Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas

    Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas

    Pedagang menata ikan asap jualannya di Pasar Sentra Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa (29/4/2025). PT Bank Mandiri (Persero) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kuartal I tahun 2025 sebesar Rp12,83 triliun atau 33,34 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,5 triliun dengan penerima lebih dari 110.807 debitur di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Andry Denisah/foc.

    Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 05 Mei 2025 – 09:36 WIB

    Elshinta.com – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penghapusan piutang macet kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan dua instrumen strategis dalam kebijakan afirmatif negara terhadap ekonomi rakyat.

    Program KUR dirancang sebagai kebijakan subsidi silang negara untuk mendorong inklusi keuangan dan penguatan daya saing ekonomi masyarakat kecil. Dalam struktur dasarnya, negara menanggung sebagian bunga pinjaman melalui skema subsidi, agar UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan syarat yang ringan, cepat, dan mudah.

    Maka dari itu, penting dipahami bahwa KUR bukanlah produk perbankan biasa yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar. Fatsoen pemerintah untuk KUR adalah instrumen kebijakan publik yang digerakkan dengan dana dan mandat negara.

    Namun, berdasarkan pengamatan publik atas proses-proses kebijakan yang berlangsung secara terbuka, sejumlah persoalan serius muncul, baik dalam tataran implementasi teknis maupun dalam konsistensi nilai yang mendasarinya.

    Di lapangan, berbagai pelaku UMKM masih menghadapi hambatan yang semestinya tidak ada dalam skema yang bersifat afirmatif.

    Salah satu persoalan paling mendasar adalah masih adanya permintaan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta, padahal peraturan menyatakan bahwa kelayakan usaha cukup menjadi dasar pertimbangan.

    Hal ini menunjukkan bahwa semangat KUR sebagai program keberpihakan telah dikerdilkan menjadi sekadar produk pinjaman konvensional, yang diperlakukan bank seperti kredit komersial lainnya.

    Logika komersialisasi ini sangat bertentangan dengan esensi KUR. Ketika bank tetap mempersyaratkan jaminan tambahan, melakukan BI checking yang kaku, atau menolak debitur hanya karena tidak memiliki catatan kredit sebelumnya, maka yang terjadi adalah eksklusi struktural terhadap masyarakat yang justru paling membutuhkan dukungan.

    Ini menyalahi tujuan utama KUR untuk memperluas akses keuangan kepada kelompok yang tidak terlayani oleh perbankan.

    Beberapa perwakilan lembaga keuangan memang telah menyatakan bahwa mereka mematuhi ketentuan KUR tanpa agunan tambahan dan bahkan menindak pelanggaran internal. Tetapi, tanpa pengawasan aktif dan sistem pelaporan yang transparan, komitmen semacam ini cenderung menjadi retorika belaka. Pengawasan oleh otoritas keuangan, kementerian teknis, serta pelibatan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menjaga agar KUR tidak mengalami komersialisasi terselubung.

    Pada sisi lain, kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 juga menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Meski terdapat potensi lebih dari 1 juta debitur dengan piutang macet sebesar Rp14,8 triliun, hanya sebagian kecil yang dapat diproses karena adanya ketentuan teknis, seperti keharusan telah dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu. Per April 2025, realisasi kebijakan ini bahkan belum mencapai 20 persen dari potensi yang ada.

    Kebijakan penghapusan piutang seharusnya dimaknai sebagai bagian dari pemulihan struktural UMKM pasca-pandemi dan krisis ekonomi. Keputusan negara bukan semata-mata soal keringanan beban finansial, tetapi juga tentang keadilan sosial.

    Banyak pelaku UMKM yang telah berusaha keras melunasi utang, tetapi gagal karena kondisi yang di luar kendali. Jika tidak ada ruang pemulihan bagi kelompok rentan rendah pendapatan, maka konsekuensinya bukan hanya stagnasi ekonomi, tetapi juga keterjebakan dalam lingkaran pembiayaan ilegal yang semakin marak.

    Oleh karena itu, pendekatan pasca-hapus tagih harus diarahkan untuk reintegrasi pelaku usaha ke dalam sistem pembiayaan formal. Artinya, UMKM yang piutangnya telah dihapus tidak boleh didiskriminasi dalam akses pembiayaan di masa depan, selama mereka menunjukkan kemauan dan kelayakan usaha. Pendampingan intensif, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan administrasi menjadi kunci utama dalam proses ini.

    Lebih jauh, KUR dan penghapusan piutang bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal paradigma. Bila keduanya tetap diperlakukan sebagai alat komersialisasi, baik oleh perbankan maupun oleh aktor kebijakan lain, maka esensi kehadiran negara akan sirna. Padahal, program ini seharusnya menjadi simbol nyata bahwa negara tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai pelindung dan penggerak ekonomi rakyat.

