Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Kejari Jaksel Buru Tersangka Dugaan Korupsi yang Rugikan Negara Rp 5,5 Miliar

    Kejari Jaksel Buru Tersangka Dugaan Korupsi yang Rugikan Negara Rp 5,5 Miliar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAGAKARSA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan tengah memburu tersangka kasus dugaan korupsi berinisial SR.

    Kasipidsus Kejari Jakarta Selatan Suyanto R Sumarta mengatakan, kasus tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 5,5 miliar.

    Ia menjelaskan, SR dan dua orang lainnya berinisial BI dan DS melakukan pekerjaan fiktif terkait pengiriman material PJUTS di 5.542 titik pada tahun 2022.

    “Bahwa telah dilakukan pekerjaan fiktif yang dilakukan oleh BS selaku Dirut PT SEI bersama sama dengan DI dan SR untuk pengiriman material (PJUTS) untuk 5.542 titik tersebar dengan nilai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.519.330.401,” kata Suyanto, Selasa (11/3/2025).

    BI dan DS telah menjalani proses hukum hingga eksekusi putusan. Di sisi lain, tersangka SR masih buron dan namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    “Yang bersangkutan dilakukan emanggilan secara patut tiga kali dan kerap mangkir dari panggilan tim Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Kasi Intel Kejari Jaksel Reza Prasetyo Handono.

    Reza menjelaskan, tim penyidik telah mendatangi kediaman SR di Depok dan Kabupaten Kediri. Namun, SR tak berada di dua lokasi tersebut.

    Saat itu, pengurus RT di lingkungan tempat tinggal SR menyatakan bahwa tersangka sudah pindah rumah.

    “Upaya paksa berikutnya dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Kediri pada 26 Februari 2025, di mana penyidik mendeteksi keberadaan tersangka berada di Kediri. Namun begitu tiba di kediaman tujuan, tersangka SR telah melarikan diri sehingga tim penyidik hanya bertemu dengan istri dan anak tersangka SR saja,” ungkap Reza.
     
    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
     
     
     

  • 2 Ketua Yayasan hingga Staf Rumah Aspirasi Heri Gunawan Digarap KPK Hari Ini Terkait Kasus CSR BI

    2 Ketua Yayasan hingga Staf Rumah Aspirasi Heri Gunawan Digarap KPK Hari Ini Terkait Kasus CSR BI

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi terkait dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) pada hari ini, Selasa, 11 Maret. Mereka di antaranya Wagino yang bertugas sebagai staf Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan di Sukabumi, Jawa Barat.

    “Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa, 11 Maret.

    Selain Wagino, penyidik juga memeriksa Nia Nurrohmah selaku Ketua Yayasan Al Fadilah Panongan, Palimanan; Andri Sopiandi selaku Ketua Yayasan Giri Raharja Dan Yayasan Guna Semesta Persada; Ponidin selaku Bendahara Yayasan Giri Raharja dan Bendahara Yayasan Guna Semesta Persada; serta pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Tony Hartus.

    Belum dirinci materi yang akan didalami penyidik dari kelimanya. Hanya saja, para saksi yang dipanggil biasanya mengetahui dugaan korupsi yang sedang diusut.

    KPK saat ini melakukan penyidikan dugaan korupsi dana Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Pengusutannya menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang ditandatangani pada minggu ketiga Desember 2024.

    Belum ada nama dalam beleid itu. Hanya saja, dua orang atau bahkan lebih berpotensi dijerat setelah penggeledahan dilakukan di kantor Bank Indonesia hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin malam, 16 Desember 2024.

    Dalam kasus ini, KPK juga sudah memeriksa sejumlah pihak. Di antaranya Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satori dan Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan.

    Rumah Satori di kawasan Cirebon, Jawa Barat juga sudah digeledah penyidik. Dari proses penggeledahan itu, penyidik menemukan dokumen yang diduga terkait dugaan korupsi dana CSR BI.

    Penyidik juga sudah menggeledah rumah Heri Gunawan dan menemukan bukti di antaranya dokumen. Adapun dana CSR BI ini diduga mengalir ke sejumlah yayasan dan menjadi aset yang kemudian dinikmati pihak terkait.

  • Pemprov Kalsel gelar High-Level Meeting TPID dan TP2DD tahun 2025

    Pemprov Kalsel gelar High-Level Meeting TPID dan TP2DD tahun 2025

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Pemprov Kalsel gelar High-Level Meeting TPID dan TP2DD tahun 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 dengan tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan”. 

    Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Kalsel selaku ketua TPID serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel, Sekretaris Daerah Kalsel, Walikota dan Bupati se-Kalimantan atau yang mewakili, serta stakeholder terkait. Banjarmasin Senin (10/3/2025).

    Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD, menekankan pentingnya evaluasi kembali peran dan tugas anggota TP2DD guna memperkuat efektivitas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. 

    Penyusunan dan penyesuaian SK TP2DD tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten terus dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola. Selain itu, Roadmap TP2DD 2025-2029 tengah disusun agar sejalan dengan kebijakan nasional, memastikan kesinambungan transformasi digital di daerah.

    Sejumlah prestasi membanggakan juga diraih dalam Championship TP2DD 2024, di mana Kalsel berhasil meraih penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi, serta Rookie of The Year. Kota Banjarmasin juga turut menorehkan prestasi sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kota. 

    Dalam hal pengendalian inflasi, TPID Kalsel berhasil menjaga tingkat inflasi tahun 2024 di angka 1,95% (yoy), tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional. Pada Februari 2025, provinsi ini mencatat deflasi sebesar 0,39% (mtm), lebih baik dibanding deflasi nasional sebesar 0,48% (mtm). Prestasi ini semakin diperkuat dengan perolehan penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan dan TPID Terbaik Tingkat Kota Wilayah Kalimantan yang diraih Kota Banjarmasin.

    “Atas pencapaian ini, saya memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan TP2DD, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi daerah yang lebih baik. Ia berharap penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi guna mencapai target pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel Fadjar Majardi, selaku Wakil Ketua TPDI dan TP2DD menekankan pentingnya akselerasi ekonomi digital dan pengendalian inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya perluasan implementasi QRIS terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi digital, bersamaan dengan penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi keuangan daerah. Literasi keuangan digital juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan akseptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

    “Dalam aspek pengendalian inflasi strategi yang diambil berfokus pada mitigasi volatilitas harga pangan strategis, seperti beras, daging ayam, telur, cabai, dan minyak goreng. Kerja sama antar daerah terus diperluas guna menjamin kelancaran pasokan komoditas pangan, sementara program operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” timpalnya. 

    Dalam arahannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin, selaku Ketua TPID dan TP2DD menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah. Beliau menginstruksikan agar penyusunan Roadmap TP2DD 2025-2029 segera diselesaikan secara komprehensif. Seluruh kepala daerah juga diimbau untuk aktif memantau kebijakan Opsen dan implementasi KKI sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja daerah.

    Terkait pengendalian inflasi, dirinya menekankan pentingnya mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas berbagai komoditas pangan strategis lainnya melalui optimalisasi mekanisasi pertanian dan penerapan teknologi IoT. Budidaya apung untuk padi dan cabai menjadi salah satu solusi yang didorong untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan, sementara pemanfaatan pupuk batubara juga menjadi bagian dari strategi efisiensi pertanian.

    Selain itu, kerja sama antar daerah terus diperluas dengan wilayah sentra produksi nasional guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan bahan pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Penguatan BUMD Pangan sebagai offtaker dan distributor komoditas pangan menjadi langkah penting dalam mengendalikan harga, yang akan didukung dengan optimalisasi peran Jukung Pangan dalam rantai distribusi di sisi hilir.

    Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 dengan pendekatan integratif dari hulu ke hilir, yang diselaraskan dengan program pengendalian inflasi pemerintah pusat. Di samping itu, untuk menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), langkah-langkah pengendalian harga akan diperkuat dengan memastikan kelancaran distribusi, mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah, serta mendorong kesadaran masyarakat melalui kampanye belanja bijak.

    “Sebagai penutup saya juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BI, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan Kalsel dapat terus memperkuat daya tahan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” tukasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Selasa (11/3). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • 2 Bukti Terbongkarnya Kedekatan Kim Sae Ron dengan Aktor Kim Soo Hyun Sebelum Tewas Akhiri Hidup

    2 Bukti Terbongkarnya Kedekatan Kim Sae Ron dengan Aktor Kim Soo Hyun Sebelum Tewas Akhiri Hidup

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kabar kematian aktris Korea Selatan, Kim Sae Ron, belakangan kembali terungkap di permukaan. 

