Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • IHSG Terus Melemah, BEI Yakinkan Fundamental Emiten Tetap Sehat

    IHSG Terus Melemah, BEI Yakinkan Fundamental Emiten Tetap Sehat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasar modal Indonesia tengah diguncang sentimen perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara lain di Dunia. Tercatat setelah periode libur Panjang Idulfitri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melemah, bahkan sempat mencatatkan pelemahan 9,19% pada Selasa (8/4/2025) pagi.

    Meski demikian, Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakinkan para investor bahwa secara fundamental emiten tetap dalam kondisi baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja keuangan emiten yang positif.

    “Kami juga meyakini fundamental perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Sampai saat ini juga masih kuat,” ungkap Direktur BEI Jeffrey Hendrik, Rabu (9/4/2025).

    Berdasarkan laporan keuangan yang diserahkan emiten-emiten ke otoritas bursa tersebut, dia menyebutkan kondisi mayoritas perusahaan tersebut dalam kondisi baik walau indikator IHSG melemah.

    “Dari 738 perusahaan itu Ada 703 yang bisa dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Terdapat pertumbuhan aset sebesar 6,31% Pertumbuhan ekuitas 7,91% Pertumbuhan pendapatan atau revenue 3,24% Dan pertumbuhan laba bersih 19,32%. Dari data tersebut Menunjukkan bahwa tahun 2024 kemarin perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Bank Indonesia secara agregat masih membukukan pertumbuhan yang baik,” ucap Jeffrey.

    Ke depannya, dia juga mengungkapkan harapannya agar pertumbuhan kinerja perusahaan tersebut dapat konsisten hingga tahun 2025.

    “Tentu kita berharap resiliensi itu tetap ada Untuk sepanjang tahun 2025 ini Agar laporan keuangan di tahun 2025 ini juga semakin baik Sehingga pada giliran yang nanti Akan bisa memberikan benefit bagi para pemegang saham baik dalam bentuk dividen yang lebih baik maupun dari capital gain yang lebih baik,” pungkas Jeffrey.

    Sebagai informasi, IHSG bergerak fluktuatif cenderung terkoreksi pada perdagangan hari ini. Sempat menyentuh level tertingginya pada 6.092, kini IHSG melemah 0,64% ke level 5.956.
     

  • Damri Buka Layanan Pengiriman Motor di Kalimantan, Cek Lokasi dan Tarifnya – Halaman all

    Damri Buka Layanan Pengiriman Motor di Kalimantan, Cek Lokasi dan Tarifnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perusahaan Umum (Perum) Damri membuka layanan pengiriman sepeda motor di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

    Layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat untuk mengirimkan sepeda motor ke sejumlah area di Kalimantan yang memiliki medan beragam.

    Untuk itu, Damri Logistik pun menawarkan layanan pengiriman sepeda motor dengan tarif mulai dari Rp 100.000.

    “Damri Logistik kini hadir melayani masyarakat yang akan mengirimkan sepeda motor di wilayah Kalimantan Barat dan Tengah,” tulis @damriindonesia dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

    Cakupan Lokasi

    Berikut cakupan lokasi pengiriman sepeda motor melalui Damri Logistik:

    *) Kalimantan Barat

    – Pontianak

    – Sanggau

    – Sekadau

    – Sosok

    – Sintang Tugu BI

    – Sintang Sungai Durian

    – Malawi Naga Pinoh

    *) Kalimantan Tengah

    – Palangkaraya

    – Sampit

    – Pangkalanbun

    – Lamandau

    – Sungai Danau

    – Sukamara

    Tarif

    Adapun biaya untuk pengiriman motor ke wilayah Kalimantan dibedakan menjadi;

    – Motor kecil (di bawah 125cc) tarifnya mulai dari Rp 100.000 per motor

    – Motor besar (di atas 125cc) tarifnya mulai dari Rp 150.000 per motor.