    Ke depan, diperlukan beberapa langkah strategis dan implementatif. Pertama, penguatan sistem pelaporan dan pengaduan publik yang memungkinkan masyarakat melaporkan langsung pelanggaran atau penyimpangan KUR.

    Kedua, percepatan penyusunan aturan pengganti dari PP 47/2024 agar seluruh potensi hapus tagih dapat direalisasikan dalam waktu yang tersisa.

    Ketiga, integrasi data dan kebijakan antara KUR dan penghapusan piutang, sehingga proses pemulihan UMKM dapat berlanjut secara berkesinambungan.

    Keempat, perluasan partisipasi Bank Pembangunan Daerah dan lembaga keuangan mikro lokal dalam program KUR dapat menjadi terobosan penting. Bank-bank daerah memiliki jaringan sosial dan pengetahuan lokal yang lebih baik untuk menjangkau UMKM yang selama ini tidak tersentuh oleh bank besar. Namun, dukungan likuiditas dan pembenahan tata kelola juga harus berjalan bersamaan.

    Dalam krisis ekonomi global dan tekanan fiskal nasional, UMKM menjadi tulang punggung yang paling bisa diandalkan. Maka menjaga integritas kebijakan KUR dan penghapusan piutang adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

    Tidak boleh ada kompromi terhadap komersialisasi, manipulasi, atau pengabaian nilai-nilai keberpihakan. Negara harus tetap menjadi garda depan dalam membela ekonomi rakyat.

    Sumber : Antara

  • Jangan Santai! Ada 5 Tanda Ekonomi RI Tidak Baik-Baik Saja

    Jangan Santai! Ada 5 Tanda Ekonomi RI Tidak Baik-Baik Saja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi RI kuartal I-2025 pada siang ini, Senin (5/5/2025). Ekonomi Indonesia diyakini sulit tumbuh mencapai 5% pada kuartal I-2025. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian dari kebijakan dagang Presiden AS Donald Trump yang menekan banyak negara, termasuk Indonesia.

    Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,94% (year on year/yoy) dan terkontraksi 0,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq) pada kuartal I-2025.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat lalu (2/5/2025).

    Adapun, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,91% pada kuartal I-2025. Dia melihat konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,9% pada kuartal I-2025.

    Hal ini dipicu oleh pelemahan konsumsi masyarakat. Hal ini ditandai dengan belanja yang berkurang seiring dengan rumah tangga yang mulai menyimpan uangnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan akan menurun menjadi 3,3% yoy pada kuartal I-2025 dari 4,3% yoy pada akhir kuartal IV-2024. Ini dimungkinkan terjadi akibat penyesuaian kebijakan dan pencairan yang lambat di awal tahun. Hal ini juga membebani investasi, yang diperkirakan tumbuh 1,7% yoy pada kuartal I-2025, turun dari 4,9% yoy pada kuartal IV-2024.

    “Pencairan fiskal yang tertunda, terutama untuk proyek infrastruktur dan investasi yang didukung pemerintah, telah menyebabkan laju pembentukan modal yang lebih lambat selama periode tersebut,” tulis Andry dalam catatannya.

    Proyeksi ini diperkuat dengan sejumlah indikator ekonomi di Tanah Air yang terjadi pada rentang kuartal I-2025, berikut ini rinciannya:

    Aktivitas manufaktur Indonesia terkontraksi pada April 2025. Data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang dirilis S&P Global Jumat lalu (2/5/2025). Data ini menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di level 46,7 atau mengalami kontraksi di April 2025.

    Ini adalah kali pertama PMI mencatat kontraksi sejak November 2024 atau dalam lima bulan terakhir. Angka ini bahkan disebut sebagai kinerja terburuk sejak Agustus 2021, pada periode tersebut Indonesia tengah dihantam pandemi Covid-19 gelombang Delta. Kondisi ini terjadi di tengah panasnya tensi perang dagang, akibat kebijakan tarif resiprokal tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang utamanya, termasuk RI. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, merosotnya PMI Manufaktur itu disebabkan masalah perang dagang, yang membuat optimisme pelaku usaha di Indonesia maupun di seluruh dunia melemah. Sebab, perang tarif dagang menghambat aktivitas perdagangan dunia.

    “PMI turun kan karena trade war. Jadi, dunia kan perdagangannya shrinking, pertumbuhan Amerika juga negatif. Jadi ini namanya optimisme yang terganggu oleh trade war,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

    Untuk mengantisipasi masalah sentimen industri ini, Airlangga mengatakan pemerintah telah meluncurkan sejumlah strategi. Di antaranya ialah mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia lebih kuat di luar negara mitra dagang utama, seperti China dan AS yang sedang perang tarif dagang. Salah satunya ialah pasar ekspor Eropa melalui percepatan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Kita sedang mendorong untuk IEU CEPA. Memang sudah waktunya untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan menurunkan tariff barrier, karena kalau kita turun, yang lain juga resiprokal menurunkan, maka produk kita akan lebih kompetitif,” ucap Airlangga.

