Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Proses Merger GOTO-Grab, Telkom Bilang Belum Ada Arahan Khusus

    Proses Merger GOTO-Grab, Telkom Bilang Belum Ada Arahan Khusus

    Jakarta –

    Proses merger GOTO dan Grab kian santer setelah ada tanggapan Danantara. Terkait dengan situasi ini, Telkom menegaskan belum ada arahan khusus.

    Hal ini disampaikan Direktur Strategic Business Development Portfolio Telkom, Seno Soemadji dalam Executive Media Briefing Telkom di Gedung Telkom Landmark Tower, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (1/12/2025) malam. Seno tampil bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom, Arthur Angelo Syailendra.

    Telkom adalah salah satu pemegang saham GOTO. Tentu ada pertanyaan publik, apakah nanti akan melepas saham atau tidak.

    “Terkait dengan GOTO dan Grab, terus terang ini masih tahap awal ya. Kita masih belum punya arahan khusus,” kata Seno.

    Seno mengatakan, wacana merger GOTO-Grab dilihat dari kacamata potensi pasar adalah sangat menjanjikan. Namun memang untuk saat ini Seno kembali mengingatkan masih terlalu dini untuk mereka mengomentari hal tersebut.

    “Menurut saya ada potensi yang bisa kita dapatkan dari berbagai macam kolaborasi yang bisa dilakukan. Ada sinergi yang bisa kita ciptakan dari sana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani Perkasa buka suara soal peluang Danantara terlibat proses merger Grab dan GOTO.

    Rosan menegaskan Danantara masih menunggu perkembangan resmi dari perusahaan terkait. Ia juga menyebut, pembahasan merger itu sepenuhnya berada di tangan GOTO dan Grab.

    “Kita serahkan kepada prosesnya, Grab dan GOTO sedang berjalan. Mereka menyampaikan ke kita, terbuka juga untuk Danantara untuk berpartisipasi,” ujar Rosan usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11).

    (fay/fyk)

  • Gubernur BI Sebut Ada 3 Kunci Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh dan Berdaya Tahan

    Gubernur BI Sebut Ada 3 Kunci Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh dan Berdaya Tahan

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan jika terdapat tiga kunci untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan di  2026. Ketiganya yaitu optimisme, upaya maksimal seluruh pihak, dan sinergi. Kita harus optimis bahwa perekonomian Indonesia akan lebih baik dan mampu menghadapi tantangan.

    Dia mengatakan, Indonesia memiliki modal fundamental yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap baik serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.

    “Bank Indonesia akan all out merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, dan seluruh upaya tersebut harus dilakukan bersinergi dengan seluruh pihak, termasuk dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional.,” ujar Perry Warjiyo, saat membuka gelaran Bank Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA) 2025 di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta (1/12/2025).

    Dia menyampaikan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2026. Pertama, Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Kedua, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperkuat kemampuan intermediasi perbankan dalam rangka mendukung sektor-sektor prioritas Pemerintah.

    Ketiga, kebijakan  sistem pembayaran diarahkan untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital, termasuk  QRIS dan BI-FAST. Keempat, dari sisi kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, difokuskan pada penguatan aspek produk (product), harga (pricing), pelaku (participants), dan infrastruktur (infrastructure) pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional.

  • Menko Airlangga Prediksi Ekonomi 2026 Bakal Cerah

    Menko Airlangga Prediksi Ekonomi 2026 Bakal Cerah

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun 2025 sebagai whirlwind year atau tahun penuh putaran gejolak.  Menurut dia, rangkaian krisis global saling bertumpuk dan menciptakan tekanan besar bagi ekonomi dunia.

    Perang tarif antara negara besar, konflik Israel–Iran, krisis berkepanjangan di Gaza, serta perang Rusia–Ukraina menjadi penyebab utama tingginya ketidakpastian.

    “Tahun 2025 ini adalah tahun kita sebut whirlwind year. Kita lihat di tahun penuh ketidakpastian ini kita sebut juga sebagai headwind. Berbagai gejolak terutama di tahun ini adalah gejolak akibat perang tarif, kemudian Perang Israel dengan Iran, Gaza belum selesai, kemudian juga Ukraina belum selesai,” ujar Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Namun, di tengah tekanan tersebut, Indonesia dinilai mampu menjaga daya tahan ekonomi. Stabilitas makro terjaga, konsumsi tetap positif, dan nilai tukar relatif lebih stabil dibandingkan banyak negara emerging lainnya. 

    Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi RI cukup kuat untuk menghadapi gejolak global yang masih belum menunjukkan tanda mereda.

    “Kita melihat ekonomi sebetulnya sudah kita restart dengan di kuartal ketiga antara lain tingkat suku bunga mulai dipotong dan BI memotong tingkat suku bunga 125 basis point tahun ini dan ini juga mendorong perekonomian sudah mulai di restart,” ujarnya.

     

  • Menuju 2030, BI Pacu Pendalaman Pasar Valas dan Pasar Uang untuk Dorong Pembiayaan Nasional

    Menuju 2030, BI Pacu Pendalaman Pasar Valas dan Pasar Uang untuk Dorong Pembiayaan Nasional

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) dalam rangka mendorong kapasitas pembiayaan perekonomian nasional.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan upaya pendalaman tersebut dipercepat sesuai arah Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

    Langkah ini, ujar Perry, bertujuan meningkatkan kapasitas pembiayaan nasional, dengan target volume transaksi pasar uang mencapai Rp81 triliun per hari dan transaksi pasar valas meningkat menjadi 18 miliar dolar AS pada 2030.

    “Pendalaman pasar uang dan pasar valas terus kami akselerasi sesuai blueprint 2030 untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional dengan sasaran transaksi pasar uang naik ke Rp81 triliun per hari pada 2030,” kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), dikutip Minggu, 30 November. 

    Ia menjelaskan target tersebut akan dicapai melalui peningkatan transaksi repo dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pembentukan struktur suku bunga pasar yang lebih efisien, serta penguatan peran diler utama (primary dealer).

    Selain itu, BI memperkuat kapasitas pelaku pasar melalui kerja sama dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), termasuk pengembangan infrastruktur pasar uang berbasis teknologi.

    Sinergi pembiayaan juga diperkuat bersama Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Danantara, serta asosiasi industri. Di sisi lain, BI tetap mendorong pengembangan UMKM, ekonomi hijau, serta ekonomi dan keuangan syariah guna memperkuat ekonomi kerakyatan.

    Buku PTBI 2025 mencatat perkembangan positif implementasi BPPU bersama APUVINDO. Rata-rata harian transaksi pasar uang meningkat dari Rp10,12 triliun pada 2020 menjadi Rp54,43 triliun hingga Oktober 2025. Transaksi pasar valas naik dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 10,15 miliar dolar AS pada periode yang sama.

    Implementasi kebijakan Dealer Utama sejak Mei 2024 turut mendorong lonjakan transaksi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder serta transaksi repo antar pelaku pasar. Peran Dealer Utama dalam transaksi SRBI meningkat dari rata-rata 73 persen pada 2024 menjadi 84 persen hingga Oktober 2025.

  • BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2031 Maksimal 7,7 Persen, di Bawah Target Pemerintah

    BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2031 Maksimal 7,7 Persen, di Bawah Target Pemerintah

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2031 hanya berada di kisaran 6,9 persen hingga 7,7 persen, lebih rendah dibanding target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2029.

    Dalam Buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, BI menyusun tiga skenario proyeksi ekonomi untuk 2031 yaitu pada skenario baseline, pertumbuhan diperkirakan mencapai 5,6 persen hingga 6,4 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 6,1 persen hingga 6,9 persen pada skenario optimistis, dan berada pada kisaran 6,9 persen hingga 7,7 persen dalam skenario super optimistis.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa stabilitas harga diperkirakan tetap terjaga dengan inflasi berada pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, serta transaksi berjalan tetap rendah pada kisaran defisit 0,4 persen hingga surplus 0,4 persen terhadap PDB pada 2031.

    BI menilai stabilitas internal dan eksternal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sisi penawaran yang mampu mengimbangi kenaikan permintaan, berkat bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional yang sedang berjalan.

    Dari sisi pembiayaan, kredit perbankan diperkirakan tumbuh optimal di kisaran 12 persen–16 persen per tahun. Sementara itu, defisit fiskal diyakini tetap berada di bawah 3 persen dari PDB, sejalan dengan kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

    BI juga menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, dan efektivitas implementasi kebijakan, pada skenario baseline, target pertumbuhan dapat dicapai melalui proyek-proyek yang sudah berjalan atau telah memulai pembangunan.

