Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Rupiah melemah dipengaruhi perang dagang AS-China yang belum mereda

    Rupiah melemah dipengaruhi perang dagang AS-China yang belum mereda

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipengaruhi perang dagang AS-China yang belum mereda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 April 2025 – 18:17 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi pernyataan yang saling bertentangan antara Amerika Serikat (AS) dengan China mengenai dialog dan negosiasi kebijakan tarif guna mengurangi perang dagang.

    “Pasar telah diguncang oleh sinyal yang saling bertentangan dari Presiden AS Donald Trump dan Beijing mengenai kemajuan apa yang sedang dibuat untuk meredakan perang dagang yang mengancam akan melemahkan pertumbuhan global,” ucapnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pada Kamis (24/4), Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa pembicaraan perdagangan antara AS dan China sedang berlangsung meski tidak menyatakan siapa yang berunding baik dari kedua belah pihak.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mendukung pernyataan Trump pada Minggu (27/4), bahwa negosiasi antara AS dengan China sedang berlangsung.

    Namun, pemerintah China kembali membantah adanya negosiasi dengan AS soal penerapan tarif dagang yang ditetapkan oleh Trump.

    Dalam konferensi pers, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyampaikan bahwa kedua negara terkait tidak melakukan konsultasi atau negosiasi apapun mengenai tarif, sehingga “AS harus berhenti menciptakan kebingungan”.

    Bila AS ingin berunding maka dialog dan negosiasi, kata Guo Jiakun, maka harus didasarkan pada kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan.

    Melihat sentimen domestik, Ibrahim menyebutkan bahwa pelaku pasar pesimis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.

    “Sebab, Indonesia harus mampu menaikkan laju pertumbuhan secara konsisten setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai sekitar 6,76 persen selama periode 2026 hingga 2029 untuk mencapai target tersebut. Sehingga, pemerintah perlu melakukan akselerasi yang terencana dalam meningkatkan investasi, memperluas ekspor ke pasar nontradisional, serta mempercepat transformasi sektor manufaktur dan digital,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.856 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.830 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin sore juga melemah ke level Rp16.862 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.829 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • AS Tak Terima Indonesia Bayar Pakai QRIS, Indonesia Terbuka untuk Operator Asing

    AS Tak Terima Indonesia Bayar Pakai QRIS, Indonesia Terbuka untuk Operator Asing

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai keluhan Amerika Serikat (AS) terkait sistem pembayaran digital QRIS di Indonesia adalah hal yang wajar.

    Menurut Eddy, setiap negara pasti memiliki teknologi sendiri untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk mempermudah sektor usaha.

    Pengunjung bertransaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (27/10/2022). Bank Indonesia menargetkan penambahan pengguna QRIS hingga akhir tahun 2022 naik sebanyak 26 juta pengguna dari target sebelumnya hanya 16 juta pengguna untuk mewujudkan transformasi transaksi digital sektor keuangan. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa. ANTARA FOTO

    “Di dalam sektor pembayaran, QRIS itu memudahkan. Bahkan, QRIS itu pun sekarang sudah merambah sampai UMKM,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025.

    Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyatakan, jika sistem gerbang pembayaran seperti Visa atau Master ingin masuk ke sektor pembayaran digital di Indonesia, dipersilakan saja, karena persaingan di sektor ini terbuka dengan negara lain.

    “Jadi saya kira kalaupun gateway pembayaran seperti misalkan saja Visa atau Master yang mau masuk, masuk aja ke sektor ini, nggak apa-apa, bersaing tapi,” kata Eddy.

    Anggota Komisi XII DPR RI itu menegaskan bahwa persaingan dalam penyediaan sistem pembayaran terbuka untuk semua negara demi menciptakan kemudahan bagi masyarakat.

    “Tidak ada dalam hal ini kelonggaran atau kekhususan dispensasi atau prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya. Preferensi masyarakat lah yang saat ini sangat luas menggunakan QRIS,” tambahnya.

    Sejalan dengan Eddy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk operator asing dalam mengelola sistem pembayaran, termasuk kartu kredit dengan Mastercard atau Visa.

