga belanja dengan nilai religius, dan itu memberikan impact ekonomi yang luar biasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, zakat memiliki peran dalam ekonomi makro yang akan terus mendorong proses inovatif, serta zakat merupakan bagian dari SDGs. BAZNAS dinilai sudah fokus terhadap perhatian masyarakat karena adanya bentuk pemberdayaan zakat setiap unit sektor yang ada di masyarakat.
“Zakat ini sangat modern dan sejalan dengan SDGs. Bapak dan Ibu yang bergerak di bidang zakat ini sangat berbangga hati, dan kita tinggal tingkatkan teknologinya. Dari kerja sama antara BI dan BAZNAS semoga semakin dapat ditingkatkan,” ujar Dadang.
Menurutnya, zakat ini sudah terbukti secara keilmuan yang memiliki pengaruh signifikan dan berpotensi menjadi bagian yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Melalui rekomendasi yang bisa diberikan terhadap BAZNAS secara nasional.
“Dengan memperkuat basis donor, dengan memanfaatkan teknologi yang bisa kita gunakan untuk memasukkan projek-projek yang akan dibiayai kegiatan BAZNAS akan semakin efektif menyalurkan. Dan membentuk kolaborasi dengan banyak sektor baik nasional ataupun internasional,” jelas Dadang.
Adapun program-program BAZNAS yang sejalan dengan SDGs di antaranya: program Beasiswa BAZNAS, program Bank Makanan, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, program pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Tanggap Bencana, hingga program kesehatan.
Sumber : Elshinta.Com