Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Pakar ekonomi Unand jelaskan efek domino tarif impor Presiden Trump

    Pakar ekonomi Unand jelaskan efek domino tarif impor Presiden Trump

    Padang (ANTARA) – Pakar ekonomi dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Hefrizal Handra menjelaskan dampak atau efek domino imbas kebijakan tarif impor (resiprokal) yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia.

    “Yang pasti penurunan permintaan global akan memukul sejumlah sektor utama di Indonesia,” kata Hefrizal Handra di Padang, Jumat.

    Industri manufaktur berorientasi ekspor, pertambangan, transportasi-logistik serta investasi dan konstruksi menjadi yang paling rentan terhadap guncangan tarif ini.

    “Ketika volume perdagangan internasional menurun, bukan hanya ekspor yang terganggu tetapi sentimen investasi pun ikut goyah,” jelas Hefrizal.

    Meskipun demikian, menurutnya, tidak semua sektor mengalami tekanan imbas tarif impor Presiden Trump. Beberapa sektor yang fokus pada pasar domestik seperti pertanian, e-commerce dan pariwisata lokal justru menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi.

    “Ini membuka peluang untuk diversifikasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” ujar dia.

    Wakil Rektor II Unand Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset tersebut menyebut meskipun terdapat tekanan eksternal yang meningkat, Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif kokoh.

    Cadangan devisa nasional mencatatkan posisi di atas 135 miliar dolar AS atau setara lebih dari enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek. Inflasi terkendali dalam rentang 2,5 persen hingga 3 persen serta rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto tetap di bawah 40 persen. Kendati demikian, lulusan University of Birmingham tersebut tetap mengingatkan risiko krisis tidak dapat diabaikan begitu saja.

    “Jika ketidakpastian berlarut dan kepercayaan investor menurun drastis, arus modal keluar bisa terjadi yang pada akhirnya melemahkan nilai tukar rupiah,” ujar Hefrizal mengingatkan.

    Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan solusi yang bisa dijalankan pemerintah menyikapi kondisi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi fiskal, dorongan untuk mempercepat belanja infrastruktur, pendidikan dan perlindungan sosial dinilai strategis untuk menstimulasi permintaan domestik. Namun, perlu kewaspadaan agar defisit anggaran tetap terkendali, terutama jika pelemahan ekonomi global berdampak pada penerimaan pajak.

    Di sisi moneter, Bank Indonesia dituntut untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar yang terukur dan pengelolaan cadangan devisa yang bijak. Penyesuaian suku bunga juga harus dilakukan dengan cermat untuk menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan serta menjaga stabilitas harga.

    “Koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci. Tanpa itu, respons kita bisa tidak sinkron dan justru memperbesar volatilitas,” jelas dia.

    Ia menambahkan di tengah badai kebijakan proteksionis global, strategi kebijakan Indonesia tidak cukup hanya bersifat reaktif. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan jangka menengah yang adaptif, komunikasi kebijakan yang konsisten serta penguatan basis ekonomi domestik untuk memperkuat ketahanan nasional.

    “Kebijakan tarif Trump mungkin dibuat demi menyehatkan ekonomi Amerika, namun dampaknya telah merambat melintasi batas negara. Indonesia harus bersiap, tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit lebih tangguh dalam peta ekonomi global yang terus berubah,” ujar dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Pemerintah perlu lindungi UMKM saat hapus kuota impor

    Anggota DPR: Pemerintah perlu lindungi UMKM saat hapus kuota impor

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor.

    “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” kata Novita di Jakarta, Jumat.

    Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.

    Menurut dia, “tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.

    Kemudian, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.

    Dia mengungkapkan saat ini Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, menurut dia, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • OPINI: Momentum Gorontalo Wujudkan Bank Syariah

    OPINI: Momentum Gorontalo Wujudkan Bank Syariah

    Liputan6.com, Gorontalo – Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) pada Rabu (9/4/2025) menyisakan catatan kritis bagi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo.

    Banyak pihak, terutama jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo, menyampaikan kekecewaan atas hasil penetapan jajaran komisaris dan direksi yang dinilai belum mencerminkan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.

    RUPS yang juga dihadiri pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Utara itu dianggap belum mengakomodasi aspirasi pemegang saham dari Gorontalo, yang notabene turut menempatkan dana fiskal daerah pada bank tersebut.