    Selain diversifikasi pasar ekspor, Airlangga menekankan, pemerintah juga tengah menggodok kebijakan deregulasi untuk makin menggeliatkan aktivitas perdagangan internasional Indonesia, melalui Satgas Deregulasi.

    Setelah badai PHK melanda industri tekstil, kini industri perhotelan di Tanah Air dihampiri kisruh yang sama. Tenaga kerja di sektor perhotelan terus berkurang setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan bahwa saat ini hotel sudah tidak lagi menyerap pekerja harian karena kebutuhannya memang tidak ada.

    “Kontribusi pemerintah besar, antara 40-60%, kalau diperhatikan banyak daerah yang kontribusinya lebih dari itu, sampai 70% karena selama ini pasar pemerintah besar untuk mengadakan berbagai kegiatan dengan menggunakan kegiatan pertemuan hotel sehingga tumbuh convention tentu dengan kondisi yang ada sekarang,” ungkap Maulana kepada CNBC Indonesia, akhir April lalu (28/4/2025).

    Karenanya banyak pekerja yang akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta dirumahkan. Hotel yang paling banyak terkena khususnya pada hotel yang mengadakan MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions).

    “Setengah 50% sudah berkurang khususnya hotel yang bergerak ke venue mice, karena kebutuhan untuk itu nggak ada, nggak mungkin kita menyerap tenaga kerja kalau orderan ke kitanya juga nggak ada,” sebut Maulana.

    Adapun Dalam rilis Q1 2025 Colliers yang keluar akhir pekan lalu, dampak dari langkah-langkah efisiensi pemerintah cukup terasa, terutama bagi hotel yang sangat bergantung pada pasar pemerintah.

    “Jika tidak ada pelonggaran dari pemerintah, hampir dapat dipastikan bahwa pasar hotel di Jakarta akan bergantung sepenuhnya pada sektor non-pemerintah. Para pengelola hotel harus menemukan pasar dan sumber pendapatan tambahan untuk tetap bertahan; jika tidak, tahun 2025 akan cukup berat bagi mereka,” tulis Colliers dalam rilis kuartal I-2025, dikutip Senin (5/5/2025).

    Warga RI Pilih Nabung daripada Belanja

    Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis tabungan perorangan justru meningkat signifikan pada Maret 2025 atau selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Namun, masyarakat semakin enggan menaruh uangnya di deposito.

    Meningkatnya jumlah tabungan selama Ramadan terbilang anomali mengingat biasanya masyarakat menguras tabungan selama Ramadan karena tingginya konsumsi. Sebagai catatan, Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025 dan berakhir pada 30 Maret sementara Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

    Meningkatnya tabungan dan masih tekoreksinya deposito perorangan tercatat dalam data Bank Indonesia.

    Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4/2025) telah merilis data uang beredar yang tampak masih tumbuh pada Maret 2025.

    Pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2025 tumbuh 6,1% (year on year/yoy) atau relatif stabil jika dibandingkan bulan sebelumnya yang naik sebesar 6,2% yoy sehingga tercatat Rp9.436,4 triliun.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Research, per Maret 2025, pertumbuhan DPK tabungan perorangan sebesar 6,4% year on year/yoy atau bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,7% yoy. Pertumbuhan DPK tabungan perorangan Maret 2025 juga merupakan yang tertinggi sejak November 2022 atau sekitar 2,5 tahun terakhir.

    Jika dilihat dari sisi nominal, jumlah DPK tabungan perorangan per Maret 2025 bertumbuh menjadi Rp2.574,2 triliun dari sebelumnya Rp2.505 triliun.

    Pertumbuhan tabungan perorangan pada Maret menembus 6,4% atau yang tertinggi sejak November 2024. Padahal. secara tradisi, pertumbuhan tabungan akan melandai saat Ramadan hingga Lebaran karena masyarakat menguras uang di rekening untuk belanja.

    Di sisi lain, banyak pusat perbelanjaan yang semakin sepi. Bahkan, pedagang di wilayah Mangga Dua baik Mangga Dua Square maupun WTC Mangga Dua mengeluhkan ekonomi yang semakin lesu belakangan. Kondisi saat ini bahkan disebut lebih buruk dibandingkan pandemi Covid-19.

    “Waktu pandemi kemarin masih mending banyak yang belanja, sekarang Rp 50 ribu sehari aja belum tentu, kita lebih banyak bengong sekarang dibanding ngelayanin pelanggan,” kata pedagang di Mangga Dua Square Anita kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/4/2025).

