Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Lantik Rektor Baru, UMKT Tegaskan Misi Pencerahan dan Islam Berkemajuan

    Lantik Rektor Baru, UMKT Tegaskan Misi Pencerahan dan Islam Berkemajuan

    Liputan6.com, Samarinda – Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) memasuki babak baru kepemimpinan dengan dilantiknya Dr Muhammad Musiyam MT sebagai Rektor untuk masa jabatan 2025-2029. Acara pelantikan yang berlangsung khidmat di Gedung Jenderal Sudirman, Kampus UMKT, Samarinda pada Rabu (23/04/2025) pagi, tidak hanya menandai serah terima amanah, namun juga menegaskan visi besar untuk menjadikan UMKT sebagai rumah besar bagi nilai-nilai Islam berkemajuan.

    Tak hanya itu kampus ini akan jadi pusat pencerahan bagi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Pelantikan ini terasa istimewa karena dirangkaikan dengan acara Halal Bi Halal keluarga besar UMKT, mempererat tali silaturahmi seluruh civitas akademika.

    Dalam sambutannya usai dilantik, Rektor Musiyam dengan penuh kerendahan hati menerima amanah ini bukan sekadar sebagai jabatan administratif, melainkan sebagai amanah perjuangan yang akan membawa UMKT terus bertumbuh secara akademik. Ia menekankan bahwa di era disrupsi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika global, UMKT memiliki peran krusial dalam membekali generasi muda.

    “Generasi muda membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel, bermakna, dan personal. Namun di balik tantangan itu tersimpan peluang besar, era ini justru memberikan ruang bagi perguruan tinggi seperti UMKT untuk melompat jauh ke depan. Asal kita memiliki visi yang jernih, komitmen yang kuat, dan pijakan nilai yang kukuh,” tegas Dr. Musiyam.

    Rektor Musiyam memaparkan tiga pilar utama yang akan menjadi fokus pengembangan UMKT dalam lima tahun ke depan. Universitas ini berkomitmen untuk berani maju dan keluar dari cara berpikir lama dengan mengadopsi teknologi digital dan mengembangkan inovasi dalam proses pembelajaran serta kewirausahaan.

    “Kita harus berani maju, keluar dari cara berpikir lama,” ujarnya.

    Dia juga menekankan pentingnya respons adaptif terhadap perubahan zaman. Lebih dari sekadar mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, UMKT bertekad untuk melahirkan generasi yang memiliki bekal moral dan integritas yang kuat.

    “UMKT harus menjadi rumah besar bagi nilai-nilai Islam berkemajuan. Mahasiswa kita harus memiliki bekal moral dan integritas yang baik,” katanya

    UMKT juga akan memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

    “UMKT tidak lahir untuk jadi biasa-biasa saja. Kita siap menjadi sentra keunggulan, bukan hanya di Kalimantan, tapi juga di level nasional,” tegasnya.

    Mengakhiri sambutannya, Rektor Musiyam mengajak seluruh keluarga besar UMKT untuk terus menjaga sinergi dan keberkahan dalam perjalanan ke depan.

    “Jangan lupakan merawat hati dan silaturahmi. Inilah energi utama kita dalam membangun kampus yang mencerahkan,” ujarnya.

  • BI Rate Tetap 5,75%, Pengusaha: Bisa Stabilkan Industri dan Pasar

    BI Rate Tetap 5,75%, Pengusaha: Bisa Stabilkan Industri dan Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memandang keputusan Bank Indonesia (BI) dengan mempertahankan suku bunga acuan alias BI Rate di level 5,75% menjadi langkah untuk menstabilkan industri dan pasar.

    Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 22—23 April 2025, keputusan suku bunga ini konsisten dengan upaya menjaga agar perkiraan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

    Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko menilai BI Rate yang tetap ini memiliki dampak positif untuk menjaga kestabilan industri.

    “BI Rate 5,75% itu dampaknya positif karena itu akan menjaga kestabilan industri dan pasar,” kata Eddy kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, suku bunga acuan yang tetap di level 5,75% tidak terlalu berdampak pada industri. Meski begitu, Eddy menilai keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah adanya perang tarif Amerika Serikat (AS).

