Kementrian Lembaga: BI

  • Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China – Halaman all

    Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini, melihat Indonesia perlu melakukan konsolidasi politik dengan membuat poros ketiga.

    Poros tersebut dinilai penting untuk menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32 persen.

    “Pemerintah dalam hal ini presiden harus mengambil jalan politik juga karena akar masalah dari masalah ini adalah politik,” ujar Didik saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Ekspor Indonesia ke  Amerika Serikat sekitar 11-13 persen dari total ekspor ke seluruh dunia. Menurut Didik, bagian ini yang akan terkena dampak langsung.

    Jika ke depan ekspor ke AS ini terkena dampak penurunan sekitar 30 persen, maka dampaknya terhadap total ekspor Indonesia sekira 3-4 persen.

    “Porsi inilah yang harus segera digantikan dengan pasar baru dan kesepakatan baru dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya,” tutur Didik.

    Karena itu, ucap Didik, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan konsolidasi politik membuat poros ketiga, yakni bersama negara yang tergabung di Asean, Asia Timur dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India. Lalu juga dengan Amerika Latin, yakni Brazil dan Meksiko.

    “Sejatinya dan secara politik kesintingan Trump ini adalah head to head dengan China, kita tidak perlu masuk ke dalam kutub tersebut,” kata Didik.

    Didik mengatakan, penampilan dan langkah politik, diplomasi, diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan mengingat akar masalah dari tarif Trump yang muncul tidak lain adalah langkah politik murni.

    “Jadi, sangat naif jika kita hanya merespon dengan kebijakan ekonomi dimana menurut Menteri Keuangan asas hukum dan teori ekonomi sudah tidak berlaku lagi,” sambungnya.

    Politik luar negeri ini, lanjutnya, juga mutlak harus ditumpangi dengan politik perdagangan, yang berorientasi di luar Amerika serikat dimana ada 88 persen ekspor Indonesia.  

    Diplomasi politik ke kawasan-kawasan Asean, Asia Timur, India, Amerika latin adalah peluang baru dalam era baru ketika AS sudah kalah bersaing dengan Cgina.

    “Kepanikan Trump hanyalah krisis transisi sejarah dimana kekuatan ekonomi yang bergeser dari Atlantik ke Pasifik,” ucapnya.

    Pemerintah di dalam negeri harus menata kebijakan ekonomi dengan menjaga ketenangan makro ekonomi, menjaga tingkat inflasi agar kesejahteraan rakyat tidak tergerus, menjaga nilai tukar yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI) agar tidak merosot.

    “Rencana industrialisasi dan hilirisasi tetap dijalankan sesuai rencana untuk memperkuat ekonomi dalam negeri,” imbuh Didik.

  • Kasir Restoran Tolak Pembayaran Uang Pecahan Rp75 Ribu, Tidak Berlaku? Ini Penjelasan Bank Indonesia

    Kasir Restoran Tolak Pembayaran Uang Pecahan Rp75 Ribu, Tidak Berlaku? Ini Penjelasan Bank Indonesia

    Kasir Restoran Tolak Pembayaran Uang Pecahan Rp75 Ribu, Tidak Berlaku? Ini Penjelasan Bank BI

    TRIBUNJATENG.COM – Sebuah video yang menunjukkan salah satu restoran cepat saji menolak uang pecahan Rp75.000 sebagai alat pembayaran.

    Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pelanggan yang mencoba membayar dengan dua lembar uang pecahan Rp75.000, namun ditolak oleh kasir.

    Awalnya, kasir tampak menerima uang tersebut. 

    Namun, beberapa saat kemudian, ia mengembalikan uang itu sambil mengatakan bahwa pecahan Rp75.000 tidak bisa digunakan untuk transaksi.

    “Enggak bisa, Kak,” ujar sang kasir mengutip TribunJatim, Kamis (10/4/25).

    “Oh, enggak bisa?” balas perekam.

    Akhirnya, pelanggan tersebut menggunakan uang pecahan lainnya untuk membayar pesanannya. Video itu pun viral dengan caption, “Bayar pakai uang 75.000 ditolak di W****.”**

    Klarifikasi Bank Indonesia

    Menanggapi viralnya video tersebut, Bank Indonesia (BI) memberikan klarifikasi. 

    Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, M. Anwar Bashori, menegaskan bahwa uang pecahan Rp75.000 masih sah digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

    Uang tersebut dikenal sebagai Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75). Meskipun merupakan uang peringatan atau commemorative, fungsinya tetap sebagai alat tukar yang legal.

    “Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/11/PBI/2020 Pasal 12, UPK 75 berlaku sah sebagai alat pembayaran sejak 17 Agustus 2020,” ungkap Anwar, Rabu (9/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Ia juga menambahkan bahwa sampai saat ini, Bank Indonesia belum mencabut atau menarik peredaran UPK 75. 

    Artinya, uang tersebut masih bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari oleh masyarakat.

    Lebih lanjut, Anwar mengingatkan bahwa menolak rupiah yang sah, termasuk pecahan Rp75.000, adalah tindakan yang melanggar hukum. 

