Kementrian Lembaga: BI

  • Prabowo Ingatkan Menteri untuk Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Menjelang Ramadan – Page 3

    Prabowo Ingatkan Menteri untuk Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Menjelang Ramadan – Page 3

    Harga pangan nasional menunjukkan perkembangan menjelang pekan pertama bulan suci Ramadan pada Jumat, 28 Februari 2025. 

    Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, Kamis (28/2/2025) terjadi penurunan harga pangan pada sejumlah kategori yaitu bawang merah, bawang putih, beras, cabai merah, daging ayam, hingga gula pasir.

    Harga bawang merah ukuran sedang turun harga 0,41% menjadi Rp36.850 per kg, bawang putih ukurang sedang juga turun harga hingga 1,33% menjadi Rp44.350 per kg.

    Beras kualitas bawah I dan beras kualitas bawah II juga menurun masing-masing 3,2% dan 3,26% menjadi Rp13.600 per kg dan Rp13.350 per kg.

    Harga beras kualitas medium I menurun 0,65% menjadi Rp15.250 per kg, sedangkan beras kualitas medium II naik harga hingga 0,66% menjadi Rp15.300.

    Kemudian harga beras kualitas super I dan beras kualitas super II menurun 5,99% dan 5,56% menjadi Rp15.700 per kg dan Rp15.300 per kg. 

    Penurunan juga terjadi pada harga daging ayam ras segar hingga 4,55% menjadi Rp34.650 per kg dan telur ayam ras segar menurun 4,46% menjadi Rp28.950 per kg.

    Gula pasir kualitas premium turun harga 3,83% menjadi Rp18.850 dan gula pasir lokal menurun 3,49% menjadi Rp17.950.

    Sementara itu, terjadi kenaikan harga yang cukup besar pada beberapa jenis cabai. 

    Harga cabai merah keriting naik 0,64% menjadi Rp55.350 per kg, cabai rawit hijau naik 8,83% menjadi Rp66.940 per kg, serta cabai rawit merah naik 10,75 menjadi Rp82.450 per kg. Sedangkan harga cabai merah besar menurun 2,02% menjadi Rp53.350 per kg.

    Selain cabai, kenaikan harga daging sapi kualitas I dan daging sapi kualitas II masing-masing sebesar 1,55% dan 6,38% menjadi Rp140.650 dan Rp138.450. 

    Kenaikan lainnya terjadi pada harga minyak goreng curah hingga 6,42% menjadi Rp19.900 dan minyak goreng kemasan bermerk I hingga 7,01% menjadi Rp23.650 per kg.

  • Analis: Rupiah melemah karena tambahan tarif AS terhadap China

    Analis: Rupiah melemah karena tambahan tarif AS terhadap China

    Rupiah hari ini diperkirakan masih akan melemah di kisaran Rp16.500 – Rp16.600

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi tambahan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China yang akan efektif pada 4 Maret 2025.

    “Rupiah hari ini diperkirakan masih akan melemah di kisaran Rp16.500 – Rp16.600 dipengaruhi oleh indeks dolar yang naik akibat kebijakan tarif Presiden Trump kepada China yang akan efektif 4 Maret,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Trump disebut akan membebankan China tambahan tarif 10 persen setelah sempat menerapkan kebijakan tersebut ke Negeri Tirai Bambu pada bulan Februari 2025 sebesar 10 persen.

    Adapun kondisi domestik, yield obligasi pemerintah terus meningkat dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang sangat dalam.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah hingga 142 poin atau 0,86 persen menjadi Rp16.596 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.454 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.575 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.431 per dolar AS.

    Menurut Rully, Bank Indonesia (BI) sudah stand by di pasar sepanjang hari untuk menjaga kurs rupiah.

    Di sisi lain, dia menilai pemerintah seharusnya menginstruksikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan buy back saham agar pasar saham lebih stabil. “Walaupun tidak berpengaruh signifikan terhadap rupiah, tapi setidaknya bisa membuat pasar tenang,” ungkap dia.

