Kementrian Lembaga: BI

  • QRIS Disenggol AS, Hippindo: Itu Pilihan Konsumen!

    QRIS Disenggol AS, Hippindo: Itu Pilihan Konsumen!

    Jakarta Beritasatu.com – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah menanggapi keluhan Amerika Serikat (AS) terkait layanan keuangan Indonesia, yakni gerbang pembayaran nasional (GPN) dan quick response code Indonesian standard (QRIS), yang dinilai menghambat perdagangan luar negeri AS

    Keluhan tersebut menyebutkan bahwa kebijakan Bank Indonesia (BI) soal QRIS dianggap sebagai bentuk proteksionisme yang dapat menutup akses pelaku usaha global, termasuk dari AS. Namun, Budihardjo membantah tudingan itu dan menegaskan bahwa sistem pembayaran di Indonesia tetap terbuka untuk berbagai metode internasional.

    “Kita masih pakai Visa dan juga MasterCard, itu di kasir berjejer. Ada yang kartu kredit apa saja, bebas. Kita tidak melarang dan minta harus hanya QRIS. Itu pilihan konsumen, kita enggak bisa larang, saya siapkan. Bisa kredit, debit, semuanya saya siapin, enggak ada diskriminasi,” ungkap Budharjo saat ditemui di Hotel Mulia, Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, QRIS justru hadir sebagai opsi tambahan yang mempermudah konsumen dalam bertransaksi, seiring perkembangan teknologi digital.

    “QRIS itu sangat mudah digunakan. Hampir semua orang punya ponsel yang bisa scan kode QR. Bahkan ke depan, pembayaran bisa dilakukan dengan face ID. Teknologi ini sangat mendukung kemajuan sistem keuangan digital,” tambahnya.

    Selain mempermudah konsumen, Budihardjo juga menyoroti manfaat QRIS bagi pelaku usaha. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kecurangan dalam transaksi tunai.

    “Prinsipnya, QRIS bisa membantu ritel untuk memudahkan dan mengamankan penjualan karena dengan cashless itu mengamankan stock opname. Risiko kehilangan barang akan berkurang. Kalau bayar cash itu kan kadang-kadang bisa tidak benar, tergantung manusianya, tetapi kalau pembayaran digital itu pasti aman,” jelasnya.

    Penggunaan QRIS dan GPN ini menjadi salah satu yang disorot pemerintah AS dalam upaya negosiasi perdagangan antara Indonesia dan AS yang saat ini tengah berjalan. 

  • BI: Perlambatan kredit pada Maret belum cerminkan pelemahan mendasar

    BI: Perlambatan kredit pada Maret belum cerminkan pelemahan mendasar

    Dari sisi likuiditas, alat likuid perbankan terhadap DPK kan masih sekitar 26 persen. Artinya, memang ruangnya (ruang penyaluran kredit) masih ada.

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung memandang perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada Maret 2025 belum mencerminkan pelemahan yang mendasar pada fungsi intermediasi perbankan.

    Hal itu, menurut Juda, mengingat minat penyaluran kredit (lending standard) perbankan masih cukup tinggi. Adapun pada Maret 2025, BI mencatat pertumbuhan kredit sebesar 9,16 persen year on year (yoy), lebih rendah dari 10,30 persen (yoy) pada bulan Februari 2025.

    “Kalau kita lihat dari sisi perbankannya, minat perbankannya itu masih cukup tinggi. Indeks lending standar yaitu persyaratan-persyaratan kredit seperti agunan, bunga, dan persyaratan-persyaratan yang lain itu belum ada tanda-tanda pengetatan,” kata Juda dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025, di Jakarta, Rabu.

    Selain dari sisi minat penyaluran kredit, Juda mengatakan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih memadai yang tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) pada Maret 2025 sebesar 26,22 persen.

    “Dari sisi likuiditas, alat likuid perbankan terhadap DPK kan masih sekitar 26 persen. Artinya, memang ruangnya (ruang penyaluran kredit) masih ada,” kata dia lagi.

    Juda menyebutkan, memang ada beberapa bank yang penghimpunan pendanaan dari dalam negerinya sudah mengalami pengurangan sehingga bank mengambil pendanaan dari luar negeri.

    “Ada bank-bank tertentu yang loan to deposit (LDR)-nya sudah tinggi, AL/DPK-nya relatif rendah, tetapi demand terhadap kreditnya tinggi kepada bank itu, dia (bank) bisa ambil dana dari luar, dari dana non-DPK,” ujar dia.

