Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Calo Casis Bintara Polri Pasang Harga Rp 550 Juta, Keluarga Buat Laporan karena Tidak Lolos

    Calo Casis Bintara Polri Pasang Harga Rp 550 Juta, Keluarga Buat Laporan karena Tidak Lolos

    – Diduga Calo calong siswa (Casis) Polri pasang harga Rp.550 Juta, Panjar sebagai tanda jadi pengurusan sebanyak Rp. 200 Juta tahun 2022 lalu, dipanjar di Rumah Pak Jenderal di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan?.

    Salah satu keluarga casis polri asal Takalar, berinisial HR mengungkapkan lolos jadi Polri uang disiapkan sebanyak Rp.550 juta dan ada panjar Rp.200 Juta sebagai tanda jadi dan dipanjar dua kali transsaksi yakni Rp.150 Juta di Bontonompo Gowa dan 50 juta di Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan.

    “Dirmhnya itu p. jendral dibontonompo ,Gowa (transaksi Rp.150 Juta-rd), waktu ambilki lagi uang 50 juta dibelakan hj.lina,” beber HR Namun tidak menjelaskan nama Jenderal yang dimaksud Siapa diwaktu saat dikonfirmasi, sabtu 22 Maret 2025 Lalu.

    Namun Perjanjian Kalau tidak lulus jadi anggota polisi maka panjar dikembalikan, karena tidak lulus Panjar sebanyak 200 juta tidak dikembalikan diduga calo casis Polri tersebut sudah dilaporkan di Polrestakalar, Polda Sulsel sejak sejak September 2024.

    “Saya sudah sering sekali di janji uang itu dikembalikan itupun saya sudah laporkan masih belum dikembalikan, bahkan pihak Kepolisian,” ujarnya.

    Terkait laporannya bernomor. LP/B/245/IX/2024/SPKT/POLRESTAKALAR/POLDASULAWESISELATAN tentang dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 372 dan 378 terlapor berinsial HH.

    S

    “Ada surat tadi nabawakanka ini penyidik,.  Dua ini surat nabawa sekaligus,” ungkap HR, saat dikonfirmasi sambil meperlihatkan kedua surat tersebut, Selasa 25 Maret 2025.

    Terkait casis Polri yang saat ini sedang bergulir pihak penyidik Polres Takalar belum memberikan tanggap, jadi pihak media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak propam karena praktek masuk polisi merupakan tindakan yang mecoren institusi Polri.

    “Kami sdh konfirmasi dgn penyidik, menunggu hasil gelar perkara, CASIS Polri, Silahkan tanya ke penyidik pak,” jelas Akp Fajar Kasi Propam Polres Takalar, meskipun kesan tidak ada tindakan untuk menindaki terlapor. Kamis (27/03/2025).

    Terpisah dikonfirmasi dihari yang sama maka di Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Zulham Efendi menegaskan bahwa sudah ditindaklanjuti dan siapapun yang melanggar harus diproses hukum.

    “Sdh kita tindak lanjuti.. yg pasti siapapun anggota yg bersalah baik disiplin, kode etik maupun pidana akan kita proses,” Tegas Kombes Zulham.

    Sekedar diketahui bahwa yang diduga calo kasus Polri tersebut santer dikenal di lingkungan masyarakat Takalar berprofesi rentenir dan kenal kebal hukum meskipun masyarakat dan warga sekitar telah melaporkannya berkali-kali mulai dari tingkat Polsek yang ada di Takalar sampai ke ketingkat Polda Sulsel.

    Seperti contohnya laporan Anggota Polri dan Ibu bayangkari di Polda Sulsel pada tahun 2023 dan dilimpahkan hingga ke tingkat Polsek dan sampai sekarang saat ini belum ada kepastian hukum dan laporan oknum polisi tentang dugaan pemalsuan sejak 2023 hingga saat ini belum ada kejelasan atau kepastian Hukum.

    Laporan  personil Polri Aipda AM dengan No: STTLP/B/164/V/2023/SPKT/POLRES TAKALAR/POLDA SULAWESI SELATAN, Tanggal 26 mei 2023, dan tanda terima, No: B/296/VI/Res.1.9/2023/Reskrim, Tanggal 06 Juni 2023 Tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHpidana.Laporan oknum Bhayangkari Nomor : LP/B/264 /III/ 2023 / SPKT / POLDA SULSEL Tanggal 21 Maret 2023 yang di limpahkan kepolres Takalar BI/203/III/RES.1.9/2023/DitReskrimum tanggal 30 Maret 2023.

