Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Viral Ular King Kobra Masuk ke Rumah Dedi Mulyadi, Dikaitkan dengan Hal Goib

    Viral Ular King Kobra Masuk ke Rumah Dedi Mulyadi, Dikaitkan dengan Hal Goib

    GELORA.CO – Sebuah berita viral mengejutkan sekaligus menegangkan sempat mewarnai kediaman pribadi Dedi Mulyadi, yang saat itu tengah menjabat sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Seekor ular king kobra berukuran besar dilaporkan berhasil masuk ke dalam rumah yang berlokasi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    Insiden ini, yang terjadi pada September 2024, baru-baru ini kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial, memicu beragam reaksi dan doa dari para warganet untuk keselamatan sang pemimpin.

    Ular Berukuran Raksasa Menyusup ke Kamar Pribadi Dedi Mulyadi

    Kabar mengenai masuknya ular king kobra ke rumah Dedi Mulyadi pertama kali mencuat melalui video yang beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas ukuran ular yang tidak lazim, membuat bulu kuduk siapapun yang menyaksikannya berdiri.

    Lebih mengkhawatirkan lagi, ular berbisa tersebut dilaporkan telah berhasil menyusup masuk hingga ke dalam kamar pribadi Dedi Mulyadi.

    Panji Petualang Turun Tangan, Kondisi Ular Setelah Diamankan

    Setelah kejadian yang menghebohkan tersebut, ular king kobra itu dikabarkan telah dievakuasi dan dibawa ke kediaman Panji Petualang, seorang tokoh yang dikenal luas sebagai ahli penanganan satwa liar.

    Perkembangan terkini mengenai kondisi ular tersebut bahkan menarik perhatian Maulana Akbar Mulyadi, putra Dedi Mulyadi yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Maulana Akbar terlihat menyambangi kediaman Panji Petualang untuk melihat secara langsung kondisi ular yang sempat menjadi ancaman di rumah keluarganya.

    Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Panji Petualang, terlihat momen interaksi antara Maulana Akbar dengan ular king kobra tersebut.

    Dengan nada bertanya namun penuh keheranan, Maulana Akbar melontarkan pertanyaan kepada ular yang berada di hadapannya, “Naha asup ka kamar KDM? ke kamar beliau? Dititah ku saha (kenapa masuk ke kamar KDM? disuruh siapa)?” Ular berukuran besar itu tampak tenang dalam pengawasan beberapa orang di rumah Panji Petualang pada momen yang terjadi pada Februari 2025 tersebut.

    Video Viral di Media Sosial, Warganet Kirimkan Doa untuk Keselamatan Gubernur Jawa Barat

    Meskipun kejadian ini terjadi beberapa bulan sebelumnya, video mengenai ular king kobra di rumah Dedi Mulyadi kembali menjadi viral setelah diunggah ulang oleh berbagai akun media sosial. Salah satu akun Instagram, @ywidi927, memposting ulang video tersebut pada 10 April 2025, dan hingga Senin (14/4/2025), video itu telah ditonton sebanyak 289 ribu kali, serta memicu ratusan komentar dari para warganet.

    Reaksi warganet terhadap video viral ini didominasi oleh ungkapan keprihatinan dan doa untuk keselamatan Dedi Mulyadi. Banyak dari mereka yang mengingatkan agar Dedi Mulyadi lebih berhati-hati, terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat.

    Dukungan moral dan harapan agar Dedi Mulyadi selalu dalam lindungan Tuhan juga membanjiri kolom komentar. “Semoga bapak gubernur selalu dalam lindungan Allah, bantu doa semua warga Jabar,” tulis salah seorang warganet.

    Komentar senada juga datang dari warganet lainnya, “Hati-hati Pak Dedi, kita tidak tahu sifat orang bagaimana semoga Allah selalu melindungi beliau,” dan “Lindungi selalu bapak kami tercinta, karena kami sangat mencintai dan merindukan pemimpin seperti beliau,” menunjukkan betapa besar perhatian dan harapan masyarakat Jawa Barat terhadap Dedi Mulyadi.

    Kisah September 2024: Dedi Mulyadi Bersyukur Ular Gagal Masuk Kamar

    Terungkap bahwa peristiwa masuknya ular king kobra ke rumah Dedi Mulyadi sebenarnya terjadi pada bulan September 2024. Pada saat itu, Dedi Mulyadi masih berstatus sebagai calon gubernur Jawa Barat. Informasi mengenai kronologi kejadian dan kondisi ular setelah diamankan juga sempat diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada 8 September 2024.

    Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Dedi Mulyadi terlihat mengenakan kaos hitam dan berkesempatan untuk melihat langsung kondisi ular kobra yang sempat mengancam kediamannya.

    Dedi Mulyadi menceritakan bahwa ular tersebut nyaris berhasil masuk ke dalam kamar tidurnya, namun beruntung aksinya segera diketahui. Ular kobra dengan panjang mencapai dua meter dan memiliki bisa yang mematikan itu kini telah diamankan di rumah Panji Petualang.

    Saat bertemu dengan ular yang pernah berupaya masuk ke kamarnya, Dedi Mulyadi terlihat bersyukur. Ular tersebut berada di dalam kandang di rumah Panji Petualang. Dedi Mulyadi mengungkapkan rasa syukurnya karena kejadian tersebut segera diketahui dan ia selamat dari potensi bahaya.

    Ia secara khusus menyebut nama Bi Iyah, seorang yang berada di rumahnya, yang pertama kali menyadari keberadaan ular tersebut. “Ya Allah untung masih diselamatkan Ya Allah, untung aya Bi Iyah. Ada ular mau masuk kamar,” ucap Dedi Mulyadi dengan nada lega.

    Bahkan, dalam nada bercanda namun tetap menyimpan pertanyaan, Dedi Mulyadi sempat melontarkan dugaan bahwa ada pihak yang sengaja mengirimkan ular tersebut ke rumahnya.

    “Ari maneh ngirim oray ka imah saya, teu karunya ka saya? (Kamu kenapa ngirim ular ke rumah saya, gak kasihan sama saya?),” kata Dedi Mulyadi dalam video tersebut. Meskipun demikian, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai siapa atau motif di balik dugaan pengiriman ular tersebut.

    Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal, bahkan bagi seorang tokoh publik sekaliber gubernur.***

  • Sekar Arum Ditangkap, Ini Hukum Mengedarkan Uang Palsu di Indonesia

    Sekar Arum Ditangkap, Ini Hukum Mengedarkan Uang Palsu di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Penangkapan mantan artis sinetron kolosal, Sekar Arum Widara, membuka kembali perhatian publik terhadap bahaya peredaran uang palsu di Indonesia.

    Sekar ditangkap aparat kepolisian di sebuah pusat perbelanjaan di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, setelah kedapatan menggunakan lembaran rupiah palsu untuk berbelanja. Dari tangan pelaku, polisi menyita ribuan lembar uang palsu pecahan Rp 100.000 dengan total nilai lebih dari Rp 200 juta.

    Kasus Sekar ini menegaskan bahwa siapa pun dapat terlibat dalam tindak kejahatan ini, baik sebagai pelaku utama maupun bagian dari jaringan yang lebih luas dapat ditindak secara hukum.

    Lantas, apa hukum yang bisa menjerat pelaku pengedar uang palsu di Indonesia? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ulasan lengkapnya!

    Hukum Mengedarkan Uang Palsu

    Peredaran uang palsu merupakan ancaman serius terhadap kestabilan ekonomi dan sistem keuangan nasional. Di Indonesia, mata uang yang sah adalah Rupiah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Segala bentuk pemalsuan atau penyebaran uang palsu merupakan tindak pidana berat.

    Undang-Undang Mata Uang secara tegas melarang pemalsuan rupiah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1). Pelaku pemalsuan yang melanggar ketentuan ini dapat dijerat dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar sesuai Pasal 36 ayat (1).

    Sementara, berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa membuat tiruan atau memalsukan uang yang dikeluarkan negara atau bank dengan tujuan untuk mengedarkan akan dikenai hukuman penjara paling lama 15 tahun.

    Tak hanya pembuat, penyebar uang palsu pun dijerat pidana. Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang dan Pasal 245 KUHP melarang dan mengatur sanksi bagi individu yang dengan sadar menyebarkan, menyimpan, atau membawa uang palsu dengan maksud mengedarkannya. Ancaman hukumannya juga mencapai 15 tahun penjara.

    Dapat Menggerus Kepercayaan Publik

    Tindakan pemalsuan uang masuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai alat tukar resmi.

    Bank Indonesia sebagai otoritas penerbit uang bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menanggulangi peredaran uang palsu. Teknologi keamanan canggih dan edukasi masyarakat menjadi dua strategi utama yang diterapkan.