    Ia beranggapan penurunan penjualan seperti tas hingga dompet dikarenakan masyarakat menjadikan barang-barang yang dijualnya sebagai kebutuhan terakhir setelah kebutuhan pokok. Selain itu ada juga faktor lainnya, yakni efisiensi dari pemerintah.

    “Sebelumnya banyak orang-orang daerah yang ke Jakarta buat dinas, ada acara di hotel-hotel dekat sini, baliknya pingin bawa oleh-oleh dari Jakarta jadi pada beli tas di sini, banyak yang datang juga rombongan, sekarang udah engga ada lagi,” kata Anita.

    Di tengah situasi yang sulit saat ini, Anita pun berharap bisa memilih bekerja lebih baik dibandingkan berusaha. Pasalnya belum tentu uang yang masuk sebanding dengan beban bulanan seperti biaya sewa lapak hingga kebutuhan sehari-hari.

    “Kalau bisa kerja mah lebih baik kerja lah, yang udah kerja mending bertahan aja, dihemat-hemat aja. Apalagi biaya sekolah naik, biaya hidup juga sama, kalau usaha belum tentu lah,” kata Anita.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan atau month-to-month (mtm) pada dua bulan pertama di tahun 2025. Deflasi tercatat sebesar 0,76 persen mtm pada Januari 2025 dan 0,48 persen mtm pada Februari 2025. Kondisi ini sangat jarang terjadi jelang Ramadan.

    Berdasarkan data BPS yang dapat diperoleh CNBC Indonesia Research sejak 1996, IHK secara bulanan untuk periode satu bulan sebelum bulan Ramadhan cenderung selalu mengalami inflasi. Namun berbeda halnya dengan Februari 2025 yang justru mengalami deflasi 0,48%.

    Dengan demikian, inflasi ini diduga terjadi karena faktor-faktor seperti penurunan konsumsi rumah tangga, pengangguran di sektor manufaktur, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sejak era krisis 1997/1998, Indonesia hanya mengalami dua kali deflasi (yoy) yakni pada Maret 2000 dan Februari tahun ini. Artinya, fenomena deflasi tahunan hanya terjadi 25 tahun yang lalu.

    Terjadinya deflasi pada Maret 2000 lebih disebabkan karena inflasi pada periode sebelumnya sangat tinggi, Inflasi pada Maret 1999 menembus 45%.

    Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa deflasi bukan disebabkan oleh menurunnya daya beli. Namun, deflasi terjadi akibat adanya diskon 50% untuk tarif listrik dari pemerintah.

    “Ini bukan karena penurunan daya beli tapi karena diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi dua bulan berturut-turut,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

    Lebih lanjut, data Astra Internasional dan GAIKINDO menunjukkan penjualan mobil nasional kembali tertekan. Setelah sempat menikmati lonjakan signifikan di bulan Februari 2025 lalu, penjualan di bulan Maret 2025 berbalik turun.

    Data tersebut mencatat, penjualan mobil nasional bulan Maret 2025 turun 1,99% atau 1.44 unit menjadi 70.892 unit dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 72.336 unit. Jika dibandingkan secara tahunan, penjualan bulan Maret 2025 mengalami penurunan sebanyak 3.828 unit. Atau drop sekitar 5,12% dari Maret 2024 yang mencapai 74.720 unit.

    Secara total, penjualan wholesale mobil sepanjang Januari-Maret 2025 tercatat mencapai 205.160 unit. Anjlok 10.090 unit atau 3,66% dari periode sama tahun 2024 yang tercatat sebanyak 215.250 unit.

    Sebelumnya, pada bulan Februari 2025, penjualan mobil nasional beri kabar baik. Tercatat, penjualan mobil mencapai 72.295 unit, melonjak 10.363 unit atau 16,73% dibandingkan Januari 2025 yang sebanyak 61.932 unit.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menilai, data jumlah pemudik 2025 turun 24,34% dari 2024 sudah jadi sinyal awal. Ini mengindikasikan memang terjadi tekanan ekonomi yang nyata di Indonesia.

    Apalagi, imbuh dia, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi dan meningkat. Yang memperparah kondisi masyarakat kelas menengah di Indonesia.

    Menurut Yannes, penurunan penjualan mobil nasional di bulan Maret 2025 mencerminkan tekanan signifikan dari pelemahan ekonomi makro.

    “Indeks Keyakinan Konsumen yang terus menurun dan deflasi beruntun juga menunjukkan kehati-hatian masyarakat dalam belanja. Dalam situasi ini, pembelian mobil sebagai kebutuhan tersier berbiaya tinggi, besar kemungkinan akan ditunda,” kata Yannes kepada CNBC Indonesia, dikutip (5/5/2025).