    “Saya kira ini tidak pengaruh apa-apa, industri berjalan apa adanya. Kalau memang [BI Rate] di 5,75% saya kira mungkin ini adalah upaya supaya situasi itu bisa sedikit kondusif di tengah masalah pasar ekspor yang sekarang lagi bergejolak karena perang tarif,” ujarnya.

    Di sisi lain, Eddy menyampaikan penurunan BI Rate sejatinya merupakan keinginan semua pihak, termasuk pelaku usaha. Namun, lanjut dia, bank sentral Indonesia lebih aman jika tetap mempertahankan suku bunga.

    “Saya kira kalau [BI Rate] diturunkan tentu lebih baik lagi, itu harapan semua. Namun dari Amerika kelihatan bertahan di bank rate dan mungkin Indonesia lebih aman dipertahankan juga yang sama,” tuturnya.

    Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

    “Mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/4/2025).

    Kendati demikian, Perry menyampaikan bahwa ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Adapun, kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah diperkuat pada 1 April 2025 untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

    Di samping itu, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, terutama sektor perdagangan dan UMKM.

    “Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi pembayaran digital akan terus diperluas,” pungkasnya.

  • BI yakin inflasi tetap terkendali sesuai sasaran pada 2025 dan 2026

    BI yakin inflasi tetap terkendali sesuai sasaran pada 2025 dan 2026

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI yakin inflasi tetap terkendali sesuai sasaran pada 2025 dan 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, ke depan bank sentral Indonesia tetap meyakini bahwa inflasi terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2025 dan 2026.

    “Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan, inflasi volatile food (VF) juga diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

    Adapun inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2025 tercatat tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.

     

    IHK pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 1,03 persen year on year (yoy), dengan inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,48 persen (yoy), sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.

    Inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat sebesar 0,37 persen (yoy) didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

    Sementara itu, kelompok administered prices tercatat deflasi sebesar 3,16 persen (yoy), tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar 9,02 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh berakhirnya implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik kurang dari 2.200 VA.

    Sumber : Antara

  • Rupiah melemah karena likuiditas perekonomian domestik sangat ketat

    Rupiah melemah karena likuiditas perekonomian domestik sangat ketat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah karena likuiditas perekonomian domestik sangat ketat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah pada Rabu disebabkan likuiditas perekonomian domestik sangat ketat.

    “Rupiah masih terus mengalami pelemahan sampai hari ini karena likuiditas perekonomian domestik sangat ketat atau ‘kurang darah’, sehingga bisa berdampak pada stagnasi ekonomi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, diperlukan terobosan kebijakan yang mampu meningkatkan likuiditas dan menggerakkan ekonomi.

    “Di dalam perekonomian, kredit bank ibarat darah dan bank ibarat jantung. Saat ini jantungnya lagi lemah,” ungkap Rully.

    Pada hari ini, Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2025 yang digelar pada Selasa (22/4) dan Rabu (23/4) juga telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 5,75 persen.

    Suku bunga deposit facility tetap berada pada level 5 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap berada pada level 6,5 persen.

    “Walaupun BI yang mempertahankan suku bunga sudah tepat, namun tidak memberikan sentimen positif terhadap rupiah,” ucap dia.

    Di sisi lain, bursa saham dalam negeri mulai baik seiring kenaikan 1,2 persen pada sesi 1 dan yield obligasi pemerintah RI 10 tahun per siang ini menurun jadi 6,951 persen. Hal ini menggambarkan tren net sell investor asing yang sudah berakhir.

    Meninjau faktor global, sentimen negatif menerap indeks dolar AS yang meningkat jadi 100 atau naik 1 persen dibandingkan hari Selasa (22/4).

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.872 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.860 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu sore juga melemah ke level Rp16.880 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.862 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mempertimbangkan kebijakan alternatif seperti stimulus untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah tanpa menaikkan suku bunga acuan.

    Hal ini seiring dengan keputusan BI terhadap suku bunga acuan alias BI Rate yang ditetapkan stabil pada level 5,75% pada April 2025. Meski begitu, dunia usaha menghormati keputusan bank sentral.

    Untuk diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22–23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 5,75%.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha memahami bahwa BI juga berada dalam posisi yang sulit untuk memutuskan arah suku bunga acuan.