    Dari sisi sosial, peredaran uang palsu dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Usaha kecil dan menengah sangat rentan, dan dampaknya bisa menjalar pada tingkat inflasi serta daya beli masyarakat secara umum.

    Secara keseluruhan, pemberantasan uang palsu bukan hanya tugas aparat hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik merupakan fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

    Kasus yang menjerat Sekar Arum Widara menjadi pengingat bahwa peredaran uang palsu bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai alat tukar yang sah.

  • IHSG Hari Ini Meroket, 5 Saham Melonjak Tinggi

    IHSG Hari Ini Meroket, 5 Saham Melonjak Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini kembali menunjukkan performa impresif dengan melesat 106,2 poin atau sekitar 1,7% ke posisi 6.368,5 pada penutupan perdagangan Senin (14/4/2025). Ini menandai reli penguatan selama tiga hari berturut-turut.

    Dalam momentum positif ini, lima saham mencatatkan lonjakan signifikan lebih dari 18%, bahkan dua di antaranya menyentuh batas auto rejection atas (ARA).

    Mengacu pada data RTI, tercatat 492 saham mengalami kenaikan, 137 saham terkoreksi, dan 176 lainnya tidak mengalami perubahan. Nilai total transaksi mencapai Rp 13,9 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 23,25 miliar saham dan frekuensi transaksi mencapai 1.189.274 kali.

    Kinerja positif IHSG hari ini tecermin di seluruh sektor, dengan sektor bahan baku memimpin penguatan sebesar 5,6%. Disusul sektor energi yang naik 4%, properti 3,5%, infrastruktur 3,4%, dan barang konsumsi primer 2,8%.

    Sejalan dengan penguatan IHSG hari ini, bursa saham Asia juga ditutup menguat. Indeks Shanghai (Tiongkok) naik 0,7%, Hang Seng (Hong Kong) melonjak 2,4%, Straits Times (Singapura) menguat 1%, dan Nikkei (Jepang) naik 1,1%.

    Di tengah euforia pasar, lima saham mencuat sebagai top gainers dengan kenaikan lebih dari 18% dalam satu hari perdagangan. Di antaranya, saham PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) dan PT Lion Metal Works Tbk (LION) menyentuh batas ARA. FORE menguat 34% ke level Rp 252, sementara LION melonjak 24,8% ke harga Rp 422.

    Tiga saham lainnya yang masuk jajaran top gainers adalah PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) yang naik 19,7% ke Rp 1.120, PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) yang menanjak 18,1% ke Rp 390, serta PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) yang menguat 18% ke Rp 118.

    Analis Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan bahwa lonjakan IHSG didorong oleh kombinasi sentimen positif dari dalam dan luar negeri. Dari sisi global, penguatan bursa Asia dipicu oleh keputusan Presiden AS untuk menunda pengenaan tarif impor elektronik dari Tiongkok.

    Sementara itu, dari domestik, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa per Maret 2025 mencapai US$ 157,1 miliar, meningkat dibandingkan Februari yang sebesar US$ 154,5 miliar. Kenaikan ini dinilai memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga kestabilan ekonomi makro nasional hingga membuat IHSG hari ini menguat.

  • Rupiah Dibuka Perkasa Lawan Dolar AS, Cek Prediksinya Hari Ini – Page 3

    Rupiah Dibuka Perkasa Lawan Dolar AS, Cek Prediksinya Hari Ini – Page 3

    Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir keluar pada pekan kedua April 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 8 sampai dengan 10 April 2025 secara agregat nonresiden tercatat jual neto Rp24,04 triliun.

    “Secara agregat nonresiden tercatat jual neto Rp24,04 triliun. Akumulasi jual neto tersebut didorong jual neto di pasar SRBI, SBN dan saham masing-masing sebesar Rp10,47 triliun, Rp7,84 triliun dan Rp5,73 triliun.” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (13/4/2025).

    Ramdan menambahkan Aliran neto asing sepanjang tahun 2025 (ytd),berdasarkan data setelmen s.d. 10 April 2025, tercatat beli neto Rp7,11 triliun di SRBI dan Rp13,05 triliun di pasar SBN, sementara itu, jual neto Rp32,48 triliun di saham.