    Belanja pemerintah juga harus diprioritaskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, seperti sektor padat modal. Dia juga menganggap kebijakan efisiensi anggaran perlu ditunda untuk menjaga nilai tukar rupiah yang melemah signifikan.

    “Dalam jangka pendek, (pelemahan rupiah) sangat dipengaruhi oleh kebijakan tarif Presiden Trump, tapi dalam jangka menengah dan panjang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan penguatan rupiah,” ungkap Rully.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Transaksi QRIS di Kaltim 2024 melonjak jadi Rp520 triliun

    Transaksi QRIS di Kaltim 2024 melonjak jadi Rp520 triliun

    Samarinda (ANTARA) – Transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard/ Kode Respons Cepat Standar Indonesia) di Kalimantan Timur sepanjang 2024 melonjak jadi Rp520 triliun, yakni meningkat signifikan ketimbang 2023 hanya Rp3,2 triliun.

    “Klasifikasi pedagang yang menggunakan QRIS di Kaltim (Kalimantan Timur) meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, kewajiban layanan publik (PSO), dan lainnya,” kata Kepala Perwakilan Provinsi Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Jumat.

    Peningkatan yang tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi QRIS yang terus meningkat karena tingkat keamanannya, ditambah lagi dengan pihak-pihak terkait yang terus mensosialisasikan mengenai manfaat dan keuntungan penggunaan QRIS.

    Transaksi QRIS pada 2024 yang mencapai Rp520 triliun diperoleh dari 70 juta transaksi dengan 794.555 pengguna di 595.668 merchant.

    Sementara pada 2023, nilai transaksi sebesar 3,2 triliun, lanjutnya, berasal dari 20,1 juta transaksi, 725.877 pengguna yang tersebar di 478.415 merchant .

    Peningkatan nominal pengguna QRIS tersebut disebabkan beberapa hal, di antaranya BI Kaltim yang kerap menggelar sosialisasi melalui sejumlah kegiatan menarik di sekolah-sekolah, di sejumlah pasar, serta berbagai agenda yang digelar.

    Kemudian, perluasan QRIS terus dilakukan seperti kerja sama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, komunikasi langsung dengan masyarakat, penyelenggaraan festival seperti Summer Fest Kalimantan Timur, serta edukasi langsung kepada masyarakat.

    Sementara itu, untuk meningkatkan penggunaan QRIS pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, BI Kaltim terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna memperluas jangkauan pembayaran nontunai ke sejumlah daerah.

    Faktor mendasar kenaikan nominal pengguna QRIS adalah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang positif, yakni pada 2024 ekonomi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 6,17 persen.

    Dari 6,17 persen itu, maka pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 16,46 persen.

    “Untuk tahun ini, kami menargetkan peningkatan penggunaan QRIS , yakni target peningkatan volume sebanyak 8 juta transaksi atau menjadi 78 juta transaksi, kemudian peningkatan pengguna sebanyak 36.743, dan target peningkatan merchant sebanyak 38.522 ,” tutur Budi.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapan Awal 1 Ramadhan 1446 H? Ini Ketentuan Hilal Muhammadiyah dan NU

    Kapan Awal 1 Ramadhan 1446 H? Ini Ketentuan Hilal Muhammadiyah dan NU

    JABAR EKSPRES –Menjelang Ramadhan 1446 H, umat Islam di Indonesia tengah menantikan kepastian mengenai kapan awal 1 Ramadhan dimulai.

    Perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi topik yang menarik untuk dibahas.

    Artikel ini akan membahas informasi terkini mengenai penetapan awal Ramadhan 1446 H, baik berdasarkan kriteria hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah maupun NU, serta penentuan awal puasa yang berpotensi berbeda, sebagaimana mengutip dari NU Online.

    Menjelang Ramadhan 1446 H, hasil pengamatan hilal menunjukkan ketinggian yang bervariasi di berbagai wilayah Indonesia.