    Cara Pengiriman Motor

    1. Anda yang akan menggunakan layanan Damri Logistik untuk mengirim sepeda motor harus melakukan konfirmasi via WhatsApp sebagai berikut:

    – Customer Service Damri area Kalimantan Barat (0812-5420-6001)

    – Customer Service Damri area Kalimantan Tengah (0852-1725-7575)

    2. Setelah melakukan konfirmasi terkait lokasi dan tarif pengiriman motor, Anda dapat menuju ke gudang atau agen Damri terdekat

    3. Lakukan pendataan ulang dan pembayaran melalui petugas

    4. Setelah itu petugas akan mengecek kelengkapan sepeda motor sebelum dilakukan pengemasan dan pengiriman

    5. Kemudian, motor akan dikirim ke lokasi tujuan menggunakan armada khusus logistik

    6. Setelah motor sampai tujuan, penerima harap membawa bukti dari pengirim dan identitas diri.

    7. Lakukan pengecekan kelengkapan motor sebelum meninggalkan agen Damri Logistik.

    8. Klaim kerusakan hanya berlaku saat pengecekan motor bersama petugas di agen atau gudang Damri Logistik.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan Jadi Sorotan, Jalan Tol Hanya Sampai Sibolga – Halaman all

    Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan Jadi Sorotan, Jalan Tol Hanya Sampai Sibolga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel) provinsi Sumatera Utara menyoroti masih minimnya pembangunan infrastruktur ke wilayah Tabagsel. Bahkan dalam program pemerintah, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN), belum satupun menyentuh daerah Tabagsel. 

    Ketua Komunitas Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel), Ongku Parmonangan Hasibuan mencontohkan rencana pembangunan jalan tol di Trans Sumatera yang hanya sampai Sibolga (Tapanuli Tengah) hingga Parapat (Tapanuli Utara). 

    Padahal, potensi Tabagsel dari dulu sampai sekarang adalah daerah surplus yang mensubsidi daerah-daerah sekitar di Sumatera Utara. Tabagsel memiliki banyak perkebunan, baik kepala sawit, kopi, karet, dan sebagainya. 

    “Tambang juga, yang beroperasi di Sumut hanya satu-satunya, yaitu di Batangtoru (tambang emas). Belum lagi potensi panas bumi di Sipirok dan Mandailing, serta PLTA di Batangtoru. Artinya, baik ketahanan energi, ketahanan pangan yang menjadi Asta Cita Presiden Prabowo sekarang,  sumbernya ada di Tabagsel. Tapi kenapa kita tidak bisa mengkapitalisasi itu, menggiring ke sana PSN supaya keekonomian seluruh potensi yang ada di Tabagsel, lebih baik,” ujar Ongku dalam pernyataannya saat Konferensi Pers jelang acara Halal Bi Halal Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu(9/4/2025).

    Andaikata infrastruktur ke daerah Tabagsel lanjut Ongku ada kereta api, atau jalan tol, maka biaya pengangkutan komoditas perkebunan akan lebih murah. Begitu juga sektor-sektor lain. 

    “Tidak mungkin kita bisa mengembangkan pariwisata kalau infrastruktur tidak memadai,” lanjutnya.

    Menurut Ongku, membangun daerah tidak lepas dari lobi-lobi di tingkat pusat, didukung dengan gagasan dan perencanaan yang holistik serta terpadu dari wilayah tersebut. 

    “Ini pendekatan perencanaan wilayah, bukan per daerah kabupaten/kota tapi Tabagsel secara keseluruhan. Ini lima kepala daerah di Tangsel harus bersatu bersama membuat perencanaan wilayah. Kita sudah undang kelima kepala daerah agar hadir di acara ini, mereka mendukung,” pungkas Eka Bupati Tapanuli Selatan ini.

    Sementara itu acara Halal bi Halal pada 19 April 2025 mendatang rencananya akan dihadiri ribuan masyarakat Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan) dari lintas komunitas (perkumpulan) yang berdomisili di Jabodetabek berkumpul.