    Situasi ini dinilai sebagai momentum strategis bagi Gorontalo untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan moneter daerah, salah satunya dengan mendorong pembentukan lembaga perbankan sendiri yang berbasis ekonomi dan keuangan syariah.

    “Sudah saatnya Gorontalo memiliki perbankan sendiri yang dikelola dengan sistem syariah. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga cerminan dari nilai religiusitas dan budaya masyarakat Gorontalo,” ujar Sofhian, penggiat ekonomi dan keuangan syariah Gorontalo.

    Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Rantai Nilai Halal atau Halal Value Chain (HVC) berperan penting dalam pertumbuhan ini, dengan kontribusi stabil di kisaran 24–25 persen sejak 2016 hingga 2024.

    Bahkan saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pada tahun 2020, sektor ekonomi syariah tetap menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi usaha dan pembiayaan syariah tercatat mencapai 45,66 persen terhadap PDB nasional.

    Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045 telah mengintegrasikan ekonomi syariah sebagai prioritas pembangunan nasional, yang menandakan komitmen jangka panjang pemerintah Indonesia.

    Data global juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemimpin di sektor ekonomi syariah. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, yang menunjukkan potensi besar sektor wisata halal nasional.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai Rp2.756,45 triliun per Juni 2024, meningkat 13,37 persen (yoy), dengan market share sebesar 11,67 persen terhadap total aset keuangan nasional.

    “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator bahwa sistem keuangan syariah mampu berkontribusi secara nyata, dan ini bisa diterapkan di Gorontalo,” jelas Sofhian.

  • Modus Sindikat Uang Palsu di Bogor: Rp 10 Juta Asli Dapat Rp 300 Juta Palsu Megapolitan 11 April 2025

    Modus Sindikat Uang Palsu di Bogor: Rp 10 Juta Asli Dapat Rp 300 Juta Palsu Megapolitan 11 April 2025

    Modus Sindikat Uang Palsu di Bogor: Rp 10 Juta Asli Dapat Rp 300 Juta Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peredaran
    uang palsu
    yang melibatkan delapan tersangka di Bogor terungkap setelah penemuan tas mencurigakan di Stasiun Tanah Abang.
    Kapolsek Tanah Abang Komisaris Haris Akhmat Basuki menjelaskan, transaksi uang palsu tersebut dilakukan dengan metode
    cash
    and
    carry
    , di mana pelaku membayar dengan uang asli untuk mendapatkan uang palsu.
    “Bandingannya mereka selama ini Rp 10 juta uang asli untuk mendapatkan Rp 300 juta uang palsu,” ungkap Haris dalam konferensi pers di Polsek Tanah Abang, Kamis (10/4/2025).
    Haris menduga, ada motif di balik peredaran uang palsu tersebut, yaitu untuk mendapatkan kembali uang asli dalam jumlah tertentu.
    “Nah, ini masih dikembangkan lebih lanjut,” tambahnya.
    Dari keterangan awal, Haris menyebutkan bahwa peredaran uang palsu ini telah berlangsung selama enam bulan.
    “Berdasarkan keterangan awal hasil dari pendidikan kami, itu sudah beroperasi sekitar enam bulan terakhir. Selama itu, kami lakukan penyidikan lebih dalam lagi,” lanjutnya.
    Kasus ini bermula dari penemuan tas mencurigakan di dalam gerbong KRL pada Senin (7/4/2025).
    “Ada benda tas mencurigakan yang tertinggal di salah satu gerbong kereta tujuan Rangkasbitung,” kata Haris.
    Setelah laporan dari pihak yang menemukan tas tersebut, polisi segera melakukan pengecekan di lokasi kejadian.
    Dari hasil penyidikan, Haris menetapkan delapan tersangka, yakni MS (Muh. Sujari, 45), BI (Budi Irawan, 50), E (Elyas, 42), BS (Bayu Setyo, 40), BBU (Babay Bahrum Ulum, 42), AY (Amir Yadi, 70), LB (Lasmino Broto, 50), dan DS (Dian Slamet, 41).
    Haris menegaskan, para pelaku akan diancam dengan pidana sesuai Pasal 26 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.
    “Pelaku juga dipidana penjara paling lama 15 tahun sesuai Pasal 244 KUHP,” jelasnya.
    Sebelumnya, Tim Reskrim Polsek Tanah Abang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik pembuatan uang palsu di Perumahan Griya Melati 1, Blok C3 A, RT 03/RW 13, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Rabu (9/4/2025).
    Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita uang palsu siap edar senilai Rp 1,3 miliar dalam bentuk pecahan Rp 100.000, serta Rp 2 miliar uang palsu yang belum siap edar, alat cetak, dan printer.
    Kepala Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi mengungkapkan, penggerebekan ini merupakan pengembangan dari penangkapan salah satu pelaku di Stasiun Tanah Abang beberapa waktu lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Halalbihalal Pelaku KUMKM dan BUMD, Khofifah: Tetap Optimis Hadapi Gejolak Ekonomi Global

