Kementrian Lembaga: BI

  • Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali mengklarifikasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penghapusan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pernyataan tersebut bukan berarti pemerintah membebaskan semua komoditas untuk diimpor.

    “Pak Presiden itu maksudnya bukan membebaskan impor semuanya masuk bukan, bukan itu. Orang salah mendefinisikan,” kata Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Dia menuturkan, impor untuk sejumlah komoditas tetap diatur dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional. Jika stok dalam negeri tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut akan dipenuhi dari pengadaan luar negeri alias impor.

    Misalnya, kata dia, kebutuhan nasional untuk komoditas bawang putih mencapai 600.000 ton dan produksi dalam negeri hanya 50.000 ton. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah perlu mengimpor sekitar 550.000 ton.

    Rencana pengadaan ini, kata dia, yang kemudian dibuka untuk semua pihak. Artinya, semua pihak dapat mengimpor bawang putih sesuai dengan rencana pengadaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, kegiatan importasi tidak dikuasai oleh kelompok tertentu.

    “Nah itu jangan dikuasai oleh Pak Jafar sendiri atau pak Arief sendiri, tapi di-open semua orang supaya bisa [impor]. Itu maksudnya Pak Presiden, bukan dibuka semuanya sebanyak-banyaknya,” jelasnya. 

    Dia mengatakan, kegiatan importasi harus dilakukan dengan perhitungan yang pas agar tidak merugikan petani dan peternak dalam negeri.

    “Jadi Pak Presiden itu maksudnya tetap ada hitungan seperti itu. Ya kalo nggak ada hitungan terus nanti lama-lama kita kayak Singapura loh, kita nggak punya petani, nggak punya peternak,” pungkasnya. 

    Kepala Negara sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya

  • 2 Cara Transfer dari Bank Mandiri ke BCA, Berapa Biayanya?

    2 Cara Transfer dari Bank Mandiri ke BCA, Berapa Biayanya?

    PIKIRAN RAKYAT – Melakukan transfer antar bank sudah menjadi kebutuhan umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kamu yang aktif bertransaksi secara digital. Salah satu transaksi yang sering dilakukan adalah transfer dari Bank Mandiri ke Bank BCA. Proses ini memungkinkan kamu untuk mengirim dana ke rekening lain meskipun berbeda bank, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pembayaran lainnya.

    Namun, karena melibatkan dua bank yang berbeda, transfer antar bank memerlukan langkah-langkah khusus yang sedikit berbeda dibandingkan transfer ke sesama rekening. Jika kamu belum terbiasa, proses ini mungkin terasa membingungkan pada awalnya.

    Mengetahui cara transfer dari Mandiri ke BCA sangat penting agar transaksi kamu bisa berjalan lancar tanpa kendala. Salah satu hal yang harus kamu perhatikan adalah kode bank tujuan, karena setiap bank memiliki kode unik yang wajib dimasukkan saat melakukan transfer antar bank. Selain itu, pemilihan metode transfer yang tepat juga berpengaruh pada kenyamanan dan kecepatan transaksi.

    Sebelum kamu memulai proses transfer, pastikan juga kamu sudah mempersiapkan semua informasi yang dibutuhkan, seperti nomor rekening tujuan dan nominal yang akan dikirim. Jika sudah, simak cara transfer dari Mandiri ke BCA selengkapnya dalam artikel ini.