    Sebagian besar wilayah Indonesia berada di bawah kriteria imkanur rukyah, yaitu kriteria yang digunakan oleh NU dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

    Namun, ada satu wilayah yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Aceh, di mana ketinggian hilal sudah melebihi 3 derajat dengan elongasi lebih dari 6,4 derajat.

    BACA JUGA: Link Tukar Uang Baru di Kas Keliling BI, Lengkap dengan Jadwal dan Cara Daftarnya

    BACA JUGA: iPhone 16 Resmi Bakal Rilis di Indonesia, Segini Harga di Tanah Air!

    Oleh karena itu, NU akan memusatkan perhatian pada rukyatul hilal yang dilakukan di wilayah Aceh, karena hanya di daerah inilah hilal dapat dilihat dan diterima berdasarkan kesaksian.

    “Hanya di Aceh yang memenuhi kriteria imkanur rukyah. Wilayah lainnya masih belum mencapai ketinggian hilal yang memadai,” jelas Prof KH Ahmad Izzuddin, Guru Besar Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, sebagaimana mengutip dari NU Online.

    Proses Penentuan Awal Ramadhan 1446 H

    Pemerintah dan NU akan menunggu hasil rukyatul hilal yang akan dilaksanakan pada Jumat, 28 Februari 2025, sebagai dasar untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 H.

    Hasil pengamatan hilal ini akan diumumkan pada sekitar pukul 19.00 WIB dan dapat diumumkan lebih lanjut setelah sidang isbat yang melibatkan berbagai pihak.

    Jika hilal berhasil terlihat di wilayah Aceh, maka awal Ramadhan 1446 H diperkirakan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

    Namun, jika hilal tidak dapat teramati di Aceh, maka NU akan menggunakan metode istikmal, yaitu menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari, yang berarti awal Ramadhan akan dimundurkan satu hari, yakni pada Ahad, 2 Maret 2025.

  • Info Pencairan Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Bagi Warga DKI Jakarta, Cek Ini Jadwal Terbarunya

    Info Pencairan Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Bagi Warga DKI Jakarta, Cek Ini Jadwal Terbarunya

    JABAR EKSPRES – Simak informasi pencairan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ bagi warga DKI Jakarta, cek ini jadwal terbarunya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempersiapkan sejumlah langkah mitigasi terkait perubahan sistem data penerima bantuan sosial (bansos) yang berlaku mulai April 2025.

    Mulai saat itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan digantikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dapat mempengaruhi penerima bansos, termasuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    Penerima bansos yang sebelumnya tercatat dalam DTKS bisa saja mengalami perubahan status pada DTSEN.

    Hal ini bisa menyebabkan beberapa warga yang semula menerima bantuan sosial, seperti KLJ, KAJ, dan KPDJ, tidak lagi mendapatkan manfaat tersebut jika data mereka tidak tercantum di DTSEN.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, menjelaskan bahwa peralihan ini memerlukan strategi mitigasi risiko untuk mencegah keluhan masyarakat, terutama yang terpengaruh akibat perubahan data ini.

    “Dengan adanya peralihan kepada DTSEN, kita perlu melakukan mitigasi risiko agar tidak ada keluhan dari masyarakat yang sebelumnya menerima bansos, tetapi karena tidak tercatat di DTSEN, mereka tidak lagi mendapatkannya,” ujar Premi Lasari, sebagaimana mengutip dari ANTARA.

    BACA JUGA: Link Tukar Uang Baru di Kas Keliling BI, Lengkap dengan Jadwal dan Cara Daftarnya

    BACA JUGA: LINK Tes Ujian GAMON, Tahun 2025 Masih Gagal Move On? Cek di SINI!

    DTSEN adalah transformasi dari tiga sumber data utama: DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Ketiga data ini kini akan digabungkan untuk menciptakan satu sumber data yang lebih akurat dan lengkap.

    DTSEN ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada DTKS dan menjadi acuan dalam berbagai program pembangunan nasional, terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberian bansos.

    Program-program bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), KLJ, KAJ, serta KPDJ, akan merujuk pada data DTSEN mulai April 2025.