    Halalbihalal Pelaku KUMKM dan BUMD, Khofifah: Tetap Optimis Hadapi Gejolak Ekonomi Global

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Halal Bihalal bersama jajaran Komisaris, Direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Anak Perusahaan BUMD, dan pelaku Koperasi hingga UMKM Jawa Timur di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Jl. Ahmad Yani Surabaya.

    Total ada sebanyak 8.000 insan BUMD dan pelaku KUMKM Jatim yang hadir lengkap bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Sekretaris Daerah Prov. Jatim Adhy Karyono dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim.

    Kepada seluruh insan BUMD serta pelaku Koperasi dan UMKM Jatim yang hadir, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya saling menjaga semangat dan sinergitas guna meningkatkan produktivitas di tengah dinamika ekonomi global yang sedang terjadi.

    “Harapannya panjenengan semua di tengah dinamika kontraksi ekonomi global hari ini tetap memiliki semangat dan kekuatan bahwa Insya Allah ekonomi di Jatim akan terjaga dengan baik melalui sinergitas seluruh kekuatan, elemen dan institusi di Jawa Timur,” pesan Gubernur Khofifah.

    Ia mengingatkan bahwa di setiap tantangan selalu ada peluang. Oleh karena itu berbagai pemikiran out of the box yang di dalamnya ada inovasi, kreativitas, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan oleh Jawa Timur saat ini.

    Keberadaan BUMD, Koperasi dan UMKM juga menjadi penting sebagai salah satu penyumbang PAD APBD dan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, ia menegaskan perlu adanya upaya membangun ketahanan dari bawah yang kuncinya adalah Koperasi, UMKM serta BUMD.

    “Sudah saatnya Jawa Timur menguatkan sektor-sektor kunci, baik itu energi, pangan, logistik, maupun pembiayaan, yang semuanya dapat diperkuat melalui peran aktif BUMD,” tuturnya.

    BUMD disebutnya bukan sekadar perusahaan milik daerah tetapi sebagai bagian ekonomi strategis pemerintah provinsi yang bisa menjangkau sektor-sektor vital, seperti pangan, energi, air, logistik, pembiayaan, dan digitalisasi layanan publik.

    Salah satu peran vital BUMD, Koperasi dan UMKM adalah dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai rente (rentenir) yang seringkali terjadi di para pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Zakat Produktif. Melalui Zakat Produktif, harapannya bisa memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha Ultra Mikro, untuk keberlangsungan usaha mereka.

    “Dengan Zakat Produktif sebesar Rp500 ribu, harapannya pelaku usaha Ultra Mikro bisa terbebas dari Rente di hari itu yang biasanya sebesar Rp200 – 250 ribu. Jadi bisa memberi ruang gerak bagi mereka yang sesungguhnya memiliki semangat bekerja bukan meminta-minta,” jelasnya.

    Selain itu, melalui Bank UMKM atau BPR Jatim terdapat program pinjaman modal bagi masyarakat yang bersumber dari APBD. Dalam program tersebut masyarakat bisa mendapatkan pinjaman maksimal 50 juta dan bunga 3 persen.

    “Harapannya pelaku UMKM Jatim bisa mendapat ruang gerak dengan support permodalan dari bank dengan mudah dan murah bunganya,” ucap Khofifah.

    Langkah-langkah tersebut, disampaikan Khofifah dengan harapan bisa diikuti dan dilakukan oleh BUMD lainnya.

    Melalui sikap optimis tersebut, ia meyakini bahwa seluruh BUMD Jatim akan siap dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini dengan bekerja keras , out of the box diikuti dengan do’a.

    “Ini artinya keberseiringan antara ikhtiar dan profesionalisme kita, kerja keras kita, semoga mendapat kemudahan dari Allah SWT, bukan karena satu orang tapi , bukan karena Khofifah-Emil, tetapi bersama kita mengikhtiari program Jatim Dhohiron Wa Batinan,” tegasnya.