    Premi CDS Indonesia 5 tahun per 10 April 2025 113,35 bps, naik dibandingkan dengan 4 April 2025 sebesar 105,75 bps.Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.795 per dolar AS. Sedangkan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 7,026%

     

  • Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi USD 157,1 Miliar di Maret 2025, Ini Penyebabnya – Page 3

    Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi USD 157,1 Miliar di Maret 2025, Ini Penyebabnya – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 tetap tinggi di angka USD154,5 miliar. Meskipun demikian, angka cadangan devisa ini mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2025 yang mencapai USD156,1 miliar.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan cadangan devisa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama, karena pembayaran utang luar negeri pemerintah.

    Kedua, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

    “Perkembangan tersebut, antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” ujar Ramdan, dikutip dari laman BI, Jumat (7/3/2025).

  • Menilik Nasib Industri Lokal Jika Keran Impor Dibuka Bebas

    Menilik Nasib Industri Lokal Jika Keran Impor Dibuka Bebas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha industri menilai pemerintah perlu mengatur tata niaga impor dengan tepat agar tidak membebani industri lokal. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah membuka keran impor, serta menghilangkan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai salah satu syarat impor. 

    Sebagai contoh, Pertek untuk berbagai produk industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dokumen pelengkap izin impor itu memberikan kepastian besaran kuota yang bisa diimpor dengan menyeimbangkan kebutuhan dan pasokan dalam negeri. 

    Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wirawasta mengatakan Pertek dalam setahun terakhir tidak berlaku lantaran Permendag 8/2024 menghapus kebijakan tersebut dan hanya menggunakan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan. 

    Namun, dia menuturkan apabila pemerintah mau menghapus Pertek, maka perlu dilakukan pemilihan antara impor untuk komoditas bahan baku, setengah jadi dan barang jadi. 

    “Jadi Permendag 8 ini kan cakupannya sangat luas, jadi perlu dipecah persektor,” ujar Redma kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/4/2025). 

    Dalam hal ini, dia mengingatkan bahwa pasar domestik saat ini sudah dibanjiri impor produk murah dari China dan negara lainnya. Hal ini terjadi lantaran Permendag 8/2024 merelaksasi impor. 

    Alhasil, produksi industri lokal turun dan berimbas pada permintaan ke industri hulu yang menyusut. Kondisi ini tercerminkan dari utilitasi produksi industri tekstil yang hanya di level 45%. 

    “Terkait pelonggaran atau penghapusan Pertek kami kira Pak Presiden sangat paham terkait sektor mana saja yang harus dibuka, dilonggarkan, diperketat bahkan yang harus ditutup,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Redma tidak memungkiri, Pertek memang perlu dilonggarkan untuk impor bahan baku guna produksi industri lokal. Namun, perlindungan impor barang jadi, khususnya sektor pakaian harus terjaga. 

    Dampak Negatif

    Senada, Direkutur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pemerintah harus selektif memilih komoditas tertentu yang bisa diimpor dan diperketat impornya karena sudah mampu diproduksi dalam negeri. 

    “Bagi pelaku usaha industri alas kaki, impor dibutuhkan untuk impor selektif bahan baku ya sebagai bahan dasar untuk bahan jadi dan produk ekspor selama ini yang sudah berjalan,” kata Billie kepada Bisnis, dihubungi terpisah.

    Sebelumnya, Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mewanti-wanti pemerintah terkait rencana pembukaan impor secara massal bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Andry menilai kebijakan impor berisiko mempercepat kerusakan ekonomi nasional jika tidak dikawal dengan regulasi yang ketat. 

    Andry menilai, jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol, sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh.

    “Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” tegas Andry.

    Dia menyoroti, industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Kalau kran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan. 

    “PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan,” pungkasnya. 

    Wacana Kuota Impor Dihapus

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung soal peraturan teknis (pertek) di kementerian yang dapat menghambat dunia usaha. Ke depannya, Prabowo menegaskan agar Pertek yang akan dikeluarkan setiap kementerian terkait harus atas izin Presiden.

    “Jangan bikin kuota-kuota A B C, perusahaan tertentu yang ditunjuk hanya dia yang boleh impor. Enak aja, udahlah kita sudah lama jadi orang Indonesia, jangan pakai pertek-pertek itu lagi,” ujarnya.

    Menurutnya, hal tersebut dapat memudahkan proses barang yang masuk ke Indonesia. Selain itu, dia meyakini hal tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang baik bagi pengusaha.

    “Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan,” pungkasnya.