  • Cara Dapat Tukar Uang Baru 2025 di Kas Keliling BI, Cek Jadwal dan Lokasi Penukaran

    Cara Dapat Tukar Uang Baru 2025 di Kas Keliling BI, Cek Jadwal dan Lokasi Penukaran

    JABAR EKSPRES – Simak cara dapat tukar uang baru 2025 di Kas Keliling Bank Indonesia (BI), cek jadwal dan lokasi penukaran.

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau momen tertentu lainnya, kebutuhan akan uang pecahan baru selalu meningkat.

    Untuk memudahkan masyarakat, Bank Indonesia (BI) menyediakan layanan Kas Keliling yang memungkinkan penukaran uang lama dengan pecahan baru secara resmi dan aman.

    Program ini hadir setiap tahun, dan pada 2025, layanan ini dimulai pada Senin, 3 Maret 2025.

    Layanan Kas Keliling 2025 ini merupakan bagian dari Program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi), yang akan berlangsung hingga 27 Maret 2025.

    Program ini memungkinkan masyarakat untuk menukarkan uang dengan lebih mudah tanpa harus mengantri panjang di bank.

    Penasaran bagaimana cara dapat menukarkan uang baru di Kas Keliling BI? Berikut adalah panduan lengkapnya.

    BACA JUGA: Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Selama Bulan Ramadhan, Ikuti Langkah ini

    BACA JUGA: Buka Amplop DANA Kaget Hari Ini Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Klik KLAIM di Link Ini!

    Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru 2025

    Penukaran uang baru dapat dilakukan di berbagai lokasi strategis yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

    Untuk mengetahui jadwal dan lokasi penukaran uang, masyarakat dapat mengakses platform resmi di Pintar BI.

    Di sana, pengguna dapat memilih lokasi dan waktu penukaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

    Layanan Kas Keliling BI memungkinkan masyarakat untuk melakukan penukaran uang dengan lebih praktis, tertib, dan nyaman.

    Namun, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan penukaran uang di layanan Kas Keliling BI.

    Syarat Penukaran Uang Baru di Kas Keliling BI

    Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penukaran uang di Kas Keliling BI:

    1.Penukaran hanya dapat dilakukan pada waktu dan lokasi yang tertera pada bukti pemesanan yang telah diterima melalui platform resmi.

    2.Pastikan membawa uang Rupiah dalam jumlah yang sesuai dengan pemesanan yang telah dilakukan. Pembatasan jumlah uang dapat bervariasi tergantung lokasi dan ketersediaan.

    3.Bukti pemesanan harus ditunjukkan kepada petugas, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

  • Imam Shamsi Ali Desak Dirut Pertamina dan Menteri Mundur: 950 Triliun? That’s a Lot of Money

    Imam Shamsi Ali Desak Dirut Pertamina dan Menteri Mundur: 950 Triliun? That’s a Lot of Money

    Di posisi kedua, Pertamina menjadi sorotan akibat dugaan skandal pencampuran bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Kasus ini melibatkan anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga, yang diduga mencampurkan BBM bersubsidi dengan non-subsidi untuk meraup keuntungan besar secara ilegal.

    Sementara itu, Bank Indonesia berada di peringkat ketiga dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang mencatatkan nilai korupsi hingga Rp 138 triliun. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan perbankan nasional pasca-krisis ekonomi justru diselewengkan oleh sejumlah pihak.

    Selain itu, berbagai kasus korupsi besar lainnya juga mencatatkan kerugian yang tidak kalah fantastis. Misalnya, PT Dutapalma dengan dugaan korupsi Rp 78 triliun terkait penyerebotan lahan, TPPI dengan kerugian Rp 37,8 triliun akibat penjualan kondensat ke pihak asing, serta ASABRI yang mengalami skandal pengelolaan dana investasi senilai Rp 22,7 triliun.

