Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Indeks Keyakinan Konsumen April 2025 Naik, Akhiri Penurunan Tiga Bulan Beruntun

    Indeks Keyakinan Konsumen April 2025 Naik, Akhiri Penurunan Tiga Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme atau keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi mengalami peningkatan per April 2025.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik menjadi 121,7 pada April 2025 atau lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 121,1.

    “Terjaganya keyakinan konsumen pada April 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini [IKE] dan Indeks Ekspektasi Konsumen [IEK],” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (9/5/2025).

    Capaian IKE tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya, yakni pada April 2025 sebesar 113,7 atau naik dari Maret 2025 sebesar 110,6.

    Adapun, IEK April 2025 tercatat sebesar 129,8, turun dari posisi Maret 2025 sebesar 131,7.

    Melihat hasil survei secara rinci, keyakinan konsumen pada April 2024 hanya meningkat di sejumlah kategori pengeluaran, yakni masyarakat yang mencatatkan pengeluaran (spending) Rp2,1 juta—3 juta dan di kelompok Rp4,1 juta—5 juta.

    Masyarakat di kelompok pengeluaran terendah yakni Rp1 juta—2 juta justru mencatatkan penurunan IKK, sementara kelompok tertinggi atau spending di atas Rp5 juta mencatatkan IKK yang sama.

    Keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian barang tahan lama tercatat meningkat pada mayoritas kelompok pengeluaran, utamanya dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp5 juta serta kelompok usia 20—30 tahun dan 31—40 tahun.

    Secara spasial, sejumlah besar kota mencatatkan peningkatan IKE, terbesar di Kota Bandung (16,2 poin), disusul Palembang (9,7 poin) dan Jakarta (4,1 poin).

    Di sisi lain, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan variatif di beberapa kota, dengan sebagian besar mengalami penurunan.

    Secara spasial, beberapa kota mencatat peningkatan IEK, terbesar di Medan (naik 8,0 poin), diikuti Makassar (5,4 poin), dan Bandung (2,1 poin). Namun, beberapa kota mencatatkan penurunan IEK yang cukup tinggi, seperti Bandar Lampung (turun 24,8 poin), Palembang (turun 14,8 poin), dan Denpasar (turun 13,1 poin).

    Adapun rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi, proporsi pembayaran cicilan/utang, dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan, tercatat relatif stabil dari bulan sebelumnya, yakni sebesar 74,8%, 10,5%, dan 14,8%.

    Untuk diketahui, Survei Konsumen yang BI lakukan dilakukan terhadap 4.600 responden rumah tangga di 18 kota. Survei ini menjadi informasi dini mengenai konsumsi rumah tangga, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan rumah tangga.

  • Sempat Viral Minta THR Rp 165 Juta, Kades Klapanunggal Bogor Disorot Lagi, Kini Anaknya yang Berulah – Halaman all

    Sempat Viral Minta THR Rp 165 Juta, Kades Klapanunggal Bogor Disorot Lagi, Kini Anaknya yang Berulah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin lagi-lagi menjadi sorotan.

    Pak Kades di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) itu sempat viral karena meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 165 juta kepada pengusaha.

    Ia kembali diperbincangkan karena kini giliran anaknya yang berulah.

    Putra dari Ade, LR (26) ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan penganiayaan terhadap warga berinisial MWM (27).

    Penetapan status tersangka terhadap LR ini dilakukan oleh Polsek Klapanunggal kurang dari sepekan setelah korban melaporkan kasus tersebut.

    Meski antara korban dengan pelaku bersepakat untuk menyelesaikan persoalan ini melalui musyawarah, tetapi proses hukum di kepolisian tetap berlanjut.

    “Kami tetap menjalankan proses sesuai prosedur, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut terkait masalah pengajuan permohonan Restorative Justice yang telah diajukan oleh pelapor yang juga merupakan korban,” kata Kapolsek Klapanunggal, AKP Silfi Adi Putri, Rabu (7/5/2025), dilansir TribunnewsBogor.com.

    Penetapan tersangka oleh Polsek Klapanunggal ini dilakukan pada Senin (5/5/2025), setelah memeriksa saksi-saksi dan gelar perkara.

    Pelaku LR dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

    Sementara itu, korban mengalami luka sobek dan memar di bagian wajah akibat dianiaya oleh pelaku menggunakan tangan kosong.

    “Korban mengalami luka sobek pada pelipis kiri dan memar di pelipis kanan, kemudian menjalani pengobatan di RSIA Kenari Graha Medika. Korban baru melapor keesokan harinya, tanggal 30 April,” ungkap Silfi Adi.