  • Menilik Nasib Industri Lokal Jika Keran Impor Dibuka Bebas

    Menilik Nasib Industri Lokal Jika Keran Impor Dibuka Bebas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha industri menilai pemerintah perlu mengatur tata niaga impor dengan tepat agar tidak membebani industri lokal. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah membuka keran impor, serta menghilangkan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai salah satu syarat impor. 

    Sebagai contoh, Pertek untuk berbagai produk industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dokumen pelengkap izin impor itu memberikan kepastian besaran kuota yang bisa diimpor dengan menyeimbangkan kebutuhan dan pasokan dalam negeri. 

    Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wirawasta mengatakan Pertek dalam setahun terakhir tidak berlaku lantaran Permendag 8/2024 menghapus kebijakan tersebut dan hanya menggunakan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan. 

    Namun, dia menuturkan apabila pemerintah mau menghapus Pertek, maka perlu dilakukan pemilihan antara impor untuk komoditas bahan baku, setengah jadi dan barang jadi. 

    “Jadi Permendag 8 ini kan cakupannya sangat luas, jadi perlu dipecah persektor,” ujar Redma kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/4/2025). 

    Dalam hal ini, dia mengingatkan bahwa pasar domestik saat ini sudah dibanjiri impor produk murah dari China dan negara lainnya. Hal ini terjadi lantaran Permendag 8/2024 merelaksasi impor. 

    Alhasil, produksi industri lokal turun dan berimbas pada permintaan ke industri hulu yang menyusut. Kondisi ini tercerminkan dari utilitasi produksi industri tekstil yang hanya di level 45%. 

    “Terkait pelonggaran atau penghapusan Pertek kami kira Pak Presiden sangat paham terkait sektor mana saja yang harus dibuka, dilonggarkan, diperketat bahkan yang harus ditutup,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Redma tidak memungkiri, Pertek memang perlu dilonggarkan untuk impor bahan baku guna produksi industri lokal. Namun, perlindungan impor barang jadi, khususnya sektor pakaian harus terjaga. 

    Dampak Negatif

    Senada, Direkutur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pemerintah harus selektif memilih komoditas tertentu yang bisa diimpor dan diperketat impornya karena sudah mampu diproduksi dalam negeri. 

    “Bagi pelaku usaha industri alas kaki, impor dibutuhkan untuk impor selektif bahan baku ya sebagai bahan dasar untuk bahan jadi dan produk ekspor selama ini yang sudah berjalan,” kata Billie kepada Bisnis, dihubungi terpisah.

    Sebelumnya, Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mewanti-wanti pemerintah terkait rencana pembukaan impor secara massal bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Andry menilai kebijakan impor berisiko mempercepat kerusakan ekonomi nasional jika tidak dikawal dengan regulasi yang ketat. 

    Andry menilai, jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol, sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh.

    “Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” tegas Andry.

    Dia menyoroti, industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Kalau kran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan. 

    “PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan,” pungkasnya. 

    Wacana Kuota Impor Dihapus

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung soal peraturan teknis (pertek) di kementerian yang dapat menghambat dunia usaha. Ke depannya, Prabowo menegaskan agar Pertek yang akan dikeluarkan setiap kementerian terkait harus atas izin Presiden.

    “Jangan bikin kuota-kuota A B C, perusahaan tertentu yang ditunjuk hanya dia yang boleh impor. Enak aja, udahlah kita sudah lama jadi orang Indonesia, jangan pakai pertek-pertek itu lagi,” ujarnya.

    Menurutnya, hal tersebut dapat memudahkan proses barang yang masuk ke Indonesia. Selain itu, dia meyakini hal tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang baik bagi pengusaha.

    “Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan,” pungkasnya.

  • Banyak Sentimen, Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menguat Tipis

    Banyak Sentimen, Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menguat Tipis

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada awal perdagangan, Senin (14/4/2025) di pasar spot exchange. Mata uang Garuda di Bloomberg hingga pukul 09.16 WIB tercatat naik sebesar 12,5 poin atau 0,07% ke level Rp 16.783 per dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan dengan posisi penutupan sebelumnya di Rp 16.796 per dolar AS.

    Penguatan tipis ini mencerminkan adanya dorongan positif dari sentimen global maupun domestik, meskipun tekanan dari faktor eksternal seperti ekspektasi kebijakan suku bunga The Fed dan ketegangan geopolitik masih membayangi pergerakan rupiah.

