Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Sumber foto: https://bit.ly/4dzSK8y

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 21:51 WIB

    Elshinta.com – Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBoC) dinilai bukan hanya langkah teknokratis, tapi juga cara baru dalam memikirkan kedaulatan keuangan negara.

    Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, penandatangan kerja sama itu merupakan hal penting dan strategis bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, kita membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia,” kata Fakhrul dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Fakhrul menjelaskan PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan (Renmnbi/RMB), menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, dan mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

    Ia menuturkan MoU BI dan PBoC merupakan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volalitas eksternal terhadap rupiah. Ini akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.

    Ia berpendapat pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pun menyiratkan posisi baru Indonesia dalam lanskap keuangan global. Menurutnya, Indonesia telah menandai arah strategis baru, yaitu jadi jalur tengah dalam situasi keuangan dunia yang makin bipolar.

    “Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB, bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar. Kita berdiri di antara Washington dan Beijing bukan untuk memilih sisi, tapi untuk menjadi poros,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Fakhrul, kerja sama BI dan Bank Sentral China itu jadi momen perubahan diplomasi Indonesia dan China, dari “diplomasi beton” ke “diplomasi modal”. Sebab, selama ini kerja sama Indonesia dan China lebih cenderung pada pembangunan fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta cepat.

    “Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” kata dia.

    Karena itu, menurut Fakhrul, kerja sama dan pertemuan Prabowo dengan Li Qiang merupakan pembuka jalur moneter, jalur modal, dan jalur masa depan.

    Dia optimistis jika dikelola dengan tepat, pertemuan Prabowo dan Li Qiang bisa jadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung dengan dunia tanpa kehilangan arah.

    “Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan, ketika dunia terbelah,” ucapnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • BSKDN: Penguasaan teknologi-data adalah kunci kebijakan publik efektif

    BSKDN: Penguasaan teknologi-data adalah kunci kebijakan publik efektif

    “Kecerdasan emosional ini maksudnya kita bisa merasakan apa yang menjadi permasalahan masyarakat, dan apa yang masyarakat butuhkan semestinya juga menjadi kepekaan kita. Sehingga kita dapat tuangkan itu semua ke dalam rekomendasi strategi kebijakan y

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean menegaskan penguasaan teknologi dan kemampuan analisis data merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

    Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menekankan bahwa pengembangan kapasitas SDM bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir strategis. Pengambilan kebijakan yang berkualitas tidak bisa hanya berdasarkan intuisi atau opini semata. Di era digital ini, pengambilan kebijakan harus melalui proses kajian yang berbasis data.

    “Kecerdasan emosional ini maksudnya kita bisa merasakan apa yang menjadi permasalahan masyarakat, dan apa yang masyarakat butuhkan semestinya juga menjadi kepekaan kita. Sehingga kita dapat tuangkan itu semua ke dalam rekomendasi strategi kebijakan yang telah melalui proses kajian,” kata Noudy dalam diskusi terkait Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi dan Informasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Command Center BSKDN, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan pengembangan SDM merupakan proses sistematis yang berpijak pada rencana strategis organisasi dan bertujuan meningkatkan kompetensi dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, para ASN dapat memberikan kontribusi optimal dalam pengambilan keputusan.

    Menurutnya, SDM yang unggul mampu menganalisis data dengan akurat, mengidentifikasi solusi komprehensif, dan melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh.

    Dirinya juga mengatakan sebagai strategi penguatan kapasitas SDM, pihaknya terus mendorong pelatihan keterampilan analitis, penguasaan teknologi informasi, serta pengembangan program mentoring dan coaching.

    Ia juga menyebut pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Business Intelligence sebagai elemen penting dalam mendukung kebijakan yang adaptif dan solutif.