    “Dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi, ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” jelas Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat, 25 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ratusan peserta IPNU dan IPPNU ikuti ToT CBP Rupiah

    Ratusan peserta IPNU dan IPPNU ikuti ToT CBP Rupiah

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Ratusan peserta IPNU dan IPPNU ikuti ToT CBP Rupiah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 April 2025 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 140 peserta dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota dan Kabupaten Tegal mengikuti Training of Trainer (ToT) Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah di Gedung Hanggawana Samsat Kota Tegal, Sabtu (26/4/2025) pagi.

    ToT CBP Rupiah yang mengusung tema “Membangun Sinergi Wujudkan Rupiah Berdaulat di Seluruh Negeri”, diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dalam rangka memperkokoh kecintaan, kebanggaan dan pemahaman masyarakat terhadap rupiah. Oleh karenanya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal terus melakukan kampanye secara masif terutama kepada generasi sebagai muda penerus bangsa.

    Acara tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthaminnah, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bimala, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Teguh Triyono, serta Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tegal, Muslih Dahlan.

    Mba Iin, sapaan akrab Wakil Wali Kota Tegal, dalam sambutannya sekaligus membuka acara ToT CBP Rupiah menyampaikan bahwa sebagai simbol kedaulatan negara, rupiah bukan hanya menjadi alat transaksi tetapi juga lambang kekuatan bangsa.

    “Menjaga rupiah berarti menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggungjawab untuk membangun kesadaran tentang pentingnya memahami dan menghormati mata uang kita sendiri,” ujar Mba Iin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Senin (28/4). 

    Dalam kesempatan tersebut Mba Iin juga turut mengapresiasi Bank Indonesia yang telah menyelenggarakan ToT CBP Rupiah.

    “Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia melalui Ibu Bimala yang telah berinisiasi mengadakan TOT ini. Saya pikir ini bukan sekedar pelatihan biasa melainkan sebuah investasi besar bagi masa depan ekonomi bangsa apalagi pesertanya adalah generasi muda yang nanti kedepan akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa,” ujar Mba Iin.

    Mba Iin berharap kepada para peserta ToT, setelah mengikuti pelatihan agar dapat menularkan ilmu yang didapat kepada orang lain di lingkungannya masing-masing.

    Sumber : Radio Elshinta

  • QRIS Bakal Bisa Dipakai di Korsel, India, Uni Emirat Arab, hingga Saudi Arabia – Page 3

    QRIS Bakal Bisa Dipakai di Korsel, India, Uni Emirat Arab, hingga Saudi Arabia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia telah menginformasikan bahwa layanan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) semakin diperluas ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan sistem pembayaran digitalnya di tingkat internasional.

    “In the process dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, juga lagi proses dengan Saudi Arabia,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam acara Edukasi Pekerja Migran Indonesia yang diadakan untuk memperingati Hari Kartini di Gedung Dhanapala, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

    Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri.

    Destry juga menyampaikan bahwa QRIS telah beroperasi di tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dengan adanya layanan ini, masyarakat Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut tidak perlu repot membawa uang tunai, karena mereka dapat melakukan transaksi dengan mudah melalui ponsel.

    “Jadi, itu memudahkan, nanti kalau teman-teman (PMI) misalnya mau transaksi bisa dengan QRIS, mau itu dengan bank, base nya bank, atau dengan non bank, non bank itu kan banyak ya QRIS itu,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa QRIS memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi, baik melalui bank maupun penyedia layanan non-bank.

    Ada Tantangan di AS

    Walaupun Indonesia aktif memperluas penggunaan QRIS, langkah ini mendapatkan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, pemerintah AS melihat layanan QRIS sebagai potensi penghambat dalam sektor perdagangan, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

    Hal ini tercatat dalam laporan Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR) pada tahun 2025. USTR menyoroti bahwa penerapan QRIS yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 dapat membatasi kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.

    “Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh Bank Indonesia,” tulis USTR. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan sistem pembayaran yang baru ini di Indonesia.

