Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!

    Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Merespons tarif “timbal balik” ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia menegaskan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2024).

    Selain itu Pemerintah juga memperhatikan potensi dampak kebijakan tarif terhadap industri apparel dan alas kaki yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

    Pemerintah mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/04) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

    Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.

    “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.

    Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

    (hsy/hsy)

  • Rupiah Anjlok Rp17 Ribu, Terburuk Melebihi Krisis Moneter Tahun 1998

    Rupiah Anjlok Rp17 Ribu, Terburuk Melebihi Krisis Moneter Tahun 1998

    GELORA.CO – Masyarakat Indonesia tengah menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp17 ribu di bulan April 2025 ini.

    Bagaimana tidak, kondisi ini mencetak sejarah baru bagi Indonesia bahkan lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998 dimana nilai tukar saat itu sebesar Rp16 ribu lebih per dolar AS.

    Berdasarkan data Revinitiv, pada Minggu 6 April 2025 pagi hari pukul 08.10 WIB, kurs rupiah terhadap dolar ASN ini menembus level Rp17.059.

    Pelemahan kurs rupiah ini cukup parah, dimana dibadingkan posisi terakhir pada perdagangan reguler sebelum libur lebaran yang sempat menguat tipis 0,12 persen di angka Rp16.555 per dolar AS.

    Tentu saja pelemahan kurs rupiah juga menjadi sinyal tekanan ekonomi global yang akan menjadi tantangan bagi Indonesia.

    Penyebab Kurs Rupiah Melemah

    Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi nilai tukar rupiah ini, termasuk salah satunya adalah penetapan tarif pajak baru Presiden Amerika, Donald Trump.

    Indonesia sendiri menjadi sasaran kebijakan Trump soal pajak impor, dimana tarif resipokal atau timbal balik mencapai 32 persen.

    Kebijakan ini ditetapkan karena merespons defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dinilai terlalu besar.

    Dampak dari kebijakan ini yang mungkin terjadi adalah harga barang asal Indnesia menjadi kurang kompetitif di pasar AS.

    Selain itu ekspor dari Indoneisa ke negeri paman Sam bisa jadi menurun tajam yang akan mengurangi suplai dolar AS di dalam negeri.

    Respons Bank Indonesia

    Bank Indonesia memberikan tanggapan soal kondisi ekonomi baru-baru ini tentang melemahnya nilai kurs rupiah.

    Disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan global terkait dengan kebijakan tarif AS yang berlaku mulai 2 April tersebut.

    Selain itu, bank sentral juga akan memantau retalisasi dari China pada 4 April 2025 untuk bisa menjaga stabilitas kurs rupiah.

    “Pasar keuangan global bergerak dinamis, dengan pelemahan di pasar saham dan penurunan yield US Treasury yang kini menyentuh titik terendah sejak Oktober 2024,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulis.

    Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan adalah optimalisasi instrumen triple intervention – intervensi di pasar valuta asing (valas) baik di transaksi spot maupun DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward).

    Selain itu pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder juga dilakukan untuk menjaga likuiditas valas dan mendukung kepercayaan pelaku pasar.

  • AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

    Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).

    Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.

    Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. 

    Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. 

    Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

    Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.

    Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.

    Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/4/2025) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

    Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.

    “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Airlangga.

    Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

  • Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber, Begini Reaksi Pramono Anung dan Rano Karno

    Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber, Begini Reaksi Pramono Anung dan Rano Karno

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dugaan serangan siber yang menyerang sistem perbankan Bank DKI jadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

    Melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim, Pram-Rano tak menampik adanya gangguan sistem layanan perbankan di bank pelat merah tersebut.

    “Memang sekarang ini yang tidak bisa layanan transfer antarbank dari Bank DKI. Untuk ATM enggak ada masalah, semua jalan kecuali transfer antarbank dan QRIS,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com, Minggu (5/4/2025).

    Politus PDIP yang akrab disapa Chico Hakim ini bilang, langkah pemeliharaan sistem merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasabah.