    Publik pun seketika geger dengan informasi terbaru terkait kehidupan sang aktris menjelang kematiannya.

    Kim Sae Ron disebut-sebut memiliki kedekatan hubungan asmara dengan aktor Kim Soo Hyun. 

    Hal itu terungkap dari dua bukti yang baru-baru ini menyeruak ke publik. 

    Dua bukti itu yaitu berupa isi chat pada 19 Maret 2024 dan foto mesra Kim Sae Ron dengan Kim Soo Hyun. 

    Berdasarkan Kanal YouTube Garosero Research Institute via Kompas.com, informasi itu didapat dari keluarga Kim Sae Ron. 

    Dalam isi chat tersebut, Kim Sae Ron menanyakan terkait kabar Gold Medalist, agensi Kim Soo Hyun, yang menggugatnya. 

    “Oppa, ini Sae Ron. Aku menerima surat pernyataan hari ini, bahwa (perusahaanmu) menggugatku. Kamu bilang akan memberiku banyak waktu, jadi aku bekerja keras, bersiap untuk kembali bekerja,” tulis Kim Sae Ron.

    Kim Sae Ron berjanji akan membayar ganti rugi kepada Kim Soo Hyun dengan persentase dari setiap pekerjaannya.

    “Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membayarmu, tetapi jika kamu tiba-tiba meminta 700 juta KRW (sekitar Rp 7,8 miliar) sekarang, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya aku tidak mau, tetapi aku tidak bisa. Apakah kamu benar-benar harus menempuh jalur hukum? Tolong selamatkan aku. Aku mohon padamu. Beri aku waktu,” pintanya lagi.

    Bibi Kim Sae Ron mengklaim bahwa perusahaan awalnya mencoba meminta Kim Sae Ron membayar denda sebesar 20,0 miliar won (sekitar Rp 226 miliar).

    Setelah beberapa kali ditanyai tentang perhitungan yang besar, perusahaan diduga membayar 700 juta won (sekitar Rp 7,9 miliar) untuknya.

    Dalam pesan itu Kim Sae Ron mengungkap ketakutannya jika perusahaan benar-benar akan membawanya ke pengadilan.

    “Bukannya aku tidak mau, tetapi aku tidak bisa,” tulisnya.

    “Apakah kamu benar-benar harus membawanya ke pengadilan? Tolong selamatkan aku… Aku mohon padamu. Beri aku waktu,” sambungnya.

    Sementara itu foto Kim Soo Hyun mencium pipi Kim Sae Ron dijadikan thumbnail video. Wajah keduanya terlihat seluruhnya.

    Garosero menyatakan bahwa foto tersebut diambil saat Kim Sae Ron berusia 16 tahun dan duduk di kelas tiga SMP.

    Seperti diketahui, gugatan itu berawal ketika Kim Sae Ron mengalami insiden kecelakaan dalam keadaan mabuk (DUI) pada tahun 2022.

    Di tengah krisis tersebut, Kim Soo Hyun dan Gold Medalist berinisiatif untuk membantu Kim Sae Ron, meskipun pada awalnya dia mengungkapkan keinginan untuk menangani masalahnya sendiri.

    Gold Medalist akhirnya mengeluarkan dana sebesar 700 juta Won (setara dengan Rp 7,8 miliar) sebagai ganti rugi, tanpa meminta pengembalian dari Kim Sae Ron.

    Meskipun demikian, Kim Sae Ron merasa terdorong untuk bekerja keras agar dapat melunasi utang tersebut.

    Pada tahun 2024, Kim Sae Ron menerima surat perintah untuk mengembalikan uang tersebut, yang membuatnya terkejut.

    Ia mencoba menghubungi Kim Soo Hyun untuk meminta bantuan, namun sang aktor tidak memberikan respons.

    Dalam usaha terakhir untuk menjangkau Kim Soo Hyun, Kim Sae Ron bahkan menelepon dari nomor sepupunya, tetapi tetap tidak mendapatkan tanggapan.

    Dalam keadaan putus asa, ia memposting foto selfie lama bersama Kim Soo Hyun di media sosial, berharap agar aktor tersebut akan melihatnya dan menghubunginya kembali.

    Kisah cinta mereka, yang dimulai dengan penuh harapan, kini terjebak dalam ketidakpastian dan kesedihan.