    Tabagsel merupakan wilayah di Sumatera Utara yang berasal dari induk Kabupaten Tapanuli Selatan, yang kini mekar menjadi 5 kabupaten, yakni Tapanuli Selatan, Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas, Padang Lawas Utara (Paluta), dan Kota Padangsidimpuan.

    Ongku Parmonangan Hasibuan mengatakan, acara tersebut terbuka untuk semua masyarakat Tabagsel yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Acara ini juga akan dihadiri tokoh-tokoh nasional, anggota DPR RI, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga asal Tabagsel. 

    Mereka yang diundang antara lain mantan Sekjen Kementerian Keuangan Mulia Panusunan Nasution, ahli hukum Todung Mulya Lubis, Menteri Tenaga Kerja periode 1999-2001 Bomer Pasaribu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia  Aulia Tantowi Pohan, dan banyak lagi. 

    Dari kalangan DPR RI antara lain Marwan Dasopang, Andar Amin Harahap, dan Saleh Partaonan Daulay. Terdapat 100 lebih tokoh nasional asal Tabagsel yang diundang ke acara ini.

    “Kita juga sudah undang Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) bersama istrinya Annisa Pohan. Bahkan Annisa Pohan sangat antusias dan senang,” ujar Ongku.

    Ongku menjelaskan bahwa semangat dasar acara ini adalah untuk lebih menyatukan masyarakat Tabagsel di parantauan dalam ranga mendukung pembangunan kampung halaman. 

    Sebab, saat ini terdapat sekitar 150 komunitas parsadaan (organisasi perkumpulan) masyarakat Tabagsel di wilayah Jabodetabek. 

    Mulai dari komunitas asal daerah, komunitas alumni sekolah, hingga parsadaan marga-marga, seperti Siregar, Nasution, Harahap, Lubis, Pohan, dan Pulungan.

    “Banyaknya organisasi ini membuat sumber daya kita terserap kemana-mana. Jadi concern kita semua masyarakat Tabagsel dan tokoh-tokoh Tabagsel sejak dulu, bagaimana mempersatukan sumber daya ini. Sehingga langkah kita tidak sporadis, tapi lebih terencana secara holistik,” katanya.

    Menurut Ongku, Tabagsel memiliki banyak tokoh nasional. Ini menjadi potensi besar untuk membangun Tabagsel. “Tokoh kita banyak. Kita sudah pernah punya wakil presiden (Adam Malik Batubara), jenderal bintang 5 (AH Nasution), menteri dari dulu kita juga ada. Jadi gagasannya, kalau bisa momentum ini bisa bikin kita lebih bersatu membicarakan bagaimana membuat satu gerakan ke depan yang lebih massif, lebih terencana, lebih kompak, untuk membuat pembangunan ke daerah Tabagsel ini lebih cepat,” tandasnya.

  • Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

    “Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

    Isy menjelaskan bahwa nantinya pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan dari dalam negeri jika keran importasi dibuka.

    “Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhan [dalam negeri],” terangnya.

    Sebab, Isy menyampaikan bahwa pada prinsipnya komoditas pangan di dalam neraca komoditas tergantung dari produksi nasional dan konsumsi nasional.

    “Nah kekurangannya itu tentu diimpor,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Isy mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang akan dihilangkan kuota impornya. Namun yang jelas, saat ini dalam neraca komoditas, seperti garam, gula konsumsi, daging, hingga ikan membutuhkan importasi.

    Isy menambahkan keran importasi sejatinya dibutuhkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya kapas.

    “Sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi saja, aman,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala Negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

  • Menteri Ara Bakal Dampingi Prabowo di Qatar Bahas Program 3 Juta Rumah

    Menteri Ara Bakal Dampingi Prabowo di Qatar Bahas Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan dirinya bakal mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Qatar pada Jumat (11/4/2025) untuk membahas dukungan lanjutan investor terhadap program 3 juta rumah. 