    “Dalam penggunaan data dan teknologi kita juga mengenal teknologi pendukung yakni penggunaan AI atau teknologi buatan yang saat ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Kemudian ada pula pemanfaatan BI atau Business Intelligence yang harus terus kita pahami guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Noudy juga menyampaikan BSKDN terus mengupayakan secara konsisten pengembangan kompetensi pegawai demi kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

    “Komitmen pimpinan terhadap SDM menjadi refleksi dari model kepemimpinan transformasional yang sangat dibutuhkan dalam membangun birokrasi modern dan responsif, dalam hal ini pimpinan kami kepala BSKDN sangat menekankan sekali terhadap pengembangan SDM,” pungkas Noudy.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Citi Indonesia ungkap sektor yang jadi fokus penyaluran kredit

    Citi Indonesia ungkap sektor yang jadi fokus penyaluran kredit

    Jakarta (ANTARA) – Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) menyampaikan sejumlah sektor yang menjadi fokus penyaluran kredit pada 2025, di antaranya pertambangan, manufaktur, agribisnis, perdagangan, transportasi hingga komunikasi.

    Meski demikan, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan fokus sektor itu masih bisa berubah melihat kinerja perusahaan di triwulan I dan II tahun ini. Bahkan, Citi Indonesia membuka peluang adanya perubahan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini.

    “Jadi kami sedang mereview ya, mungkin sampai Juni ya. Juni kami akan melihat performance daripada kuartal I dan II dan baru akan memberikan revisi (proyeksi kredit) kami ke OJK. Bahwa apakah nanti akan selaras dengan Bank Indonesia, agak sedikit perlambatan di bagian sektor itu, nanti akan tergantung daripada performance kami di kuartal I dan II,” ujar Batara dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksinya terhadap pertumbuhan kredit dari 11-13 persen menjadi 8-11 persen.

    Citi Indonesia sendiri mencatat penyaluran kredit sebesar Rp27,97 triliun pada kuartal I 2025, menurun 11,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Meski begitu, Batara menilai secara kuartalan, justru terdapat pertumbuhan positif sekitar 2 persen dibandingkan posisi Desember 2024.

    “Jadi kita melihat bahwa kalau mulai dari penurunan kredit sebetulnya naik 2 persen kalau dari Desember (2024). Memang di kuartal pertama ini banyak sekali uncertainty apalagi dengan tarif (resiprokal), mungkin client latency. Tetapi kita melihat bahwa untuk kuartal I ini positive growth, itu bisa dikatakan overall 2 persen hanya dari Desember,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa keputusan pembiayaan dari Citi Indonesia sangat bergantung pada permintaan kredit dari nasabah, yang turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi makro.

    Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat ke 4,87 persen pada kuartal I 2025, kata dia, bisa berdampak terhadap kebutuhan kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang dari para nasabah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia…

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, hasil stress test regulator maupun hasil stress test secara mandiri menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih sangat memadai untuk menghadapi risiko ekonomi.

    Risiko ini disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makro ekonomi Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, maupun penurunan nilai surat-surat berharga.

    “Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia. Di sisi lain masing-masing bank juga melakukan stress test secara mandiri menggunakan skenario dan asumsi yang disiapkan oleh otoritas (OJK dan BI),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, berdasarkan pembahasan rencana bisnis antara pengawas dengan perbankan, Dian mengatakan bahwa secara umum tidak terdapat penyesuaian yang signifikan pada target pertumbuhan kredit pada 2025.

    “Perbankan memiliki kesempatan untuk merevisi target rencana bisnis pada akhir semester I 2025 dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik. Untuk itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan industri perbankan, khususnya jika terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian,” ujar dia.

    OJK bersama pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus berkoordinasi dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan dampak ketidakpastian tersebut terhadap sistem keuangan maupun perekonomian Indonesia.

    Selain itu, OJK juga secara aktif memantau dampak ketidakpastian global terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan domestik.

    Dian menyampaikan, ketidakpastian global yang tinggi memang sedikit banyak telah memengaruhi ekonomi global maupun domestik.

    Ketidakpastian global antara lain disebabkan lambannya penurunan suku bunga acuan khususnya Fed Funds Rate (FFR), pengenaan tarif impor oleh AS yang kemudian diretaliasi oleh negara lain khususnya Tiongkok, dinamika konflik Rusia Ukraina serta situasi di Timur Tengah, dan terakhir konflik India-Pakistan.

    Salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman (safe-haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi.