    Cara Transfer Mandiri ke BCA Lewat ATM

    Kamu bisa melakukan transfer uang dari Bank Mandiri ke BCA menggunakan ATM Mandiri, dengan langkah-langkah berikut ini:

    Masukkan kartu ATM Mandiri ke dalam mesin ATM Mandiri terdekat. Pilih bahasa yang ingin kamu gunakan untuk melanjutkan transaksi. Kemudian, ketik PIN ATM kamu dengan benar agar dapat masuk ke menu utama. Setelah berhasil login, pilih opsi Transaksi Lainnya dari daftar menu. Lanjutkan dengan memilih Transfer, lalu tekan Transfer Antar Bank Online. Masukkan nomor rekening tujuan dengan mendahuluinya menggunakan kode Bank BCA (014). Setelah nomor rekening dan kode bank dimasukkan, pilih Benar untuk melanjutkan. Selanjutnya, ketik nominal uang yang ingin kamu kirim ke rekening BCA. Minimal transfer yang bisa dilakukan adalah sebesar Rp10.000. Jika jumlah sudah sesuai, tekan tombol Benar. Periksa kembali detail transaksi seperti nama penerima, nomor rekening, dan nominal uang. Jika semuanya sudah tepat, tekan Ya untuk menyelesaikan proses transfer. Transaksi berhasil dilakukan. Cara Transfer Mandiri ke BCA Lewat Livin’

    Selain menggunakan ATM, nasabah juga bisa melakukan transfer dari Bank Mandiri ke BCA menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri. Begini langkahnya:

    Langkah pertama, buka terlebih dahulu aplikasi Livin’ by Mandiri di ponsel kamu. Setelah itu, login menggunakan password yang telah kamu daftarkan sebelumnya. Pada halaman utama, pilih opsi Transfer untuk memulai proses pengiriman dana. Kemudian, lanjutkan dengan memilih Transfer ke Tujuan Baru. Masukkan informasi bank tujuan serta nomor rekening penerima dengan benar. Jika sudah diisi, tekan tombol Lanjutkan yang terletak di bagian bawah layar. Selanjutnya, pastikan bahwa nama dan nomor rekening tujuan sudah sesuai. Jika benar, pilih Lanjut. Masukkan jumlah uang yang ingin kamu kirimkan ke rekening tersebut. Periksa kembali semua detail transaksi. Jika semuanya telah sesuai, tekan Lanjut Transfer. Terakhir, masukkan PIN Livin’ by Mandiri kamu untuk mengonfirmasi transaksi. Proses transfer pun selesai dan akan segera diproses oleh sistem.

    Transfer dari Mandiri ke BCA lewat Livin’

    Transfer dari Mandiri ke BCA lewat Livin’

    Lantas, berapa biaya transfer Mandiri ke BCA lewat Livin’? Umumnya, bank-bank di Indonesia menerapkan tarif sebesar Rp6.500 untuk setiap kali melakukan transfer ke bank lain. Biaya ini berlaku untuk berbagai metode, baik itu melalui ATM, mobile banking, SMS banking, hingga internet banking.

    Sebagai solusi agar nasabah dapat menikmati biaya transfer yang lebih murah, Bank Indonesia memperkenalkan layanan BI Fast. Dengan sistem ini, pengguna dapat melakukan transfer antarbank hanya dengan biaya Rp2.500 per transaksi. Tarif hemat ini dapat dinikmati oleh nasabah yang melakukan transaksi melalui mobile banking atau internet banking, asalkan bank yang digunakan telah terintegrasi dengan sistem BI Fast.

    Karena Mandiri dan BCA sudah terintegrasi dengan BI Fast, maka biaya transfer juga sebesar Rp2.500.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mengenal Apa itu QRIS yang Kini Disorot AS Akibat Kebijakan Tarif Trump – Page 3

    Mengenal Apa itu QRIS yang Kini Disorot AS Akibat Kebijakan Tarif Trump – Page 3

    Berbicara soal QRIS, sistem pembayaran dengan QR Code saat ini sedang disorot Pemerintah Amerika Serikat (AS).

    Kantor perwakilan Dagang AS atau USTR mengklaim kalau penerapan QRIS memiliki potensi pembatasan ruang gerak perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.

    “Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh BI,” tulis USTR dalam laporannya, mengutip Kanal Bisnis Liputan6.com, Selasa (22/4/2025).

    USTR juga menjelaskan bagaimana Peraturan BI No.19/08/2017 soal Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang mewajibkan semua transaksi ritel domestik memakai kartu debit dan kredit diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin dari BI.