    “Hari Jumat (11/4/2025) jam 18.30 WIB, saya ditugaskan mendampingi presiden ke Qatar,” kata Maruarar, Rabu (9/4/2025).  

    Ara, sapaan Maruarar memberi sinyal dalam pertemuan itu dirinya bakal memperlebar peluang investasi Qatar untuk mendanai proyek tiga juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Dia juga menegaskan, pemerintah akan menawarkan aset eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci kepada investor Qatar untuk dibangun program3 juta rumah. 

    “Karawaci itu termasuk yang akan kita tawarkan (Qatar) karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pengembangan proyek hunian satu juta unit antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025. 

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah bagi masyarakat menengah ke bawah.

  • Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

    Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Isy menuturkan, Indonesia memiliki neraca komoditas yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2025 tentang Neraca Komoditas.

    Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu membahas lebih lanjut mengenai rencana penghapusan kuota impor. Mengingat, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan di hulu dan hilir.

    “Prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” ujarnya.

    Lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai arahan Kepala Negara, Isy belum dapat membeberkan komoditas apa saja yang dihapus kuota impornya.

    Sejauh ini, Isy menyebut sudah ada beberapa komoditas yang dihapus kuota impornya, seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan, sebagaimana telah disepakati dalam neraca komoditas.

    “Kan sekarang yang sudah disepakati di neraca komoditas mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan,” pungkasnya. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghapus kuota impor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Silahkan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

  • Apa itu Gestun? Cermati Risiko dan Pelanggaran Menanti

    Apa itu Gestun? Cermati Risiko dan Pelanggaran Menanti

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan mendesak yang kian meningkat, muncul berbagai cara instan untuk memperoleh dana tunai. Salah satu metode yang belakangan kerap digunakan—meski menyimpan banyak konsekuensi—adalah gestun, singkatan dari gesek tunai.

    Fenomena ini berkembang di banyak kalangan, dari pengguna kartu kredit konvensional hingga pemilik akun layanan kredit digital.

    Di balik kemudahannya, gestun menyimpan potensi pelanggaran hukum dan risiko keuangan yang serius. Memahami praktik ini secara menyeluruh adalah langkah awal untuk menyadari bahwa tidak semua solusi cepat itu aman.

    Apa Itu Gestun?

    Gestun merujuk pada praktik mencairkan uang tunai dari kartu kredit melalui transaksi fiktif. Pemilik kartu melakukan transaksi di merchant seolah-olah membeli barang atau jasa, padahal yang sebenarnya diterima hanyalah uang tunai. Transaksi ini tercatat sebagai pembelanjaan, bukan penarikan uang, sehingga bunga yang dikenakan lebih rendah dibanding tarik tunai melalui ATM.

    Praktik ini telah dilarang secara tegas oleh Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan BI No.11/11/PBI/2009 yang kemudian diperbarui dengan PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Meski demikian, gestun tetap banyak dilakukan, baik secara langsung di toko maupun melalui platform daring.

    Cara Kerja Gestun

    Dalam praktiknya, gestun dilakukan melalui dua skema utama:

    Gestun Konvensional

    Pemilik kartu mendatangi merchant atau toko penyedia jasa gestun. Kartu kredit digesek di mesin EDC, dan transaksi dicatat sebagai pembelian barang atau jasa. Merchant memberikan uang tunai setara nilai transaksi, dipotong biaya layanan antara 2%–5%.

    Gestun Digital

    Pemilik akun layanan kredit digital seperti PayLater atau dompet digital menghubungi penyedia jasa gestun online. Limit kredit dicairkan melalui transaksi fiktif di platform e-commerce atau aplikasi dompet digital. Uang ditransfer setelah pemotongan fee tertentu.

    Skema ini memungkinkan akses cepat terhadap dana tunai tanpa terkena bunga tinggi layaknya tarik tunai dari ATM. Namun konsekuensinya tidak sesederhana keuntungan yang dirasakan.

    Mengapa Gestun Digemari?