  • Daftar Lengkap Seri SBSN dan Tanggal Jatuh Temponya

    Daftar Lengkap Seri SBSN dan Tanggal Jatuh Temponya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa, 29 April 2025. Dalam lelang tersebut, pemerintah membidik target indikatif sebesar Rp10 triliun untuk mendukung sebagian kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Berdasarkan keterangan resmi DJPPR di Jakarta, Senin 28 April 2025, lelang akan menawarkan sejumlah seri SBSN, yaitu SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara – Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk). Seluruh sukuk ini menggunakan underlying asset berupa proyek dalam APBN 2025 serta barang milik negara (BMN).

    Seri yang dilelang mencakup:

    SPNS13102025 (pembukaan kembali), jatuh tempo 13 Oktober 2025, dengan imbal hasil berbentuk diskonto. SPNS12012026 (pembukaan kembali), jatuh tempo 12 Januari 2026, imbal hasil diskonto. PBS003 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Januari 2027, dengan imbalan tetap sebesar 6,00 persen. PBS030 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Juli 2028, imbalan 5,875 persen. PBS034 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Juni 2039, imbalan 6,50 persen. PBS039 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Juni 2041, imbalan 6,625 persen. PBS038 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Desember 2049, imbalan 6,875 persen.

    Alokasi pembelian nonkompetitif ditetapkan maksimal 99 persen dari jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS, sedangkan untuk seri PBS maksimal 30 persen, dengan batas pemenang hingga 200 persen dari target indikatif.

    Lelang sukuk negara kali ini akan dilaksanakan melalui sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia selaku agen lelang. Proses lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).

    Semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini. Namun, penyampaian penawaran harus dilakukan melalui Dealer Utama yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

    Pemerintah berharap minat investor terhadap sukuk negara tetap tinggi, seiring dengan kebutuhan pembiayaan fiskal dan upaya memperluas basis investor di instrumen keuangan syariah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kinerja Manufaktur Kian Suram Imbas Tarif Trump? Ini Saran Ekonom

    Kinerja Manufaktur Kian Suram Imbas Tarif Trump? Ini Saran Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai pelambatan pertumbuhan lapangan usaha industri yang terjadi sejak 2023. Apalagi, ada potensi semakin tertekan oleh kebijakan Trump. 

    Selain itu, tidak sedikit industri yang telah mengambil langkah efisiensi biaya produksi dan logistik. Sayangnya hal tersebut tidak cukup bahkan sebagian sudah melakukan efisiensi tenaga kerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Bhima mengkhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada berlanjutnya penurunan daya beli dan mempersempit pengalihan pasar ekspor yang terimbas perang dagang ke pasar domestik. 

    “Di satu sisi persaingan dengan impor barang jadi makin ketat. Solusinya adalah mempercepat realisasi investasi di sektor padat karya terutama pakaian jadi, tekstil, dan furnitur,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Bhima menuturkan bahwa Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI) memang memberikan sinyal adanya perlambatan kinerja pada sektor tesktil dan furnitur pada kuartal I/2025 maupun kuartal II/2025, 

    Bank Dunia atau World Bank dalam laporan Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025 meramalkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor industri hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah dari estimasi 2024 yang sebesar 5,2%. 

    Di mana ketidakpastian kebijakan perdagangan, melemahnya harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan dalam negeri dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, yakni Industri tumbuh 4,43% pada 2024 (angka sangat sementara). Lebih rendah dari 4,64% pada 2023, maupun 4,89% pada 2022.

    Pemerintah sendiri mencanangkan target pertumbuhan industri manufaktur nasional sebagai motor penggerak ekonomi sebesar 7,29% untuk tahun ini. Artinya, terdapat gap 3,49% terhadap proyeksi lembaga internasional. 

    Untuk itu, Bhima meminta pemerintah agar membantu sektor industri dengan mencegah masuknya barang impor yang memiliki substitusi lokal. 

    Pencegahan tersebut salah satunya dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. 

