Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai bahwa profil kredit dan stabilitas ekonomi Indonesia tetap kuat dengan peringkat Baa2, didukung oleh ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Moody’s juga mencatat adanya potensi peningkatan peringkat jika Indonesia berhasil memperluas ukuran dan daya saing sektor manufaktur serta komoditasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi penilaian tersebut, yang menurutnya mencerminkan upaya keras pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal.

    “Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan memastikan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu (22/3/2025).

    Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid, dengan pertumbuhan PDB riil rata-rata sekitar 5,0% pada 2025 dan 2026.

    Faktor utama pendorongnya adalah konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat, serta stabilnya volume komoditas yang mendukung pertumbuhan ekspor.

    Namun, Moody’s juga menyoroti risiko perlambatan akibat dinamika global, seperti perang tarif. Meski demikian, beban utang Indonesia diperkirakan tetap stabil dan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan ukuran ekonomi serta negara-negara sebanding.

    Moody’s juga mencatat bahwa meskipun masih ada tantangan dalam hal optimalisasi pendapatan negara, kondisi fiskal Indonesia dinilai tetap terkelola dengan baik.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memantau dinamika serta risiko global. Upaya yang dilakukan mencakup menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan ekonomi Indonesia menjadi indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid, meskipun ketidakpastian keuangan global masih tinggi.

    “Hal ini didukung oleh komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” tutur Perry.

    Ia menjelaskan bahwa koordinasi kebijakan mencakup beberapa aspek, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah untuk meredam dampak dinamika global, mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), percepatan transformasi digital pemerintah, serta penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan.

    Selain itu, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna memastikan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry terkait stabilitas ekonomi Indonesia.

  • pintar.bi.go.id Sudah Bisa Dibuka! Langsung Daftar Sebelum Kehabisan

    pintar.bi.go.id Sudah Bisa Dibuka! Langsung Daftar Sebelum Kehabisan

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru melalui situs pintar.bi.go.id. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, meskipun sempat ada gangguan teknis di periode sebelumnya.

    Kini, situs sudah bisa diakses kembali. Yuk, simak panduan lengkapnya agar tidak ketinggalan!

    Kenapa PINTAR BI Sempat Error?

    Banyak masyarakat mengeluh situs sulit diakses. Ada beberapa penyebab utama kenapa pintar.bi.go.id sempat error:

    Lonjakan Pengunjung: Saat pendaftaran dibuka, ribuan orang mengakses situs secara bersamaan, menyebabkan server overload. Koneksi Internet: Jaringan yang lambat atau terputus ikut memperparah masalah. Gangguan Teknis: Beberapa masalah teknis tak terduga juga dilaporkan terjadi.

    Namun, BI sudah mengatasi gangguan ini. Berdasarkan pantauan Pikiran-Rakyat.com pada pukul 11.23 WIB, situs PINTAR BI sudah kembali normal.

    Cara Daftar Penukaran Uang Baru di PINTAR BI

    Agar lebih mudah, ikuti langkah-langkah berikut:

    Kunjungi situs pintar.bi.go.id Pilih menu ‘Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling’ Klik ‘Lihat Lokasi’ untuk memilih lokasi penukaran terdekat. Tentukan tanggal dan waktu penukaran. Isi data pemesanan (NIK, nama lengkap, nomor telepon, email). Tentukan jumlah lembar uang yang akan ditukarkan (sesuai batas maksimal). Centang pernyataan persetujuan dan klik ‘Pesan’. Download bukti pemesanan. Bawa bukti pemesanan dan KTP asli saat penukaran di lokasi yang dipilih.
    Tips: Akses situs di jam-jam sepi agar lebih lancar!

    Jadwal Penukaran Uang Baru Lebaran 2025Berdasarkan pengumuman resmi Bank Indonesia, berikut jadwal penukaran uang baru:

    Tahap I (22 Maret 2025): Khusus Pulau Jawa, pukul 08.00 – 18.00 WIB di 1.505 lokasi. Tahap II (23 Maret 2025): Luar Pulau Jawa, mulai pukul 09.00 WIB di 1.043 lokasi.

    Penukaran langsung berlangsung 24-27 Maret 2025. Pastikan mendaftar lebih dulu, ya!

    Syarat dan Ketentuan Penukaran Uang Baru di PINTAR BI Penukaran sesuai tanggal, lokasi, dan waktu di bukti pemesanan. Bukti pemesanan (cetak atau digital) harus ditunjukkan. Uang yang ditukarkan harus sesuai nominal pemesanan. Uang harus dipilah per pecahan dan tahun emisi (tanpa perekat). NIK-KTP hanya bisa dipakai sekali hingga penukaran sebelumnya selesai. Berapa Batas Maksimal Penukaran Uang Baru?