    Pelaku pasar cenderung wait and see menjelang rilis data ekonomi penting dari AS dan China pekan ini, termasuk data inflasi dan neraca perdagangan.

    Di sisi lain, Bank Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar dan kebijakan moneter yang akomodatif.

    Meski penguatan nilai tukar rupiah pagi ini tergolong terbatas, pergerakan ini menunjukkan respons pasar yang relatif stabil dalam menghadapi dinamika global. 

  • Asing Rem Investasi di Indonesia, Ragu Arah Kebijakan Prabowo

    Asing Rem Investasi di Indonesia, Ragu Arah Kebijakan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Visi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah diuji dengan investor asing yang belum yakin dengan narasi kebangkitan ekonomi yang dibawanya.

    Setelah perubahan kebijakan besar-besaran mengguncang pasar keuangan nasional, para pengelola investasi global memilih bersikap wait and see.

    Hal ini terungkap dari laporan Bloomberg usai wawancara dengan 12 perusahaan manajemen aset. Para pelaku pasar mengakui ada potensi, tapi belum cukup alasan untuk kembali menaruh dana dalam jumlah besar.

    Di saat banyak negara tengah disibukkan oleh lonjakan tarif impor sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengacaukan rantai pasok global, Prabowo menghadapi tekanan ganda, yakni menjaga keseimbangan fiskal sembari melanjutkan proyek-proyek strategis berbiaya besar.

    Masuknya modal asing menjadi krusial bagi perekonomian Tanah Air. Tapi arah kebijakan yang dianggap tidak konsisten membuat kepercayaan pasar goyah. Sepanjang kuartal pertama tahun ini, investor asing mencatat net sell sebesar US$1,8 miliar, terbesar dalam sejarah awal tahun sejak krisis 1998.

    Pasar saham Indonesia pun tertinggal dibanding negara-negara berkembang lainnya. Sentimen negatif kian menguat setelah Prabowo mulai menggoyang aturan baku, dari realokasi dana APBN untuk program prioritas, wacana revisi mandat Bank Indonesia, hingga peluncuran Danantara yang langsung berada di bawah kendalinya. Program makan siang gratis bahkan mendekatkan defisit anggaran ke batas 3% dari PDB.

    Carol Lye dari Brandywine Global di Singapura mengatakan kondisi pasar di Indonesia saat ini sangat rentan, sehingga sedikit sentimen negatif bisa memicu aksi jual lanjutan.

    ”Jika isu tata kelola atau pergantian pejabat kunci berlanjut, aksi jual bisa terjadi lagi,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg, Senin (14/4/2025).

    Imbas aksi jual investor asing terasa di pasar. IHSG anjlok, imbal hasil obligasi melonjak, dan rupiah menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. Sentimen yang sebelumnya positif kini berubah hati-hati.

    Fund manager Aubrey Capital Management Ltd Rob Brewis mengatakan penurunan ini tidak dipicu oleh satu sentimen besar, namun lebih kepada banyak sentimen negatif kecil yang mengikis pertumbuhan dan kepercayaan investor.

    “Ini adalah arah yang tidak dihargai oleh para investor,” ungkap Brewis. Aubrey Capital bahkan melepas seluruh eksposur langsungnya ke saham Indonesia sejak Februari.

    Ninety One juga mempertahankan posisi underweight, hanya menyasar saham sektor konsumsi yang didukung kebijakan, sambil menjauhi BUMN karena kekhawatiran tata kelola.

    Meski demikian, koreksi tajam ini menciptakan peluang bagi sebagian investor oportunis. REYL Intesa Sanpaolo memburu saham perbankan karena dividen yang menarik. JPMorgan dan Allianz GI mulai masuk ke obligasi, berharap pelonggaran moneter berlanjut.

    “Meski arah kebijakan Prabowo perlu diawasi ketat, kami yakin ia akan mempertimbangkan opini publik, terutama jika berambisi maju di periode berikutnya,” ujar Ze Yi Ang dari AllianzGI. Perusahaan membeli obligasi tenor menengah akhir Maret namun tetap waspada terhadap kredibilitas fiskal.

    Kekhawatiran lain adalah likuiditas. Dari lebih dari 900 emiten di IHSG, hanya 12 yang mencatat transaksi harian di atas US$10 juta. Angka ini menjadi yang terendah se-Asia Tenggara menurut Bloomberg.