    Aturan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan.

    “Setiap orang dilarang menolak menerima Rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI, kecuali jika ada keraguan atas keasliannya,” jelasnya.

    Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut, bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta, sesuai Pasal 33 ayat (2) dari undang-undang yang sama.

     

  • DPR Anggap IHSG Turun Hal Wajar, tetapi Perlu Dicermati

    DPR Anggap IHSG Turun Hal Wajar, tetapi Perlu Dicermati

    Jakarta, Beritasatu.com – Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dianggap sebagai hal yang wajar dalam dinamika ekonomi, tetapi perlu dicermati secara hati-hati karena berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

    “Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal untuk produk impor dari berbagai negara membuat pasar keuangan global bergejolak, termasuk saham di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, berbagai faktor eksternal berdampak pada tren penurunan IHSG saat ini, seperti kebijakan suku bunga The Fed dan kondisi geopolitik yang memengaruhi sentimen investor.

    Sementara dari faktor domestik, kata Fauzi, pelaku pasar masih menantikan kepastian kebijakan ekonomi pascapemilu, termasuk komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan fiskal dan reformasi struktural.

    “Penurunan ini mencerminkan adanya tekanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memengaruhi sentimen investor. Kita harus tetap waspada dan menjaga kepercayaan pasar agar jangan sampai tren ini berlarut dan berdampak sistemik,” tuturnya.

    Dia juga mengaku khawatir terhadap dampak yang lebih luas, seperti terganggunya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

    Pasalnya, hal tersebut dapat berpotensi memicu terjadinya capital outflow, pelemahan nilai tukar, serta tekanan pada sektor-sektor riil yang erat kaitannya dengan pasar modal.

    Karena itu, Komisi XI DPR terus memantau perkembangan ini dan mendorong langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menjaga stabilitas pasar.

    Fauzi mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bank Indonesia (BI) melalui berbagai forum, termasuk rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Kemenkeu, OJK dan BEI untuk memperkuat insentif fiskal bagi investor, seperti relaksasi pajak transaksi saham, serta percepatan kebijakan green economy guna menarik investasi yang berkelanjutan.

    Untuk mencegah tren penurunan IHSG secara terus menerus, Komisi XI DPR akan mengawasi upaya-upaya stabilisasi yang dilakukan oleh BI dan OJK dalam menghadapi fluktuasi pasar.

  • Kurs Dollar Hari Ini Turun! Ini Harga Rupiah Kamis 10 April 2025 di BI, Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan Muamalat

    Kurs Dollar Hari Ini Turun! Ini Harga Rupiah Kamis 10 April 2025 di BI, Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan Muamalat

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada awal perdagangan Kamis pagi, 10 April 2025. Rupiah tercatat menguat sebesar 40 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.833 per dolar AS, dibanding penutupan sebelumnya di angka Rp16.873 per dolar AS.

    Penguatan ini terjadi di tengah fluktuasi tinggi pasar global, serta pergerakan dolar AS yang mulai melandai setelah sempat menguat tajam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan data dari Wise, nilai tukar dolar terhadap rupiah saat ini berada di level Rp16.756,30. Dalam 30 hari terakhir, kurs tertinggi tercatat sebesar Rp16.968 dan terendah di Rp16.350. Dalam rentang 90 hari, nilai tertinggi tetap sama, dengan posisi terendah sedikit lebih tinggi di Rp16.172,50.

    Kurs Dolar AS di Bank

    Kurs Dolar AS di Bank Indonesia (BI)

    Kurs Beli: Rp16.858,28 Kurs Jual: Rp17.027,72

    Kurs Dolar AS di Bank Mandiri

    Beli: Rp16.830,00 Jual: Rp16.880,00 Telegraphic Transfer (TT) Counter Beli: Rp16.575,00 Jual: Rp16.925,00 Beli: Rp16.645,00 Jual: Rp16.995,00

    Kurs Dolar AS di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

    Beli: Rp16.748,00 Jual: Rp16.789,00 Telegraphic Transfer (TT) Counter Beli: Rp16.700,00 Jual: Rp16.900,00

    Kurs Dolar AS di Bank Central Asia (BCA)

    Beli: Rp16.740,00 Jual: Rp16.770,00 Telegraphic Transfer (TT) Counter Beli: Rp16.705,00 Jual: Rp17.005,00 Beli: Rp16.705,00 Jual: Rp17.005,00

    Kurs Dolar AS di Bank Negara Indonesia (BNI)

    Beli: Rp16.758,00 Jual: Rp16.778,00 Telegraphic Transfer (TT) Counter Beli: Rp16.780,00 Jual: Rp16.990,00 Beli: Rp16.780,00 Jual: Rp16.990,00

    Kurs Dolar AS di Bank Muamalat

    Telegraphic Transfer (TT) Counter Beli: Rp16.795,00 Jual: Rp17.105,00 Beli: Rp16.770,00 Jual: Rp17.130,00 Rekomendasi Transaksi

    Penguatan rupiah hari ini memberikan kesempatan bagi pihak yang ingin melakukan penukaran dolar ke rupiah dengan nilai tukar yang relatif lebih baik. Meski perbedaan harga jual dan beli di tiap bank bervariasi, beberapa bank seperti BRI dan BCA menawarkan nilai tukar e-rate yang cukup kompetitif untuk transaksi online.