    Kasus Pak Kades Klapanunggal

    Mengulik kembali pada momen lebaran 2025, saat Ade sang Kades Klapanunggal mendapat kecaman karena surat edarannya yang meminta THR senilai Rp 165 juta viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu.

    Bahkan Ade sampai kena semprot oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi imbas surat edaran meresahkan itu.

    Surat permintaan THR itu ditandatangani Ade selaku Kades Klapanunggal.

    Dalam surat tertera rencana anggaran THR untuk aparatur desa yang mencapai Rp 165 juta, dengan rincian 200 paket bingkisan, 200 amplop THR, 200 paket kain sarung, dan 200 paket konsumsi.

    Kemudian ada biaya untuk penceramah, pembaca ayat suci Alquran, sewa sound system, dan tambahan biaya tak terduga.

    Uang THR yang terhimpun tersebut nantinya akan digunakan untuk menggelar halal bi halal pada Jumat (21/3/2025) di Kantor Desa Klapanunggal.

    Ade berdalih bahwa surat edaran yang viral di medsos itu hanya bersifat imbauan.

    “Maksudnya hanya bersifat imbauan,” ujar Ade, dilansir TribunnewsBogor.com.

    Ade pun meminta maaf atas tindakannya meminta THR kepada perusahaan dan pabrik di Klapanunggal, Bogor.

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan,” tuturnya.

    Ade juga mengatakan akan menarik kembali surat edaran yang meresahkan tersebut.

    “Mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik surat himbauan tersebut, dan saya akan menarik kembali surat imbauan tersebut,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Anak Kades Kalapanunggal Bogor Jadi Tersangka Penganiayaan, Terancam 5 Tahun Penjara

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

  • DKI kemarin, Ekonomi Jakarta tumbuh hingga pencegahan aksi tawuran

    DKI kemarin, Ekonomi Jakarta tumbuh hingga pencegahan aksi tawuran

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (8/5), mulai dari ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh 4,6 persen pada 2025 hingga Pramono minta Satpol PP dan polisi cegah aksi tawuran.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. Ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh 4,6 persen pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perekonomian Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat, sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen sepanjang tahun 2025 yang ditopang investasi dan sektor konstruksi.

    “Ini sejalan dengan masih berlanjutnya proyek-proyek strategis terutama yang bersifat multitahun,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Pramono minta Satpol PP dan polisi cegah aksi tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tawuran, seperti yang terjadi di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/5).

    “Jadi, tawuran di Jakarta ini ada dua cara pencegahan dan penanganannya. Saya sudah meminta Satpol PP untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah aksi tawuran yang ada,” kata Pramono saat dijumpai di wilayah Jakarta Selatan, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pramono-Rano resmikan Rusunawa Jagakarsa

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis.

    Pramono pun mengaku gembira karena telah menerima calon penghuni rusunawa itu dari kalangan disabilitas.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Jakarta yang selama ini diterapkan tidak menyelesaikan masalah kemacetan sehingga harus dicarikan solusi lain.

    “Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas,” kata Rio di saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Jakarta harus antisipasi banjir produk Tiongkok imbas tarif Trump

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah-langkah antisipasi membanjirnya produk asal Tiongkok sebagai imbas pemberlakuan tarif impor ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump.

    “Karena tidak bisa ekspor ke Amerika, kemungkinan akan mengalihkan barang-barangnya itu ke negara lain termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat menjanjikan,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPATK: Perputaran Uang Judol Bisa Tembus Rp1.200 T di 2025

    PPATK: Perputaran Uang Judol Bisa Tembus Rp1.200 T di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bisa mencapai Rp 1.200 triliun sampai akhir tahun 2025, jika tidak ada intervensi dari pihak berwajib. Hal ini dipaparkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko).

    Jumlah transaksi pada periode Januari hingga Maret 2025 sebesar 39.818.000 transaksi, Jika dipertahankan, hingga akhir tahun 2025 diperkirakan jumlah transaksi akan tertekan hingga sekitar 160 juta transaksi.

    “Tanpa intervensi serius, perputaran dana dari perjudian online diperkirakan bisa mencapai Rp 1.200 triliun sampai akhir tahun 2025,” ujar Ivan, dalam siaran pers Promensisko, dikutip Jumat (9/5/2025).

    Namun, Ivan mengungkapkan kegiatan yang mengkhawatirkan ini secara simultan berhasil ditekan oleh Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai oleh Menko Polkam. Polri, Komdigi, OJK, Bank Indonesia, PPATK dan seluruh anggota Satgas yang berjibaku menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membasmi judi online.

    “Namun, angka-angka yang ada ini bukan sekedar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judi online ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain,” tegas Ivan.