    Sementara skenario optimistis membutuhkan tambahan proyek baru dengan biaya lebih rendah dan pembiayaan yang relatif cepat, termasuk dari APBN.

    Untuk skenario super optimistis, pertumbuhan ditopang oleh proyek-proyek besar yang belum berjalan dan memerlukan pembiayaan lebih besar, banyak di antaranya bersumber dari investasi swasta maupun luar negeri.

    Skenario ini menuntut reformasi struktural yang lebih agresif, mencakup tiga aspek utama yaitu peningkatan produktivitas melalui percepatan pembangunan infrastruktur, riset dan pengembangan, adopsi teknologi, serta efisiensi pasar; peningkatan modal melalui perbaikan iklim investasi dan kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui akses pendidikan dan perluasan lapangan kerja formal.

    BI menyebut ketiga skenario tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan perbedaan tingkat capaian bergantung pada efektivitas pelaksanaan proyek dan program pemerintah maupun swasta. Proyek-proyek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi, investasi, dan peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

    Jika skenario super optimistis berhasil dicapai pada 2031, efisiensi ekonomi nasional diperkirakan meningkat secara signifikan, terlihat dari penurunan rasio Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) yang lebih tajam dibanding skenario lainnya.

    Adapun, penurunan ICOR menunjukkan bahwa ekonomi mampu tumbuh tinggi dengan kebutuhan investasi yang lebih kecil.

    Lebih lanjut, peningkatan produktivitas (Total Factor Productivity/TFP) dan penurunan ICOR sebagai hasil dari implementasi transformasi ekonomi nasional diperkirakan akan mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

  • Ketum Kadin Anindya Bakrie Ajak Pengusaha Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra

    Ketum Kadin Anindya Bakrie Ajak Pengusaha Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyerukan solidaritas para pelaku usaha untuk membantu korban banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dia mengajak seluruh peserta untuk ikut berprihatin, mendoakan, dan menggalang bantuan bagi masyarakat di tiga provinsi tersebut.

    “Sehingga kita bisa menggalang suatu kekuatan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana,” kata Anindya dalam acara Parallel Session Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kadin Indonesia di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

    Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir besar di wilayah tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. BNPB melaporkan terdapat 174 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 12 orang luka-luka akibat bencana tersebut.

    Rapimnas Kadin 2025 mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”, dengan fokus pada strategi peningkatan inovasi, produktivitas, investasi, dan perdagangan. Rangkaian kegiatan dimulai pada 30 November 2025 melalui fun walk, pembukaan resmi, serta penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dan Kadin.

    Acara tersebut menonjolkan agenda penguatan ekosistem ekonomi kreatif hingga peluncuran platform pelatihan daring Kadin AI Academy. 

    Pada 1 Desember 2025, pembahasan bergeser ke prospek ekonomi dan stabilitas nasional 2026 melalui sesi pleno bersama Bank Indonesia, Kementerian Pertahanan, hingga Menko Perekonomian.

    Setelah itu, sejumlah sesi paralel digelar untuk membahas strategi pemerintah 2026 di berbagai sektor, mulai dari pangan, kesehatan, ketenagakerjaan, konektivitas, industri, pertanian, riset, perdagangan, hingga hubungan luar negeri. Sejumlah MoU strategis dengan kementerian terkait juga ditandatangani dalam kesempatan tersebut.

    Pada 2 Desember 2025, Rapimnas memasuki tahap pembahasan internal organisasi melalui Sidang Pleno Pertama dan Kedua, yang mencakup penetapan jadwal acara, tata tertib, laporan tahunan, serta pandangan umum Kadin provinsi dan Anggota Luar Biasa. Rangkaian Rapimnas kemudian ditutup dalam Sidang Pleno Ketiga melalui penetapan hasil akhir Rapimnas 2025.

  • Ini Daftar Provinsi dan Kota yang Dapat Hadiah dari Prabowo Rp 786 Miliar

    Ini Daftar Provinsi dan Kota yang Dapat Hadiah dari Prabowo Rp 786 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan pemenang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2025 tingkat provinsi dan kota yang berhasil stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah. Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indoensia (PTBI) Tahun 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pengumuman pemenang TPID Awards 2025 dan Championship TP2DD 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah.