    Kedua laporan Tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHpidana dan terlapor Inisial HH yang tersandung calong siswa (Casis) Bintara Polri.

    Dilangsir nasional.okezone.com, Selasa (01/04/2025), Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan, untuk mendaftar menjadi anggota Polri gratis tanpa dipungut biaya.  Seluruh jajaran Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri pun diminta agar mengawal proses rekrutmen anggota Polri guna mencegah adanya praktik percaloan. 

    Menurut Dedi, proses penerimaan calon anggota Polri sudah mengusung prinsip transparansi, jujur, akuntabel dan humanis. Sehingga, ia berharap tak ada lagi masyarakat yang beranggapan untuk menjadi anggota Polri harus bayar.

    “Tolong sampaikan kepada masyarakat, masuk polisi gratis. Kalau masih ada masyarakat yang dibujuk, dirayu masuk polisi bayar, tolong ingatkan kepada masyarakat untuk jangan percaya,” ujar Dedi dalam keterangannya, dikutip Senin (17/2/2025).

    Dedi mengungkapkan, satuan kerja yang mengawal proses rekrutmen anggota kepolisian itu adalah SSDM. Tugasnya merekrut anggota baru Polri, mulai dari jalur tamtama, bintara, perwira, hingga perwira sumber sarjana. Satuan ini diharapkan bisa bekerja jujur serta mampu menyampaikan ke masyarakat bahwa masuk polisi gratis.

    “Jadi harus clear kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu gratis. Kegiatan rekrutmen betul-betul bersih. Sampaikan berulang kali sama masyarakat agar masyarakat betul-betul paham,” ujarnya.

    Pada tahun ini, ada pembaruan metode rekrutmen. Salah satunya pada pengembangan fitur UKJ digital, CAT, tes psikologi dengan metode SJT, dan pemeriksaan saraf yang ditujukan untuk mencetak anggota Polri yang berkualitas.

    Saat pendaftaran sebagai anggota Polri tak dipungkiri kerap ada respons negative dari masyarakat yang tidak lolos tes. Namun, Dedi menekankan, agat seluruh staf di SSDM tetap memberikan layanan yang ramah yang akan menjadi gambaran wajah Polri.

    “Pertimbangan utama penerimaan calon anggota Polri adalah kualitas. Ruang komunikasi publik dibuka seluas-luasnya, hotline dan whistle blower system untuk mengakomodir dan merespons keluhan masyarakat demi peningkatan rekrutmen yang lebih baik,” pungkasnya. 

    Hingga berita ini diterbitkan sementara diusahakan dikonfirmasi kepada pihak terkait.

  • Ketika Ambisi DHE Prabowo ‘Diganjal’ Hukuman Tarif Donald Trump

    Ketika Ambisi DHE Prabowo ‘Diganjal’ Hukuman Tarif Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang mewajibkan pengusaha di sektor sumber daya alam (SDA) untuk memarkir devisa hasil ekspor alias DHE di dalam negeri.

    Tidak hanya disorot, kebijakan DHE Presiden Prabowo Subianto itu kemudian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif kepada produk Indonesia sebesar 32%.

    “Mulai tahun ini, [Indonesia] mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih,” demikian dikutip dari laman resmi Gedung Putih, Jumat (4/4/2025). 

    Trump mengkategorikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari hambatan tarif moneter dan tarif non-moneter untuk mengatur arus perdagangan baik itu ekspor dan impor.

    “Presiden Trump melawan keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini.”

    Neraca Dagang RI Vs AS

    Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

    BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar.  Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

    Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

    Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023

    Ambisi DHE Prabowo 

    Ketentuan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA 100% selama 12 bulan mulai berlaku hari ini, 1 Maret 2025.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Beleid itu diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/2/2025) dan diundangkan pada hari yang sama.

    Prabowo menyebutkan bahwa kebijakan ini muncul dengan mempertimbangkan adanya ruang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan dan penempatan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

    “Hal ini dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tuturnya dalam beleid tersebut, dikutip pada Sabtu (1/3/2025).