    “Justru ini bentuk kehati-hatian untuk menjaga keamanan dana nasabah,” ujarnya.

    Ia pun memastikan, masalah ini terus dipantau oleh Pram-Rano dan koordinasi dengan pihak Bank SKI juga terus dilakukan guna memastikan masalah operasional JakOne Mobile bisa segera rampung.

    “Intinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terus memantau dan menjalin komunikasi dengan pihak Bank DKI, dan diharapkan segera bisa normal kembali dalam waktu dekat,” tuturnya.

    Lebih lanjut terkait isu yang beredar terkait dugaan serangan siber, Chico menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengadah ke dugaan tersebut.

    Ia pun mengaku tak mau menduga-duga perihal indikasi serangan siber terhadap Bank DKI.

    “Kami dari pihak gubernur dan wakil gubernur terus berkomunikasi dengan pihak Bank DKI. Kami belum menerima informasi perihal dugaan serangan siber,” kata Chico.

    Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

    Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI

    Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

    Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

    Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin juga menegaskan bahwa Bank DKI tidak semestinya berdiri sendiri bilamana sedang menghadapi serangan siber.

    “Bank DKI tidak berdiri sendirian dalam menghadapi kejahatan siber. Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

    Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

    “Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka. Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” paparnya.

    “Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” lanjutnya.

  • BI Siaga Hadapi Dampak Tarif Trump: Stabilitas Rupiah Jadi Prioritas – Page 3

    BI Siaga Hadapi Dampak Tarif Trump: Stabilitas Rupiah Jadi Prioritas – Page 3

    Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump juga mengenakan tarif timbal balik yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS.

    “Tanggal 2 April 2025, akan selamanya dikenang sebagai hari ketika industri Amerika terlahir kembali, hari ketika takdir Amerika direbut kembali, dan hari ketika kita mulai membuat Amerika kaya kembali,” kata Trump.

    “Negara-negara asing akhirnya akan diminta untuk membayar hak istimewa akses ke pasar kita, pasar terbesar di dunia,” Trump menambahkan.

    “Karena kami sangat baik, kami akan mengenakan tarif kepada mereka sekitar setengah dari tarif yang mereka tetapkan kepada kami, jadi tarifnya tidak akan sepenuhnya timbal balik,” ujar dia.

    Tarif universal akan mulai berlaku pada tengah malam 5 April (pukul 12 siang tanggal 6 April, waktu Singapura) dan tarif timbal balik akan berlaku pada tengah malam 9 April.

    Menjelang pengumuman tersebut, pejabat Trump mengatakan tarif timbal balik berasal dari berbagai faktor, seperti tarif negara, pajak pertambahan nilai, tindakan nontarif seperti subsidi, serta kebijakan valuta asing.

    Tarif terbaru ini merupakan tambahan dari tarif 25 persen untuk impor baja dan aluminium dan tarif yang sama untuk mobil asing yang mulai berlaku minggu ini.

  • Rupiah Ambruk di Pasar Luar Negeri, Dolar Sudah Tembus Rp 17.000

    Rupiah Ambruk di Pasar Luar Negeri, Dolar Sudah Tembus Rp 17.000

    GELORA.CO – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah menyentuh level Rp17.000an/US$ di non-deliverable forward (NDF).

    Dilansir dari Refinitiv, pada hari ini, Minggu (6/4/2025) pukul 08:10 WIB, nilai tukar mata uang Garuda telah mencapai Rp17.059/US$ atau merupakan posisi terendah sepanjang sejarah.

    Nilai tukar rupiah di pasar NDF jauh lebih lemah dibandingkan pada penutupan perdagangan reguler terakhir sebelum libur Lebaran, Kamis (27/3/2025) rupiah berada pada posisi Rp16.555/US$ atau menguat 0,12%. Artinya rupiah tampak berpotensi melemah sangat signifikan di pekan depan.