    BI menetapkan batas maksimal penukaran per orang sebesar Rp 4,3 juta, dengan rincian:

    Uang Pecahan Besar (UPB): Total Rp 2 juta Uang Pecahan Kecil (UPK): Total Rp 2,3 juta Kenapa Jadwal Penukaran Berubah?

    Perubahan jadwal penukaran terjadi karena gangguan teknis di periode ke-3 (16 Maret 2025). Bank Indonesia menjelaskan bahwa lonjakan pengguna membuat server kewalahan.

    “Untuk meningkatkan layanan penukaran, kami melakukan penyesuaian jadwal pemesanan,” ujar pihak BI dalam pengumumannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap warga negara memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Langkah ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud komitmen, pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Prabowo mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Jumat (21/3) kemarin. Masing-masing adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu, ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkapnya.

    Airlangga menyebut perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang di antaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan kepala lembaga keuangan, dan direktur utama bank bumn di Istana Negara, pada Jumat (21/3/2025). Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo dan Ketua OJK mahendra Siregar.

    Pengumpulan sejumlah pejabat ini untuk membicarakan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Saat ini pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI menjelaskan, menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.

    Sejauh ini jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

    “BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Menko Airlangga pada saat sesi doorstop, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • pintar.bi.go.id Sudah Dibuka Tapi Error, Ada Kesalahan, Begini Cara Mengatasinya

    pintar.bi.go.id Sudah Dibuka Tapi Error, Ada Kesalahan, Begini Cara Mengatasinya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, situs pintar.bi.go.id menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin menukarkan uang baru.

    Namun, tidak jarang situs ini mengalami error atau down, membuat proses penukaran terhambat. Berikut adalah kesalahan-kesalahan umum yang perlu dihindari:

    Kesalahan Umum Penyebab Error dan Down PINTAR BI

    1. Akses saat Jam Sibuk

    Lonjakan pengunjung saat pendaftaran dibuka menyebabkan server kewalahan. Akses pada jam-jam sibuk, seperti saat baru dibuka, meningkatkan risiko error.

    2. Koneksi Internet Tidak Stabil

    Koneksi internet yang lambat atau terputus dapat mengganggu proses akses situs. Penggunaan jaringan Wi-Fi yang lemah atau paket data yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah.

    3. Penggunaan Perangkat Tidak Kompatibel

    Mengakses situs dengan perangkat atau browser yang tidak kompatibel dapat menyebabkan error. Browser yang sudah usang atau sistem operasi yang tidak diperbarui dapat menimbulkan masalah.

    Berikut adalah kesalahan-kesalahan umum yang perlu dihindari saat mengakses situs penukaran uang baru pintar.bi.go.id.*

    Cache dan cookie browser yang menumpuk dapat memperlambat akses situs. Data yang menumpuk dapat menyebabkan konflik dan error.

    5. Tidak Mengikuti Informasi Resmi

    Mengabaikan informasi resmi dari Bank Indonesia (BI) mengenai jadwal dan pemeliharaan situs. Tidak mengetahui adanya jadwal pemeliharaan situs, sehingga mengakses saat situs sedang tidak tersedia.

    Mengakses situs melalui link yang tidak resmi atau mencurigakan dapat menyebabkan masalah keamanan dan error.

    Solusi Mengatasi Error dan Down

    – Akses situs di jam tidak sibuk, seperti pagi hari atau setelah jam kerja.

    – Pastikan koneksi internet stabil dan gunakan jaringan yang kuat.

    – Gunakan browser terbaru dan perangkat yang kompatibel.

    – Bersihkan cache dan cookie browser secara berkala.

    – Ikuti informasi resmi dari BI mengenai jadwal dan pemeliharaan situs.

    – Akses situs hanya melalui link resmi pintar.bi.go.id.

    – Gunakan Aplikasi Mobile resmi dari BI, jika tersedia.

    – Coba secara berkala, situs web akan kembali normal setelah beberapa waktu.

    – Datang Langsung ke Layanan Kas Keliling.

    Dengan menghindari kesalahan-kesalahan di atas, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menukarkan uang baru melalui pintar.bi.go.id.

    Disclaimer: Ketersediaan dan stabilitas situs web pintar.bi.go.id dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu ikuti informasi resmi dari Bank Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Lengkap Libur Bank Lebaran 2025, Catat Tanggalnya

    Jadwal Lengkap Libur Bank Lebaran 2025, Catat Tanggalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Masyarakat Indonesia bersiap menyambut libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2025 selama 11 hari. Hal ini berdampak pada operasional perbankan di seluruh Indonesia.

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 1 Negara dan Reformasi Birokrasi, 2 libur nasional Hari Raya Idulfitri 1446 H jatuh pada tanggal 31 Maret dan 1 April 2025.