    Secara umum, aturan pengganti PP 36/2023 ini memuat ketentuan perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dalam sistem keuangan Indonesia sebesar 100% untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan.

    Sementara persentase sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi wajib melakukan retensi sebesar 30%.

    Dalam peraturan teranyar ini pula ditetapkan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA, yakni 12 bulan untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, serta tiga bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.

    Adapun penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada rekening khusus (reksus) DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

    Selain itu juga pada instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI atau instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI).

    Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menjaga keberlangsungan usaha eksportir meski hasil devisa ditahan 100%.

    Eksportir diberikan kelonggaran untuk dapat menggunakan devisa hasil ekspor dalam bentul valuta asing atau valas untuk kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Para pengusaha dengan orientasi ekspor tersebut juga dapat melakukan penukaran ke rupiah di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valas yang sama.

    Eksportir juga dapat melakukan pembayaran dividen dalam bentuk valas serta pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa dari DHE yang ditempatkan di reksus.

  • Pemerintahan Prabowo Siapkan Langkah Strategis Respons Tarif Impor 32 Persen dari Trump – Halaman all

    Pemerintahan Prabowo Siapkan Langkah Strategis Respons Tarif Impor 32 Persen dari Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kenaikan tarif impor produk Indonesia 32 persen dari sebelumnya 10 persen.

    Langkah resiprokal ini diambil AS sebagai respons terhadap kebijakan perdagangan internasional yang dinilai merugikan mereka.

    Keputusan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia, terutama di pasar AS. Produk utama Indonesia yang terancam terdampak termasuk elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan seperti udang.

    Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai strategi untuk memitigasi dampak negatif terhadap ekonomi domestik.

    “Kami akan menghitung dampak langsung terhadap sektor-sektor utama ekspor Indonesia dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampaknya,” ujar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan resminya, Kamis (3/4/2025).

    Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

    Selain mengantisipasi dampak perdagangan, pemerintah juga berfokus pada stabilitas ekonomi domestik. Salah satu langkah yang diambil adalah menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global akibat pengumuman tarif AS.

    Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valuta asing tetap terjaga, guna mendukung pelaku usaha dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    “Sejak awal tahun ini, kami sudah menyiapkan strategi dan melakukan negosiasi dengan AS untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal ini,” tambah Kemlu.

    Pemerintah juga telah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga yang berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di AS dan pelaku usaha nasional untuk menghadapi tantangan ini.

    Langkah-langkah Diplomatik dan Negosiasi Langsung

    Pemerintah Indonesia juga memastikan akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah AS. Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.

    Salah satu fokus utama dalam negosiasi adalah menyelesaikan isu-isu yang diangkat dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.

    “Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS,” tulis keterangan Kelu menambahkan.

    Bahkan, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier.

    Kerjasama ASEAN untuk Memperkuat Daya Saing

    Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bersikap tegas dan keras dalam merespon kebijakan sosial ekonomi global yang dinilai diskriminatif dan merugikan kepentingan rakyat.  (ist)

    Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan Malaysia, yang saat ini memegang Keketuaan ASEAN, untuk menyusun langkah bersama mengingat tarif ini juga berdampak pada seluruh negara anggota ASEAN.

    “Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi” jelasnya.

    Pemerintah Indonesia meyakini, dengan langkah-langkah strategis ini, iklim investasi akan semakin membaik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia.

    Trump: “Hari Pembebasan Ekonomi” bagi AS

    Pada 2 April 2025, Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif ini, menyebutnya sebagai langkah penting dalam “pembebasan ekonomi” Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyatakan, “Hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita.”

    Pengenaan tarif ini akan berlaku mulai 9 April 2025, dan akan berdampak pada lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia. Dengan langkah ini, AS berharap dapat menyeimbangkan ketimpangan perdagangan internasional yang mereka nilai merugikan perekonomian mereka.

    Pemerintah Indonesia, bersama dengan negara-negara ASEAN, tetap optimis bahwa strategi yang telah disiapkan akan mampu mengatasi tantangan ini dan meminimalkan dampak negatif bagi perekonomian domestik.