    Dengan bobot Indonesia yang hanya 1,2% dalam indeks MSCI Emerging Markets, beberapa manajer investasi mulai mempertanyakan urgensi berinvestasi di pasar domestik.

    “Jika keyakinan tak terbentuk, bobot sekecil itu bizsa membuat investor memilih keluar sepenuhnya,” kata Manajer portofolio RBC Blue Bay Veronique Erp.

    Meski memangkas eksposur dalam 18 bulan terakhir, Erp menilai prospek jangka panjang Indonesia masih menjanjikan di tengah gejolak jangka pendek.

    Pemerintah kini tengah merundingkan pembatalan tarif AS yang berpotensi membawa dampak besar bagi perekonomian. Namun lebih dari itu, Prabowo butuh mengembalikan kepercayaan pasar untuk mewujudkan visinya.

    “Arah tata kelola akan jadi penentu masa depan Indonesia,” tegas Yasmin Chowdhury dari Federated Hermes.

     

  • Nasib Pilu 29 Tenaga Kesehatan, Haknya Disunat Bendahara dan Kepala Puskesmas

    Nasib Pilu 29 Tenaga Kesehatan, Haknya Disunat Bendahara dan Kepala Puskesmas

    TRIBUNJATENG.COM – Sedikitnya 29 tenaga kesehatan menjadi korban keserakahan bendahara dan kepala Puskesmas Amban.

    Para korban tersebut mengalami pemotongan hak.

    Setelah dilaporkan dan dilaksanakan gelar perkara, pihaknya mengembalikan uang.

    Kepala Puskesmas Amban dan bendahara puskesmas itu mengembalikan Rp 90 juta melalui penyidik Tipikor Polresta Manokwari.

    Baik YK selaku kepala puskesmas maupun BI sebagai bendahara kini berstatus tersangka setelah hasil gelar perkara penyidik Polresta Manokwari di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat pada Maret 2025.

    “Sudah ada pengembalian Rp 90 juta, tapi tidak menghapus unsur pidana,” kata Kasat Reskrim Polresta Manokwari AKP Raja Napitupulu, Sabtu (12/4/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via Kompas.com, Minggu (13/4/2025).

    Keduanya merupakan tersangka dugaan korupsi bantuan dana operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Amban tahun 2021. 

    AKP Raja mengatakan, pengembalian dugaan kerugian negara sebagai alat bukti yang bakal mengurangi hukuman bagi para tersangka.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana BOK di Puskesmas Amban pada tahun 2021, kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPKP sekitar Rp 426 juta lebih, dari total anggaran Rp 742 juta lebih.

    “Dalam bulan ini akan kita lakukan pelimpahan berkas tahap satu ke kejaksaan,” ucapnya.

    Dalam perkara tersebut, diduga terdapat hak-hak tenaga medis yang dikebiri para tersangka.

    Dari hasil pemeriksaan penyidik, terdapat 29 korban yang dikurangi haknya meski mereka telah menjalankan tugasnya di lapangan.

    Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Amban, Manokwari, Papua Barat tahun 2021 mencapai Rp 400 juta. 

    Kasat Reskrim Polresta Manokwari, AKP Raja Napitupulu, mengaku bahwa penanganan kasus dugaan korupsi dana BOK di Puskesmas Amban sudah lama berproses.

    Hal itu disebabkan karena penyidik menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat.

    “Kerugian negara dari BPKP sudah ada, jadi kita akan tetapkan tersangka dalam waktu dekat,” kata Raja, Rabu (1/1/2025).

    Raja menyebut penghitungan kerugian negara dari BPKP dalam kasus korupsi BOK sekitar Rp400 juta.

    “Secara riil saya tidak hafal, tapi sekitar Rp400 juta dugaan kerugian negara,” tuturnya.

    Dana Bantuan Operasional Kesehatan kepada Puskesmas Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Tahun 2021 senilai Rp 750 juta diduga disalahgunakan.

    Dana tersebut seharusnya diberikan dalam rangka penanganan bagi ibu hamil dan bayi sesuai peraturan Menteri Kesehatan.

    Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan puluhan saksi, diduga terdapat sejumlah dokumen pertanggungjawaban fiktif.

    “Sudah sidik, tinggal kita tetapkan tersangka. Rencana awal tahun 2025,” tegas AKP Raja Napitupulu.

    Uang Rp 245 juta lenyap dalam sekejap, seorang bendahara dibuat syok hingga lemas. (*)