    Sementara itu, cuti bersama Lebaran ditetapkan pada tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025.

    Penyesuaian Operasional Bank

    Menyusul penetapan libur nasional dan cuti bersama tersebut, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan pengumuman terkait penyesuaian kegiatan operasional sistem pembayaran selama periode Lebaran 2025.

    Bank Indonesia menyesuaikan jadwal operasionalnya mengikuti ketetapan libur dan cuti bersama yang telah diumumkan oleh pemerintah.

    Berikut jadwal operasional sistem pembayaran BI selama libur Lebaran 2025:

    Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1446 H:

    Senin, 31 Maret 2025: Libur. Selasa, 1 April 2025: Libur.

    Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H:

    Rabu, 2 April 2025: Libur. Kamis, 3 April 2025: Libur Jumat, 4 April 2025: Libur Senin, 7 April 2025: Libur.

    Selama periode libur tersebut, BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP tidak beroperasi. Layanan BI-FAST tetap beroperasi normal 24/7.

    Masyarakat tetap dapat melakukan transaksi keuangan melalui layanan perbankan digital seperti mobile banking, internet banking, dan ATM.

    Bank-bank umum di Indonesia juga akan menyesuaikan jadwal operasionalnya selama libur Lebaran 2025.

    Sebagian besar bank akan menutup kantor cabang mereka selama periode libur nasional dan cuti bersama. Namun, layanan perbankan digital dan ATM akan tetap tersedia bagi nasabah.

    Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan kebutuhan transaksi keuangan mereka sebelum periode libur Lebaran.

    Pastikan untuk melakukan pembayaran tagihan, transfer dana, dan penarikan tunai sebelum bank tutup.

    Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan online yang marak terjadi selama periode libur Lebaran.

    Jangan memberikan informasi pribadi atau keuangan kepada pihak yang tidak dikenal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • Moody’s Pertahankan Outlook Stabil untuk Perekonomian Indonesia

    Moody’s Pertahankan Outlook Stabil untuk Perekonomian Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai perekonomian Indonesia tetap resilient, didukung oleh pertumbuhan yang stabil serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga. 

    Keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis turut memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Komitmen otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas makroekonomi menjadi faktor utama yang mendukung posisi sovereign credit rating (SCR) Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan perekonomian Indonesia mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi yang solid, meskipun ketidakpastian global masih tinggi.

    “Kredibilitas kebijakan yang dijaga dengan baik serta sinergi antara otoritas ekonomi menjadi kunci dalam memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” ucap Perry dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

    Perry menambahkan, koordinasi kebijakan dilakukan dalam berbagai aspek, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengantisipasi dinamika global dan mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), serta mendukung transformasi digital pemerintah.

    Selain itu, penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan juga menjadi prioritas. BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    Moody’s menilai permintaan domestik yang kuat, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi, akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan yang mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga berkontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan nasional yang lebih berkelanjutan.

    Lebih lanjut, penguatan pendapatan pemerintah, fleksibilitas fiskal, serta pendalaman pasar keuangan menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan peringkat SCR Indonesia di masa mendatang.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry.

  • Ada Pemeliharaan, Jam Berapa pintar.bi.go.id Hari Ini 22 Maret 2025 Dibuka?

    Ada Pemeliharaan, Jam Berapa pintar.bi.go.id Hari Ini 22 Maret 2025 Dibuka?

    PIKIRAN RAKYAT – Pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, Bank Indonesia membuka kuota penukaran uang baru khusus untuk wilayah Pulau Jawa melalui situs pintar.bi.go.id. Namun, situs ini sempat mengalami gangguan dan ditutup sementara untuk pemeliharaan.

    Jadwal Pembukaan Situs Pintar.bi.go.id

    Situs pintar.bi.go.id akan kembali dapat diakses pada pukul 09.00 WIB. Hal ini dikarenakan adanya pemeliharaan pada server, yang menyebabkan situs tidak dapat diakses untuk sementara waktu.

    Bank Indonesia juga menginformasikan bahwa saat ini trafik di situs web mereka sedang tinggi dan antrian cukup panjang.

    “Terimakasih atas kunjungan Anda! Saat ini trafik di website kami sedang tinggi dan antrian cukup panjang. Mohon bersabar, kami akan segera melayani Anda. Silakan coba lagi dalam beberapa saat. Terimakasih atas pengertiannya!,” tulis Bank Indonesia.

    Solusi Mengatasi Error Pasca Gangguan

    Setelah situs kembali dibuka, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi error yang mungkin terjadi:

    – Karena trafik masih tinggi, coba akses situs web secara berkala dalam beberapa saat.

    – Pastikan koneksi internet Anda stabil dan cepat untuk menghindari gangguan saat mengakses situs.