    Dari sisi penawaran, BI masih melihat pertumbuhan kredit yang cukup tinggi di beberapa sektor utama seperti sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, serta sektor pengangkutan dan jasa sosial. Namun, ujar Juda, juga perlu dicermati pertumbuhan kredit di sektor perdagangan dan konstruksi dengan pertumbuhan yang rendah.

    “Pertumbuhan kredit ini akan terus kita lihat ke depan, terutama tentu saja dari sisi demand. Pertumbuhan ekonomi ke depan kita terus cermati dan juga berbagai langkah yang akan kita lakukan termasuk beberapa penguatan kebijakan makroprudensial KLM dan pelonggaran atau penguatan untuk pendanaan dari dana-dana non-DPK,” kata Juda.

    BI memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan akan menuju ke batas bawah kisaran 11-13 persen pada 2025.

    Ke depan, menurut BI, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan.

    Sehubungan dengan itu, BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

    BI juga memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.

    Terakhir, BI akan terus mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • QRIS dipersoalkan AS, Hippindo: Konsumen punya pilihan pembayaran

    QRIS dipersoalkan AS, Hippindo: Konsumen punya pilihan pembayaran

    Kalau dari pihak luar negeri mengatakan soal QRIS, itu kan pilihan konsumen, ya. Dia mau pakai apa, saya tidak bisa larang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan konsumen memiliki hak untuk memilih metode pembayaran yang disukai, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang belakangan disebut dipermasalahkan oleh Amerika Serikat (AS).

    “Kalau dari pihak luar negeri mengatakan soal QRIS, itu kan pilihan konsumen, ya. Dia mau pakai apa, saya tidak bisa larang,” kata Budihardjo saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Namun, Budihardjo mengatakan penyedia layanan produk dan jasa juga harus menyiapkan berbagai opsi pembayaran konsumen seperti pembayaran uang tunai, kartu debit, kartu kredit, hingga QRIS.

    Menurut dia, tak hanya memudahkan konsumen, metode pembayaran utamanya dengan sistem nontunai (cashless) dan digital juga menguntungkan pemilik usaha karena tergolong lebih aman.

    “Retail itu ada (menyediakan opsi) kartu kredit, debit, dan sekarang sudah zaman digital. Yang jelas, mau QRIS mau apa pun, itu prinsipnya selama bisa membantu retailer untuk memudahkan penjualan dan mengamankan (transaksi dan penghitungan),” ujar Budihardjo.

    “Pembayaran digital itu pasti aman. Termasuk kami lihat QRIS itu sangat mudah (digunakan). Setiap orang ada handphone, handphone itu bisa scan, jadi sekarang tidak usah bawa dompet lagi,” katanya lagi.

    Sebelumnya, AS melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyampaikan keluhan terhadap QRIS. Mereka menilai pihak asing, termasuk penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS, tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

    Keluhan itu tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis USTR pada 31 Maret 2025.

    Di dalamnya disebutkan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) internasional tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan atau menjelaskan cara sistem pembayaran mereka dapat diintegrasikan dengan kebijakan QRIS yang berlaku di Indonesia.

    Adapun Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah menanggapi kritik dari AS tersebut. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut, kerja sama dengan negara lain, termasuk dalam sistem pembayaran cepat lintas batas seperti QRIS, sepenuhnya tergantung pada kesiapan masing-masing negara.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Industri Fintech Indonesia Tembus Rp341 Triliun di 2025, Pasar Sambut Antusias – Halaman all

    Industri Fintech Indonesia Tembus Rp341 Triliun di 2025, Pasar Sambut Antusias – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri financial technology (fintech) dan aset crypto di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan menjanjikan. 

    Berdasarkan laporan riset dari Mordor Intelligence, nilai pasar fintech Indonesia diperkirakan menembus 20,93 miliar dolar AS atau setara Rp341,1 triliun pada tahun 2025.

    Sementara itu, dari sisi transaksi aset crypto, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat volume transaksi pada Januari 2025 sudah mencapai Rp44,07 triliun.

    “Angka ini mencerminkan antusiasme pasar yang tinggi terhadap ekosistem keuangan digital dan investasi berbasis teknologi,” kata Timothius Martin, Chief Marketing Officer aplikasi investasi crypto Pintu saat acara edukasi Pintu Goes to Office bersama Dana Indonesia di Jakarta belum lama ini.

    Dikatakannya, tingginya potensi dan volume transaksi di kedua sektor ini mencerminkan masa depan yang menjanjikan bagi industri fintech dan crypto di Indonesia.

    Pertumbuhan fintech dan crypto bukan hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tapi juga menjadi indikator meningkatnya inklusi keuangan di Indonesia.