    Untuk transaksi tunai dalam jumlah besar, disarankan membandingkan kurs TT counter yang umumnya memberikan nilai tukar lebih baik daripada bank notes. Bank Muamalat, misalnya, menawarkan kurs beli dolar yang cukup tinggi dan kurs jual yang masih dalam batas wajar.

    Dalam situasi pasar global yang masih rentan terhadap perubahan kebijakan moneter dan geopolitik, pemantauan harian terhadap kurs menjadi penting, baik bagi importir, pelaku bisnis, maupun individu yang berencana bepergian ke luar negeri atau melakukan transaksi internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tensi pasar global meningkat, Ekonom: Indonesia punya penyangga kuat

    Tensi pasar global meningkat, Ekonom: Indonesia punya penyangga kuat

    Sumber foto: https://surl.li/bleknt/elshinta.com.

    Tensi pasar global meningkat, Ekonom: Indonesia punya penyangga kuat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Di tengah tensi global meningkat, pasar domestik Indonesia diyakini memiliki penyangga atau buffer yang kuat. Hal ini diungkapkan oleh Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya pagi ini, Selasa (8/4).

    Andry mengatakan penyangga yang kuat dimiliki Indonesia adalah permintaan di dalam negeri yang stabil selama Ramadan dan kesiapan BI untuk intervensi nilai tukar rupiah dengan cadangan devisa yang berada di level baik.

    “Meskipun tensi global meningkat, pasar domestik punya buffer kuat lewat intervensi Bank Indonesia (BI) dan kestabilan permintaan domestik selama Ramadan,” kata Andry.

    Bank Indonesia diperkirakan akan tetap hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diproyeksi bergerak di kisaran Rp16.610 hingga Rp16.840 per dolar AS hari ini.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan 26 Maret lalu menguat tipis sebesar 0,12% ke level Rp16.560 per dolar AS. Sejauh tahun berjalan, rupiah tercatat melemah sebesar 2,84%. Namun penguatan menjelang libur menunjukkan bahwa pelaku pasar masih melihat fundamental domestik secara positif.

    Sebelum libur panjang, IHSG ditutup menguat 0,59% ke level 6.510,62 dengan aliran dana asing mencatat net inflow sebesar Rp623,6 miliar. Meskipun IHSG masih terkoreksi 8,04% secara year-to-date, penguatan jelang libur menjadi sinyal positif bahwa pelaku pasar masih menaruh kepercayaan terhadap prospek jangka menengah.

    Di pasar obligasi, imbal hasil (yield) surat utang pemerintah tenor 10 tahun dalam rupiah turun signifikan sebesar 12,2 bps menjadi 7,00%. Di saat yang sama, yield obligasi pemerintah dalam dolar AS naik tipis menjadi 5,32%.

    Meskipun pasar global sedang bergejolak, pembukaan kembali pasar Indonesia hari ini membawa angin segar dan peluang baru. Dengan kebijakan moneter yang responsif dan fundamental ekonomi yang tetap solid, Indonesia berpeluang menjaga stabilitas dan bahkan menarik keuntungan dari perubahan peta perdagangan global.

    “Saat dunia dihantui ketidakpastian, fleksibilitas dan ketahanan domestik justru menjadi nilai jual utama pasar Indonesia,” ujar Andry.

    Setelah libur panjang, pasar keuangan Indonesia kembali dibuka hari ini, Selasa dengan ekspektasi positif meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal berupa memanasnya tensi perdagangan global. Investor domestik bersiap mencermati arah pasar setelah dinamika global yang sempat mengguncang pasar saham dunia.

    Salah satu pemicu utama gejolak global adalah pengumuman Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan tarif impor baru. Trump menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor dan tarif lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, seperti Tiongkok (34%), Vietnam (46%), dan Uni Eropa (20%). Langkah ini memicu kekhawatiran akan pecahnya perang dagang baru yang berdampak pada inflasi global dan mendorong naiknya imbal hasil obligasi.

    Dalam pernyataannya, Trump menegaskan:

    “We can no longer allow unfair trade practices to hurt American workers. A base tariff of 10% is only the beginning.”

    (Kami tidak bisa lagi membiarkan praktik dagang yang tidak adil merugikan pekerja Amerika. Tarif dasar 10% hanyalah awal.)

    Namun, respons negara-negara terdampak menunjukkan dinamika menarik. Tiongkok merespons dengan memberlakukan tarif 34% untuk semua impor asal AS mulai 10 April. Di sisi lain, Vietnam mengambil pendekatan berbeda.

    “We are ready to remove all tariffs on U.S. imports to ensure stability and cooperation.”

    (Kami siap menghapus semua tarif atas impor dari AS untuk memastikan stabilitas dan kerja sama.)