  • Pemerintah Sebut Ekspor RI Ini Bakal Terdampak Tarif Baru Trump

    Pemerintah Sebut Ekspor RI Ini Bakal Terdampak Tarif Baru Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru yang totalnya lebih lebih besar dari sebelumnya. Hal itu disebabkan adanya tarif resiprokal selain dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan ke semua negara.

    Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. Tarif ini akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 mendatang.

    Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan pengenaan tarif baru ini ini akan berdampak signifikan terhadap Indonesia.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang dan produk-produk perikanan laut,” kata Susiwijono, dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025).

    Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut, hingga ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

    Selain itu pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.Salah satunya pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman.

    “Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” katanya.

    Menurutnya, sejak awal tahun pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Susiwijono menjelaskan pemerintah akan terus berkomunikasi dengan pemerintah AS terkait hal ini. Selain itu sebagai bagian dari negosiasi pemerintah juga telah mengambil langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs),” katanya.

    Menurut Susiwijono mengungkapkan ini sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” lanjutnya.

    (mkh/mkh)

  • RI Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump – Halaman all

    RI Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Pemerintah Indonesia buka suara dalam hal penetapan tarif impor barang-barang ke Amerika Serikat sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen.

    Kenaikan tarif resiprokal itu akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

    Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Indonesia menyampaikan keterangan resmi sebagai berikut seperti dikutip Tribunnews.com pada Kamis (3/4/2025).

    Indonesia menilai, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS, dimana selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    Karena itu, pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

    Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tulis keterangan tersebut.

    Sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    Sebelumnya Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. 

    Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

    Diketahui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif impor terbaru itu pada hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat atau Kamis pagi waktu Jakarta.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif itu.

    Korea Selatan Melawan

    Korea Selatan langsung merespons kebijakan Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 25 persen.

    Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo meminta menteri perindustriannya untuk menganalisis isi tarif dan secara aktif bernegosiasi dengan Washington untuk meminimalkan dampaknya.

    “Ketika perang dagang global sudah menjadi kenyataan, pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Han dalam pertemuan dengan menteri keuangan dan pejabat tinggi lainnya, dikutip dari Reuters pada Kamis (3/4/2025).

    Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Ahn Duk-geun menyebut pihaknya menyesalkan adanya tarif impor resiprokal ini.

    Namun, ia mengatakan Seoul akan terus berkonsultasi bersama para pejabat AS, termasuk yang senior, terkait dengan tarif ini.

    Donald Trump dalam pidatonya secara khusus menyoroti Korea Selatan dan Jepang.

    Ia menyebut mereka sebagai yang terburuk karena melakukan praktik perdagangan tidak adil terhadap Amerika Serikat.

  • Soal Tarif Impor Trump, Menko Airlangga: Kita Akan Negosiasi Langsung

    Soal Tarif Impor Trump, Menko Airlangga: Kita Akan Negosiasi Langsung

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) soal pengenaan tarif resiprokal atau impor kepada Indonesia sebesar 32%. Bahkan, kata Airlangga, Pemerintah akan mengirimkan delegasi ke pemerintah AS untuk menegosiasikan lagi tarif impor tersebut.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ujar Airlangga kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Airlangga mengakui, sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif impor AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintahan Donald Trump. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS. Terutama, kata dia, yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tariff measures (NTMs),” tuturnya.

    Dikatakan juga pengenaan tarif impor ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield surat berharga negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif impor AS. Bersama Bank Indonesia, tambah dia, pemerintah juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    “Kita juga memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ungkap dia.

    Selain itu, kata Airlangga, langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif impor AS,” pungkas Airlangga.

  • Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

    Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor padat karya RI seperti pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki diperkirakan akan makin terpuruk akibat kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan, sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia memiliki pasar besar di AS.

    Ia menyebut pada 2024 untuk pakaian jadi ekspor ke AS porsinya 61,4 persen dan alas kaki sebesar 33,8 persen. 

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” kata Bhima kepada Tribunnews, Kamis (3/4/2025).

    Sementara itu, di dalam negeri, Indonesia akan dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka juga mengincar pasar alternatif.

    Diketahui, China juga dikenai tarif impor resiprokal sebesar 34 persen, Vietnam 46 persen, dan Kamboja 49 persen.

    Bhima mengatakan, di tengah potensi banjirnya tekstil dari ketiga negara tersebut, ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang belum kunjung direvisi.

    Permendag 8/2024 telah lama dituding sebagai biang kerok naiknya angka impor TPT.