    “Peraturan ini menetapkan batas kepemilikan asing sebesar 20 persen bagi perusahaan yang ingin memperoleh lisensi switching untuk berpartisipasi dalam GPN, serta melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi ritel domestik dengan kartu debit dan kredit,” tulis USTR.

    USTR menerangkan, pemangku kepentingan internasional tidak diberi informasi mengenai perubahan yang mungkin terjadi atau kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka soal QRIS.

     

     

     

  • Bank Indonesia dan Kadin siapkan wirausahawan muda lewat NTT YES

    Bank Indonesia dan Kadin siapkan wirausahawan muda lewat NTT YES

    Foto bersama jajaran pemerintahan dan pengusaha NTT dengan angkatan pertama program NTT YES di Kota Kupang. ANTARA/HO-Bank Indonesia NTT

    Bank Indonesia dan Kadin siapkan wirausahawan muda lewat NTT YES
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 22 April 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTT menyiapkan wirausahawan muda berkualitas melalui program Nusa Tenggara Timur Young Entrepreneur School (NTT YES).

    “Program ini merupakan wadah pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi generasi muda NTT yang memiliki semangat berwirausaha selama tiga bulan,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT Agus Sistyo Widjajati di Kupang, Selasa.

    Ia mengatakan program tersebut sebagai sinergi baik Bank Indonesia bersama Kadin NTT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTT dengan mendukung potensi generasi muda untuk berwirausaha.

    Program NTT YES menghadirkan materi pembelajaran yang terintegrasi melalui mentoring dari para pengusaha Kadin Provinsi NTT yang berpengalaman. Dengan demikian, peserta akan dibekali pengetahuan praktis, keterampilan bisnis, serta akses ke jejaring dan peluang pembiayaan.

    “Ini menunjukkan tanggung jawab moral pengusaha NTT bahwa mereka tidak mau maju sendirian tetapi ingin menciptakan anak-anak muda selaku wirausahawan yang baru,” katanya.

    Ia mengharapkan ilmu dan pengalaman para pengusaha Kadin NTT dapat menjadi teladan dan motivasi bagi segenap wirausahawan muda agar nantinya bisa berdampak dalam membangun NTT. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan mendukung penuh sinergi BI dan Kadin NTT dalam program NTT YES.

    Ia menilai program ini sebagai angin segar bagi dunia usaha dan sektor ekonomi NTT yang akan semakin diberdayakan oleh generasi muda.

    “Program ini penting karena Kadin membutuhkan banyak pengusaha muda untuk turut bergabung demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi,” katanya.

    Ia berharap melalui program angkatan pertama ini dapat menciptakan wirausahawan muda yang bermental tangguh, gigih, dan terdidik.

    Sumber : Antara

  • Pengusaha Harap Pemerintah Bijak Jawab Keluhan AS Soal Mangga Dua – Page 3

    Pengusaha Harap Pemerintah Bijak Jawab Keluhan AS Soal Mangga Dua – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ikut buka suara terhadap keluhan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kehadiran QRIS dan barang bajakan di Pasar Mangga Dua yang dinilai menghambat perdagangan RI-AS.

    Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira mengungkapkan bahwa dunia usaha di Indonesia memandang perlu ada penjelasan yang berimbang dan langkah diplomasi yang proporsional terkait laporan Pemerintah AS yang menyoroti QRIS dan peredaran barang palsu di Mangga Dua.

    Menurutnya, pengusaha melihat QRIS dan GPN bukan sebagai hambatan, melainkan upaya kedaulatan digital di sektor keuangan dalam negeri.

    “QRIS dan GPN merupakan bagian dari upaya Indonesia membangun sovereign payment ecosystem yang inklusif, efisien, dan aman. Dunia usaha justru mengapresiasi langkah BI karena telah memperluas inklusi keuangan UMKM dan mempercepat digitalisasi ekonomi nasional,” ungkap Angga kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Selasa (22/4/2025).