    Sementara langkah insentif bagi industri berupa diskon tarif listrik dan pajak dapat diberikan untuk meringankan input produksi. Misalnya, perluasan kategori Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP) diperluas ke berbagai sektor.

    Saat ini, insentif PPh tersebut hanya diberikan kepada karyawan dengan penghasilan maksimal Rp10 juta dan bekerja di sektor padat karya. 

    Bukan hanya soal PHK dan daya beli, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus turut mengkhawatirkan penurunan ekspor produk dari hasil hilirisasi.  

    Bagi fiskal negara, penerimaan pajak dari industri juga terancam menurun akibat lesunya produksi. Di samping daya beli, akses dan kepastian pasar yang penting diperlukan industri ini juga sedang tertekan. 

    Heri melihat faktor-faktor lain seperti input produksi industri turut dalam kondisi yang kurang kompetitif, termasuk biaya energi, logistik, dan perpajakan.

    “Berbagai faktor pendukung yg memengaruhi industri sedang dalam kondisi yang kurang mendukung,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025)

  • Indonesia Kebanjiran Rp 2,36 Triliun Modal Asing, Ini Rinciannya – Page 3

    Indonesia Kebanjiran Rp 2,36 Triliun Modal Asing, Ini Rinciannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir masuk pada pekan Keempat April 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 21 sampai dengan 24 April 2025  nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp2,36 triliun.

    “Nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp2,36 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp1,33 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp11,13 triliun di pasar SBN, dan jual neto sebesar Rp7,44 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (27/4/2025).

    Ramdan menambahkan selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 24 April 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp48,79 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp18,50 triliun di pasar SBN dan jual neto sebesar Rp12,64 triliun di SRBI.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” jelas Ramdan

    Premi CDS Indonesia 5 tahun per 24 April 2025 sebesar 98,96 bps, turun dibanding dengan 18 April 2025 sebesar 104,87 bps.

    Rupiah ditutup pada level (bid) Rp 16.865 per dolar AS. Sedangkan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik terbatas ke 6,93%.

    Pergerakan Rupiah

    Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional.

    Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/4/2025).

    “Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

     

     

  • Pertumbuhan PDB Industri Melandai sejak 2023, Bukti Daya Beli Lesu

    Pertumbuhan PDB Industri Melandai sejak 2023, Bukti Daya Beli Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari sektor industri terpantau melandai sejak 2023. Padahal, lapangan usaha ini menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

    Bank Dunia atau World Bank dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, meramalkan pertumbuhan sektor industri hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah dari estimasi 2024 yang sebesar 5,2%.

    Proyeksi tersebut nyatanya sama dengan realisasi pertumbuhan PDB industri pada 2019 yang saat ini juga berada di angka 3,8%.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, yakni Industri tumbuh 4,43% pada 2024 (angka sangat sementara). 

    Angka tersebut lebih rendah dari realisasi 2023 yang tumbuh sebesar 4,64% maupun pada 2022—kala itu ekonomi mulai pulih dari Covid-19—yang mencapai 4,89%.

    Secara terperinci, pertumbuhan tertinggi pada 2024 berasal dari industri logam dasar sebesar 13,34%. Realisasi itu bahkan lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 14,17% maupun pada 2022 yang berada di level 14,8%.

    Sementara industri yang cukup tertekan pada tahun lalu adalah industri alat angkutan yang pertumbuhannya negatif 2,1%. Berbanding terbalik dengan 2023 yang tumbuh hingga 7,63%.

    Secara umum, proyeksi melambatnya sektor industri tersebut turut tercermin dalam data Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia.

    Tren penurunan kinerja dari Industri Furnitur diperkirakan akan berlanjut pada kuartal II/2025, menuju zona kontraksi di level 47,8% dari 52,95% pada kuartal I/2025. 

    Industri Tekstil dan Pakaian Jadi—yang hasil outputnya menjadi komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat—masih di level kontraksi sebesar 49,27% pada kuartal I/2025. Kontraksi yang lebih dalam diperkirakan terjadi pada kuartal berikutnya, menjadi 46,5%.