    Demikian diungkapkan perwakilan Kementerian Perdagangan Vietnam.

    Situasi semakin memanas setelah Trump mengancam akan menaikkan tarif menjadi 50% terhadap impor dari Tiongkok jika Negeri Tirai Bambu tidak mencabut tarif balasan mereka sebelum 8 April. Kondisi ini mendorong volatilitas pasar global, namun di sisi lain juga membuka peluang reposisi strategi perdagangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia

    Pasar saham AS sendiri ditutup melemah pada Jumat (7/4), dengan indeks Dow Jones turun 0,91% dan S&P 500 terkoreksi 0,23%, menyusul kekhawatiran atas eskalasi perang dagang. Investor global kini menantikan sejumlah rilis data penting pekan ini, termasuk data inflasi AS (CPI Maret) yang diperkirakan berada di level 2,6% secara tahunan dan inflasi inti 3,0%

    Sumber : Elshinta.Com

  • Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI

    Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 13:53 WIB

    Elshinta.com – Pasar global anjlok akibat tarif AS dan retaliasi Tiongkok, mendorong alih investasi ke safe haven assets. Namun demikian, performa pasar Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya dan bahkan Amerika Serikat (AS) sendiri.

    Hal ini tercermin dari data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4).

    Dalam paparan itu, Sri Mulyani mencatat IHSG melemah -7,8% per 8 April 2025 terhadap 2 April , yaitu hari pengumuman tarif Presiden Trump di “Liberation Day.” IHSG sendiri pada full day 8 April ditutup -7,9% ke 5.996,14.

    Performa pasar Indonesia ini lebih baik dari pelemahan pasar di Italia yang -14,2%, Argentina -14% Vietnam -13,8%, Prancis -11,9%, Singapura -11,8%, Jerman -11,6%, dan bahkan indeks market AS sendiri yang merosot -10,7%.

    Indonesia juga lebih baik dari Inggris yang merosot -10,5%, Kanada -9,7%, Thailand -9,1%, dan Jepang dengan -8,2%.

    Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan pergerakan pasar Indonesia yang lebih baik dari sejumlah negara ini artinya market merespon baik ekonomi Indonesia yang resilien. 

    “Saya akui memang jauh lebih baik, sebab market merespon positif resiliensi perekonomian Indonesia,” kata Nafan kepada wartawan saat diwawancarai, Rabu (9/4).

    Paparan ekspor Indonesia ke AS sendiri hanya 2% dari PDB-terendah di Asia Tenggara (dibanding Thailand 11%, Malaysia 10%).

    Adapun meski produk Indonesia dikenakan tarif 32%, tarif ini masih lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Bangladesh, Kamboja, China, Sri Lanka, dan Vietnam yang dikenai bea masuk 37-49%.

    Penerapan tarif resiprokal ke Indonesia oleh AS ini malah bisa memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI).

    “Insentif dari pemerintah juga menarik sekali dan ditunggu oleh para pelaku pasar,” kata Nafan.

    Sementara itu, Verdhana Sekuritas dalam catatannya Selasa, menyorot acara Sarasehan yang dihadiri Prabowo yang dilakukan  selama enam jam dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

    Acara itu turut dihadiri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Panjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan lain-lain.

    Verdhana mencatat bahwa RI melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yaitu mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30% dari PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,” jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia — dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

    “Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” lanjut laporan itu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Aksi jual di pasar Indonesia yang tercermin dalam IHSG dinilai berlebihan saat ini dan respons pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan jajarannya soal tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah tepat. Selain itu, ekonomi RI juga terlidungi dari dampak kebijakan AS ini.

    Hal ini diungkapkan dalam laporan Verdhana Sekuritas, Selasa (8/4) usai acara Sarasehan yang dihadiri Prabowo yang dilakukan selama enam jam itu dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

    Acara itu turut dihadiri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Panjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan lain-lain.

    Verdhana mencatat bahwa RI melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yaitu mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30% dari PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,” jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia — dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

    “Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” lanjut laporan itu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus CSR Bank Indonesia, Ini Alasannya

    KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus CSR Bank Indonesia, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku berhati-hati dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia atau BI.

    Untuk diketahui, KPK telah memulai penyidikan terkait dengan dugaan korupsi di tubuh bank sentral itu sejak 2024 lalu. Namun, penyidikan yang dilakukan masih bersifat umum di mana belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengaku pihak penyidik masih berhati-hati sebelum menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    “Karena prinsip kehati-hatian yang dilakukan mulai dari proses penerimaan pengaduan, penyelidikan, bahkan sampai di tahap penyidikan di mana sudah ada upaya paksa atau pro justisia, maka KPK perlu berhati-hati dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

    Tessa menyebut prinsip kehati-hatian itu tidak hanya diterapkan dalam proses penyidikan kasus CSR BI, namun juga pada kasus kasus lainnya. Dia menjelaskan, lembaga antirasuah sejak pertama kali berdiri di mana tidak mengenal mekanisme penghentian penyidikan atau SP3 pun menerapkan banyak lapisan dalam proses penyidikan.