    Laporan Promesisko PPATK juga menemukan bahwa 71,6% masyarakat yang melakukan judi online berpenghasilan dibawah Rp 5 juta dan memiliki pinjaman diluar pinjaman perbankan, koperasi dan kartu kredit atau mengunakan pinjaman online.

    “Terbukti, pada tahun 2023 dari total 3,7 juta pemain, 2,4 juta diantaranya memiliki pinjaman tersebut, angka ini naik pada tahun 2024 menjadi 8,8 juta pemain dengan 3,8 juta diantaranya memiliki pinjaman,” kata Ivan.

    Data kuartal I-2025, yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 Tahun lebih dari Rp 2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp 47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 Tahun mencapai Rp 2,5 triliun.

    “Angka-angka yang ada ini bukan sekedar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judi online ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain,” ujarnya.

    (haa/haa)

  • Terungkap! PPATK Laporkan 71,6% Pemain Judol Gajinya di Bawah Rp5 Juta

    Terungkap! PPATK Laporkan 71,6% Pemain Judol Gajinya di Bawah Rp5 Juta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemain judi online di dalam negeri ternyata kebanyakan bukanlah tergolong masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi. Bahkan, mayoritas memiliki pendapatan di bawah UMP DKI Jakarta di kisaran Rp 5 juta.

    Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 71,6% masyarakat yang melakukan judi online berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan memiliki pinjaman di luar pinjaman perbankan, koperasi dan kartu kredit.

    Temuan ini terungkap dalam dalam Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko). Promensisko bertujuan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam memahami pola, mendeteksi dini, dan merespons secara efektif tindak pidana pencucian uang berbasis digital.

    “Terbukti, pada tahun 2023 dari total 3,7 juta pemain, 2,4 juta diantaranya memiliki pinjaman tersebut, angka ini naik pada tahun 2024 menjadi 8,8 juta pemain dengan 3,8 juta diantaranya memiliki pinjaman,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikutip dari siaran pers Promensisko 2025, Kamis (8/5/2025).

    Meski begitu, PPATK mencatat, jumlah transaksi judi online mengalami penurunan sekitar 80% pada kuartal I-2025 bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

    Jumlah transaksi pada periode Januari hingga Maret 2025 sebesar 39.818.000 transaksi, Jika dipertahankan, hingga akhir tahun 2025 diperkirakan jumlah transaksi akan tertekan hingga sekitar 160 juta transaksi.

    “Tanpa intervensi serius, perputaran dana dari perjudian online diperkirakan bisa mencapai Rp 1.200 triliun sampai akhir tahun 2025,” ujar Ivan.

    PPATK juga menegaskan, problem yang mengkhawatirkan ini secara simultan berhasil ditekan oleh Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai oleh Menko Polkam.

    Polri, Komdigi, OJK, Bank Indonesia, PPATK dan seluruh anggota Satgas yang berjibaku menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membasmi judi online.

    “Namun, angka-angka yang ada ini bukan sekedar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judi online ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain,” tegas Ivan.

    (haa/haa)

  • Pakar ekonomi makro UMY sebut QRIS & GPN perlu dipertahankan

    Pakar ekonomi makro UMY sebut QRIS & GPN perlu dipertahankan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Pakar ekonomi makro UMY sebut QRIS & GPN perlu dipertahankan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Indonesia saat ini sedang menghadapi fenomena disrupsi dalam sistem pembayaran internasional. Fenomena ini tidak terlepas dari dinamika ekonomi global, seperti terjadinya perang tarif resiprokal, yakni kebijakan perdagangan dimana suatu negara memberlakukan pajak impor yang setara dengan tarif yang dikenakan negara lain terhadap produk domestiknya. Kondisi ini memicu gelombang aksi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang berdampak hingga pada aspek sistem pembayaran nasional. Sebagai contoh, sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia sempat mendapat kritik dari Amerika Serikat (AS).

    Pakar Ekonomi Makro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamuddin Yuliadi, SE., M.Si, menyatakan kritikan tersebut sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan matang. Pasalnya, sistem pembayaran di suatu negara memerlukan aspek keamanan, ketelitian, dan akurasi yang sangat tinggi. Selain itu, penerapan standar internasional dalam sistem keuangan juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

    “Kritik yang disampaikan oleh Amerika Serikat dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi sekaligus meyakinkan pihak asing bahwa sistem pembayaran QRIS dan GPN aman digunakan dalam transaksi ekonomi internasional,” tegas Imam saat ditemui pada Rabu (30/04) di Gedung Pascasarjana UMY. 