    Agensi bantah 

    “Klaim yang dibuat oleh Garosero Research Institute mengenai Kim Soo Hyun di YouTube hari ini sepenuhnya salah,” respons Gold Medalist pada Senin (10/3/2025).

    Lebih lanjut, Gold Medalist menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang telah dilontarkan Garosero Research Institute terhadap Kim Soo Hyun adalah salah.

    “Mereka menuduh bahwa perusahaan kami dan Kim Soo Hyun berkolusi dengan YouTuber Lee Jin Ho untuk menjatuhkan nama mendiang Kim Sae Ron, bahwa Kim Soo Hyun telah berkencan dengan mendiang Kim Sae Ron sejak dia berusia 15 tahun,” terang agensi tersebut.

    Selain membantah tuduhan tersebut, Gold Medalist juga mengaskan bahwa mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Kim Sae Ron lewat hubungan agensi dengan YouTuber Lee Jin Ho sepenuhnya salah.

    Kemudian, Gold Medalist mengutarakan komitmen mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap Garosero Research Institute.

    Grup YouTuber yang tersebut akan dilaporkan karena dianggap telah menyebarkan informasi palsu.

    Sosok Kim Sae Ron

    Sosok Kim Sae Ron dan awal karir yang gemilang Kim Sae Ron, yang juga dikenal dengan nama Kim Ah Im, sebelumnya sedang merencanakan untuk membuka sebuah kafe bersama teman-temannya dan kembali aktif dalam dunia hiburan, menurut informasi yang disampaikan oleh seorang kenalannya.

    Namun, kariernya sempat terpuruk akibat keterlibatannya dalam kasus mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI) pada tahun 2022, yang memaksanya untuk menjauh dari sorotan publik.

    Di balik beberapa kontroversi yang terus mengikutinya di media sosial, Kim Sae Ron dikenal aktris berbakat. 

    Dilansir dari Tribunnews.com, Kim Sae Ron memulai debutnya di industri hiburan sejak usia belia dan berhasil meraih sejumlah penghargaan prestisius.

    Pada 2010, ia memenangkan penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik di Buil Film Awards, serta mendapat Special Mention di BUSTER Copenhagen International Film Festival for Children and Youth.

    Kariernya semakin bersinar ketika ia meraih penghargaan Aktris Muda Terbaik di MBC Drama Awards 2013.

    Sejak saat itu, ia terus aktif membintangi berbagai drama dan film populer.

    Pada 2021, Kim kembali memenangkan penghargaan Aktris Terbaik dalam Drama Spesial/TV Cinema di KBS Drama Awards, membuktikan eksistensinya di industri hiburan Korea.

    Beberapa drama dan film yang ia bintangi adalah sebagai berikut:  

    Drama Korea

     Bloodhounds (Netflix, 2023) sebagai Kim Hyeon Ju
    The Great Shaman Ga Doo-Shim (KakaoTV, 2021) sebagai Ga Doo Sim
    Nobody Knows (SBS, 2020) sebagai Cha Young Jin (muda)
    Secret Healer (JTBC, 2016) sebagai Yeon Hee/Seo Ri
    Hi! School – Love On (KBS2, 2014) sebagai Lee Seul Bi.

    Film Korea

    A Brand New Life (2009) sebagai Jin Hee
    The Man From Nowhere (2010) sebagai Jung So Mi
    A Girl At My Door (2014) sebagai Do Hee
    Snowy Road (2017) sebagai Kang Young-Ae
     Everyday We Are (2022) sebagai Han Yeo Wool

    Kepergian Kim Sae Ron yang mendadak menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemarnya. 

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan tak kunjung digelarnya rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

    Rencana penerbitan SBN Perumahan sebelumnya disampaikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan, rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas rencana penerbitan SBN Perumahan akan ia laksanakan bila kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).

    “Selesaikan dulu di tingkat pemerintah dan bank sentral, mekanismenya ada, baru kita menyetujui politiknya seperti apa,” kata Misbakhun saat ditemui di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Karena kan tahapan itu harus ada SKB nya, surat keputusan bersamanya, akan seperti apa itu kan harus dibicarakan di antara pemerintah dan bank sentral dulu,” tegasnya.