    Para pemenang Awards tersebut juga diusulkan untuk mendapatkan insentif fiskal seperti tahun-tahun sebelumnya, sekaligus sebagai dukungan nyata pemerintah pusat terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah.

    “Daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Jadi mohon arahan Pak Presiden. Tadi Pak Menteri Keuangan, tadi saya sudah minta kira-kira dananya tersedia,” kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, ditulis Minggu (30/11/2025).

    Menko Airlangga menegaskan bahwa insentif ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital.

    Airlangga mengungkapkan, usulan pemberian insentif fiskal telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Menko Airlangga menyampaikan, kebutuhan anggaran untuk skema insentif ini mencapai sekitar Rp 786 miliar.

    “Jadi, mohon arahan Pak Presiden. Tadi Pak Menteri Keuangan, tadi saya sudah minta kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya nggak terlalu besar Pak Presiden, kira-kira Rp 786 miliar yang dibagi,” ujarnya.

     

  • Pemkot Tangsel Jadi yang Terbaik Digitalisasi Daerah di Kawasan Jawa-Bali

    Pemkot Tangsel Jadi yang Terbaik Digitalisasi Daerah di Kawasan Jawa-Bali

    Jakarta –

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih predikat terbaik pertama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025 untuk wilayah Jawa-Bali.

    Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sistem digital yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Penghargaan TP2DD ini adalah bukti bahwa transformasi digital kita berjalan nyata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan agar layanan publik semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Benyamin dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia dan menteri lainnnya.Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11).

    Kota Tangerang Selatan dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam transformasi digital daerah, berdasarkan penilaian komprehensif terhadap aspek proses, output, dan outcome. Mulai dari pelaksanaan High Level Meeting, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga implementasi penuh transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.

    Sepanjang 2024-2025, TP2DD Kota Tangsel telah melaksanakan 6 High Level Meeting dan berbagai program peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek di PKN STAN, termasuk analitika data pajak, pemeriksaan pajak daerah, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKI).

    Digitalisasi didukung penguatan infrastruktur seperti relokasi fiber optik ke bawah tanah, penyediaan WiFi publik berbasis IPv6, serta optimalisasi SIPD yang terintegrasi dengan SP2D Online.

    Benyamin menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ekosistem digital di Tangerang Selatan.

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan bahkan telah mengimplementasikan 100 persen transaksi non-tunai untuk seluruh penerimaan pajak daerah, retribusi, serta belanja daerah sejak 2024.

    Transformasi ini turut mendorong peningkatan pendapatan. Penerimaan pajak daerah Kota Tangsel naik dari Rp1,91 triliun pada 2023 menjadi Rp2,09 triliun pada 2024. Capaian tersebut ditunjang oleh penggunaan kanal pembayaran digital yang semakin luas, kerja sama intensif dengan Bank Pembangunan Daerah, serta pemutakhiran data perpajakan yang berkelanjutan.

    Benyamin juga menegaskan bahwa digitalisasi fiskal dan administrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah.

    “Dengan penerimaan pajak dan retribusi yang sudah 100 persen non-tunai serta peningkatan pendapatan yang signifikan, Kota Tangsel semakin siap menuju tata kelola pemerintahan modern berbasis data dan teknologi,” tambahnya.

    Pemerintah Kota Tangsel telah menyusun Roadmap ETPD 2025-2029 untuk memastikan pengembangan digitalisasi berjalan berkelanjutan.

    Langkah ini mencakup integrasi data perpajakan, perluasan kanal pembayaran digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

    Benyamin menegaskan bahwa komitmen Kota Tangsel terhadap digitalisasi akan terus diperkuat.

    “Penghargaan ini bukan garis akhir. Ini justru menjadi pemacu bagi kami untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” kata dia.

    (prf/ega)

  • Kementan Kirim Bantuan Beras dan Minyak Goreng ke Korban Bencana Sumatra

    Kementan Kirim Bantuan Beras dan Minyak Goreng ke Korban Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengirimkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada korban bencana alam di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dalam penyaluran bantuan pangan ini, Kementan bersama Perum Bulog melalui penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng per keluarga.

    “Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” tulis Kementan dalam unggahan di Instagram resmi @kementerianpertian, Sabtu (29/11/2025).