    Beberapa kasus lain yang turut mencuri perhatian adalah PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun) dalam skandal manipulasi laporan keuangan, PT Musim Mas (Rp 12 triliun) terkait izin ekspor sawit mentah, serta Garuda Indonesia (Rp 9,37 triliun) dalam kasus pengadaan pesawat CRJ. Tak ketinggalan, proyek BTS 4G di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) juga dikaitkan dengan dugaan korupsi senilai Rp 8 triliun.

    Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 968,5 triliun atau mendekati Rp 1.000 triliun. Dengan angka sebesar ini, skandal di Pertamina berpotensi menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. (zak/fajar)

  • Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM

    Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM

    Foto: A Haris Sugiharto/Radio Elshinta

    Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 23:29 WIB

    Elshinta.com – Untuk menguatkan ekonomi umat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang ekonomi selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 26 Februari ini. Ini menjadi salah satu upaya Muhammadiyah memperkuat ekosistem ekonomi Muhammadiyah yang lebih kuat dan berdaya saing. 

    Adapun Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Muhammadiyah untuk memperkuat perannya dalam ekonomi, sejalan dengan visi besarnya dalam membangun kesejahteraan umat. 

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, menegaskan bahwa ekonomi merupakan faktor krusial dalam membangun bangsa yang maju dan stabil. Muhammadiyah telah lama menempatkan ekonomi sebagai bagian integral dalam gerakannya.

    “Sejak 2015, Muhammadiyah telah berupaya keras memajukan ekonomi umat dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap Islam. Islam harus menjadi nilai yang positif, konstruktif, produktif, dan progresif dalam kehidupan ekonomi. Jika ingin maju di bidang ekonomi, maka kita harus berani melangkah dan melakukan perubahan,”ujar Haidar, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto.

    Lebih lanjut, Haedar menjelaskan bahwa tujuh elemen kebudayaan, termasuk ekonomi, menjadi fondasi peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus memperkuat sistem dan tidak takut untuk melangkah demi kesejahteraan umat.

    Beliau menekankan bahwa ekonomi harus dikelola dengan spirit kapitalisme berbasis nilai Islam untuk memperkuat kemandirian dan keadilan sosial. Muhammadiyah juga terus berkomitmen mengembangkan amal usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

    “Muhammadiyah terus mengambil peran lebih besar dalam membentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan sistemik dan strategis, Muhammadiyah dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Oleh karena itu, seluruh elemen Muhammadiyah, termasuk amal usaha, perguruan tinggi, dan komunitas ekonomi syariah, harus terus berinovasi dan bekerja sama,” tegasnya.

    Turut hadir Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, yang mewakili Gubernur Bank Indonesia. Ia menjelaskan peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dan menyoroti pentingnya pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, sebagai bagian dari optimalisasi ekonomi syariah. 

    “Bank Indonesia telah menjadi mitra utama Muhammadiyah dalam mendorong ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Sejak 2017 hingga 2024, kami telah berkolaborasi dalam pemberdayaan 363 pesantren di seluruh Indonesia, sektor perikanan, modernisasi, serta komunitas perempuan. Ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekonomi umat,” ujarnya.

    Hal tak jauh berbeda disampaikan Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. Ia menyampaikan harapannya agar Rakornas menjadi wadah untuk berpikir besar sekaligus membumi. Melalui agenda ini, Muhammadiyah semakin menegaskan perannya dalam membangun ekonomi umat yang lebih maju, berkeadilan, dan berkemakmuran. Sinergi dengan Bank Indonesia menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

    “Muhammadiyah harus berani menemukan, menggerakkan, dan membangun ekonomi yang adil dan makmur. Ibu dari segala pengetahuan adalah keberanian dalam melakukan inovasi dan penemuan baru. Dengan terus melakukan Bu kemaslahatan umat yang lebih baik,”ringkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Signify Hadirkan Inovasi Pencahayaan Pintar dan Hemat Energi untuk Masa Depan Berkelanjutan

    Signify Hadirkan Inovasi Pencahayaan Pintar dan Hemat Energi untuk Masa Depan Berkelanjutan

    Jakarta: Menjawab tantangan perubahan iklim dan kebutuhan efisiensi energi, Signify terus berinovasi dalam penciptaan produk pencahayaan pintar dan hemat energi. 
     