    Di akhir, mengutip tausiah Gus Iqdam, Khofifah juga mengingatkan bahwa ikhtiar bersama ini harus diiringi do’a kepada Allah SWT guna mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mencapainya.

    “Oleh sebab itu, semua elemen kita sapa dan sisir, untuk mendapatkan komitmen semuanya. Kebetulan ini momen halal bihalal sehingga jumlahnya bisa agak banyak,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wagub Emil Dardak juga mengajak seluruh elemen BUMD, Koperasi dan UMKM untuk berbenah dan bersiap diri menyongsong masa depan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Definisi gerbang baru nusantara adalah sebuah konsep yang menjemput masa depan,” kata Emil Dardak.

    Ia menyebutkan terdapat delapan Key Point Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang diantaranya adalah peran Jatim sebagai pengatur arus komoditas. Di masa depan nantinya, daerah lain, bahkan negara lain akan terus melakukan inovasi yang berkerajan.

    “Kita harus berbenah, mengantisipasi masa depan. Kita bukan menerima barang, kita yang mengatur arus barang,” tegasnya.

    Senada dengan Gubernur Khofifah, Sekretaris Daerah Prov. Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa BUMD memiliki peran penting bagi perekonomian dan pembangunan Jawa Timur. Hal ini mengingat BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD selain pajak dan retribusi.

    “Secara umum, apabila dilihat dari seluruh BUMD Provinsi dan anak perusahaannya telah membukukan total dividen sebesar Rp6,45 T dari penyertaan Modal senilai Rp4,15 T,” ungkap Adhy Karyono.

    Dari jumlah tersebut, Adhy mengatakan setiap tahunnya rata-rata laba yang disisihkan untuk pendapatan APBD senilai Rp430 M.

    Selain menyumbang PAD APBD, Adhy Karyono juga berharap agar BUMD Jatim bisa terus berperan dalam upaya penguatan UMKM Jawa Timur.

    “Peran UMKM sebagai backbone ekonomi penyangga perekonomian Jatim mencapai lebih dari 58%. Disinilah peran penting pemerintah dalam peningkatan kinerja BUMD dan penguatan UMKM Jawa Timur,” pungkasnya.

    Turut hadir memberikan tausiah, KH. Muhammad Iqdam Kholid atau kerap disapa Gus Iqdam. Dalam tausiahnya, ia mengaku optimis bahwa perekonomian Jawa Timur akan tetap stabil dan terjaga di tengah dinamika yang terjadi.

    “Insya Allah acara Halal Bihalal ini akan membawa berkah bagi seluruh yang hadir. Pulang dari sini etos kerjanya semakin semangat untuk menjaga Jawa Timur,” ucapnya.

    “Dengan berkaca kepada pimpinan kita yang selalu seimbang dalam pekerjaan dan kewajibannya kepada Allah, Insya Allah kita yakin Jawa Timur akan tetap adem ayem,” ungkapnya optimis.

    Turut hadir dalam Halal Bihalal tersebut, Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Ridzky Prihadi, jajaran komisaris dan Direktur Utama BUMD Jatim, Ketua HIPMI Jatim Ahmad Salim Assegaf, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, dan Ketua IWAPI Jatim Susmiati Rahmawati Aziz. [tok/aje]

  • Intervensi BI bikin kurs rupiah kembali stabil

    Intervensi BI bikin kurs rupiah kembali stabil

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Intervensi BI bikin kurs rupiah kembali stabil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap, intervensi Bank Indonesia (BI) terhadap nilai tukar (kurs) rupiah di pasar domestik membuat mata uang Indonesia stabil kembali.

    “Guna menenangkan pasar Bank Indonesia terus melakukan triple intervensi di perdagangan DNDF (Domestic Non Deliverable Forward) yaitu pasar valas, obligasi, dan repo, sehingga pelemahan rupiah bisa diantisipasi secara kontinyu (dan) rupiah kembali stabil, walaupun pasar global sedang tidak baik-baik saja,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Triple intervention atau tiga intervensi tersebut antara lain intervensi di pasar valuta asing (valas) pada transaksi spot dan DNDF, serta Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Optimalisasi instrumen triple intervention dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar.

    Selain itu, sentimen lain terhadap kurs rupiah berasal dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 1,03 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Maret 2025.

    Secara year-on-year (yoy), pada Maret 2025 terjadi inflasi sebesar 1,03 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,13 pada Maret 2024 menjadi 107,22 pada Maret 2025.