    “Karena di satu sisi kita punya kebutuhan untuk menurunkan suku bunga demi menstimulasi pertumbuhan aktivitas ekonomi di dalam negeri yang sluggish [lamban],” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Namun, Shinta menyampaikan pada saat yang sama, BI juga perlu menyeimbangkan dan menjaga daya tarik suku bunga untuk kepentingan penciptaan stabilitas moneter, terutama terkait nilai tukar rupiah yang terus tertekan oleh gejolak geopolitik-ekonomi global.

    “Jadi kami rasa keputusan yang diambil BI saat ini adalah keputusan yang relatif prudent meskipun bukan yang terbaik atau yang terideal bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Namun, di level suku bunga yang ada saat ini, Apindo memproyeksi akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mendongkrak aktivitas ekonomi ke arah yang lebih tinggi ke depan, terutama dengan proyeksi peningkatan tekanan eksternal. Hal ini karena ada ketidakpastian iklim ekonomi global yang meningkat usai Presidensi Trump.

    “Apabila suku bunga acuan yang ada saat ini kita biarkan tetap setinggi ini, akan sangat sulit untuk mendorong pertumbuhan nasional ke level yang lebih tinggi ketika ekonomi nasional sedang mengalami tekanan eksternal yang meningkat,” tuturnya.

    Imbasnya, kata Shinta, potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang ada tahun ini juga berpotensi menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Untuk itu, Apindo mengimbau agar BI dan pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menciptakan stabilitas nilai tukar tanpa meningkatkan suku bunga acuan.

    “Bila pun suku bunga acuan harus tetap tinggi pada level ini atau lebih tinggi lagi, pemerintah dan BI perlu menciptakan stimulus moneter dan non-moneter yang efektif,” tuturnya.

    Menurut Shinta, dengan adanya stimulus moneter dan non-moneter bisa menciptakan efisiensi beban usaha di sektor riil agar pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja terus positif, meski Indonesia diterpa tekanan eksternal.

    “Kalau tidak ada stimulus-stimulus yang efektif, hampir bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat kurang kuat di akhir tahun,” pungkasnya.

  • Jaga Stabilitas Rupiah, BI Sudah Borong SBN Rp 80,98 Triliun

    Jaga Stabilitas Rupiah, BI Sudah Borong SBN Rp 80,98 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Hingga 22 April 2025, Bank Indonesia (BI) telah mengucurkan dana sebesar Rp 80,98 triliun untuk pembelian surat berharga negara (SBN). Langkah ini merupakan bagian dari strategi BI dalam memperkuat pendalaman pasar keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pembelian SBN dilakukan melalui pasar sekunder maupun primer. Hal ini mencerminkan sinergi kuat antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah.

    “BI melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI yang digelar secara virtual, Rabu (23/4/2025).

    Total pembelian SBN sebesar Rp 80,98 triliun terdiri dari Rp 54,98 triliun dari pasar sekunder, dan Rp 26 triliun dari pasar primer, dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN), termasuk surat berharga berbasis syariah

    Perry menjelaskan, BI akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen kebijakan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal ekonomi nasional dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

    Tekanan Global
    BI juga mencatat, sejak awal 2025 hingga akhir Maret 2025, aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio menunjukkan net inflows sebesar US$ 1,6 miliar. Namun, hingga 21 April 2025 terjadi net outflows sebesar US$ 2,8 miliar, dipicu oleh ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.

    Meski begitu, Perry menegaskan tekanan arus keluar modal mulai mereda, terutama pada instrumen SBN, seiring dengan tetap kuatnya prospek ekonomi domestik dan terjaganya ketahanan eksternal.

    “Ke depan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” ujar Perry terkait langkah BI membeli SBN.

  • QRIS Viral gegara Donald Trump, Bagaimana Teknologi di Baliknya?

    QRIS Viral gegara Donald Trump, Bagaimana Teknologi di Baliknya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kembali menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

    Isu ini mencuat saat delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan negosiasi di Washington DC terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) pada 31 Maret 2025, dicatat adanya sejumlah hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif, antara AS dan negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Salah satu persoalan yang diangkat adalah terkait kebijakan QRIS.

    Perusahaan-perusahaan asal AS, termasuk bank dan penyedia jasa pembayaran, mengeluhkan tidak dilibatkannya mereka dalam proses penyusunan kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia.

    Apa Itu QRIS?