    “Tudingan bahwa sistem ini tidak kompatibel dengan global payment system perlu dilihat secara adil, saat negara-negara maju juga mengembangkan sistem pembayaran domestik mereka (misal, India dengan UPI, China dengan UnionPay), Indonesia punya hak yang sama. Bila perusahaan asing ingin berintegrasi, BI terbuka selama prinsip keberlanjutan, keamanan data, dan keadilan ekonomi dijaga,” imbuhnya.

    Terkait peredaran barang bajakan/palsu yang dinilai mengganggu Hak Kekayaan Intelektual produk-produk AS, Angga melihat isu tersebut telah lama menjadi sorotan.

    “Dunia usaha menginginkan ekosistem yang sehat dan kompetitif, dan peredaran produk ilegal jelas merugikan pelaku industri dalam negeri,” ucapnya.

    “Namun penanganannya tidak bisa hanya dilakukan satu arah. AS perlu juga mendorong kerja sama teknis dan berbagi teknologi product authentication agar penegakan hukum kita bisa lebih kuat,” sambungnya.

  • Tanggapi Kritik Amerika Soal QRIS dan GPN, Mantan Menteri Jokowi: Ini Kedaulatan, Tak Bisa Ditawar – Halaman all

    Tanggapi Kritik Amerika Soal QRIS dan GPN, Mantan Menteri Jokowi: Ini Kedaulatan, Tak Bisa Ditawar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Ketenagakerjaan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), M. Hanif Dhakiri mendukung langkah Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan serta memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional, menyusul sorotan Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

    Hanif yang saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR menyebut, QRIS dan GPN bukan sekadar instrumen transaksi, melainkan fondasi penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di era ekonomi modern. 

    “Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan wujud dari upaya menjaga kedaulatan kita di sektor digital,” kata Hanif kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran adalah bagian dari infrastruktur strategis yang tidak bisa dikuasai oleh kepentingan asing. 

    Kritik dari negara lain, termasuk AS, menurutnya perlu disikapi secara diplomatis namun tetap mengedepankan prinsip kedaulatan.

    “Kita terbuka untuk berdialog dan bernegosiasi, tetapi kedaulatan digital adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Sistem pembayaran adalah jantung dari ekonomi digital,” katanya.

    Mantan Menteri Ketenagakerjaan 2014–2019 itu juga menyoroti capaian positif QRIS yang telah digunakan oleh lebih dari 55 juta masyarakat Indonesia dan kini telah terhubung dengan sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN. 

    Hal ini, lanjut Hanif, menunjukkan kemampuan Indonesia dalam membangun solusi teknologi keuangan yang kompetitif secara global.

    Sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, Hanif juga menekankan pentingnya sistem pembayaran yang berpihak pada pelaku UMKM dan mendukung stabilitas keuangan nasional dalam jangka panjang.

    “Komisi XI DPR RI akan terus mengawal dan mendukung penuh langkah Bank Indonesia dan Pemerintah. QRIS bukan hanya alat transaksi, tetapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia,” pungkasnya.

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti layanan keuangan Indonesia yang dinilai menghambat perdagangan luar negeri AS, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

    Hal ini tercantum dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan pada 31 Maret 2025, atau beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor resiprokal.

    Dalam laporan tersebut, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) merinci hambatan perdagangan dari 59 negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia.

    Indonesia disebutkan memiliki kebijakan yang dapat menghambat perdagangan digital dan elektronik, yang berpotensi memengaruhi perusahaan-perusahaan AS.

    Salah satunya terkait implementasi QRIS dan GPN yang menimbulkan kekhawatiran perusahaan penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS karena memaksa penggunaan sistem dalam negeri dan mengecualikan opsi lintas batas, sehingga dinilai dapat menciptakan hambatan pasar.