    Untuk diketahui, NDF adalah instrumen yang memperdagangkan mata uang dalam jangka waktu tertentu dengan patokan kurs tertentu pula. Pasar NDF belum ada di Indonesia, hanya tersedia di pusat-pusat keuangan internasional seperti Singapura, Hong Kong, New York, atau London.

    Pasar NDF seringkali mempengaruhi psikologis pembentukan harga di pasar spot. Oleh karena itu, kurs di NDF tidak jarang diikuti oleh pasarspot.

    Indonesia Jadi Korban Tarif Trump

    Kebijakan tarif Trump memicu ketidakpastian global hingga saling serang perang dagang. Dampak yang bisa dirasakan rupiah diperkirakan akan besar mulai dari kaburnya investor asing di pasar keuangan Tanah Air hingga gejolak eksternal yang tinggi

    Indonesia menjadi korban baru dalam perang dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia akan dikenai tarif resiprokal atau timbal balik hingga 32% karena besarnya defisit AS ke Indonesia.

    Hal ini akan berdampak negatif pada tidak lakunya barang Indonesia di AS mengingat harga barang yang masuk ke AS akan cenderung lebih mahal dari biasanya. Alhasil masyarakat di AS akan cenderung memilih produk AS dibandingkan impor dari Indonesia.

    Apabila hal ini terus dibiarkan, maka suplai dolar AS Indonesia akan berkurang dan nilai tukar rupiah dapat terus mengalami tekanan.

    BI Jamin Jaga Rupiah

    Bank Indonesia (BI) buka suara mengenai pengumuman Kebijakan Tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan tiga poin dari pemantauan yang dilakukan bank sentral RI itu.

    Pertama, Denny menyampaikan BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025. Kemudian, BI mendapati pasca pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh China pada 4 April 2025, pasar bergerak dinamis di mana pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder) dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar,” lanjut Ramdan dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

  • Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB M. Hanif Dhakiri, menyebut kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. 

    Menurutnya kebijakan baru itu bisa berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

    Di antaranya bisa berdampak pada menurunnya nilai ekspor Indonesia, dan meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif Dhakiri dalam keterangannya Minggu (6/4/2025).

    Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra. 

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen atas sejumlah produk, sedangkan negara lain dikenai tarif berbeda, misalnya Vietnam 46 persen dan China 34 persen.

    Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, dan akses pasar.

    Hanif menyebut kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. 

    Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegas Hanif, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB.

    Ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ucap mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” tandasnya.

  • Ada Keringanan SIM Mati tanpa Bikin Baru, Kapan Satpas Buka?

    Ada Keringanan SIM Mati tanpa Bikin Baru, Kapan Satpas Buka?

    Jakarta –

    SIM habis masa berlakunya saat periode cuti dan libur lebaran 2025. Kapan Satpas kembali buka melayani perpanjangan masa berlaku SIM?

    Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2404/X/KEP./2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 bagi Anggota dan PNS Polri, pelayanan SIM tutup pada periode libur dan cuti bersama Lebaran, yakni 29 Maret hingga 7 April 2025.

    Pemilik SIM yang masa berlakunya habis pada periode libur dan cuti lebaran diberikan dispensasi. Pemilik SIM melakukan perpanjangan meski sudah lewat waktu tanpa harus bikin baru.

    “Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada tanggal 29 Maret sampai dengan 7 April 2025 dapat melaksanakan perpanjangan SIM pada tenggang waktu tanggal 8-15 April 2025, dengan mekanisme perpanjangan,” demikian dikutip dari akun X TMC Polda Metro Jaya.

    “Bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan SIM pada tanggal 8 s.d 15 April 2025 maka melaksanakan penerbitan SIM baru,” sambungnya.

    Informasi Pelayanan SIM Dit Lantas Polda Metro Jaya Dalam Rangka Libur Nasional dan Cuti Bersama ( Hari Raya Iedul Fitri 1446 H ). pic.twitter.com/OsI67otYnB

    — TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) April 3, 2025

    Jika melakukan penerbitan SIM baru, maka pemohon harus mengikuti ujian teori dan praktik lagi. Tapi kalau masih masuk di persyaratan tanggalnya, maka cukup dengan mekanisme perpanjangan tanpa harus ikut ujian teori dan praktik lagi.