    “Konsumen tampaknya lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer, menabung, atau membayar kewajiban expenditure keluarga lain yang lebih penting dan mendesak,” sambungnya.

    Dia menambahkan, warga RI kemungkinan memilih menunggu kepastian pemulihan ekonominya dan kestabilan daya beli sebelum mengambil keputusan pembelian besar.

    (haa/haa)

  • Laku hingga Rp 5 Juta! Coba Jual Koin Kuno Rp500 Bunga Melati di Tempat Ini

    Laku hingga Rp 5 Juta! Coba Jual Koin Kuno Rp500 Bunga Melati di Tempat Ini

    JABAR EKSPRES – Koin kuno Rp500 bergambar bunga melati kini jadi incaran kolektor dan bisa dijual hingga Rp5 juta! Artikel ini membahas cara mudah menjualnya, platform yang tepat, serta tips agar koin kamu laku mahal.

    Hai kamu yang suka bongkar-bongkar laci atau dompet lama, siap-siap kaget ya! Tahu nggak sih, koin kuno Rp500 bergambar bunga melati yang dulu sering kamu pakai buat beli jajanan, sekarang bisa laku sampai Rp5 juta lho!

    Iya, kamu nggak salah baca. Koin jadul ini sekarang jadi barang koleksi bernilai tinggi di mata para pecinta numismatik.

    Koin yang diterbitkan Bank Indonesia pada tahun 1991 ini memang punya daya tarik unik.

    BACA JUGA: Mau Jual Koin Bunga Melati dengan Harga Tinggi? Ini Tempatnya!

    Terbuat dari aluminium-bronze, berdiameter 28,5 mm, dan dihiasi bunga melati di satu sisi serta lambang Garuda Pancasila di sisi lainnya, koin ini bukan cuma punya nilai nominal, tapi juga nilai historis yang tinggi.

    Menurut beberapa sumber, kalau koinnya masih kinclong, hurufnya jelas, dan nggak berkarat, bisa banget laku Rp100 ribu, bahkan lebih.

    Nah, buat kamu yang penasaran dan pengen coba cuan dari koin jadul, ini dia cara mudah jual uang kuno dari rumah:

    1. Cek Koleksi di Rumah

    Mulai dari yang paling simpel dulu: bongkar celengan tua, dompet bekas, atau laci-laci lama. Siapa tahu kamu punya ‘emas’ yang terpendam selama ini!

    2. Kenali Tahun Terbitnya

    Koin Rp500 melati yang paling dicari umumnya cetakan tahun 1991 sampai 1997. Tapi, beberapa tahun tertentu bisa lebih langka dan tentunya lebih mahal.

    3. Perhatikan Kondisi Koin

    Jangan asal jual, ya. Koin yang bersih, tidak penyok, dan bebas karat lebih diminati. Kamu bisa bersihkan pelan-pelan pakai kain halus supaya tampilannya tetap oke.

    4. Riset Harga di Marketplace

    Coba cek Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau grup Facebook pecinta uang kuno. Dari situ kamu bisa tahu harga pasaran dan menentukan berapa nilai jual koin kamu.

    5. Jual di Tempat yang Tepat

    Foto koin dengan pencahayaan bagus dan tulis detail lengkap tahun terbit, kondisi, dan keasliannya. Jangan lupa gunakan platform dengan sistem pembayaran aman ya!

  • Koin 100 Rupiah Ini Dicari Kolektor, Tahun Berapa Saja yang Paling Dicari?

    Koin 100 Rupiah Ini Dicari Kolektor, Tahun Berapa Saja yang Paling Dicari?

    JABAR EKSPRES – Koin logam 100 Rupiah yang dulu sering kita temui dalam transaksi sehari-hari kini telah berubah menjadi barang langka yang memiliki nilai tinggi di mata para kolektor numismatik. Seiring waktu dan pergantian era, koin ini tak lagi dipakai sebagai alat pembayaran resmi. Namun, justru karena kelangkaannya itulah, beberapa jenis koin 100 Rupiah kini diburu habis-habisan oleh para penggemar uang kuno. Lalu, tahun berapa saja koin 100 Rupiah yang paling dicari kolektor? Yuk, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!

    Koin 100 Rupiah Tahun 1978

    Salah satu jenis koin ini yang paling diminati kolektor adalah keluaran tahun 1978. Koin ini menampilkan gambar wayang dan rumah gadang khas Minangkabau yang menggambarkan kekayaan budaya Nusantara.

    Kombinasi dua unsur budaya tersebut menjadikan koin ini sangat ikonik dan bernilai tinggi secara historis dan artistik.