    Kekhawatiran ini ditimbulkan karena Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan berlisensi oleh BI. Aturan soal GPN ini sesuai dengan Peraturan BI Nomor 19/08/2017.

    Peraturan tersebut juga memberlakukan pembatasan ekuitas asing sebesar 20 persen pada perusahaan yang ingin memperoleh lisensi switching untuk berpartisipasi dalam GPN serta melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi kartu debit dan kredit ritel domestik.

    Kemudian, dalam Peraturan BI Nomor 19/10/PADG/2017, perusahaan asing yang ingin ikut mengelola transaksi pembayaran dalam negeri di Indonesia tidak bisa beroperasi sendiri.

    Mereka harus membentuk perjanjian kemitraan dengan perusahaan lokal yang sudah berlisensi dari BI untuk memproses transaksi ritel domestik melalui GPN.

    “Pada bulan Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan serta penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. Perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan baru tersebut akan membatasi akses penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis USTR dalam laporan NTE 2025.

  • Gandeng BAZNAS. PKS Majalengka galang dana untuk Palestina

    Gandeng BAZNAS. PKS Majalengka galang dana untuk Palestina

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Gandeng BAZNAS. PKS Majalengka galang dana untuk Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 21 April 2025 – 20:42 WIB

    Elshinta.com – Halal bI Halal dan Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke 23, tingkat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang berlangsung di gedung Islamic center Majalengka diwarnai aksi penggalangan dana untuk Palestina, Minggu (17/4/2025). 

    Acara yang juga dihadiri Bupati Majalengka Eman Suherman, berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp.18 juta rupiah lebih, baik dari kader dan simpatisan PKS yang hadir  serta dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka. 

    Dalam penggalangan dana untuk Palestina tersebut, PKS Majalengka menggandeng BAZNAS Majalengka, dan dana yang terkumpul diserahkan kepada BAZNAS Majalengka untuk kemudian akan diserahkan bagi rakyat Palestina.

    Ketua DPD PKS Kabupaten Majalengka. Roni Setiawan mengatakan, agenda yang dikemas untuk Halal BI halal dan Milad PKS ke-23, salah satunya adalah penggalangan dana untuk Palestina bekerja sama dengan BAZNAS Majalengka.

    “Ada kolaborasi dengan BAZNAS dalam pengumpulan dana untuk Palestina karena kan partai tidak boleh menggalang dana, ini sebagai bentuk kolaborasi dengan pemerintahan, BAZNAS kan punya pemerintah,” tandas Roni.

    Sementara ketua bidang pembinaan  8, DPW PKS Jawa Barat, Nurul Fatoni mengatakan, ditengah suasana bahagia dan gembira dengan Milad PKS dan Halal BI halal namun. PKS masih peduli terhadap rakyat Palestina dengan menggalang dana bekerja sama dengan BAZNAS Majalengka. 

    “Kita bersyukur dan berbahagia, tapi kita harus ingat saudara saudara kita di Palestina, kita menggalang dana bekerjasama dengan BAZNAS dan nanti akan diserahkan untuk Palestina, karena itu PR terbesar untuk umat Islam di dunia, mau partai apapun palestina adalah masalah kita, dan penggalangan dana akan terus dilakukan hingga Palestina merdeka,” tegasnya.

    Sementara, dari hasil penggalangan dana kader dan simpatisan PKS Kabupaten Majalengka terkumpul sebesar Rp. 8.778.000,- ditambah donasi dari fraksi PKS DPRD Kab. Majalengka sebesar rp.10.000.000, sehingga total donasi yang terkumpul sebesar Rp. 18.778.000,-

    Sumber : Radio Elshinta

  • Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori irit berbicara usai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), Senin (21/4/2025). 

    Pemeriksaan hari ini bukan pertama kalinya dijalani oleh Satori pada kasus tersebut. Dia telah beberapa kali diperiksa oleh KPK. 

    “Saya datang menghadiri undangan dan tadi pemeriksaannya juga sudah saya jelaskan semua ke penyidik,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). 