    Imam menilai bahwa selama enam tahun QRIS telah membuktikan kehandalannya dalam sebuah transaksi, terutama dari sisi efisien dan keamanannya. Sehingga, tidak ada lagi alasan bagi pihak asing untuk meragukan sistem pembayaran QRIS maupun GPN. Kehandalan dan kemudahan yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia ini dapat dijadikan bahan negosiasi yang kuat kepada pihak eksternal, agar QRIS dan GPN tetap dipertahankan sebagai sistem pembayaran utama, baik di kancah nasional maupun internasional. 

    “Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia (BI) tidak bisa semata-mata tunduk pada kritik yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Kritik yang masuk tidak harus selalu diterima, namun kita harus mampu mempertahankan apa yang telah ada, sambil terus melakukan pembaruan dan peningkatan kapabilitas kedua sistem pembayaran tersebut. QRIS dan GPN telah menjadi kedaulatan digital ekonomi Indonesia,” tegas dosen Prodi Ekonomi UMY ini.

    Menurut Imam, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini sangat berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mempertahankan sekaligus meningkatkan sistem, standar, mutu, keamanan, serta kualitas pembayaran di Indonesia. 

    “Secara domestik, QRIS dan GPN telah terbukti mampu memenuhi kebutuhan transaksi dalam negeri. Oleh karena itu, kebutuhan transaksi ekonomi global pun pasti dapat ditangani dengan baik melalui kedua sistem pembayaran ini,” tutup Imam seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (8/5).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kapolri Dorong Sinergi Nasional Tangani Judi Online dan Penipuan Digital – Halaman all

    Kapolri Dorong Sinergi Nasional Tangani Judi Online dan Penipuan Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menciptakan ruang siber yang aman bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Keamanan ruang siber diperlukan untuk mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana, seperti judi online dan penipuan digital.

    Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) yang membahas penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) yang berasal dari kejahatan siber, pada Kamis (8/5/2025).

    “Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online,” kata Sigit.

    Menurut Kapolri, keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga kerjasama dan sinergitas antar stakeholder terkait sangat penting untuk menangani kejahatan siber.

    “Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online,” tuturnya.

    Adapun acara Promensisko berlangsung di Auditorium Yunus Husein, Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kapolri berharap  program mentoring ini dapat meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta kemampuan dalam menangani kasus TPPU dan TPPT yang bersumber dari kejahatan siber.

    “Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia,” pungkasnya.

  • Kapan Saya Jual Pulau? Saya Hanya Perbaiki Ekonomi!

    Kapan Saya Jual Pulau? Saya Hanya Perbaiki Ekonomi!

    GELORA.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membantah isu yang menyebut dirinya pernah menjual pulau saat menjabat sebagai kepala negara.

    Dia justru mengklaim saat itu tengah berupaya menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi pada 1997–1999.

    “Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi,” kata Megawati dalam sambutannya di acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) yang berlangsung di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025) malam.

    Megawati pun mengungkap kekesalannya terhadap tudingan tersebut. Pasalnya, isu tersebut tidak berdasar dan kerap disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami sejarah pemerintahan.

    “Saya dapat award menyelesaikan utang IMF. Makanya kalian jangan hanya liat sekarang sudah turun. Pertanyaan saya nanti lihat sampai satu tahun. Nanti saya dibilang provokator,” ujarnya.

    Megawati menyatakan kondisi ekonomi saat ini, termasuk fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti cabai. Dia pun mempertanyakan apakah penurunan harga bersifat jangka panjang, sekaligus mengkritik pola pikir jangka pendek dalam menilai situasi ekonomi.

    “Coba, ya sudahnya untuk berapa lama? Loh iya saya bertanya, turunnya untuk berapa lama? Belum tentu. Makanya cara pikir itu jangan pendek,” ucapnya.

    Presiden ke-5 RI ini lantas menegur para kader partai yang tidak turun langsung melihat penderitaan rakyat. Ia menegaskan tanpa partai, banyak dari mereka tidak akan dikenal masyarakat.

    “Nobody loh. Kalau kamu enggak ada di PDIP, siapa yang mau tahu kalian? Paling cuma begitu-begitu. Tolong deh, tolong banget turun ke bawah. Kasian rakyat,” jelasnya.

    Ketika menjabat sebagai Presiden RI, Megawati mengungkap dirinya kerap menghadapi situasi yang amat berat. Termasuk termasuk mengurus kredit macet dari lebih 300 ribu debitur dalam skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    “Itu stafnya hebat. Kalau tidak bisa bayar, gampangnya dia harus masuk penjara,” ucapnya.

    Di sisi lain, Megawati juga menekankan dirinya tidak mencari pujian. Akan tetapi, pernyataan ini ia ungkapkan untuk mendidik dan mengingatkan para kadernya.