    Di sisi lain, kurs rupiah dipengaruhi pula sentimen dari pemberlakuan tarif impor tambahan sebesar 50 persen dari Amerika Serikat (AS) terhadap barang-barang dari China.

    Secara total, tarif pemerintah Amerika terhadap barang impor dari China mencapai 104 persen yang terdiri dari bea tambahan impor sebesar 20 persen, tarif resiprokal 34 persen, dan tarif tambahan pada hari ini sebesar 50 persen.

    “Tiongkok sejauh ini tidak menunjukkan niat untuk mundur, dengan Kementerian Perdagangan berjanji untuk berjuang sampai akhir dengan AS atas peningkatan tarifnya. Pasar juga berspekulasi bahwa Tiongkok membuang kepemilikan yang besar atas obligasi pemerintah AS, yang menyebabkan lonjakan besar dalam imbal hasil,” ungkap Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp16.873 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.891 per dolar AS.

    Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru melemah ke level Rp16.943 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.849 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jikaiPresiden Prabowo Subianto merealisasikan penghapusan kuota impor komoditas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengkhawatirkan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo justru akan menghancurkan industri dalam negeri.

    “Kalau kemudian malah dikurangi kontrol impornya dengan menghapus kuota impor, bisa jadi semakin besar permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri, terutama yang rentan yang selama ini sudah banyak PHK,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Jika menengok Satu Data Ketenagakerjaan, dikutip pada Rabu (9/4/2025), terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK sepanjang Januari—Februari 2025. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

    Faisal menyebut salah satu badai PHK yang melanda industri disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan perdagangan yang menyelamatkan market share dalam negeri.

    Dia mengatakan, alternatif menekan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dengan menghapus kuota impor justru lebih berpotensi mengancam domestik.

    “Karena kalau kita melihat justru kita selama ini banyak masalahnya justru adalah di bagaimana mengatur pasar domestik dan persaingan dengan produk impor,” ujarnya.

    Menurutnya, alangkah lebih bijak jika pemerintah mengganti alternatif lain alih-alih menghapus kuota impor seperti yang diperintahkan Kepala Negara RI.

    “Semestinya bukan sekadar semata-mata menghapus kuota impor, tetapi memilih alternatif impor kontrol yang lebih efektif dan yang lebih sedikit dampak buruknya atau efek samping,” ungkapnya.

    Untuk itu, Faisal menyarankan agar pemerintah mengganti dengan alternatif kuota yang lebih baik, yakni dengan instrumen non tarif lainnya yang lebih efektif dan lebih sedikit efek sampingnya.

    Misalnya saja, sambung dia, dengan mengambil tindakan safeguard (pengamanan perdagangan) hingga pengenaan standar halal maupun keamanan. Dia menyebut penetapan standar ini umumnya dilakukan negara maju untuk menjaga keamanan konsumen atau dampak terhadap lingkungan.

    “Karena kuota impor itu memang rawan terhadap penyalahgunaan atau preferensi pemberian kuota pada kelompok-kelompok importir tertentu, misalkan yang punya lobi kuat, kedekatan lebih erat dengan pengambil keputusan atau kebijakan,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” tandasnya.

  • Kronologi Pabrik Uang Palsu Terbongkar Diawali Temuan Tas Tertinggal

    Kronologi Pabrik Uang Palsu Terbongkar Diawali Temuan Tas Tertinggal

    Jakarta –

    Keberadaan ‘pabrik’ pencetak uang palsu di Bubulak, Kota Bogor terbongkar oleh Unit Reskrim Polsek Tanah Abang. Pabrik uang palsu tersebut terbongkar berawal dari temuan tas yang tertinggal di KRL Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Sindikat tersebut mencetak uang palsu di dalam rumah di Perumahan Griya Melati 1 RT 03/13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Pabrik uang palsu tersebut digerebek aparat kepolisian pada Rabu (9/4).

    Berawal dari Tas Tertinggal di KRL

    Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Akhmat Basuki mengungkap awal mula pabrik uang palsu di Bubulak, Kota Bogor itu terungkap dari temuan tas yang tertinggal di KRL di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4).

    “Awalnya kami mendapatkan laporan bahwa ada benda tas mencurigakan yang tertinggal di salah satu gerbong kereta tujuan Rangkasbitung,” kata Haris dalam konferensi pers di Polsek Tanah Abang, Kamis (10/4/2025).

    Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi melakukan pengintaian. Polisi menunggu beberapa saat sampai akhirnya tas tersebut diambil oleh seseorang.

    “Sampai akhirnya kami melakukan konsolidasi di TKP, kita sebut sebagai TKP pertama, untuk tidak dulu menyentuh selama beberapa waktu, sampai ada kemungkinan pihak atau orang yang datang untuk mengambil benda yang tertinggal di rak di gerbong itu,” kata Haris.

    “Tidak lama kemudian, didatangi dan diinterogasi oleh tim yang berada di tempat, sempat terjadi sedikit perdebatan, yang bersangkutan tidak ingin menunjukkan apa isi tasnya,” katanya.

    Tas Berisi Uang Palsu

    “Namun pada akhirnya juga memperlihatkan apa isi tas, dan yang bersangkutan mengaku ini adalah uang yang palsu, dengan nilai pada saat itu menghitung Rp 316.000.000 uang palsu yang ia bawa,” ucapnya.

    Mereka yang diamankan berinisial BI (50) dan E (42). Setelah mendapatkan keterangan dari BI dan E, polisi juga berhasil mengamankan BS (40) dan BBU (42) yang memiliki peran yang sama.

    “Kemudian dari hasil penyelidikan awal dikembangkan lebih lanjut kita lakukan penyidikan sampai ke wilayah Mangga Besar dan mendapati dua pelaku tambahan inisial BI (50) dan saudara E (42). Dari keberhasilan itu dikembangkan lebih lanjut lagi, sampailah kita mendapati 2 pelaku tambahan inisial BS (40) serta inisial BBU (42),” katanya.

    Pabrik Uang Palsu di Bogor

    Proses penyelidikan terus dilakukan, hingga tim Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berhasil mengamankan AY (70) di Subang, Jawa Barat. AY memiliki peran sebagai penghubung antara penjual uang palsu dengan tim produksi uang palsu di Bubulak, Bogor, Jawa Barat.

    “Kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi, sampai kepada seseorang yang itu diduga adalah perantara. Perantara yang dia bertempat tinggal di wilayah Subang, Jawa Barat. Inisial AY, usia sekitar 70 tahun. Saudara AY ini menjadi perantara penghubung antara pelaku-pelaku yang sudah diamankan sebelumnya dengan tim produksi atau tim pencetak,” ujarnya.

    Dari keterangan AY, didapatkan petunjuk bahwa uang palsu itu dicetak oleh DS (41) di sebuah rumah yang menjadi ‘pabrik’ uang palsu di Bogor, Jawa Barat. Adapun rumah tersebut disediakan oleh seseorang berinisial LB (50).

    “Dari saudara AY mengembangkan lebih lanjut sampai ke wilayah Jawa Barat lainnya, yaitu di kota Bogor, dan kita amankanlah seorang pelaku inisial DS usia sekitar 41 tahun. DS inilah yang melakukan produksi di sebuah tempat atau bangunan rumah tertutup,” ujarnya.

    “Tempat itu disediakan oleh saudara LB yang berusia sekitar 50 tahun. Nah status rumah ini juga masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut karena saudara LB selaku penyedia tempat dan bangunan untuk berjalannya produksi uang palsu ini,” jelasnya.

    Polisi menyita 23.297 lembar uang palsu dari ‘pabrik’ uang palsu di Bubulak, Bogor, Jawa Barat. Jika dirupiahkan, lembaran uang palsu itu bernilai Rp 2.329.700.000.

    (mea/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bank DKI perlu prioritaskan perbaikan keamanan cegah gangguan berulang

    Bank DKI perlu prioritaskan perbaikan keamanan cegah gangguan berulang

    Ini sudah hampir dua minggu tolong segera bisa diselesaikan, koordinasi secepatnya dengan Bank Indonesia dan OJK

    Jakarta (ANTARA) – Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Bank DKI perlu memprioritaskan perbaikan keamanan dan mitigasi risiko untuk mencegah gangguan sistem layanan kembali terulang di masa mendatang,

    “Yang perlu menjadi prioritas perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko serta juga adanya tim cepat tanggap untuk siaga kalau ada insiden-insiden seperti ini, khususnya untuk insiden siber,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Eustacia dalam Rapat Kerja di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis.

    Bank DKI diketahui mengalami gangguan sistem layanan pada 29 Maret 2025 yang mengakibatkan nasabah tak bisa melakukan transaksi keuangan. Kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya.