    Di tengah meningkatnya penggunaan dompet digital, layanan pinjaman online, dan aset investasi digital, masyarakat kini memiliki lebih banyak akses dan opsi dalam mengelola keuangannya.

    Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia juga terus mendorong penguatan ekosistem keuangan digital, termasuk pengaturan dan pengawasan terhadap platform fintech dan aset crypto agar tetap aman, transparan, dan melindungi konsumen.

    “Dengan pasar yang besar, bonus demografi, dan penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan utama di sektor fintech dan crypto di kawasan Asia Tenggara,” kata Timothius Martin.

    Terus Dencarkan Edukasi

    Di acara diskusi bertajuk Crypto Office Hour”, Timothius juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi digital, terutama menyangkut blockchain dan aset crypto, yang kini semakin menarik perhatian masyarakat luas.

    “Diskusi seperti ini menambah wawasan soal instrumen investasi crypto yang walau tergolong baru, tapi terus berkembang pesat,” tambahnya.

    Director of Communications Dana Indonesia, Olavina Harahap menyatakan dukungannya terhadap inisiatif edukatif ini. Ia menilai, kolaborasi lintas pelaku industri sangat penting untuk mempercepat peningkatan literasi keuangan digital masyarakat Indonesia.

    “Edukasi adalah bagian dari misi kami untuk menciptakan inklusi dan kesejahteraan keuangan. Kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Dana untuk mendukung perkembangan industri aset crypto di Tanah Air,” ujarnya.

     

     

  • BI: Rupiah yang stabil beri kepercayaan investor untuk masuk ke RI

    BI: Rupiah yang stabil beri kepercayaan investor untuk masuk ke RI

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah yang stabil akan memberikan kepercayaan (confidence) bagi investor asing untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia.

    “Setidaknya, mereka (investor asing) masuk dulu di portfolio investment,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Data BI bahwa aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatat net inflows 1,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Pada April 2025 (hingga 21 April 2025), investasi portofolio mencatat net outflows 2,8 miliar dolar AS akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprokal AS.

    Namun, perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflows mulai berkurang terutama pada Surat Berharga Negara (SBN), sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik.

    “Sampai di akhir Maret ini, SBN dan SRBI itu kami sudah melihat inflow. Dan bahkan lelang kemarin, SBN hari Selasa kemarin dan hari Kamis lalu, SRBI hari Rabu lalu, kami juga melihat inflow dari asing sudah masuk, sehingga ini tentunya akan menjadi penguat untuk rupiah dengan suplai dolar yang bertambah,” kata Destry.

    BI kini memiliki kombinasi instrumen untuk intervensi yang lebih lengkap.

    Tidak hanya triple intervention pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder tetapi juga intervensi di pasar off-shore non delivery forward (NDF).

    “Di mana kami (di pasar off-shore) akan standby 24 jam karena market-nya juga 24 jam di Hong Kong, kemudian di Eropa, dan juga di Amerika,” ujar Destry.

    BI memastikan tetap berada di market untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah serta menjaga kecukupan likuiditas melalui pembelian dari SBN di pasar sekunder.

    Adapun sejak awal 2025 hingga 22 April 2025, BI telah membeli SBN dengan total Rp80,98 triliun sejak awal 2025 hingga 22 April 2025.

    Pembelian SBN dilakukan melalui pasar sekunder Rp54,98 triliun serta pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah Rp26,00 triliun.

    Nilai tukar rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12 persen point to point (ptp) ketimbang dengan level akhir Februari 2025.

    BI mencatat bahwa tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar off-shore pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 H, akibat kebijakan tarif resiprokal AS.

    Pada 7 April 2025, BI pun melakukan intervensi di pasar off-shore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global.

    Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan dengan level Rp16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur 8 April 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Madiun (ANTARA) – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri meluncurkan “Sekolah Peduli Inflasi” di wilayah setempat sebagai upaya mengedukasi dan menggerakkan partisipasi generasi muda dalam pengendalian inflasi.

    Wali Kota Madiun Maidi mengatakan untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat sekaligus pelajar.

    “Jadi ini hebat. Saya terima kasih sekali kepada BI yang sampai turun ke anak sekolah untuk mengantisipasi inflasi. Pelajar juga harus diberikan edukasi untuk mengendalikan inflasi. Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi daerah,” ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi di Gedung Diklat Kota Madiun, Rabu.

    Menurutnya, kegiatan Sekolah Peduli Inflasi dari BI tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, salah satunya dengan melakukan urban farming. Apalagi Kota Madiun adalah daerah yang memiliki lahan pertanian terbatas.