    “Ini saya gini bukan supaya saya ‘wah, Ibu keren’. Tidak. Saya ajarin kamu karena kamu ini petugas partai. Saya ketum kamu loh. Elek-elek,” tuturnya.

  • Megawati bantah jual pulau: Saya justru menyelamatkan krisis ekonomi

    Megawati bantah jual pulau: Saya justru menyelamatkan krisis ekonomi

    Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya pernah menjual pulau saat menjabat sebagai kepala negara.

    Dalam pernyataan bernada tegas dan emosional, Megawati membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan kontribusinya dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi pada 1997–1999.

    “Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi,” kata Megawati dalam sambutannya saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Megawati menyampaikan kekesalannya terhadap narasi yang menurutnya tidak berdasar dan kerap disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami sejarah pemerintahan.

    “Saya dapat award menyelesaikan utang IMF. Makanya kalian jangan hanya liat sekarang sudah turun. Pertanyaan saya nanti lihat sampai satu tahun. Nanti saya dibilang provokator,” ujarnya.

    Dalam pidato tersebut, Megawati juga menyinggung kondisi ekonomi saat ini, termasuk fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti cabai. Ia mempertanyakan apakah penurunan harga bersifat jangka panjang, sekaligus mengkritik pola pikir jangka pendek dalam menilai situasi ekonomi.

    “Coba, ya sudahnya untuk berapa lama? Loh iya saya bertanya, turunnya untuk berapa lama? Belum tentu. Makanya cara pikir itu jangan pendek,” ucap Megawati.

    Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati juga menegur keras para kader partai yang ia nilai tidak turun langsung melihat penderitaan rakyat. Ia menegaskan bahwa tanpa partai, banyak dari mereka tidak akan dikenal masyarakat.

    “Nobody loh. Kalau kamu nggak ada di PDIP, siapa yang mau tahu kalian? Paling cuma begitu-begitu. Tolong deh, tolong banget turun ke bawah. Kasian rakyat,” serunya.

    Megawati mengingatkan bahwa sebagai presiden, dirinya menghadapi situasi yang amat berat, termasuk mengurus kredit macet dari lebih 300 ribu debitur dalam skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Itu stafnya hebat. Kalau tidak bisa bayar, gampangnya dia harus masuk penjara,” ungkap Megawati.

    Megawati juga menekankan bahwa dirinya tidak mencari pujian, melainkan ingin mendidik dan mengingatkan para kadernya.

    “Ini saya gini bukan supaya saya ‘wah, Ibu keren’. Tidak. Saya ajarin kamu karena kamu ini petugas partai. Saya ketum kamu loh. Elek-elek,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakarta harus antisipasi banjir produk Tiongkok imbas tarif Trump 

    Jakarta harus antisipasi banjir produk Tiongkok imbas tarif Trump 

    Karena tidak bisa ekspor ke Amerika, kemungkinan akan mengalihkan barang-barangnya itu ke negara lain termasuk Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah-langkah antisipasi membanjirnya produk asal Tiongkok sebagai imbas pemberlakuan tarif impor ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump.

    “Karena tidak bisa ekspor ke Amerika, kemungkinan akan mengalihkan barang-barangnya itu ke negara lain termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat menjanjikan,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan, salah satu yang harus dilakukan yakni memberikan perlindungan pada pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Perlindungan ini termasuk dengan penguatan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

    “Kita juga punya program Jawara, kemudian kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri, sertifikasi dan juga insentif terhadap usaha lokal,” kata Arlyana.

    Adapun pengenaan tarif resiprokal Trump pada produk impor yang masuk Amerika Serikat (AS) dari Tiongkok mencapai 245 persen.

    Di satu sisi, ini dapat menjadi peluang ekspor bagi Jakarta untuk produk alas kaki.

    Apalagi Indonesia termasuk Jakarta memiliki peluang karena tarif Trump yang dikenakan jauh lebih rendah dibandingkan Tiongkok dan Vietnam.

    Adapun pengenaan tarif impor ke AS untuk Vietnam kini 46 persen, sementara Indonesia 32 persen (sebelum pemberlakuan negosiasi 90 hari).

    “Mereka (AS) banyak impor dari Vietnam dan Tiongkok. Sementara Vietnam dan Tiongkok sekarang kena tarif yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Artinya Indonesia, terutama Jakarta memiliki peluang ekspor,” kata Arlyana.

    Jakarta, sambung dia, diharapkan dapat menyambut peluang ekspor tersebut antara lain dengan meningkatkan efektivitas dari tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi dari modal dan investasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025