    Koin 1978 ini dulunya dicetak oleh Perum Peruri sebanyak kurang lebih 67 juta keping. Meski jumlahnya cukup besar, namun karena telah ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia, koin ini kini menjadi barang langka. Harga jualnya pun bervariasi, tergantung dari kondisi fisik koin.

    BACA JUGA: Cara Tukar Uang Kuno Rp 1000 Kelapa Sawit Jadi Saldo DANA Gratis Rp3 Juta

    BACA JUGA: 5 Koin Kuno Indonesia Termahal di Tahun 2025

    Untuk koin yang masih dalam kondisi sangat baik atau uncirculated, harganya bisa mencapai Rp75.000 hingga Rp100.000 per keping. Bahkan, ada laporan bahwa koin ini pernah terjual hingga Rp100 juta dalam lelang khusus!

    Koin 100 Rupiah Tahun 1994

    Tahun 1994 juga menjadi tahun penting dalam dunia numismatik Indonesia, khususnya untuk koin 100 Rupiah yang menampilkan gambar karapan sapi.

    Tradisi khas dari Pulau Madura ini menjadi daya tarik utama dari koin tersebut. Gambar balapan sapi yang unik menggambarkan kekayaan budaya lokal yang diabadikan dalam bentuk mata uang logam.

    Koin ini terbuat dari bahan kuningan sehingga memiliki warna keemasan yang mencolok. Karena sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar resmi, koin karapan sapi ini menjadi salah satu buruan para kolektor.

    BACA JUGA: Waspada, Penipuan Modus Jual Beli Uang Koin Kuno Marak di Sosial Media

  • Reformasi regulasi agar RI tak tertinggal di industri kripto

    Reformasi regulasi agar RI tak tertinggal di industri kripto

    CEO Indodax Oscar Darmawan memberikan pemaparan dalam sebuah sesi diskusi terkait pasar kripto di tanah air, di Jakarta. (Antara/HO/Indodax)

    Indodax: Reformasi regulasi agar RI tak tertinggal di industri kripto
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 11:09 WIB

    Elshinta.com – Pelaku pasar kripto di tanah air menyatakan diperlukan reformasi regulasi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam industri kripto. CEO Indodax Oscar Darmawan mengungkapkan dahulu Indonesia termasuk yang tercepat dalam pengaturan , tapi kini justru tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang.

    “Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Salah satu hal yang disoroti terkait regulasi di sektor industri kripto yakni besaran tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPH) transaksi kripto. Biaya jual beli aset kripto di Indonesia, tambahnya, masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain, tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di dalam negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri, sehingga menghambat daya saing industri.

    Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2 persen PPh dan 0,11 persen PPN untuk setiap transaksi, sementara platform di luar negeri tidak memberlakukan pajak serupa, lanjutnya, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global.

    “Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1 persen seperti halnya perdagangan saham,” katanya.

    Oscar mencontohkan saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1 persen pada 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan, yang artinya bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik. Hambatan regulasi lain, dikatakannya, salah satunya larangan dari Bank Indonesia terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto, padahal di luar negeri, bank telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.

    “Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak tertinggal dari negara-negara tetangga,” ujarnya.

    Oscar menilai keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal itu mencakup keterbatasan listing aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan upaya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto dan tidak tertinggal dari negara lain seperti Thailand dan Jepang.

    Pada kesempatan itu Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

    “Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang sedang berkembang,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Pajak Transaksi Kripto Indonesia Tak Kompetitif, Kurangi Daya Saing Platform dalam Negeri – Halaman all

    Pajak Transaksi Kripto Indonesia Tak Kompetitif, Kurangi Daya Saing Platform dalam Negeri – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Biaya transaksi aset kripto di Indonesia dinilai masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain.

    CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, tingginya tarif pajak kripto membuat transaksi kripto di dalam negeri, yakni dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri telah menghambat daya saing industri.

    Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2 persen PPh dan 0,11% PPN untuk setiap transaksi.

    Bandingkan dengan platform luar negeri yang tidak memberlakukan pajak serupa, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global.

    “Bukan berarti investor tidak patuh pajak, tapi besaran tarif saat ini mengurangi daya saing platform dalam negeri. Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1% seperti halnya perdagangan saham,” jelas Oscar dikutip Minggu (4/5/2025).

    Oscar mencontohkan saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1% pada tahun 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan.

    Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik.

    Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai langkah ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

    “Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang sedang berkembang,” ujarnya.

    Oscar turut menyoroti hambatan regulasi lain, salah satunya larangan dari Bank Indonesia terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto. Padahal, di luar negeri, bank telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.

    “Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak tertinggal dari negara-negara tetangga,” tambah Oscar.

    Oscar menyadari, keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal ini mencakup keterbatasan listing aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional.