    “Proses penetapan tersangka itu memang memerlukan tidak hanya minimal dua alat bukti. Di KPK kita bisa empat alat bukti itu perlu ada dulu supaya apa? Agar jaksa penuntut umum termasuk struktural yakin pada saat perkara ini disajikan dan disidangkan, hakim yakin bahwa memang betul ada perbuatannya yang dilakukan oleh tersangka,” terang Tessa, yang juga merupakan seorang penyidik.

    Meski demikian, Tessa memastikan pada waktunya lembaga antirasuah akan mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus tersebut. Dua di antaranya yang kerap dipanggil adalah anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan dan dari Fraksi Partai Nasdem, Satori. Rumah keduanya pun telah digeledah penyidik.

    Kemudian, lembaga antirasuah juga sebelumnya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024 lalu. Salah satu ruangan di BI yang digeledah yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Adapun KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 April 2025

    Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal Nasional 9 April 2025

    Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi VII DPR
    Rahayu Saraswati menyambut baik arahan Presiden
    Prabowo
    Subianto yang meminta penghapusan kuota
    impor
    .
    Maksud dari pernyataan Prabowo adalah kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
    Namun, ia mengingatkan agar
    penghapusan kuota impor
    tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang dapat merusak pasar lokal di Indonesia.
    “Diharapkan bahwa statement tersebut tidak dijadikan alasan oleh oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal kita,” kata wanita yang akrab disapa Sara itu saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).
    Bea Cukai diminta memberikan perhatian, sehingga tidak menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk bahan baku yang impor untuk menimbun barang.
    “Ini harus dijadikan catatan dan evaluasi pemerintah terutama Bea Cukai, untuk tidak menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk bahan baku yang impor untuk menimbun barang jadi yang justru akan merusak pasar lokal kita,” ujar Sara.
    Sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk menghapus kuota impor, utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
    Prabowo mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
    Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
    Selain itu, ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur – Halaman all

    AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur – Halaman all

    AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur
     
    TRIBUNNEWS.COM – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan perubahan signifikan dalam postur militernya dalam konteks peran mereka di aliansi negara-negara NATO.

    AS dilaporkan mempertimbangkan penarikan hingga 10.000 tentara dari Eropa Timur, menurut beberapa sumber yang mengetahui wacana tersebut.

    Eropa Timur merupakan pintu depan Rusia, negara yang diwaspadai negara-negara NATO merujuk aksi ekspansi pasukan Moskow di Ukraina.

    Perkembangan ini, yang dilaporkan oleh NBC News, Selasa (8/4/2025), terjadi hanya tiga tahun setelah pemerintahan Biden memperkuat wilayah tersebut dengan pasukan tambahan pada tahun 2022 untuk melawan invasi Rusia ke Ukraina.

    Para pejabat Eropa telah menyatakan kekhawatiran, memperingatkan kalau langkah tersebut dapat membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani di tengah meningkatnya ketegangan.

    Seth Jones, wakil presiden senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional [CSIS], telah memperingatkan bahwa “pengurangan pasukan Amerika akan melemahkan pencegahan,” sebuah pernyataan yang menggarisbawahi risiko besar bagi NATO.

    AS Bukan Lagi Penyelamat NATO

    Potensi penarikan mundur pasukan AS ini menandakan perubahan yang dapat membentuk kembali lanskap operasional NATO dan prioritas strategis Amerika, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang logistik, teknologi, dan papan catur geopolitik yang lebih luas.

    Momen ini bermula pada Februari 2022, ketika invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina memicu respons cepat AS.

    Presiden AS saat itu, Joe Biden mengizinkan pengerahan sekitar 20.000 pasukan tambahan ke Eropa Timur, sehingga total kehadiran Amerika di benua itu menjadi sekitar 100.000.

    Pengerahan pasukan ini, yang terpusat di negara-negara seperti Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik, bertujuan untuk meyakinkan sekutu NATO dan mencegah agresi Rusia lebih lanjut.

    Apa saja rincian pasukan AS di Eropa?

    “Pasukan tersebut mencakup gabungan infanteri, unit lapis baja, dan aset penerbangan, yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan di sepanjang sisi timur NATO,” tulis ulasan situs militer BM.

    Kini, dengan Pentagon yang mempertimbangkan pengurangan hingga setengah dari lonjakan tahun 2022 itu, implikasi terhadap kesiapan militer dan kohesi aliansi menjadi semakin jelas.

    Dari sudut pandang logistik, penarikan 10.000 tentara dari Eropa Timur akan memerlukan pemisahan unit dan peralatan yang cermat.

    Meskipun rincian pastinya masih dirahasiakan, data publik memberikan beberapa petunjuk tentang jejak AS saat ini.

    Pada pertengahan tahun 2024, Komando Eropa Amerika Serikat [EUCOM] mengawasi sekitar 65.000 pasukan AS yang ditugaskan secara permanen, ditambah dengan pasukan rotasi yang meningkatkan jumlah total menjadi lebih dari 100.000 selama puncak penempatan pasukan terkait situasi Perang Ukraina. 