    Gestun populer karena menawarkan kemudahan dan fleksibilitas keuangan secara instan. Beberapa faktor yang membuat praktik ini diminati antara lain:

    Tidak dikenakan bunga harian seperti tarik tunai konvensional. Limit transaksi lebih besar dan tidak dibatasi oleh ketentuan ATM. Proses lebih cepat tanpa persyaratan administratif ketat. Biaya layanan relatif rendah dibanding produk pinjaman lainnya. Dapat dimanfaatkan saat tidak memiliki dana darurat.

    Fenomena ini banyak ditemui di kalangan pekerja lepas, pelaku UMKM, dan bahkan mahasiswa yang kesulitan likuiditas tetapi memiliki akses kredit.

    Risiko dan Bahaya Gestun

    1. Pelanggaran Hukum

    Transaksi gestun dikategorikan sebagai penyalahgunaan kartu kredit. Pelaku bisa dijerat pasal pidana terkait manipulasi transaksi, penipuan, dan pelanggaran sistem pembayaran.

    2. Potensi Pencurian Data

    Praktik gestun, terutama melalui platform daring, rentan terhadap pencurian data kartu dan penyalahgunaan akun kredit digital. Beberapa kasus membuktikan bahwa data disimpan secara ilegal dan digunakan tanpa persetujuan pemilik.

    3. Kredit Macet

    Karena transaksi tercatat sebagai pembelanjaan, pemilik kartu kerap meremehkan kewajiban membayar. Dalam jangka panjang, hal ini memicu gagal bayar, penurunan skor kredit, bahkan masuk daftar hitam sistem perbankan nasional.

    4. Kerugian bagi Merchant

    Merchant yang terlibat gestun menghadapi risiko hukum, pemutusan hubungan kerja sama dengan bank, pemblokiran terminal EDC, serta pengawasan ketat dari OJK. Nama baik usaha juga dapat tercoreng karena dikaitkan dengan transaksi ilegal.

    5. Pencucian Uang

    Bank Indonesia mewaspadai gestun sebagai celah untuk praktik pencucian uang. Modus fiktif ini memungkinkan dana haram disamarkan seolah-olah berasal dari transaksi legal.

    6. Kecanduan Konsumtif

    Kemudahan akses dana tunai membuat pemilik kartu terus melakukan gestun untuk memenuhi gaya hidup. Tanpa kontrol keuangan yang ketat, pengeluaran membengkak dan utang menumpuk.

    Dasar Hukum Larangan Gestun

    Larangan gestun secara eksplisit tercantum dalam:

    PBI No.11/11/PBI/2009 dan PBI No.14/2/PBI/2012 tentang APMK. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya pasal mengenai perbuatan manipulatif dan penyalahgunaan fasilitas kredit. UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Sanksi atas pelanggaran ini dapat berupa pencabutan izin usaha merchant, denda, hingga hukuman pidana untuk pelaku dan penyedia jasa.

    Alternatif Aman Pengganti Gestun

    Daripada mengambil risiko besar, tersedia berbagai solusi legal yang lebih aman:

    Kredit Tanpa Agunan (KTA)
    Pinjaman bank tanpa jaminan dengan bunga kompetitif, meski prosesnya membutuhkan waktu lebih lama. Program Cicilan Ringan
    Beberapa bank menyediakan fasilitas konversi transaksi menjadi cicilan tetap dengan bunga rendah. Pinjaman dari Lembaga Terpercaya
    Pegadaian, koperasi resmi, atau fintech yang terdaftar di OJK menyediakan pinjaman tunai dengan persyaratan jelas. Menggadaikan Barang Berharga
    Emas, elektronik, atau kendaraan dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh dana tunai dengan risiko yang lebih terkendali.

    Gestun mungkin tampak seperti solusi praktis untuk mengatasi kebutuhan finansial mendesak. Namun di balik kemudahannya, tersimpan konsekuensi hukum, risiko keuangan, serta potensi pelanggaran etik yang berat. Praktik ini dilarang oleh otoritas keuangan karena berpotensi merugikan banyak pihak, termasuk lembaga keuangan dan negara.