    “Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto. Dahulu kita termasuk yang tercepat dalam pengaturan, tapi kini justru tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang,” tutur Oscar.

     

  • Ternyata Koin Kuno Rp500 Bunga Melati Bisa Dijual Harga Tinggi, Cek Tempat Jualnya!

    Ternyata Koin Kuno Rp500 Bunga Melati Bisa Dijual Harga Tinggi, Cek Tempat Jualnya!

    JABAR EKSPRES – Koin kuno Rp500 bergambar bunga melati ternyata punya nilai lebih dari sekadar uang receh. Kenapa koin tersebut diburu kolektor, serta di mana kamu bisa menjualnya dengan harga menguntungkan.

    Koin Rp500 bunga melati bukan cuma recehan biasa. Ia punya desain cantik, warna khas, nilai sejarah, dan daya tarik koleksi yang bikin banyak orang memburunya.

    Jangan buru-buru dianggurin atau dipakai buat jajan gorengan, ya. Koin ini bukan sembarang recehan. Ini dia si legendaris koin kuno Rp500 bunga melati, yang ternyata sekarang jadi incaran banyak kolektor!

    BACA JUGA: Jual Koin Kuno Rp100 Tahun 1973 Tembus Rp 3 Juta, Ini Tempatnya!

    1. Desain yang Elegan dan Penuh Makna

    Coba perhatikan deh, di satu sisi koin ini ada gambar bunga melati yang cantik banget, dilengkapi tulisan “BUNGA MELATI” dan angka besar “500”. Tapi jangan kira ini cuma buat hiasan.

    Bunga melati itu simbol kesucian, ketulusan, dan kesederhanaan dalam budaya Indonesia. Jadi, koin ini punya sentuhan budaya yang kuat. Keren, kan?

    2. Warna Keemasan yang Unik

    Nggak seperti kebanyakan koin lain yang warnanya keperakan, koin Rp500 ini punya warna kuning keemasan karena terbuat dari aluminium-bronze. Jadi begitu kamu lihat, kesannya langsung mewah dan elegan.

    Kalau kondisinya masih mulus dan mengkilap, wah, itu udah kayak emas mini versi rakyat!

    3. Nilai Sejarah yang Tinggi

    Tahu nggak? Koin ini pertama kali dirilis sama Bank Indonesia tahun 1991 dan dulu sempat jadi alat tukar populer.

    Tapi sekarang, koin ini makin jarang dipakai. Nah, kelangkaan itulah yang bikin nilai historisnya makin tinggi. Bahkan, koin dengan cetakan tahun tertentu bisa dihargai lebih mahal dari nilai nominalnya!

    4. Daya Tarik di Mata Kolektor

    Bagi para penggemar numismatik alias pecinta uang lama, koin ini bukan cuma alat tukar, tapi juga seni dan sejarah.

    Koin Rp500 bunga melati yang terawat, warnanya masih tajam, dan minim goresan bisa diburu kolektor dengan harga yang lumayan. Apalagi yang edisi langka? Bisa banget jadi investasi kecil-kecilan!

  • Harga Koin Kuno Rp100 Capai Rp 1 Juta, Tempat Jualnya Cek di Sini!

    Harga Koin Kuno Rp100 Capai Rp 1 Juta, Tempat Jualnya Cek di Sini!

    JABAR EKSPRES – Jangan remehkan uang koin kuno Rp100 yang ada di laci atau dompet lamamu! Artikel ini akan membahas nilai jual uang kuno Rp100 dari berbagai seri, faktor yang bikin harganya melejit, hingga cara jualnya biar kamu bisa cuan maksimal!

    Pernah nemu uang kertas Rp100 jadul di laci, buku lama, atau dompet antik? Jangan buru-buru kamu pakai ke warung, ya!

    Bisa jadi itu harta karun kecil yang nilainya sekarang justru bikin kamu senyum-senyum sendiri.

    BACA JUGA: Jual Koin Kuno Rp100 Tahun 1973 Tembus Rp 3 Juta, Ini Tempatnya!

    Uang kertas Rp100 ini pertama kali muncul sekitar tahun 1992, langsung oleh Bank Indonesia.

    Desainnya nggak kaleng-kaleng warna-warni, bergambar pahlawan nasional, dan penuh nuansa budaya Indonesia.

    Beberapa seri berikutnya juga muncul di tahun 1998 dan 2000. Tapi yang bikin menarik, uang ini sekarang bukan cuma sekadar alat bayar, tapi juga jadi barang koleksi yang banyak dicari.

    Kenapa Sih Uang Kuno Bisa Jadi Mahal?