    QRIS adalah standar nasional untuk sistem pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019. Tujuan utama dari QRIS adalah menyatukan berbagai format kode QR dari penyedia layanan pembayaran yang berbeda agar menjadi satu standar nasional.

    Dengan demikian, QRIS memudahkan transaksi lintas platform dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran digital. Saat ini, QRIS telah menjadi bagian penting dari gaya hidup digital masyarakat Indonesia.

    Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara cepat dan praktis hanya dengan memindai kode QR yang tersedia di toko atau merchant melalui aplikasi dompet digital atau mobile banking. Pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai, kartu debit, maupun kartu kredit untuk bertransaksi.

    Teknologi di Balik QRIS

    Sistem QRIS mengintegrasikan berbagai platform pembayaran digital dengan teknologi yang memastikan keamanan, kenyamanan, dan kecepatan transaksi. Beberapa komponen utama dalam sistem QRIS seperti berikut ini.

    1. EMVCo standard

    QRIS mengadopsi standar EMVCo, yaitu standar global untuk sistem pembayaran berbasis kode QR. Tujuannya adalah agar QRIS dapat digunakan di berbagai platform pembayaran yang berbeda dan kompatibel secara internasional.

    2. Centralized switching system

    QRIS terhubung dengan sistem centralized switching dari Bank Indonesia. Sistem ini memungkinkan proses transaksi berjalan secara real-time dan aman, sekaligus mengintegrasikan berbagai layanan pembayaran digital ke dalam satu ekosistem.

    3. Kode QR

    Kode QR menjadi sarana utama dalam sistem QRIS. Kode ini dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran untuk memfasilitasi transaksi secara cepat dan efisien.

    4. QRIS Tuntas

    QRIS Tuntas adalah fitur tambahan yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi perbankan dasar, seperti tarik tunai, setor tunai, dan transfer dana hanya dengan menggunakan kode QR.

    5. QRIS Tanpa Pindai (QRIS Tap)

    QRIS juga mengembangkan fitur QRIS Tap, yaitu teknologi berbasis NFC (near field communication). Dengan fitur ini, pengguna cukup mendekatkan ponsel ke mesin pembaca tanpa harus memindai kode QR secara manual. Hal ini semakin mempercepat dan mempermudah proses transaksi.

    Kehadiran QRIS sebagai sistem pembayaran nasional memberikan solusi yang praktis, aman, dan efisien bagi masyarakat. Teknologi ini semakin banyak digunakan di berbagai sektor, seperti layanan kesehatan, transportasi, serta merchant makanan dan minuman.

  • Video: BI Tahan Suku Bunga – Trump Mulai Lunak ke China

    Video: BI Tahan Suku Bunga – Trump Mulai Lunak ke China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5% dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%.

    Sementara itu, bagaikan menjilat ludah sendiri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melunak terhadap China. Trump mengatakan tarif 145% adalah level yang sangat tinggi dan memberi sinyal untuk menurunkan tarif tersebut secara substansial.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (23/04/2025).

  • 5 Cara Mudah Membuat dan Menggunakan QRIS untuk Pelaku Usaha

    5 Cara Mudah Membuat dan Menggunakan QRIS untuk Pelaku Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam era digital yang semakin pesat, sistem pembayaran tradisional mulai tergeser oleh metode yang lebih praktis dan efisien. Salah satu inovasi penting di Indonesia adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yaitu sistem pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.

    QRIS memberikan kemudahan transaksi non-tunai bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan.

    QRIS sangat relevan digunakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kini semakin terdorong untuk mengadopsi teknologi digital.

    Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat mempercepat proses transaksi, mengurangi risiko uang tunai, dan menjangkau lebih banyak konsumen.

    Selain itu, penggunaan QRIS juga meningkatkan efisiensi operasional bisnis dan memperluas jangkauan usaha di tengah persaingan ekonomi digital yang makin kompetitif.

    Berikut ini cara mudah yang bisa diikuti pelaku usaha untuk mulai menggunakan QRIS.

    Cara Membuat dan Menggunakan QRIS

    1. Memahami QRIS

    Langkah awal sebelum menggunakan sistem ini adalah memahami cara kerjanya. QRIS memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran cukup dengan memindai kode QR yang disediakan oleh pelaku usaha, sehingga lebih cepat dan praktis, khususnya untuk bisnis berskala kecil hingga menengah.