    Bijak dalam mengelola keuangan dan memilih solusi pinjaman yang legal merupakan langkah terbaik untuk menjaga kestabilan finansial. Jangan biarkan kebutuhan sesaat mengorbankan keamanan jangka panjang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Diperiksa KPK Selama 3,5 Jam, Djoko Tjandra Bantah Sembunyikan Harun Masiku – Halaman all

    Diperiksa KPK Selama 3,5 Jam, Djoko Tjandra Bantah Sembunyikan Harun Masiku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Rabu (9/4/2025).

    Penyidik memeriksa Djoko Tjandra kurang lebih selama 3,5 jam.

    Djoko Tjandra yang dikawal sejumlah orang, keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekira pukul 13:23 WIB.

    “Enggak, hanya berdatang silaturahmi aja, enggak ada apa-apa,” ucap Djoko mengawali pembicaraan.

    Wartawan kemudian bertanya apakah Djoko Tjandra mengetahui lokasi Harun Masiku.

    Sebab sejak 2020, diketahui keberadaan Harun masih gelap.

    Djoko Tjandra mengklaim tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku, sebab ia tidak mengenalnya.

    Djoko Tjandra juga membantah telah membantu menyembunyikan Harun Masiku.

    “Mana tahu (lokasi Harun Masiku), saya enggak kenal kok. Ya enggak betul (bantu menyembunyikan), kenal aja enggak, gimana bantu,” tuturnya.

    Djoko Tjandra juga mengaku tidak mengenal Donny Tri Istiqomah.

    Termasuk pula dia mengklaim tak mengenal Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Enggak, enggak, enggak ada yang saya kenal. Enggak ada pertanyaan, wong saya enggak kenal. Saya enggak kenal, gimana saya mau cerita,” ujar Djoko Tjandra.

    KPK sendiri belum mengungkap keterkaitan Djoko Tjandra dengan perkara Harun Masiku.

    Djoko Tjandra adalah seorang pengusaha yang pernah menjadi buronan kasus korupsi.

    Djoko Tjandra adalah terpidana kasus suap yang turut melibatkan satu jaksa dan dua jenderal Kepolisian, serta kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali. 

    Bank Bali adalah bank yang kini sudah bubar dan sebelumnya mendapatkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang akhirnya berujung ke perkara pidana ditangani oleh penegak hukum.

    Adapun dalam kasus suap PAW, KPK menjerat Harun Masiku, Donny Tri Istiqomah, dan Hasto Kristiyanto.

    Harun Masiku masih berstatus sebagai buronan sejak 2020.

    Sementara Hasto Kristiyanto sudah didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai caleg PAW DPR 2019–2024. Jumlah suapnya 57.350 dolar Singapura atau setara Rp 600 juta.

    Sedangkan Donny Tri Istiqomah belum dilakukan penahanan oleh KPK.

  • KPK Periksa Djoko Tjandra di Kasus Suap Harun Masiku

    KPK Periksa Djoko Tjandra di Kasus Suap Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha sekaligus mantan terpidana Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai saksi kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024, dengan tersangkan buron Harun Masiku.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Djoko Soegiarto Tjandra, Swasta,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (9/4/2025). 

    Tessa pun mengonfirmasi Djoko sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, dan diperiksa untuk dua orang tersangka yaitu Harun Masiku (HM) serta advokat sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah (DTI). 

    “Sudah hadir [diperiksa, red] untuk HM dan DTI,” ungkap Tessa. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Djoko Tjandra adalah terpidana kasus suap yang turut melibatkan satu jaksa dan dua jenderal Kepolisian, serta kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali. 

    Bank Bali adalah bank yang kini sudah bubar dan sebelumnya mendapatkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang akhirnya berujung ke perkara pidana ditangani oleh penegak hukum. 