    Satori lalu ditanya apabila ada pertanyaan baru yang ditanyakan penyidik kepadanya, mengingat ini bukan pertama kali dia diperiksa dalam kasus CSR BI. Dia mengaku tak ada hal baru yang ditanyakan kepadanya. 

    “Masih, masih [sama, red] enggak ada. Belum ada,” kata pria yang kini menjabat sebagai anggota DPR 2024-2029. 

    Untuk diketahui, Satori diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi XI atau Komisi Keuangan periode 2019-2024.

    Komisi tersebut merupakan mitra kerja dari sejumlah lembaga seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Kolega Satori, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, juga pernah beberapa kali dipanggil dan telah diperiksa KPK juga dalam kasus yang sama.

    Keduanya pada periode lalu menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR. 

    Rumah keduanya pernah digeledah oleh KPK pada 2025 ketik kasus tersebut naik penyidikan. 

    Beberapa lokasi lain yang pernah digeledah, yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo, kantor OJK, dan lain-lain. 

    Adapun, KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan.

    KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara.

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Banyak Kasus Korupsi Era Jokowi Terbongkar di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Bukti Ketidakbecusan!

    Banyak Kasus Korupsi Era Jokowi Terbongkar di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Bukti Ketidakbecusan!

    GELORA.CO – Kejaksaan Agung getol mengungkap kasus korupsi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Tercatat sejumlah kasus kakap seperti korupsi BTS, Pertamina, Jiwasraya hingga CPO di Kemendag berhasil terbongkar di era Prabowo Subianto. 

    Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman menilai jika kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi terjadi akibat buruknya tata kelola.

    “Terungkapnya banyak kasus korupsi era pemerintah Jokowi saat ini menunjukan tata kelola pemerintahan era Jokowi sangat buruk berhasil diungkap oleh Pemerintahan Prabowo Subianto,” katanya, Senin 21 April 2025. 

    Ia memberi contoh Kasus BTS, Jiwasraya, Gula Timah, PGN, CPO di Kemendag, Pertamina (Patra Niaga, Kilang dan Pertamina Internasional Shipping) dan lain lain. CERi berharap agar KPK dan Kejaksaan Agung serius mengusut kasus-kasus tersebut.

    “Sudah sepatutnya Kejaksaan Agung dan KPK harus mengungkap semua pihak yang terlibat,” ucapnya.

    Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga merasa heran menyusul sulitnya membongkar kasus korupsi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Kenapa korupsi era Jokowi seperti dana CSR BI ini baru bisa dibongkar di era Prabowo?” tanya Peneliti Formappi, Lucius Karus. 

    Lucius menilai bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sistemik. 

    Sebab kasus korupsi melibatkan lebih dari sekadar individu, tetapi juga lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi untuk mengawasi dan memberantas praktik tersebut. 

    Menurutnya, korupsi yang “melembaga” ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak kasus korupsi. Seperti dana CSR BI yang baru bisa terungkap setelah perubahan kepemimpinan.

    “Karena sistemik atau melembaga, korupsi era Jokowi pasti susah terbongkar pada waktu itu. Bagaimana bisa terbongkar jika korupsinya menyebar juga ke lembaga yang seharusnya bertugas untuk membongkar adanya penyelewengan,” kata dia. 

    Lucius menambahkan bahwa sistem yang saling melindungi di antara lembaga-lembaga tersebut membuat korupsi menjadi rahasia bersama, bahkan menghalangi upaya pengungkapan oleh instansi yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan.

    Ia pun mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Namun sejak era Jokowi, KPK terjebak dalam pusaran sistemik tersebut. 

    “Kalau KPK bekerja serius, dia harus mampu menjadi lembaga yang independen, tidak tunduk pada selera atau kepentingan penguasa. Kalau KPK independen, maka ada harapan lembaga itu bisa membongkar praktek korupsi yang sistemik itu,” tegasnya. 