    Ia menekankan, pemerintah dan DPR bersama otoritas moneter memang tidak bisa tergesa-gesa membicarakan soal penerbitan SBN. Kemenkeu dan BI kata dia harus melihat secara cermat situasi pasar keuangan dan obligasi.

    “Yang mempunyai instrumen untuk melihat dashboard market itu seperti apa kan bank sentral dan menteri keuangan, ada analis pasar mereka, itu seperti apa dan situasi fundamental pasar seperti apa, kemudian akan mengambil posisi seperti apa,” tutur Misbakhun.

    Meski menyerahkan secara penuh jadwal pembahasan SBN perumahan ini, ia meminta Kemenkeu dan BI segera menyelesaikan kesepakatan SKB untuk detail rencana penerbitan obligasi demi memenuhi kebutuhan likuiditas program perumahan.

    Misbakhun memastikan, DPR posisinya akan terus mengawal supaya rencana-rencana pemerintah saat ini tidak membuat kesepakatan-kesepakatan pengelolaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya tidak ada yang berubah, termasuk soal besaran defisit.

    “Jadi kalau mau ditanyakan, oh menambah defisit dan sebagainya, enggak ada urusannya dengan defisit. Karena itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diperlukan. Tinggal digunakan untuk apa,” ungkapnya.

    (arj/haa)

  • Ramai PHK, Keyakinan Masyarakat akan Lapangan Kerja Menurun

    Ramai PHK, Keyakinan Masyarakat akan Lapangan Kerja Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ramainya isu Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK, survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme konsumen turun, utamanya akibat Indeks Ketersediaan maupun Ekspektasi Lapangan Kerja menurun pada Februari 2025. 

    Indeks Ketersediaan Lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, turun 1,5 poin menjadi sebesar 106,2 pada Februari. Sementara Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja untuk enam bulan yang akan datang tercatat mengalami penurunan paling dalam sebesar 2,8 poin menjadi 134,2. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai seharusnya menjelang waktu Ramadan, konsumen melakukan belanja lebih banyak. 

    “Tapi sekarang ini kecenderungannya kalau ada penurunan keyakinan konsumen, berarti harus dilakukan mitigasi karena adanya tekanan dari sisi PHK yang berlanjut,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/3/2025). 

    Bhima melihat penurunkan optimisme akan ketersediaan lapangan kerja karena PHK merupakan imbas dari efisiensi belanja pemerintah yang terdampak juga banyak, termasuk nasib CPNS yang diundur pengangkatannya. 

    Di sisi lain, masih tingginya suku bunga perbankan meski suku bunga acuan atau BI Rate sudah turun, menahan konsumsi masyarakat. 

    Sementara pemerintah pun telah menyetop stimulus berupa diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 volt ampere yang berakhir pada Februari 2025. 

    “Itu yang keliatan dari penurunan IKK ini. Bahwa masyarakat mengalami kekhawatiran dan tekanan daya beli. Ini harus segara direspons dengan menambah stimulus pemerintah lagi dan harus lebih hati-hati melakukan efisiensi belanja, agar tidak terimbas daya beli masyarakat secara umum,” jelas Bhima. 

    Lain kesempatan, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang melihat untuk meningkatkan kembali optimisme konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah. 

    Pertama, meningkatkan investasi dan ekspansi usaha. Dorongan terhadap investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja. Kebijakan yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha juga akan membantu.

    Kedua, mendorong sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi. Sektor-sektor seperti manufaktur, digital economy, dan industri kreatif memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. 

    “Dukungan regulasi dan insentif di sektor ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujarnya. 

    Ketiga, meningkatkan program upskilling dan reskilling. Hosianna memandang dengan dinamika pasar kerja yang terus berubah, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sangat penting. 

    Harapannya, hal ini akan memberi sinyal positif bahwa ada kesiapan tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja baru.

    Keempat, dampak positif program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi, khususnya di sektor pangan dan UMKM. 

    Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan lokal dan industri makanan, program ini dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan optimisme konsumen terhadap prospek ketenagakerjaan.

    Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan indeks tersebut tetap berada pada level optimistis. Indeks di atas 100 berarti optimistis dan di bawah 100 berarti pesimis. 

    “Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/3/2025). 

    Untuk diketahui, IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. 

    IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

  • Rupiah melemah seiring guncangan kebijakan proteksionis AS

    Rupiah melemah seiring guncangan kebijakan proteksionis AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring guncangan kebijakan proteksionis AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 19:17 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengguncang pasar di seluruh dunia.

    “Kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump telah mengguncang pasar di seluruh dunia, dengan Trump memberlakukan dan kemudian menunda tarif pada pemasok minyak terbesar negaranya, Kanada dan Meksiko, sementara juga menaikkan bea atas barang-barang China,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data Reuters, risiko ekonomi meningkat untuk Meksiko, China, dan Kanada akibat kebijakan tarif AS. Selain itu, kekhawatiran inflasi di AS yang sudah meningkat justru tambah memburuk, sehingga semakin mungkin Federal Reserve (The Fed) menunda penyesuaian kebijakan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat.

    “Meskipun meningkatkan ketegangan perdagangan, Trump telah menghindari membuat prediksi tentang apakah AS dapat menghadapi resesi pada tahun 2025,” ungkap Ibrahim.

    Faktor lain pelemahan rupiah berasal dari proyeksi Goldman Sachs Group Inc. terkait defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang akan semakin melebar dan mendekati batas, yakni 2,9 persen pada 2025, lebih lebar dari target pemerintah sebesar 2,53 persen.

    Goldman Sachs juga menurunkan peringkat obligasi negara tenor 10 dan 20 tahun menjadi neutral, serta menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight.

    Melebarnya defisit APBN 2025 dinilai sebagai dampak dari belanja jumbo untuk program seperti makan bergizi gratis (MBG), realokasi anggaran, pembentukan BPI (Badan Pengelola Investasi) Danantara, hingga perluasan kebijakan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) Perumahan.

    “Risiko fiskal Indonesia menjadi alasan utama bank raksasa tersebut menurunkan proyeksi atas pasar modal Indonesia. Terdapat kekhawatiran atas ketegangan perdagangan global dan pelemahan ekonomi domestik setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan fiskal,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 42 poin atau 0,25 persen menjadi Rp16.409 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.367 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.430 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.326 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • MK Diminta Redenominasi Rupiah, Uang Rp 1.000 Jadi Rp 1

    MK Diminta Redenominasi Rupiah, Uang Rp 1.000 Jadi Rp 1

    Jakarta –

    Warga bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Zico meminta Mahkamah Konstitusi (MK) meredenominasi atau menyederhanakan nilai mata uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

    Dilihat dari situs MK, Selasa (11/3/2025), gugatan itu telah teregistrasi di MK dengan nomor 23/PUU-XXIII/2025. Dia menggugat pasal 5 ayat 1 huruf c dan pasal 5 ayat 2 huruf c UU Mata Uang.

    Berikut isi pasal yang digugat:

    Pasal 5

    (1) Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

    c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;

    c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya.

    Dia meminta MK mengubah pasal itu menjadi:

    2. Ciri Umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagaimana nilai nominalnya yang telah disesuaikan dengan mengkonversi angka Rp 1.000 (Seribu Rupiah) menjadi Rp 1 (Satu Rupiah).

    Alasan Pemohon

    Dalam permohonannya, Zico mengungkit wacana redenominasi rupiah yang dilontarkan Darmin Nasution saat masih menjabat Gubernur Bank Indonesia pada 2010. Dia mengatakan uang pecahan Rp 100.000 merupakan pecahan terbesar kedua di dunia setelah pecahan VND 500.000.

    “Sebelumnya Indonesia berada di urutan ketiga dan Vietnam kedua, setelah Zimbabwe yang sudah menerbitkan pecahan Z$ 10 juta telah melakukan redenominasi mata uangnya,” ujar Zico.

    Dia mengatakan ada ada tiga faktor yang biasanya menyebabkan negara melakukan redenominasi, yakni nilai tukar, inflasi dan bentuk pemerintahan. Dia juga mengungkit nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

    “Pada tahun 1944, nilai rupiah memiliki nilai yang hampir seimbang dengan dolar AS, yaitu Rp 1,88 per dolar AS. Lalu pada 7 Maret 1946, nilai rupiah pertama kli menurut sebesar 30 persen menjadi Rp 2,65 per dolar AS,” ujarnya.

    Dia mengatakan ada keuntungan yang didapat lewat redenominasi. Menurutnya, redenominasi dapat meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang dan mempermudah transaksi pemerintah.