    2. Memilih lembaga penyedia layanan pembayaran (LPSP)

    Pelaku usaha harus memilih LPSP yang telah terdaftar resmi di Bank Indonesia. Beberapa opsi LPSP yang bisa dipilih, antara lain Gopay, Ovo, Dana, LinkAja, BCA, BRI, dan BNI.

    Setiap penyedia memiliki ketentuan berbeda terkait biaya transaksi, dukungan teknis, dan integrasi sistem, sehingga pelaku usaha perlu mempertimbangkannya dengan cermat.

    3. Melakukan pendaftaran

    Setelah memilih LPSP, pelaku usaha perlu mengisi formulir pendaftaran serta menyiapkan dokumen, seperti kartu tanda penduduk (KTP), nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan surat izin usaha. Dokumen ini diperlukan untuk memverifikasi legalitas dan kelayakan usaha dalam menggunakan QRIS.

    4. Menyelesaikan verifikasi

    Proses verifikasi dilakukan oleh LPSP dan bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Penting bagi pelaku usaha untuk memberikan data yang benar dan lengkap agar proses ini berjalan cepat dan lancar.

    5. Menghasilkan kode QR

    Setelah akun diverifikasi, pelaku usaha bisa masuk ke aplikasi atau platform dari LPSP untuk membuat kode QR. Langkah-langkahnya meliputi:

    Login ke akun LPSP.Pilih opsi pembuatan QR.Tentukan jenis transaksi (satu kali atau tetap).Setelah konfigurasi selesai, kode QR akan langsung tersedia dan siap digunakan dalam transaksi usaha.

    Dengan mengikuti panduan di atas, pelaku usaha dapat memanfaatkan QRIS sebagai alat transaksi modern yang efisien dan tepercaya. Penggunaan QRIS tidak hanya memudahkan pelanggan, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih besar.

  • QRIS Disenggol AS, Hippindo: Itu Pilihan Konsumen!

    QRIS Disenggol AS, Hippindo: Itu Pilihan Konsumen!

    Jakarta Beritasatu.com – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah menanggapi keluhan Amerika Serikat (AS) terkait layanan keuangan Indonesia, yakni gerbang pembayaran nasional (GPN) dan quick response code Indonesian standard (QRIS), yang dinilai menghambat perdagangan luar negeri AS

    Keluhan tersebut menyebutkan bahwa kebijakan Bank Indonesia (BI) soal QRIS dianggap sebagai bentuk proteksionisme yang dapat menutup akses pelaku usaha global, termasuk dari AS. Namun, Budihardjo membantah tudingan itu dan menegaskan bahwa sistem pembayaran di Indonesia tetap terbuka untuk berbagai metode internasional.

    “Kita masih pakai Visa dan juga MasterCard, itu di kasir berjejer. Ada yang kartu kredit apa saja, bebas. Kita tidak melarang dan minta harus hanya QRIS. Itu pilihan konsumen, kita enggak bisa larang, saya siapkan. Bisa kredit, debit, semuanya saya siapin, enggak ada diskriminasi,” ungkap Budharjo saat ditemui di Hotel Mulia, Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, QRIS justru hadir sebagai opsi tambahan yang mempermudah konsumen dalam bertransaksi, seiring perkembangan teknologi digital.

    “QRIS itu sangat mudah digunakan. Hampir semua orang punya ponsel yang bisa scan kode QR. Bahkan ke depan, pembayaran bisa dilakukan dengan face ID. Teknologi ini sangat mendukung kemajuan sistem keuangan digital,” tambahnya.

    Selain mempermudah konsumen, Budihardjo juga menyoroti manfaat QRIS bagi pelaku usaha. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kecurangan dalam transaksi tunai.

    “Prinsipnya, QRIS bisa membantu ritel untuk memudahkan dan mengamankan penjualan karena dengan cashless itu mengamankan stock opname. Risiko kehilangan barang akan berkurang. Kalau bayar cash itu kan kadang-kadang bisa tidak benar, tergantung manusianya, tetapi kalau pembayaran digital itu pasti aman,” jelasnya.

    Penggunaan QRIS dan GPN ini menjadi salah satu yang disorot pemerintah AS dalam upaya negosiasi perdagangan antara Indonesia dan AS yang saat ini tengah berjalan.