    Secara terperinci, bantuan beras untuk korban bencana di Provinsi Aceh disalurkan sebanyak 10.613.640 kilogram, sementara minyak goreng sebanyak 2.122.728 liter.

    Untuk Sumatra Utara, Kementan menyalurkan bantuan 16.893.920 kilogram beras dan 3.378.784 liter minyak goreng.

    Terakhir, sebanyak 6.794.960 kilogram beras dan 1.358.992 liter minyak goreng disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra Barat.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penyaluran bantuan bagi para korban terus dilakukan seiring pemantauan secara berkala yang terus berlanjut.

    “Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” kata Prabowo setelah menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

  • Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memaparkan peta jalan ambisius pertumbuhan ekonomi nasional, yang diproyeksikan hanya mampu menembus kisaran 6,9% hingga 7,7% pada 2031 melalui skenario ‘Super Optimis’.

    Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, bank sentral menyusun tiga skenario pertumbuhan jangka menengah-panjang: Baseline, Optimis, dan Super Optimis. Skenario tertinggi ini mensyaratkan akselerasi investasi swasta yang masif dan reformasi struktural yang agresif.

    “Dengan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2031 […] diperkirakan dapat meningkat menjadi 6,1%—6,9% pada skenario ‘Optimis’ dan bahkan lebih tinggi lagi menjadi 6,9%—7,7% pada skenario ‘Super Optimis’,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Angka tersebut jauh melampaui proyeksi skenario baseline—yang hanya mengandalkan proyek-proyek yang sudah berjalan (carry over) atau sudah groundbreaking—di mana pertumbuhan ekonomi 2031 diperkirakan hanya berada di kisaran 5,6%—6,4%.  

    Kunci Skenario Super Optimis

    Bank Indonesia menjelaskan bahwa skenario Super Optimis tidak hanya bergantung pada proyek yang sudah ada. Skenario ini memperhitungkan implementasi proyek-proyek baru yang saat ini belum berjalan atau belum groundbreaking, dengan karakteristik biaya investasi yang relatif tinggi.  

    Berbeda dengan proyek pemerintah yang mengandalkan APBN, realisasi proyek-proyek dalam skenario ini diproyeksikan akan memakan waktu pembiayaan yang lebih lama karena sangat bergantung pada sumber dana swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. 

    Selain itu, skenario ini menuntut intensitas kebijakan reformasi struktural yang jauh lebih kuat dibandingkan skenario lainnya. Reformasi tersebut mencakup tiga aspek krusial.

    Pertama, peningkatan produktivitas melalui akselerasi infrastruktur, riset dan pengembangan (R&D), adopsi teknologi, serta efisiensi pasar.  

    Kedua, peningkatan modal alias kapital melalui perbaikan iklim investasi serta peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  

    Ketiga, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui akses pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal.  

    Dampak dari skenario Super Optimis ini diyakini akan meningkatkan efisiensi perekonomian secara signifikan. Hal ini tercermin dari proyeksi penurunan rasio modal terhadap output inkremental (Incremental Capital-Output Ratio/ICOR) yang paling tajam dibandingkan skenario lainnya.  

    “Dengan penurunan ICOR, perekonomian nasional menjadi lebih efisien karena untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi diperlukan nilai investasi yang lebih kecil,” jelas BI.  

    Sejalan dengan itu, produktivitas faktor total (Total Factor Productivity/TFP) juga diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Artinya, dengan tingkat modal dan tenaga kerja yang sama, Indonesia mampu menghasilkan output ekonomi yang jauh lebih besar. 

    Lebih Rendah dari Mimpi Prabowo

    Dari tiga skenario pertumbuhan ekonomi BI, tak ada satupun yang mencapai target Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara dan pemerintah itu memimpikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, seperti yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Dalam RPJMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/menetapkan trajektori pertumbuhan ekonomi dari 2025 sampai dengan 2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sesuai mimpi Prabowo, seperti yang tercantum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/202 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu terbaru itu menyelaraskan dengan RPJMN 2025—2029.

    Adapun Renstra Kemenkeu 2025-2029 di antaranya adalah RPJMN 2025-2029 yang mencantumkan lima sasaran pembangunan nasional: meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

    Pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% sebelum disasar ke 8% pada akhir pemerintahan Prabowo.

    Terdapat delapan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% di 2029 itu, yakni peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi/hilirisasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, investasi, dan belanja negara untuk produktivitas.