    Lucius juga mengingatkan bahwa jika praktik saling melindungi antar lembaga masih terus berlangsung, maka praktik korupsi yang sama mungkin akan terus berulang, bahkan hingga pemerintahan berikutnya.

    “Kalau praktik saking melindungi antar lembaga masih terus terjadi, maka praktik korupsi era Jokowi akan terulang di era sekarang. Yang dilakukan sekarang mungkin ngga akan kebongkar juga sampai rezim baru berkuasa nanti,” pungkasnya.

  • Kenapa Harus Kuliah di UIN Saizu Purwokerto? Rasakan Sendiri Keajaibannya

    Kenapa Harus Kuliah di UIN Saizu Purwokerto? Rasakan Sendiri Keajaibannya

    Oleh: Intan Diana Fitriyati
    Alumni UIN Saizu Purwokerto

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Dulu, kupikir setelah lulus SMA atau S1, kuliah atau kerja itu pasti. 

    Ternyata hidup tidak selalu berjalan mulus. Pendidikan mahal, realita keras, dan hidup menampar tanpa basa-basi.

    Sementara teman-teman sibuk daftar kuliah, aku justru sibuk bertahan hidup.

    Merantau dan bekerja jadi langkah awal yang harus kujalani. Jatuh bangun, sudah seperti tradisi.

    Tapi satu hal yang tak pernah padam: keyakinan bahwa jika niatnya baik, maka jalan pasti terbuka.

    Qadarullah, harapan itu datang kembali.

    Dengan ridha Ilahi dan restu walidayni, aku melangkah, tanpa ragu dan tanpa ingin menoleh ke belakang.

    Bagi banyak orang, kuliah mungkin biasa saja, tapi bagiku—itulah momen penting yang menandai akhir dari penantian dan awal dari perjalanan baru.

    Bukan karena keajaiban tiba-tiba menghampiri, bukan pula sekadar seremoni, tapi karena aku tahu, perjuangan tidak pernah sia-sia jika dititipkan pada-Nya.

    Slide terakhir dari perjalanan panjang itu, justru jadi langkah pertama di kampus yang tak pernah kuimpikan sebelumnya: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atau yang akrab dikenal sebagai UIN Saizu.

    Kupikir dulu, Purwokerto itu di mana? Tahu tempatnya saja tidak.

    Tapi sejak kecil, Bapak memang selalu memilihkan lembaga pendidikan yang berbeda dari pilihan teman-temanku. 

    Katanya, biar belajar mandiri. 

    Maka ketika teman-teman aliyah memilih Jogja, Semarang, atau Pekalongan, aku justru diarahkan ke kota yang tak punya satu pun kenalan di sana: Purwokerto.

    Dan di sinilah perjalanan itu dimulai.

    Ternyata, Purwokerto adalah kejutan manis yang penuh makna. Sebuah kota yang mungkin tidak terlalu besar, tapi sangat nyaman untuk dijadikan tempat belajar.

    Aksesnya mudah dari berbagai arah, biaya hidupnya relatif murah, dan fasilitasnya lengkap. 

    Apalagi bagi mahasiswa, kota ini terasa ramah, bersahabat, dan tidak menekan.

    UIN Saizu sendiri memiliki banyak keunggulan yang jarang ditemukan di kampus lain. Salah satunya adalah internasionalisasi kampus.

    Meskipun terletak di kota yang tidak sepopuler Jogja atau Bandung, UIN Saizu mampu menjalin jejaring global dan menjadi kampus desa yang mendunia. 

    Hari ini, UIN Saizu bukan hanya milik mahasiswa lokal. Mahasiswa dari Malaysia, Yaman, Palestina, Filipina, dan negara-negara lainnya turut belajar di sini.

    Ini bukti bahwa kualitas pendidikan dan atmosfer akademiknya mampu menembus batas negara.