    Francine meminta Bank DKI segera menyelesaikan masalah tersebut termasuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memulihkan layanan.

    “Ini sudah hampir dua minggu tolong segera bisa diselesaikan, koordinasi secepatnya dengan Bank Indonesia dan OJK bagaimana memulihkan layanan dan juga memulihkan kepercayaan masyarakat untuk tetap menggunakan Bank DKI,” kata dia.

    Di sisi lain, sambung dia, Bank DKI perlu memperbaiki komunikasi publik mereka. Ini mengingat minimnya komunikasi Bank DKI pada nasabah selama insiden gangguan layanan terjadi.

    “Dalam dua minggu insiden ini komunikasi atau penjelasan pada masyarakat, pada publik ini minim. Bahkan beberapa kali harus kami ingatkan bagaimana update-nya, bagaimana penjelasan ke masyarakat,” ujar dia.

    Hal lain yang juga menjadi rekomendasi atau usulan yakni dilakukannya audit baik secara internal maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan OJK. Penguatan audit internal pun dinilai perlu dilakukan supaya tidak terjadi lagi hal-hal serupa ke depannya.

    Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan terus melakukan perbaikan layanan terutama mobile banking dan memastikan laporannya hari ini rampung.

    “Hari ini kami tuntaskan, tadi sudah dapat konfirmasi hari ini selesai untuk laporan forensik. Nanti kami teliti terlebih dahulu sebelum kami rilis,” kata dia.

    Agus juga berjanji akan memperbaiki komunikasi publik tim dengan nasabah. Selain itu, pihaknya sudah melakukan audit internal dan juga menjalani audit eksternal.

    “Kami laporkan hari ini tadi sudah entry meeting dengan OJK dan kami laporkan juga hari ini tim dari Bareskrim, ada tiga tim sudah masuk juga di kami,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi sita barang bukti 23 ribu lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu

    Polisi sita barang bukti 23 ribu lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu

    bermula dari adanya temuan sebuah tas tertinggal di kereta rel listrik (KRL) Stasiun Tanah Abang

    Jakarta (ANTARA) – Polsek Tanah Abang dalam pengungkapan kasus sindikat peredaran dan pembuatan uang palsu berhasil menyita barang bukti berupa 23 ribu lembar uang palsu dengan nominal Rp100 ribu.

    “Untuk barang bukti yang kami sita berupa uang palsu, 21 unit printer (mesin cetak), sablon, tinta, dan lainnya,” kata Kapolsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat Kompol Haris Akhmad Basukidi Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Polsek Metro Tanah Abang mengamankan delapan orang yang memiliki peran masing-masing dalam peredaran uang palsu.

    Haris mengatakan dari para tersangka yang masing-masing berinisial MS, BI, E, BBU, BS, AY, DS, dan LB petugas berhasil menyita sejumlah barang yang dijadikan sebagai alat bukti.

    Untuk jumlah uang palsu kata dia, yaitu sebanyak 23 ribu lembar lebih dengan nominal Rp100 ribu, ada juga 15 lembar uang dolar Amerika yang nominalnya 100 dolar.

    “Karena ini uang palsu, maka kami tidak bisa menyebutkan nominalnya berapa tapi yang pasti jumlahnya lebih dari 23 ribu lembar,” ujarnya.

    Sejumlah barang bukti saat ditunjukkan ketika jumpa pers di Jakarta, Kamis (10/4/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Haris menambahkan, selain uang palsu, pihaknya juga menyita barang bukti lainnya seperti 21 printer, mesin penghitung uang, laptop, telepon genggam, tinta, pemotong kertas, dan lain sebagainya.

    Sebelumnya, Polisi menyebut pengungkapan pabrik pembuatan uang palsu di Kota Bogor, Jawa Barat, bermula dari adanya temuan sebuah tas tertinggal di kereta rel listrik (KRL) Stasiun Tanah Abang.

    “Ada tas mencurigakan yang tertinggal di gerbong kereta tujuan Rangkasbitung,” kata Haris.

    Menurut dia, petugas awalnya curiga dengan isi tas yang tertinggal di dalam gerbong dan kemudian menunggu pemiliknya mengambil barang tersebut.

    Setelah pemiliknya yang berinisial MS (45) mengambil, kata Haris, didapati bahwa tas tersebut berisi uang palsu pecahan Rp100 ribu yang mencapai Rp316 juta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025