    Polandia menjadi tuan rumah sebagian besar pasukan AS ini, dengan Komando Depan Korps V di Poznań yang berfungsi sebagai pusat perencanaan operasional.

    Sementara itu, Rumania mendukung kehadiran bergilir unit Stryker —pasukan infantri AS yang sangat mobile yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja beroda Stryker, platform seberat 19 ton yang dipersenjatai dengan meriam 30 mm atau rudal anti-tank Javelin, yang mampu melaju hingga kecepatan 60 mil per jam.

    Unit-unit ini, yang dirancang untuk pengerahan cepat, telah menjadi kunci bagi strategi pencegahan NATO.

    “Penarikan pasukan AS dapat berarti pengurangan formasi unit infanteri tersebut, yang berpotensi mengurangi kemampuan Angkatan Darat untuk merespons krisis di wilayah tersebut dengan cepat,” ulas BM menjelaskan risiko yang dihadapi kalau AS benar-benar mengurangi jumlah pasukan mereka di Eropa.

    Pertahanan Eropa Bakal Melemah

    Konsekuensi jika AS menarik sebagian pasukannya ini bukan sekadar angka prajurit, tetap juga memengaruhi kekuatan persenjataan Eropa.

    “Kehadiran AS mencakup kemampuan penting seperti sistem pertahanan udara Patriot, yang dikerahkan di Polandia sejak 2022 untuk melawan ancaman rudal Rusia,” kata BM.

    Patriot, sistem persenjataan jarak jauh dan ketinggian tinggi, dapat melacak dan mencegat rudal balistik pada jarak lebih dari 100 mil, menawarkan perisai terhadap rudal Iskander yang ditempatkan Rusia di Kaliningrad, hanya 300 mil dari Warsawa. 

    “Menghapus sebagian saja dari aset ini dapat meninggalkan celah dalam payung pertahanan NATO, yang memaksa sekutu untuk memikirkan kembali penempatan mereka sendiri,” ulas BM.

    Demikian pula, Resimen Kavaleri ke-2 AS, yang bermarkas di Jerman tetapi sering bergiliran di Eropa Timur, mengerahkan infanteri berkuda Stryker.

    “Penarikannya yang potensial dapat mengurangi kehadiran pasukan darat yang telah menenangkan negara-negara seperti Lithuania, di mana kenangan pendudukan Soviet masih terasa kuat,” kata laporan itu.

    Drone MQ-9 Reaper AS saat terbang di udara. Drone dengan kemampuan pengintaian dan penyerangan ini diklaim kelompok Houthi Yaman sudah lima yang mereka tembak jatuh sejak operasi blokade Laut Merah dilaksanakan. (khaberni/HO)

    Lebih Andalkan Teknologi Ketimbang Pasukan Lapangan

    Selain pengerahkan pasukan di lapangan, Pentagon mengisyaratkan memberi pertimbangan ke NATO untuk kemungkinan pergeseran ke arah solusi yang digerakkan oleh teknologi. 

    Selama dekade terakhir, militer AS telah berinvestasi besar dalam sistem tanpa awak, pengawasan satelit, dan kemampuan serangan presisi untuk mengimbangi tenaga manusia tradisional.

    Drone MQ-9 Reaper, misalnya, telah menjadi andalan operasi Amerika di seluruh dunia.

    Dengan lebar sayap 66 kaki dan jangkauan 1.150 mil, Reaper dapat terbang hingga 24 jam, melepaskan rudal Hellfire atau melakukan penyisiran intelijen.

    Di Eropa Timur, platform semacam itu telah mendukung pemantauan NATO terhadap pergerakan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina.

    Inisiatif Replicator Pentagon, yang diluncurkan pada tahun 2023, bertujuan untuk mengerahkan ribuan pesawat nirawak berbiaya rendah pada tahun 2026, yang berpotensi memungkinkan AS untuk mempertahankan kewaspadaan situasional bahkan dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit.

    “Jika penarikan (pasukan manusia oleh AS) ini berlanjut, hal itu dapat mempercepat penyebaran sistem tersebut, yang mencerminkan tren yang lebih luas dalam menggantikan kehadiran manusia dengan mesin.

    Sistem Rudal Polandia yang di kota Rzeszow yang akan dipindah AS ke Ukraina, namun ditolak karena menjadi pengaman logistik militer untuk Ukraina (CZYTAJRZESZOW.PL – BEZPIECZEŃSTWO)

    Negara-Negara Eropa Tersentak

    Namun, sekutu Eropa mungkin tidak melihat pesawat nirawak dan satelit sebagai pengganti penuh bagi tentara lapangan.

    Wacana AS ini kemudian menyentak negara-negara Eropa untuk lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri.

    Polandia, yang telah muncul sebagai poros pertahanan timur NATO, telah memperkuat militernya sendiri dalam beberapa tahun terakhir.

    Angkatan Bersenjata Polandia kini beranggotakan lebih dari 200.000 personel aktif, didukung oleh anggaran pertahanan sebesar $14 miliar pada tahun 2025—sekitar 4 persen dari PDB, dua kali lipat dari pedoman NATO sebesar 2%.