    Keberadaan mahasiswa internasional membawa warna baru dalam kehidupan kampus. Diskusi menjadi lebih kaya perspektif, interaksi lintas budaya terasa di ruang-ruang kelas, dan setiap mahasiswa bisa merasakan pengalaman global tanpa harus ke luar negeri. 

    UIN Saizu aktif menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan internasional, membuka peluang pertukaran pelajar, riset kolaboratif, hingga program double degree di masa depan.

    Tidak hanya itu, UIN Saizu menyediakan jenjang pendidikan lengkap mulai dari Program Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3). Program Pascasarjana di kampus ini dikenal unggul dan terus berkembang. 

    Dengan pengajar-pengajar yang kompeten, bergelar doktor dan profesor dari berbagai bidang keilmuan, mahasiswa tidak hanya mendapat ilmu, tapi juga dibimbing untuk tumbuh secara akademik dan spiritual.

    Suasana kampus yang inklusif dan terbuka membuat diskusi-diskusi intelektual bisa berkembang dengan sehat.

    Saya dulu sempat mengira belajar di kampus negeri berbasis agama hanya akan fokus pada hal-hal keislaman saja.

    Tapi ternyata, pembelajarannya sangat luas dan adaptif. Di luar kelas, pembelajaran berlanjut di organisasi. Kampus ini benar-benar mendukung siapa pun yang ingin berkembang. 

    Atmosfer akademik terasa hidup, tapi tidak menekan. Fasilitasnya memadai, dosen-dosennya inspiratif, dan yang lebih penting: banyak kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. 

    Ada KIP Kuliah, Beasiswa LPDP, Bank Indonesia, dan berbagai program bantuan pendidikan lainnya.

    Bahkan sekarang, jumlah dan jenis beasiswanya makin beragam. Dan ya, di kampus ini juga saya bertemu jodoh. Hehe. Bonus indah yang tidak saya rencanakan, tapi disyukuri setiap hari.

    Satu hal yang membuat saya jatuh cinta: Purwokerto sebagai kota pendidikan. Kota ini tenang, tidak bising, tapi hidup. Banyak tempat yang bisa jadi pelarian ketika pikiran penat karena tugas atau skripsi.

    Mau refreshing? Tinggal melipir sedikit, kamu bisa menemukan curug-curug cantik, gemericik air sungai, dan udara segar khas pegunungan. 

    Tidak heran jika banyak pensiunan pejabat negara memilih tinggal di sini—karena nyaman dan tentram.

    Saya sempat beberapa kali ke Baturraden. Meskipun belum kesampaian muncak Gunung Slamet, itu sudah cukup untuk membuat saya merasa kecil di hadapan Allah.

    Di atas sana, ketika melihat alam terbentang, buliran air mata tak tertahan. Bukan karena sedih, tapi karena syukur yang luar biasa.

    Syukur karena diberi kesempatan kuliah. Syukur karena hidup membawa saya ke tempat yang tak pernah saya bayangkan, namun ternyata membawa begitu banyak kebaikan.

    UIN Saizu Purwokerto bukan kampus besar dengan gedung pencakar langit. Tapi justru di kesederhanaannya, ia menyimpan kekuatan.

    Di balik tembok kampus ini, ada ribuan cerita perjuangan. 

    Ada mahasiswa dari pelosok yang mengejar mimpi. Ada harapan-harapan yang tumbuh, dan ada cinta yang bersemi dalam diam.

    Jadi, kalau kamu sedang mencari kampus yang tidak hanya mendidik otak tapi juga membuka jendela dunia, UIN Saizu Purwokerto adalah jawabannya.

    Dan kalau kamu ingin tinggal di kota yang bisa membuatmu betah belajar, tenang melangkah, dan bersyukur setiap hari, maka Purwokerto adalah rumah keduamu. (*)

    Jangan ragu. Daftar, datang, dan rasakan sendiri keajaibannya. (*)

    UIN Saizu Maju, UIN Saizu Unggul!!!
    #uinsaizu #uinsaizupurwokerto #uinsaizumaju