    “Permendag 8/2024 belum juga direvisi. Jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi di domestik. Ini harus diubah regulasinya secepatnya,” ucap Bhima.

    Menurut Bhima, sekarang solusinya Indonesia harus ikut mengejar peluang merelokasi pabrik.

    Tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal kalau Indonesia lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja.

    “Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, dan tidak ada RUU yang buat gaduh. RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu,” kata Bhima.

    “Kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia,” lanjutnya.

    Menurut Bhima, faktor-faktor tersebut jauh lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa mengguyur insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax.

    Kalau sebelumnya bisa menarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya memperbaiki daya saing yang fundamental.

    “Bank Indonesia masih punya ruang untuk operasi moneter saat cadangan devisa gemuk. BI bahkan bisa turunkan suku bunga acuan 50 bps untuk stimulus sektor riil yang terdampak perang dagang,” ucap Bhima.

    Sebagai informasi, penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak secara langsung.

    Tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan.

    Contohnya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

    Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

    Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian. Dampaknya adalah melambatnya produksi dan lapangan pekerjaan.

    Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20 persen), Vietnam (46 persen), India (26 persen), Jepang (24 persen), Thailand (36 persen), Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen).

    Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang.  

  • Respons Pemerintah Indonesia terhadap Tarif 32% Trump, Siap Kirim Delegasi ke Washington

    Respons Pemerintah Indonesia terhadap Tarif 32% Trump, Siap Kirim Delegasi ke Washington

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS,” kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

    Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).

    Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama.

    “Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global setelah Trump mengumumkan tarif baru ini.

    Dia mengemukakan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga, sehingga tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Kebijakan Trump

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh mitra dagang AS, tak terkecuali negara dalam kategori miskin atau least developed countries (LDCs). Sementara itu, negara-negara yang dianggap menerapkan hambatan perdagangan tinggi bagi produk-produk AS akan menjadi sasaran tarif yang lebih besar.

    Trump dalam banyak pidatonya beralasan bahwa penerapan tarif tinggi ditujukan untuk mewujudkan anggaran yang berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dikutip dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif timbal balik sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Mengutip data USTR, nilai total perdagangan Indonesia dan AS mencapai US$38,3 miliar sepanjang 2024 dengan ekspor AS ke Indonesia bernilai US$10,2 miliar dan impor sebesar US$28,1 miliar.

    Impor dari Indonesia yang lebih besar membuat AS membukukan defisit perdagangan sebesar US$17,9 miliar pada 2024. Defisit ini melebar 5,4% dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka US$923 juta.

  • Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. Menurut Hanif, pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tetapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus segera turun tangan penuh,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

    Hanif menilai kebijakan tarif impor Trump ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp 500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tandas dia

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp 16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$ 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar. Karena itu, kata Hanif, meskipun strategi moneter penting, namun tidak cukup kuat menopang ekonomi Indonesia.

    “Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tandas wakil ketua umum DPP PKB itu.

    Hanif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD$ 14 miliar. Menurut dia, pekerja migran merupakan kekuatan Indonesia dan jika dikelola dengan baik bisa menjadi pilar ekonomi nasional.

    “Mereka bukan beban, tetapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tutur dia.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkas dia.

    Sebelumnya Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor ke negara AS. Bahkan, tarif yang lebih tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Adapun kebijakan tarif impor balasan ini diberlakukan  sebesar 34% untuk China dan 20% untuk Uni Eropa, sebagai respons terhadap bea masuk yang diberlakukan pada produk-produk AS. Sedangkan untuk Indonesia sebesar 32% dan tarif impor tertinggi terlihat akan diberlakukan kepada Vietnam sebanyak 46%.

  • Indonesia Bakal Hitung Dampak Pengenaan Tarif Dagang AS ke Produk Ekspor Utama – Page 3

    Indonesia Bakal Hitung Dampak Pengenaan Tarif Dagang AS ke Produk Ekspor Utama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) resmi telah mengenakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. 

    Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai 9 April 2025. Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. 

    Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” kata Susiwijono dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Kamis (3/4/2025).

    Selain itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global setelah pengumuman tarif resiprokal AS.

    “Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.

    Pemerintah Telah Siapkan Strategi

    Adapun sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. 

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ujarnya.