    “Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi, termasuk harus tahu bagaimana menanggulanginya. Kalau barang langka dan jadi mahal, maka keberadaan barang harus ditambah. Dengan menanam sendiri, maka bisa ikut mengurangi permintaan pasar sehingga bisa menekan inflasi,” katanya.

    Adapun, sekolah peduli inflasi merupakan program yang memadukan dua aspek yakni partisipasi aktif dan edukasi siswa dengan tujuan untuk mendorong pengendalian inflasi dari sisi bahan komoditas pangan, salah satunya dengan budi daya urban farming.

    Melalui Sekolah Peduli Inflasi, BI menyasar sekolah tingkat SMP sederajat untuk menanam bibit tanaman yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, salah satunya bibit tanaman cabai serta tomat.

    Bibit tersebut nantinya harus dirawat di masing-masing sekolah. Penilaian akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Terdapat juga pendampingan secara berkala dan penilaian yang dilakukan adalah dari aspek perawatan tanaman, inovasi, dan kreativitas.

    Dengan begitu, diharapkan pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, melalui komoditas tanaman yang ditanam di masing-masing sekolah.

    Kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi dihadiri Wali Kota Madiun Maidi, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Kepala BPS Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, kepala OPD, jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun, perwakilan siswa SMP, dan undangan.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI Pertahankan Suku Bunga BI-Rate 5,75 persen pada RDG April 2025, Imbas Perang Tarif AS-China?

    BI Pertahankan Suku Bunga BI-Rate 5,75 persen pada RDG April 2025, Imbas Perang Tarif AS-China?

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) tetap berada pada level 5,75 persen lewat Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2025 yang digelar Selasa, 22 April dan Rabu, 23 April 2025.

    Hal ini diumumkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI di Jakarta pada Rabu, 23 April 2025.

    Suku bunga deposit facility tetap berada pada level 5 persen. Suku bunga lending facility juga diputuskan tetap berada pada level 6,5 persen.

    Perang Tarif

    Menurut Perry, ketidakpastian perekonomian global makin tinggi, didorong kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

    Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS awal April 2025, langkah retaliasi Tiongkok dan kemungkinan dari beberapa negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global, serta menurunnya volume perdagangan dunia.

    “Akibatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan menurun dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen,” ucap Perry Warjiyo.

    Ia mengaku penurunan ekonomi yang terbesar terjadi di AS dan Tiongkok, sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara.

    Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diperkirakan akan melambat dipengaruhi dampak langsung penurunan ekspor ke AS dan dampak tak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain.

    Dampak Negatif

    Perang tarif dan dampak negatifnya pada penurunan pertumbuhan AS, China, serta ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, dan mendorong perilaku risk aversion pemilik modal.

    Imbal hasil (yield) U.S. Treasury menurun dan indeks mata uang dolar AS ke berbagai mata uang dunia atau DXY melemah di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) 2025 dan tahun depan.

    Aliran modal dunia bergeser dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap aman atau safe haven asset and safe haven countries, terutama aset keuangan di Eropa serta Jepang, dan komoditi emas.

    Aliran keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut sehingga memberi tekanan terhadap pada mata uangnya.

    “Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respon dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,9%, Imbas Perang Dagang – Page 3

    BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,9%, Imbas Perang Dagang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk 2025 menjadi 2,9%, turun dari estimasi sebelumnya yang mencapai 3,2%. Proyeksi untuk tahun 2026 juga mengalami penurunan, dari 3,1% menjadi 2,9%.

    Revisi ini dilakukan karena ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang mengarah pada kebijakan tarif yang semakin meningkat dan berdampak pada ekonomi global.

    “Kami perkirakan akan menurun. Perkiraan kami sejauh ini perekonomian dunia akan menurun. Yang perkiraan sebelumnya adalah 3,2% menjadi 2,9% untuk tahun 2025. Sementara itu untuk tahun 2026 akan menurun dari 3,1% menjadi juga 2,9%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/4/2025).

    Perry menyampaikan dampak perang tarif ini sangat terasa pada perekonomian Amerika Serikat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan akan melambat dari 2,2% menjadi 1,7%. Lebih jauh, beberapa analis memprediksi kemungkinan resesi di Amerika Serikat mencapai 60%.

    “Dampak terbesar seperti tadi kami sampaikan adalah terhadap ekonomi Amerika. Bahkan ada beberapa perhitungan ekonomi Amerika akan melambat dari 2,2% menjadi 1,7%. Bahkan beberapa pelaku pasar memprediksi probabilitas resesi di Amerika Serikat sekitar 60%. Di satu sisi ekonomi Tiongkok kemungkinan juga akan menurun,” ujarnya.