    Meski demikian, secara umum kinerja industri pengolahan diperkirakan tetap terjaga pada fase ekspansif di level 51,92%.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan pelemahan terlihat pada sejumlah indikator lapangan usaha, selain dipicu kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump yang mengganggu perdagangan global. 

     “Kalau proyeksi indikator-indikator ini menurun maka ada sinyal perlambatan pada sektor riil, seperti pada manufaktur, hal ini salah satunya disebabkan karena melambatnya indikator dari sisi konsumsi [daya beli],” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Di samping daya beli, akses dan kepastian pasar sebagai aspek penting yang diperlukan industri juga tertekan.

    Heri juga melihat faktor-faktor lain seperti input produksi industri turut dalam kondisi yang kurang kompetitif, termasuk biaya energi, logistik, dan perpajakan. 

    “Berbagai faktor pendukung yang memengaruhi industri sedang dalam kondisi yang kurang mendukung,” lanjutnya. 

     Adapun, Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri manufaktur nasional sebagai motor penggerak ekonomi sebesar 7,29% untuk tahun ini.

    Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020

    2019
    2020
    2021
    2022
    2023*
    2024**

    Industri Pengolahan/Manufacturing
    3,8
    -2,93
    3,39
    4,89
    4,64
    4,43

    Industri Batubara dan Pengilangan Migas
    -1,11
    -6,81
    0,57
    3,72
    4,16
    1,04

    Industri Makanan dan Minuman
    7,78
    1,58
    2,54
    4,9
    4,47
    5,9

    Industri Pengolahan Tembakau
    3,36
    -5,78
    -1,32
    -2,34
    4,8
    3,49

    Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
    15,35
    -8,88
    -4,08
    9,34
    -1,98
    4,26

    Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
    -0,99
    -8,76
    7,76
    9,36
    -0,34
    6,83

    Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya

    -4,55
    -2,16
    -3,71
    0,59
    1,2
    2,79

    Industri Kertas dan Barang dari Kertas
    8,86
    0,22
    -2,89
    3,71
    4,52
    2,61

    Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional
    8,48
    9,39
    9,61
    -,69
    0,11
    5,86

    Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik
    -5,5
    -5,61
    1,08
    -4,1
    -3,63
    1,75

    Industri Barang Galian bukan Logam
    -1,03
    -9,13
    0,89
    -2
    4,11
    -0,6

    Industri Logam Dasar
    2,83
    5,87
    11,5
    14,8
    14,17
    13,34

    Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

    -0,51
    -5,46
    -1,62
    6,71
    13,67
    6,16

    Industri Mesin dan Perlengkapan
    -4,13
    -10,17
    11,43
    11,37
    -0,03
    -0,42

    Industri Alat Angkutan
    -3,43
    -19,86
    17,82
    10,67
    7,63
    -2,1

    Industri Furnitur
    8,35
    -3,36
    8,16
    -1,99
    -2,04
    2,07

    Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

    5,17
    -0,88
    -1,64
    6,08
    -2,1
    3,54

    Sumber: BPS

    *angka sementara 

    **angka sangat sementara

  • Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Industri RI Hanya 3,8% pada 2025

    Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Industri RI Hanya 3,8% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia atau World Bank meramalkan pertumbuhan sektor industri Indonesia hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah daripada 2024 yang sebesar 5,2%.

     Dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan sebesar -1,4% akibat kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengganggu perdagangan global.  

    “Ketidakpastian kebijakan perdagangan, melemahnya harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan dalam negeri dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Minggu (27/4/2025). 

    Dari tiga faktor yang menyumbang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil, industri diperkirakan anjlok paling dalam. Adapun sektor jasa diperkirakan terkoreksi 0,5% dari 6,4% pada 2024 menjadi 5,7% pada 2025. 

    Sementara faktor agriculture atau pertanian diyakini bakal menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena menjadi satu-satunya yang sektor dengan pertumbuhan naik dari 0,7% pada 2024 menjadi 3,6% pada 2025.