    Peralihan dari lampu konvensional ke teknologi LED diklaim mampu menghemat hingga 80 persen energi yang digunakan, tanpa mengurangi kenyamanan pencahayaan di rumah maupun di jalanan.
    Komitmen Signify dalam efisiensi energi
    Signify  berfokus pada pengembangan teknologi pencahayaan yang tidak hanya memberikan efisiensi energi tetapi juga mendukung produktivitas dalam berbagai lingkungan, seperti gedung perkantoran, data center, serta proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara dan perkantoran Bank Indonesia.
     
    “Di kantor, pencahayaan memainkan peran penting dalam produktivitas. Dengan teknologi pencahayaan pintar, intensitas cahaya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga energi yang digunakan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pencahayaan,” ujar Head of Public Solutions Signify, Mohammad Putram Amezlatu, Kamis, 27 Februari 2025.
     

    Teknologi UltraEfficient LED
    Lampu LED memiliki berbagai keunggulan dibandingkan lampu konvensional. Jika lampu bohlam tradisional mengandung gas CO2 dan boros listrik, teknologi LED mampu menghemat hingga 50 persen. dibandingkan lampu bohlam biasa. 

    Bahkan, dengan sistem pencahayaan pintar yang dapat diredupkan sesuai kebutuhan, penghematan energi bisa mencapai 80 persen.
     
    “Lampu jalan misalnya, dengan teknologi ultra efisiensi, lampu 200 watt yang biasa digunakan di jalanan kini cukup menggunakan 120 watt dengan tingkat cahaya yang sama atau lebih terang,” imbuh Putram Amezlatu.

    Dampak penggunaan LED terhadap penghematan energi
    Selain efisiensi energi yang signifikan, usia pakai lampu LED juga lebih lama, yakni mencapai 100 ribu jam atau sekitar 5 tahun penggunaan. 
     
    Dengan demikian, konsumen seperti pemerintah dan institusi lain tidak perlu sering mengganti lampu, sehingga dapat menghemat biaya perawatan dan konsumsi energi secara keseluruhan.
     
    Dengan inovasi ini, Signify berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi pencahayaan yang lebih hemat energi, mendukung pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
     
    “Ya jadi kan kita ini untuk melakukan aksi nyata dalam mewujudkan Emisi Nol Bersih (Net Zero) pada 2060 melalui transisi dari pencahayaan konvensional ke pencahayaan LED dan LED terkoneksi,” kata Head of Public & government Affairs, Lea Indra.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Waspada Investasi Bodong, OJK Susun Buku Saku Berisi Informasi Produk Keuangan

    Waspada Investasi Bodong, OJK Susun Buku Saku Berisi Informasi Produk Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di era digital. Upaya dilakukan untuk mengurangi dampak penipuan investasi bodong.

    Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Cecep Setiawan, menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi keuangan bagi generasi muda. 

    “Harapannya, melalui era digital ini, kita bisa mengambil hal positif. Banyak ilmu keuangan yang bisa diakses melalui media sosial, termasuk bagaimana membangun budaya menabung, membuat anggaran, serta memilih produk keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing individu,” jelas Cecep Setiawan dalam talkshow Dupoin Futures Indonesia bertema “Menguatkan Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi” di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    OJK sedang menyusun berbagai buku saku yang berisi informasi tentang produk keuangan, termasuk aset kripto, derivatif, dan koperasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan.

    Selain itu, Cecep menekankan pentingnya memahami prinsip dasar investasi, yaitu mengetahui alasan berinvestasi serta memahami risiko yang menyertainya.

    “Jangan hanya melihat return-nya, tetapi juga pahami risikonya. Prinsipnya adalah ‘why you buy it, and know what you buy’,” tambahnya.

    Menanggapi upaya OJK, Direktur Ekonomi Digital Centre of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti meningkatnya risiko investasi seiring dengan masifnya informasi yang tersebar di media sosial.