    Persenjataan Polandia meliputi 250 tank Leopard 2, raksasa buatan Jerman yang beratnya 62 ton, dan dipersenjatai dengan meriam laras halus 120 mm, yang mampu menembus lapisan baja modern pada jarak hingga 3 mil.

    Rumania juga telah melangkah maju, menjadi tuan rumah bagi situs pertahanan rudal Aegis Ashore milik NATO sejak 2016, versi darat dari sistem pencegat SM-3 milik Angkatan Laut.

    Namun, negara-negara ini bergantung pada integrasi AS untuk memaksimalkan efektivitas mereka.

    “Penarikan pasukan AS dapat mendorong mereka untuk mempercepat latihan gabungan atau membeli perangkat keras tambahan, meskipun keterbatasan anggaran dan jadwal produksi dapat membatasi kelincahan mereka.\,” tulis ulasan BM

    Negara-negara Baltik—Estonia, Latvia, dan Lithuania—menghadapi kenyataan yang lebih pahit.

    Dengan jumlah penduduk gabungan hanya 6 juta jiwa, militer mereka kecil tetapi tangguh. Estonia, misalnya, memiliki K9 Thunder, howitzer gerak sendiri Korea Selatan dengan meriam 155 mm dan jangkauan 25 mil, yang diperoleh pada tahun 2024 untuk memperkuat pencegahannya terhadap pasukan Rusia yang berkekuatan 700.000 orang di Ukraina.

    Sebagai konteks, negara-negara ini telah menjadi tuan rumah bagi unit-unit rotasi AS seperti Brigade Lintas Udara ke-173, pasukan terjun payung yang dilatih untuk diterjunkan dengan cepat ke zona-zona yang diperebutkan.

    “Kehilangan pertahanan Amerika itu dapat mengungkap kerentanan, terutama mengingat kedekatan Rusia—perbatasannya dengan Lithuania terletak hanya 150 mil dari Vilnius. NATO telah berjanji untuk beradaptasi, tetapi pertanyaannya tetap apakah pasukan Eropa dapat mengisi kekosongan itu dengan cukup cepat?” ulasan BM menyoroti kerentanan pertahanan negara-negara NATO.

    Fokus AS Berubah

    Secara historis, kehadiran AS di Eropa mengalami pasang surut seiring dengan ancaman global.

    Selama Perang Dingin, Amerika menempatkan lebih dari 300.000 tentara di benua itu, mencapai puncaknya pada 400.000 pada tahun 1950-an sebagai benteng melawan Uni Soviet.

    Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 memicu penarikan pasukan, sehingga mengurangi total pasukan menjadi 62.000 pada tahun 2015.

    Aneksasi Rusia atas Krimea pada tahun 2014 membalikkan tren tersebut, yang mendorong pemerintahan Obama untuk meluncurkan Operasi Atlantic Resolve, serangkaian rotasi yang membawa tank Abrams dan  kendaraan tempur Bradley kembali ke Polandia dan negara-negara Baltik.

    M1A2 Abrams, tank raksasa seberat 68 ton dengan meriam 120 mm dan lapis baja komposit canggih, tetap menjadi simbol komitmen Amerika.

    Mesin turbin gasnya boros bahan bakar—hingga 2 galon per mil—tetapi menghasilkan dominasi medan perang yang tak tertandingi.

    “Lonjakan bantuan dari Biden pada tahun 2022 dibangun di atas fondasi itu, hanya untuk proposal saat ini yang menyarankan pengurangan sebagian,” kata laporan tersebut menyoroti pergeseran sikap AS ke NATO.

    Potensi ditarik mundurnya sebgaian pasukan AS dari Eropa ini tidak terjadi begitu saja.

    Hal ini bertepatan dengan reorientasi strategis ke Indo-Pasifik, di mana peningkatan kekuatan militer Tiongkok menimbulkan tantangan yang semakin besar.

    Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China memiliki 2 juta tentara aktif dan angkatan laut yang terdiri dari 370 kapal, termasuk kapal perusak Tipe 055, kapal seberat 12.000 ton yang dipersenjatai dengan 112 sel peluncur vertikal untuk rudal.

    Sebaliknya, militer Rusia, meskipun tangguh di Eropa, telah digempur oleh Ukraina, kehilangan lebih dari 600.000 korban sejak 2022, menurut perkiraan AS.

    Pentagon mungkin melihat ini sebagai momen untuk mengalihkan sumber daya—mungkin mengalihkan kapal induk seperti USS Gerald R. Ford, dengan 4.500 pelaut dan pesawat tempur F-35C, ke Laut Cina Selatan.

    Langkah tersebut akan sejalan dengan retorika bipartisan selama bertahun-tahun yang memprioritaskan Asia daripada Eropa, sebuah sikap yang digaungkan oleh pidato Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada bulan Februari 2025 di Brussels, di mana ia menyatakan bahwa “realitas strategis yang nyata” menuntut fokus untuk melawan Tiongkok.