    Melambatnya sektor industri tersebut turut tercermin dalam data Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia. Tren penurunan kinerja dari Industri Furnitur diperkirakan akan berlanjut pada kuartal II/2025, menuju zona kontraksi di level 47,8% dari 52,95% pada kuartal I/2025. 

    Industri Tekstil dan Pakaian Jadi—yang hasil outputnya menjadi komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat—masih di level kontraksi sebesar 49,27% pada kuartal I/2025. Kontraksi yang lebih dalam diperkirakan terjadi pada kuartal berikutnya, menjadi 46,5%. 

    Bank Dunia sendiri turut merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7% dari awalnya 5,1%. Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2027 diperkirakan sebesar 4,8%.

    Apabila melihat pertumbuhan PDB riil menurut pengeluaran, koreksi pertumbuhan tersebut sejalan dengan melambatnya konsumsi. 

    Konsumsi pribadi atau private consumption diprediksi terkoreksi 0,2% menjadi 4,9%. Konsumsi pemerintah turut memperlihatkan tren serupa dan kontraksi yang lebih dalam, dari pertumbuhan 6,6% pada 2024 menjadi terkoreksi 2,1% pada 2025.

    Sementara itu, ekspor dan impor diramal masih menunjukkan pertumbuhan meski melambat dari tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 4,8% dan 4,5%. 

    Hanya gross fixed capital investment atau investasi modal tetap bruto yang menunjukkan pertumbuhan dari 4,6% (2024) menjadi 6,1% pada tahun ini.

    Bank Dunia menilai bahwa terlepas dari pondasi makroekonomi yang kuat, Indonesia mengalami perlambatan dalam pertumbuhan produktivitas.

    Hambatan struktural menghambat alokasi sumber daya yang lebih efisien ke sektor-sektor yang paling produktif, sehingga terjadi penurunan berkelanjutan dalam pertumbuhan produktivitas (total factor productivity growth), dari 2,3% menjadi 1,2% antara 2011 hingga 2024.

    “Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia dapat mendorong reformasi efisiensi, termasuk melalui pendalaman sektor keuangan serta perbaikan iklim investasi, perdagangan, dan usaha,” demikian tulis Bank Dunia dalam laporannya.

  • Fitur Cashback Otomatis, Angin Segar bagi Konsumen di Tengah Turunnya Daya Beli – Page 3

    Fitur Cashback Otomatis, Angin Segar bagi Konsumen di Tengah Turunnya Daya Beli – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Flip resmi meluncurkan fitur terbaru bernama Flip Deals. Fitur ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat Indonesia berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya saat belanja online di platform e-commerce Shopee.

    Menurut Flip, peluncuran fitur ini menjadi sangat relevan di tengah tekanan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Maret 2025 mencatat penurunan Indeks Keyakinan Konsumen dari 125,6 menjadi 121,1. 

    Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, dalam siaran pers yang diterima, Minggu (27/4/2025), Flip pun menghadirkan Flip Deals sebagai solusi konkret yang memungkinkan pengguna mendapatkan cashback pasti tanpa ribet setiap kali berbelanja.

    Dengan sistem yang sepenuhnya otomatis, pengguna cukup membuka fitur Flip Deals di aplikasi Flip, klik tombol ‘Mulai Belanja’, dan akan langsung diarahkan ke Shopee.

    Setelah bertransaksi seperti biasa, cashback akan otomatis masuk ke saldo Flip Koin dalam waktu maksimal tujuh hari setelah verifikasi, tanpa perlu klaim manual, kode promo, atau langkah tambahan.

    Sejak diluncurkan pada Maret 2025, Flip Deals telah digunakan  puluhan ribu pengguna. Fitur ini memberikan pengalaman belanja yang mudah, cepat, dan efisien, serta mendukung berbagai metode pembayaran, tidak terbatas hanya pada transaksi melalui Flip.

    “Dengan situasi ekonomi yang menuntut masyarakat semakin cermat dalam mengelola keuangan, kami ingin memberikan solusi nyata yang membantu masyarakat Indonesia semakin berhemat,” ujar Rafi Putra Ariyyan, Co-Founder Flip.