    Menurutnya, banyak masyarakat yang belum mampu memilah informasi yang valid, sehingga mudah terjebak dalam investasi bodong.

    “Anak muda sering kali terpengaruh oleh influencer yang hanya menyoroti keuntungan tanpa membahas risikonya. Fenomena ‘muda dan kaya’ membuat mereka tergiur investasi dengan imbal hasil tinggi tanpa mempertimbangkan legalitas dan logisnya,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya menerapkan prinsip “2L” dalam berinvestasi, yaitu legal dan logis. “Jika investasi tidak memiliki izin resmi, maka sebaiknya dihindari. Selain itu, imbal hasil yang ditawarkan juga harus masuk akal. Jangan mudah percaya dengan skema yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat,” tegasnya.

    Berdasarkan data OJK, tingkat literasi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 49,68% pada 2022 menjadi 65,43% pada 2024. Namun, tingkat inklusi keuangan justru mengalami penurunan dari 85,10% pada 2022 menjadi 75,02% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

    OJK mengimbau masyarakat untuk mengakses informasi resmi terkait produk keuangan melalui kanal yang telah disediakan, seperti situs web OJK, media sosial @ojkindonesia, serta layanan pengaduan di kontak OJK 157. Dengan peningkatan literasi keuangan, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan menghindari jebakan investasi ilegal.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Dupoin, Gunawan, memperkenalkan fitur terbaru dalam teknologi trading perusahaan, yakni Fairing Stock. Fitur ini dirancang untuk membantu investor mengelola risiko dan melindungi keuntungan dalam perdagangan berjangka. 

    “Trading teknologi kami cukup satu titik untuk menentukan harga beli dan konfirmasi secara tahunan, serta berjalan real-time. Selain itu, kami memiliki fitur Fairing Stock yang memungkinkan investor melindungi keuntungannya,” jelasnya.

    Gunawan menjelaskan, Fairing Stock memungkinkan investor untuk menetapkan batas penurunan harga yang akan memicu penjualan otomatis guna menghindari kerugian lebih lanjut. 

    Misalnya, jika seorang investor membeli aset pada harga Rp 15.000 dan harga naik ke Rp 16.000, maka keuntungan sebesar Rp 1.000 bisa dilindungi dengan menetapkan batas pemotongan harga.

    “Jika harga turun 500 poin, sistem akan otomatis menjual di harga tersebut, sehingga investor tetap mendapatkan keuntungan yang sudah diamankan sebelumnya. Jika harga terus naik, batas Fairing Stock juga ikut naik, memastikan keuntungan tetap terlindungi,” tambahnya.

    Gunawan menekankan pentingnya pemahaman psikologi trading bagi investor. “Banyak yang terjebak dalam fenomena FOMO (fear of missing out) atau keputusan emosional dalam trading. Oleh karena itu, kami tidak hanya menawarkan teknologi, tetapi juga edukasi agar investor dapat mengambil keputusan berdasarkan analisis matang,” jelasnya.

    Untuk meningkatkan pemahaman nasabah, Dupoin mengadakan pelatihan gratis terkait teknologi trading dan strategi investasi.

    “Kami ingin memastikan setiap nasabah memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan peluang dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, kami membuka pelatihan di kantor kami bagi yang ingin belajar lebih dalam,” katanya.

    Regulasi di sektor perdagangan berjangka juga mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2025, pengawasan derivatif keuangan yang sebelumnya berada di bawah BAPPEBTI kini beralih ke OJK, sementara pengawasan valuta asing berpindah ke Bank Indonesia.

    Gunawan menegaskan, Dupoin berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku guna menjamin keamanan dana nasabah.

    “Seluruh transaksi yang dilakukan nasabah tercatat dalam sistem informasi OJK, sehingga transparansi dan keamanan tetap terjaga,” tutup Direktur Utama Dupoin, Gunawan soal OJK berusaha melindungi masyarakat dari investasi bodong.