    Syarat Perpanjang SIM

    – KTP asli dan fotokopi.
    – SIM lama
    – Surat keterangan kesehatan. Bisa dibuat di lokasi perpanjang SIM, atau aplikasi Simpel Pol
    – Hasil keterangan lulus tes psikologi
    – Formulir pengajuan perpanjangan SIM yang telah diisi lengkap.

    Perlu diketahui, untuk kategori SIM A Umum, B1, B1 Umum, B2, B2 Umum Wajib MelampirkanSKUKP( Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi)yang dikeluarkan oleh Polda setempat. Biaya SKUKP Rp 50 ribu, sesuai PP Nomor 76 tahun 2020.

    Kemudian biaya perpanjang SIM mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. Rinciannya sebagai berikut:

    Perpanjangan SIM A: Rp 80.000Perpanjangan SIM A Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM BII: Rp 80.000Perpanjangan SIM BII Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM C: Rp 75.000Perpanjangan SIM CI: Rp 75.000Perpanjangan SIM CII: Rp 75.000Perpanjangan SIM D: Rp 30.000Perpanjangan SIM DI: Rp 30.000

    Perlu dicatat, biaya di atas belum termasuk biaya tes kesehatan, psikologi dan asuransi.

    (riar/lua)

  • Rupiah Makin Ambrol ke Titik Terburuk 17.000 per Dolar, Ada yang Mau Tanggung Jawab?

    Rupiah Makin Ambrol ke Titik Terburuk 17.000 per Dolar, Ada yang Mau Tanggung Jawab?

    PIKIRAN RAKYAT – Kurs rupiah resmi menembus titik psikologis yang selama ini menjadi kekhawatiran banyak pihak, Rp17.000 per dolar AS. Level itu terpantau dalam perdagangan  DNDF di pasar valas pada Jumat 4 April 2025 malam.

    Angka ini merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir, memicu kekhawatiran publik dan pasar finansial.

    Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang patut bertanggung jawab? Dan yang terpenting, adakah jalan keluar?

    Faktor Global: Data Kuat AS dan Kebijakan The Fed

    Menurut analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, pelemahan rupiah kali ini tidak terjadi dalam ruang hampa. 

    “Banyak data fundamental yang memengaruhi pelemahan mata uang rupiah. Salah satunya adalah rilis data tenaga kerja di Amerika Serikat. Datanya di luar ekspektasi, lebih baik dibandingkan dengan data sebelumnya,” tuturnya, abtu 5 April 2025.

    Kabar ini disusul oleh pernyataan dari Federal Reserve (The Fed) yang menegaskan belum saatnya menurunkan suku bunga.

    Mereka menyebut inflasi masih tinggi dan risiko ekonomi global belum mereda, terutama akibat perang dagang yang semakin memburuk. Akibatnya, indeks dolar AS menguat secara signifikan, sementara mata uang negara berkembang seperti rupiah terkena imbasnya.

    Perang Dagang yang Membakar Ekonomi Dunia

    Kondisi kian pelik akibat keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap puluhan negara—termasuk Indonesia. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 32% untuk produk Indonesia.

    Negara Asia Tenggara lainnya pun turut terkena: Malaysia (24%), Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%).

    “Seharusnya Indonesia melawan,” ucap Ibrahim Assuaibi.

    Dia menilai, pemerintah terlalu lunak dan lebih memilih bernegosiasi ketimbang mengenakan tarif balasan.

    “Kita bisa kenakan tarif balasan hingga 32 persen terhadap produk-produk dari AS,” ujar Ibrahim Assuaibi.

    Ketegangan Geopolitik: Dari Gaza hingga Ukraina

    Tidak berhenti sampai di situ, ketegangan global juga berperan memperparah kondisi rupiah. Serangan Israel ke Gaza yang tak kunjung reda serta kembali memanasnya konflik Rusia-Ukraina menciptakan ketidakpastian besar di pasar global.