    KPK belum menjelaskan kaitan antara Djoko yang pernah terlibat kasus hak tagih Bank Bali dan perkara suap penetapan anggota DPR periode lalu itu. 

    Kini, KPK masih melakukan penyidikan terhadap kasus suap penetapan anggota DPR itu dengan dua orang tersangka. Harun masih dalam status buron, sedangkan Donny Tri belum ditahan. 

    Selain keduanya, belum lama ini KPK telah menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke pengadilan sebagai terdakwa atas kasus perintangan penyidikan kasus suap tersebut. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW). 

  • Kronologi Pemecatan Direktur IT Bank DKI, Pramono Anung Jengkel Ultimatum Jajaran

    Kronologi Pemecatan Direktur IT Bank DKI, Pramono Anung Jengkel Ultimatum Jajaran

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memecat Direktur Teknologi dan Operasional (IT) Bank DKI Amirul Wicaksono, demi membereskan masalah gangguan sistem yang menggelisahkan nasabah.

    Terungkap dalam rapat bersama direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Pramono menindak tegas hingga mengultimatum jajaran bank tersebut.

    “Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya, segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ucap Pramono, dilihat dari video rapat yang diunggahnya, di akun instagram pribadinya, @pramonoanungw, Rabu, 9 April 2025.

    Tak hanya itu, Pramono juga meminta Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo segera melaporkan kasus kepada aparat kepolisian. Pasalya, diduga kuat Amirul turut terlibat dalam kasus gangguan layanan Bank DKI sejak 29 Maret lalu tersebut.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin,” ujarnya.

    Kronologi Pemecatan Direktur IT

    Kronologi pemecatan Amirul dimulai ketika mencuat dugaan serangan siber Bank DKI. Demikian pernyataan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana.

    Justin mengungkapkan, ia menerima aduan mengenai gangguan layanan Bank DKI sejak 29 Maret 2025, ketika nasabah kesulitan transfer antarbank.

    Gangguan ini terus berlanjut sehingga nasabah terpaksa menarik uang melalui ATM atau kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual. Justin lalu meminta pimpinan Bank DKI untuk mengambil langkah jelas.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya, via pernyataan tertulis, Kamis, 3 April 2025 pekan lalu.

    Justin menjelaskan, pihaknya belum memiliki kesempatan untuk menyelidiki aduan tersebut lebih lanjut, namun ia meminta Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada aparat penegak hukum jika hal itu terbukti terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin menyatakan bahwa Bank DKI seharusnya tidak menghadapi serangan siber sendirian, karena ada berbagai lembaga yang siap membantu, seperti Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan, untuk mengungkap dan menindak pihak-pihak yang terlibat.

    Ia juga mengingatkan pimpinan Bank DKI akan pentingnya menjaga kepercayaan nasabah, yang merupakan kunci keberhasilan dan kelangsungan bisnis perbankan.

    Justin mengutip data tahun 2023, yang menunjukkan bahwa 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI.

    Ia khawatir, jika gangguan yang dialami nasabah tidak segera ditangani, hal tersebut bisa menurunkan kepercayaan nasabah dan berisiko memicu bank rush, di mana nasabah menarik uang mereka secara bersamaan, yang bisa merugikan Bank DKI.

    Setelahnya, DKI 1, Pramono Anung langsung memberhentikan Direktur IT bersangkutan, dan meminta seluruh jajarannya supaya tak ikut campur dalam kasus ini. Pramono bahkan mengaku tak segan bertindak tegas bagi siapa saja yang intervensi.

    “Enggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan,” tuturnya.

    ”Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata dia lagi.

    Politikus senior PDIP ini mengingatkan direksi Bank DKI agar kasus serupa tidak terulang, sambil mendorong bank membuka saham terbuka untuk publik atau initial public offering (IPO).

    “(Gangguan layanan) ini yang terakhir, enggak boleh lagi ada kejadian keempat. Kalau bisa, Bank DKI ini IPO, enggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun, maksimal enam bulan,” tutur Pramono. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News