    Selain itu, inflasi yang meningkat di Amerika Serikat semakin memperburuk kondisi ekonomi global. Hal ini berpotensi mempengaruhi kebijakan suku bunga, dengan proyeksi Federal Reserve yang sebelumnya akan menurunkan Fed Funds Rate dari 4,5% menjadi 4,25% pada 2024, kini diperkirakan akan diturunkan lebih lanjut menjadi 4%.

    “Makanya prediksinya terhadap Fed fund rate yang semula itu diperkirakan akan menurun dari 4,5% pada tahun 2024 menjadi 4,25% ini akan menurun menjadi 4%,” jelasnya.

  • BI Tahan Suku Bunga, Rupiah terhadap USD Ditutup Melemah Hari Ini – Page 3

    BI Tahan Suku Bunga, Rupiah terhadap USD Ditutup Melemah Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan pada Rabu, 23 April 2025. Pelemahan rupiah terjadi menyusul keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap di level 5,75 persen.

    Pada Rabu (23/4/2025), rupiah ditutup melemah 12 poin terhadap Dolar AS (USD), setelah sebelumnya sempat melemah 25 poin di level Rp 16.871,5 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.859,5.

    “Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.860 – Rp 16.940,” ungkap pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi dalam keteragannya di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Seperti diketahui, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2025 pada Selasa (22/4) dan Rabu (23/4) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap di level 5,75 persen.

    Suku bunga deposit facility tetap berada pada level 5 persen. Adapun suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap berada pada level 6,5 persen. Penahanan suku bunga BI disebabkan ketidakpastian ekonomi global yang dipicu tensi perang dagang.

    Agresifnya eskalasi tit-for-tat, atau strategi saling membalas, antara Amerika Serikat dan China dalam penentuan tarif impor antara kedua negara, semakin memperburuk ketidakpastian global.

    “Selain itu, kekhawatiran terkait tingkat inflasi dalam negeri karena walaupun data terkini menunjukkan bahwa inflasi masih berada di bawah rentang target BI, tekanan deflasi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir cenderung bersifat temporer usai berakhirnya program subsidi tarif diskon listrik,” Ibrahim menyoroti.

    Inflasi Indonesia juga diprediksi akan meningkat secara perlahan seiring dengan berakhirnya diskon tarif angkutan udara untuk periode libur Idul Fitri.

    Peningkatan permintaan agregat dan mobilitas masyarakat menyusul berbagai hari raya keagamaan dan periode cuti bersama di bulan-bulan mendatang turut berpotensi memberikan tekanan inflasi.

     

  • BI Borong SBN Rp 80,98 Triliun, Strategi Jitu Redam Gejolak Rupiah – Page 3

    BI Borong SBN Rp 80,98 Triliun, Strategi Jitu Redam Gejolak Rupiah – Page 3

    Perry menyebut nilai tukar rupiah sempat berada dalam kondisi terkendali sebelum libur Ramadan dan Idul Fitri. Namun, dinamika global, khususnya kebijakan resiprokal yang meningkat selama masa liburan, menimbulkan tekanan besar terhadap nilai tukar di pasar luar negeri, khususnya pada instrumen non-delivery forward (NDF).

    “Sebelum liburan Ramadan dan Idul Fitri, rupiah itu terkendali dan bagus. Tapi kemudian selama liburan Ramadan terjadi kebijakan resiprokal yang semakin tinggi dan menimbulkan tekanan-tekanan nilai tukar di luar negeri non-delivery forward,” kata Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/4/2025).

    BI pun memutuskan untuk melakukan intervensi secara intensif di pasar NDF luar negeri, mencakup pasar Hong Kong, Eropa, hingga Amerika Serikat, yang dilakukan secara berkesinambungan sepanjang waktu. Hasilnya, tekanan terhadap rupiah yang sempat menyentuh angka Rp17.400 berhasil diredam dan dikembalikan ke level Rp16.800.

    “Oleh karena itu, kami menyelenggarakan rapat Dewan Gubernur pada 7 April 2025. Kami lakukan rapat Dewan Gubernur secara sah meskipun pada liburan karena kondisi global yang memerlukan itu,” jelasnya.

    Perry mengatakan, BI juga memastikan akan terus melanjutkan langkah-langkah stabilisasi melalui intervensi NDF, seiring dengan komitmennya menjaga kestabilan nilai tukar di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

    “Karena itu kami bisa menstabilkan nilai tukar rupiah yang pada waktu itu pernah mencapai Rp 17.300 bahkan Rp 17.400 di pasar Hongkong dan Eropa yang kemudian kami stabilkan. Dan Alhamdulillah puji Tuhan sekarang stabil di Rp 16.800,” ujarnya.