    “Meski Bank Indonesia melakukan triple intervention di pasar, kemungkinan dampaknya tidak akan signifikan. Saya perkirakan, rupiah bisa tembus Rp17.050 saat pasar dibuka Senin nanti,” kata Ibrahim Assuaibi.

    Upaya Bank Indonesia: Triple Intervention Di Tengah Libur Panjang

    Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan “triple intervention” untuk menahan laju depresiasi rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut intervensi dilakukan melalui tiga saluran: pasar spot valuta asing, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN).

    “BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru,” tuturnya.

    Namun, BI juga menyampaikan bahwa selama masa libur Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi, kegiatan operasi moneter ditiadakan sementara dan akan kembali normal pada 8 April 2025.

    Prabowo dan Strategi Jangka Panjang: Harapan di Tengah Keterpurukan?

    Di sisi lain, Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan strategi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Presiden Prabowo, sebagai ‘Strategist in Chief,’ terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” kata Deputi PCO, Noudhy Valdryno.

    Beberapa strategi yang disoroti antara lain:

    Penguatan demokrasi dan supremasi sipil melalui UU TNI yang baru Modernisasi pertahanan negara Kemandirian pangan dan energi seperti pembangunan food estate dan kilang minyak Penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat, salah satunya melalui program makan bergizi gratis (MBG) Peningkatan kualitas SDM lewat Sekolah Rakyat, smart board, dan cek kesehatan gratis Akselerasi hilirisasi dan industrialisasi melalui BPI Danantara Pembangunan ekonomi desa Pemberantasan korupsi dengan mendukung penegakan hukum yang kuat

    Pelemahan rupiah bukan hanya akibat satu faktor tunggal. Ini adalah gabungan dari dinamika global, kebijakan luar negeri negara adidaya, konflik geopolitik, dan bagaimana Indonesia menyikapi semua itu.

    Langkah-langkah strategis jangka panjang memang penting. Namun, dibutuhkan pula respons jangka pendek yang tangkas dan tegas untuk menjaga kepercayaan pasar dan daya beli masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Respons Resmi Pemerintah Soal Penerapan Tarif Resiprokal AS Donald Trump

    Respons Resmi Pemerintah Soal Penerapan Tarif Resiprokal AS Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah merespons penetapan kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia. 

    Setidaknya terdapat 7 langkah yang dilakukan pemerintah. Pertama, Indonesia telah bertemu dengan pemerintah Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

    Dalam hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu langsung dengan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya hari ini. 

    PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia. 

    “Malaysia selaku KeketuaanASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025). 

    Pada kesempatan tersebut Airlangga menegaskan posisi Asean di Indo Pasifik sangat penting dan dapat menjadi satu kekuatan besar untuk mendorong penguatan ekonomi regional di kawasan Asean dan di tingkat global.

    Untuk diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkanPerjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS. 

    “Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara Asean, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS,” ujarnya. 

    Kedua negara mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamikaperdagangan global. 

    Namun, Indonesia dan Malaysia memilih untuk tetap menghormati kebijakan tersebut dan percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.

    PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penguatan dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang. 

    “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” terangnya. 

    Sebagai Ketua Asean tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan. 

    Di sisi lain, berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga memiliki langkah lain yang dilakukan. Adapun, langkah kedua yang dimaksud yakni segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    Pemerintah Indonesia juga disebut akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

    Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Adapun, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. 

    Upaya ketiga yang akan dilakukan pemerintah yakni menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS. 

    Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Keempat, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS sejak awal tahun ini. 

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    Kelima, pemerintah Indonesia akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. 

    Keenam, sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    Ketujuh, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. 

    Hal ini juga dinilai dapat sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. 

    Tak hanya itu, langkah kebijakan strategis pemerintah lainnya akan ditempuh untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.