    Simpel, karena tiga hal utama:

    Langka! Semakin sulit ditemukan, makin mahal harganya.Kondisi! Kalau uangnya masih kinclong alias mint condition, harga bisa dua kali lipat.Permintaan Tinggi! Banyak kolektor yang rela bayar mahal demi melengkapi koleksi mereka.Cek Harga Jual Uang Kuno Rp100 di Pasaran

    Berikut daftar harga yang bikin kamu makin semangat:

    Seri 1992: Dalam kondisi baik bisa dijual Rp50.000 – Rp150.000. Kalau mulus banget? Bisa tembus Rp200.000!Seri 1998: Lebih dicari kolektor. Harganya mulai Rp100.000 – Rp300.000 tergantung kondisi.Seri 2000: Masih banyak beredar, tapi versi mint bisa dihargai Rp80.000 – Rp200.000.Nomor Seri Cantik (kayak 123456 atau 888888): Nah ini bisa bikin tajir! Harganya bisa melambung sampai Rp500.000 bahkan Rp1 juta!Edisi Terbatas: Kalau kamu punya yang dicetak terbatas, harga bisa mengikuti permintaan pasar dan bisa bikin kamu kaget!

    Cara Menjual Uang Kuno Biar Untung Maksimal

    Nah, kalau kamu udah yakin mau jual, ikuti langkah berikut ini:

    Periksa Kondisi Uangnya: Apakah masih utuh, bersih, dan nggak lecek?Riset Harga di Pasaran: Cek harga lewat Tokopedia, OLX, atau forum Facebook kolektor.Pilih Tempat Jual yang Tepat: Platform online itu surganya kolektor! Pasang foto yang jelas dan deskripsi yang jujur.Transparan: Jangan ngumpetin cacat atau kerusakan. Kejujuran bisa bikin kamu dipercaya dan dilirik pembeli.Siapkan Taktik Negosiasi: Jangan takut ditawar, tapi tentukan batas harga minimalmu.

  • Tak Hadir Diperiksa, Dua Anggota DPR RI Ini Akan Dipanggil Ulang KPK – Page 3

    Tak Hadir Diperiksa, Dua Anggota DPR RI Ini Akan Dipanggil Ulang KPK – Page 3

    Namun Rudi masih enggan mengungkap identitas keduanya. Meski begitu, terkait peranan, Rudi menyatakan mereka pihak penerima dana CSR BI.

    “Mereka diduga memperoleh dana yang berasal dari CSR Bank Indonesia,” jelas dia.

    Rudi menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah menggeledah kantor Bank Indonesia (BI), Senin (16/12/2024). Dia mengakui, ada sejumlah barang bukti diamankan diduga terkait kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI.

    “Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh,” jelas Rudi.

    Rudi memastikan, barang disita akan diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait untuk diselidiki.

    “Tentunya, barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait temuan kami, itu akan dilakukan pemeriksaan,” Rudi menandasi.

  • Kisah Burung Kakatua Raja di Uang Koin 100 Rupiah

    Kisah Burung Kakatua Raja di Uang Koin 100 Rupiah

    Liputan6.com, Yogyakarta – Uang koin 100 rupiah ternyata menyimpan cerita unik tentang kekayaan alam Indonesia. Pada salah satu sisinya, terdapat gambar burung kakatua raja (probosciger aterrimus) yang menjadi ikon satwa khas tanah air.

    Mengutip dari berbagai sumber, kakatua raja merupakan salah satu burung khas Indonesia yang habitat aslinya berada di wilayah Papua. Burung ini termasuk dalam daftar satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

    Pemilihan kakatua raja sebagai gambar pada koin 100 rupiah tahun emisi 2003 sekaligus menjadi pengingat tentang pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia. Ciri khas burung ini terletak pada paruhnya yang besar berwarna hitam dan jambulnya yang bisa berdiri ketika merasa terancam.

    Bulu berwarna hitam dengan pipi berwarna merah menambah kesan eksotis yang sulit ditemukan pada jenis burung lain. Penampilan kakatua raja pada uang koin bukan sekadar pilihan estetika.

    Burung ini merepresentasikan kekayaan biodiversitas Indonesia yang dikenal sebagai salah yang terkaya di dunia. Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan satwa-satwa unik seperti kakatua raja.

    Kehadiran gambar burung ini pada alat pembayaran resmi negara juga menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat tentang kekayaan alam yang dimiliki. Setiap kali koin 100 rupiah berpindah tangan, secara tidak langsung terjadi penyebaran pengetahuan tentang satwa khas Indonesia.

    Beberapa faktor menjadi pertimbangan Bank Indonesia dalam memilih kakatua raja sebagai gambar pada koin 100 Rupiah. Pertama, burung ini memiliki bentuk yang ikonis dan mudah dikenali, sehingga membantu masyarakat dalam mengidentifikasi pecahan uang tersebut.