    Pemohon juga menguraikan sejumlah negara yang dianggapnya berhasil melakukan redenominasi. Negara-negara itu antara lain Ghana pada 2007, Brasil pada 1994, Jerman pada 2002 dan Israel pada 1980.

    “Jumlah angka nol yang berlebihan pada mata uang menyebabkan kerumitan dalam transaksi,” ujarnya.

    (haf/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bank Indonesia dan SBV Perkuat Kerja Sama Kebanksentralan

    Bank Indonesia dan SBV Perkuat Kerja Sama Kebanksentralan

    Jakarta, Beritasatucom – Bank Indonesia (BI) dan State Bank of Vietnam (SBV) resmi menyepakati peningkatan kerja sama bilateral di bidang kebanksentralan. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi dalam implementasi kebijakan bank sentral guna mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara.

    Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Gubernur SBV, Nguyen Thi Hong, pada 7 Maret 2025. MoU ini berlaku efektif selama lima tahun ke depan.

    Perry Warjiyo menyatakan bahwa perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara BI dan SBV yang telah terjalin sebelumnya. Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang strategis, termasuk kebijakan moneter, stabilitas keuangan makroprudensial, sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi, serta inovasi digital.

    “Kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua bank sentral serta berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Perry dalam pernyataan resminya pada Selasa (11/3/2025).

    Kesepakatan ini merupakan bagian dari hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, dengan Sekretaris Jenderal Republik Sosialis Vietnam, To Lam, pada Senin (10/3/2025). Kesepakatan ini juga menjadi momentum penting dalam perayaan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Sebagai bentuk implementasi, kerja sama ini akan diwujudkan dalam berbagai inisiatif, seperti dialog kebijakan terkait isu strategis, pertukaran pengalaman dan pengetahuan, studi dan penelitian bersama, pengembangan kapasitas, serta pertukaran data atau informasi terkait sektor keuangan dan perbankan.

    Gubernur SBV, Nguyen Thi Hong, menegaskan bahwa MoU ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan keuangan antara Indonesia dan Vietnam. Ia juga menekankan peran strategis kedua institusi dalam menjaga ketahanan sistem keuangan dan ekonomi di kawasan.

    “Bank Indonesia dan SBV berkomitmen untuk mendorong stabilitas keuangan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan,” kata Nguyen Thi Hong.

    Keyword Tag:Bank Indonesia, State Bank of Vietnam, kerja sama kebanksentralan, MoU BI-SBV, kebijakan moneter, stabilitas keuangan, sistem pembayaran, ekonomi Indonesia-Vietnam

  • Antrean Warga di Istiqlal untuk Penukaran Uang Baru Jelang Lebaran

    Antrean Warga di Istiqlal untuk Penukaran Uang Baru Jelang Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Warga mulai memadati layanan kas keliling Bank Indonesia (BI) untuk penukaran uang baru di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Layanan ini dibuka mulai pukul 10.00 WIB, dan masyarakat rela mengantre demi mendapatkan uang baru untuk persiapan Idulfitri.

    Fani, salah seorang warga, sengaja menukar uang baru untuk kebutuhan tunjangan hari raya (THR).

    “Untuk THR, saya menukar Rp 2,2 juta. Kemarin pagi sempat terkendala karena server down, tapi sekitar pukul 10.00 sudah lancar,” ujar Fani.

    Ia memilih layanan kas keliling BI untuk menukar uang baru, karena tidak dikenakan biaya tambahan seperti di tempat penukaran uang di pinggir jalan.

    “Kalau di pinggir jalan, kita harus bayar jasa mereka. Sedangkan di BI, cukup daftar dan membayar sesuai nominal yang ditukar,” jelasnya.

    Hal serupa disampaikan Rizka, warga yang sejak pagi mengantre di Masjid Istiqlal.

    “Sempat kesulitan saat mendaftar online, tapi akhirnya bisa. Uang yang ditukar di BI lebih terjamin keasliannya dibanding di pinggir jalan,” katanya.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P Joewono, menyampaikan layanan penukaran uang baru berlangsung hingga 27 Maret 2025. BI bekerja sama dengan perbankan menyediakan layanan ini di berbagai lokasi strategis, seperti rumah ibadah, tempat aktivitas keagamaan, dan kantor bank umum.

    BI juga telah menyiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang baru selama Ramadan dan Idulfitri.