    “Namun, dampak berantainya bisa melampaui Moskow dan Beijing. Jejak AS yang lebih kecil di Eropa Timur mungkin memberi isyarat kepada sekutu seperti Jepang dan Korea Selatan bahwa komitmen Amerika dapat dinegosiasikan, terutama di bawah pemerintahan yang skeptis terhadap keterlibatan di luar negeri,” tulis BM mengulas efek perubahan sikap dan fokus AS ini.

    Hal itu juga dapat memberanikan aktor yang lebih kecil—Iran, misalnya, yang telah memasok Rusia dengan pesawat nirawak Shahed—atau mempersulit peran Turki di NATO, mengingat posisinya yang berada di antara Timur dan Barat.

    Pentagon bersikeras akan berkonsultasi dengan sekutu, tetapi para pemimpin Eropa sudah mulai kewalahan.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, berbicara kepada Financial Times pada bulan Februari 2025, menyebut kembalinya pemerintahan Trump sebagai “kejutan listrik” bagi Eropa, dan mendesak UE untuk memperkuat pertahanannya sendiri.

    Pesawat siluman F-35 (OFER ZIDON/FLASH90)

    Eropa Kehilangan Senjata-Senjata Ampuh

    Perangkat keras militer apa yang mungkin akan tetap ada atau disingkirkan seiring wacana AS menarik mundur pasukan dari Eropa? 

    F-35A Lightning II, pesawat tempur siluman dengan jangkauan 1.200 mil dan fusi sensor yang menghubungkannya dengan aset darat dan udara, telah menerbangkan misi pencegahan di atas Polandia sejak 2022.

    Dengan biaya $80 juta per unit, ini adalah aset yang sangat berharga—Su-57 Felon Rusia, pesaing terdekatnya, tertinggal dalam hal kemampuan siluman dan produksi, dengan jumlah yang beroperasi kurang dari 20 unit pada tahun 2025.

    Pengurangan rotasi F-35 dapat menyebabkan hilangnya keunggulan udara, meskipun AS mungkin mengimbanginya dengan pesawat pengebom B-21 Raider, platform siluman generasi berikutnya yang akan mulai beroperasi pada tahun 2027.

    Tank Bradley buatan AS yang dikirim ke Ukraina. /Foto: Militer AS (Via BI)

    Di darat, M2 Bradley, kendaraan tempur infanteri seberat 34 ton dengan senapan rantai 25 mm dan rudal TOW, telah berlatih bersama unit Polandia dan Rumania. Penarikannya akan melemahkan kekuatan lapis baja NATO, terutama terhadap tank T-90 Rusia, yang memiliki lapis baja reaktif dan senapan 125 mm.

    “Ke depannya, langkah Pentagon selanjutnya akan mengungkap kalkulasinya. Dalam 30 hingga 60 hari, kita mungkin akan melihat rotasi pasukan disesuaikan atau kontrak baru ditandatangani—mungkin untuk rudal hipersonik Raytheon, yang melaju dengan kecepatan Mach 5 dan dapat mencapai Moskow dari Polandia dalam hitungan menit,” kata ulasan BM.

    Respons NATO juga akan sama meyakinkannya.

    “Akankah Jerman, dengan Bundeswehr yang beranggotakan 183.000 orang, akhirnya memenuhi janjinya untuk membentuk dua divisi bagi aliansi tersebut? Akankah kenaikan anggaran pertahanan Uni Eropa sebesar €250 miliar, yang diusulkan pada Februari 2025 menurut Bruegel, terwujud? Pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul saat AS mempertimbangkan perannya di kawasan yang telah mengandalkan kekuatannya selama delapan dekade,” ulas BM.

    “Pada akhirnya, potensi penarikan pasukan AS ini mencerminkan sebuah negara di persimpangan jalan. Ini bukan hanya tentang 10.000 tentara atau beberapa tank—ini tentang visi Amerika tentang posisi globalnya di era ancaman yang saling bersaing,” lanjut ulasan tersebut.

    Jika benar AS mengeksekusi penarikan pasukannya ini, penurunan logistik, perubahan teknologi, dan pembagian beban dengan sekutu, adalah faktor-faktor yang mengarah pada kalibrasi ulang kekuatan NATO, bukan kemunduran, meski negara-negara Eropa tidak dapat dipungkiri merasa was-was atas wacana AS ini. 

    “Kegelisahan di Warsawa, Bukares, dan Tallinn terasa nyata, sebuah pengingat bahwa pencegahan lebih banyak berkaitan dengan kehadiran daripada kemampuan.”

    “Untuk saat ini, pertimbangan Pentagon menawarkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban: Dapatkah teknologi benar-benar menggantikan pasukan di darat? Akankah Eropa bangkit menghadapi tantangan tersebut? Dan berapa harga yang mungkin harus dibayar jika keseimbangan berubah terlalu jauh dan terlalu cepat? Sejarah menunjukkan bahwa jawaban tersebut akan membentuk lebih dari sekadar nasib Eropa Timur,” tutup ulasan BM.

     

    (oln/bm/*)