    – Cache dan cookie browser yang menumpuk dapat menyebabkan masalah saat mengakses situs web. Bersihkan cache dan cookie browser Anda secara berkala.

    – Jika Anda mengalami masalah saat mengakses situs web di komputer, cobalah menggunakan ponsel atau tablet, atau sebaliknya.

    – Jika tersedia, gunakan aplikasi mobile resmi dari Bank Indonesia untuk penukaran uang baru. Aplikasi seringkali lebih stabil dibandingkan situs web.

    – Selalu perbarui informasi dari situs resmi Bank Indonesia.

    Bersabarlah dan coba akses situs web pintar.bi.go.id setelah pukul 09.00 WIB. Ikuti solusi yang diberikan untuk mengatasi error dan gangguan.

    Bank Indonesia memberikan informasi soal adanya pemeliharaan di situs pintar.bi.go.id.

    Sebagai informasi tambahan, Bank Indonesia akan kembali membuka pendaftaran penukaran uang baru besok, Minggu, 23 Maret khusus untuk wilayah di luar Pulau Jawa pada pukul 09.00 WIB.

    Namun, menu Penukaran Uang Rupiah di situs pintar.bi.go.id akan ditutup sementara untuk pemeliharaan pada Sabtu, 22 Maret 2025 pukul 18.00 WIB, dan bisa dikases kembali Minggu, 23 Maret 2025 pukul 09.00 WIB.

    Disclaimer: Jadwal dan kondisi situs web pintar.bi.go.id dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu ikuti informasi resmi dari Bank Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • LINK War Tukar Uang Baru Lebaran 2025 Dibuka Pukul 9.00 WIB, Klik di Sini

    LINK War Tukar Uang Baru Lebaran 2025 Dibuka Pukul 9.00 WIB, Klik di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Para pemburu uang baru untuk Lebaran 2025, bersiaplah, hari ini, Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 09.00 WIB, Bank Indonesia (BI) resmi membuka layanan pemesanan penukaran uang baru melalui platform daringnya, pintar.bi.go.id.

    Layanan ini diprediksi akan diserbu masyarakat, mengingat tradisi berbagi uang baru saat Lebaran sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idulfitri di Indonesia.

    “Pastikan Sobat untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di website PINTAR (pintar.bi.go.id) pada tanggal Sabtu, 22 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB khusus untuk titik lokasi penukaran wilayah Pulau Jawa,” ujar Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim, dalam keterangan resminya.

    Tips War Uang Baru

    Mengingat antusiasme masyarakat yang tinggi, war untuk mendapatkan slot penukaran uang baru di Pintar.bi.go.id diprediksi akan sengit.

    Oleh karena itu, persiapan dan strategi yang matang sangat diperlukan. Berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan:

    Akses Tepat Waktu: Buka situs Pintar.bi.go.id tepat pada pukul 09.00 WIB. Semakin cepat Sobat PR mengakses, semakin besar peluang mendapatkan slot. Siapkan Data Diri: Pastikan Sobat PR sudah menyiapkan data diri lengkap sesuai KTP, termasuk NIK, nama lengkap, dan alamat. Proses pengisian data yang cepat akan memperbesar peluang keberhasilan. Pilih Lokasi dan Waktu: Segera pilih lokasi dan waktu penukaran yang diinginkan. Semakin fleksibel Sobat PR dalam memilih lokasi dan waktu, semakin besar peluang mendapatkan slot. Pastikan Koneksi Internet Stabil: Koneksi internet yang stabil dan cepat sangat penting agar proses pemesanan berjalan lancar. Gunakan Perangkat yang Tepat: Gunakan perangkat dengan spesifikasi yang memadai dan browser terbaru untuk menghindari masalah teknis. Sabar dan Pantang Menyerah: Jika gagal pada percobaan pertama, terus coba hingga berhasil. Jangan mudah menyerah! Cara Pemesanan di Pintar.bi.go.id

    Bagi Sobat PR yang baru pertama kali menggunakan layanan ini, berikut langkah-langkah pemesanan penukaran uang baru di pintar.bi.go.id:

    Akses situs Pintar.bi.go.id melalui browser di komputer atau ponsel. Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling”. Pilih provinsi tempat tinggal Sobat PR. Pilih lokasi dan waktu penukaran yang tersedia. Isi data pemesan sesuai dengan kartu identitas. Pilih jumlah dan pecahan uang yang ingin ditukarkan. Dapatkan bukti pemesanan. Datang ke lokasi penukaran sesuai jadwal dengan membawa bukti pemesanan dan KTP asli. Jumlah dan Pecahan Uang yang Tersedia

    BI menyediakan berbagai pecahan uang baru, mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000 dengan nominal maksimal Rp4,300.000.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News