    Sesuai rilis BPS, ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,87 persen pada triwulan I 2025 dan terkontraksi sebesar 0,98 persen (qtq) dibanding triwulan IV 2024. Seiring dengan hal tersebut, kinerja kredit juga termoderasi pada Maret 2025 menjadi sebesar 9,16 persen.

    Meskipun demikian, Dian menyampaikan bahwa risiko kredit perbankan tetap terjaga dengan baik, tecermin dari rasio NPL yang menurun dan stabil di bawah 3 persen serta tren coverage pencadangan CKPN yang relatif stabil.

    “Di sisi lain, kondisi likuiditas perbankan masih cukup terjaga meskipun dalam tren menurun. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pada dasarnya perbankan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penyaluran kredit,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: Efek penurunan suku bunga ke perekonomian perlu waktu 1,5 tahun

    BI: Efek penurunan suku bunga ke perekonomian perlu waktu 1,5 tahun

    Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan bahwa efek atau dampak penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate terhadap perekonomian nasional memerlukan waktu sekitar satu setengah tahun.

    Adapun transmisi suku bunga ke pasar uang memerlukan waktu yang relatif lebih pendek. Sementara transmisi ke suku bunga dana membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan ke suku bunga kredit sekitar satu tahun.

    “(Transmisi) ke suku bunga pasar uang itu biasanya lebih pendek sekitar 2-3 bulan. Kemudian ke suku bunga dana 6 bulan, ke suku bunga kredit itu nanti sekitar 1 tahun, ke ekonomi itu sekitar satu setengah tahun,” kata Solikin dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin.

    Sejauh ini, BI-Rate telah dipangkas sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 basis point (bps) pada Januari 2025 dan Mei 2025. BI-Rate kini sudah berada pada level 5,5 persen.

    Sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Januari 2025, menurut catatan BI, suku bunga IndONIA terus menurun menjadi 5,77 persen pada 20 Mei 2025 dari semula sebesar 6,03 persen pada awal Januari 2025.

    Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada 16 Mei 2025 juga menurun, yakni dari masing-masing 7,16 persen; 7,20 persen; dan 7,27 persen pada awal Januari 2025 menjadi 6,40 persen; 6,44 persen; dan 6,47 persen.

    Sedangkan imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,96 persen menjadi 6,16 persen, sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,98 persen menjadi 6,84 persen.

    Namun demikian, suku bunga perbankan masih tetap relatif tinggi di mana suku bunga deposito satu bulan tercatat 4,83 persen per April 2025, meningkat dari 4,81 persen pada awal Januari 2025.

    BI juga mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan masih relatif tinggi, yaitu tercatat sebesar 9,19 persen pada April 2025, relatif sama dengan 9,20 persen pada awal Januari 2025.

    Terbaru, melalui kebijakan makroprudensial, BI mengoptimalkan instrumen rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit. RPLN ditingkatkan dari maksimum 30 persen menjadi 35 persen dari modal bank.

    Solikin mengatakan, dari sisi makro, dampak kebijakan RPLN ini baru akan berdampak kepada perekonomian sekitar satu hingga dua tahun.

    Namun, RPLN terkini yang berlaku sejak 1 Juni 2025 ini akan dimanfaatkan perbankan secara langsung terutama bagi bank-bank yang sudah memiliki pipeline untuk mendapatkan pendanaan luar negeri.

    “Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,” kata Solikin.

    Sebagai informasi, kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal bank.

    BI menetapkan batasan RPLN paling tinggi sebesar 30 persen dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal. Terbaru, besaran parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar positif lima persen sehingga batasan RPLN menjadi 35 persen.

    Penguatan kebijakan RPLN terkini berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN.

    Selain RPLN, dalam kebijakan makroprudensialnya, BI juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari lima persen menjadi empat persen untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4 persen.

    Sementara rasio PLM syariah diturunkan sebesar 100 bps dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5 persen.

    Penurunan rasio PLM ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Korupsi di Anak Usaha Pertamina (PGAS), KPK Sita Aset Rp94 Miliar

    Korupsi di Anak Usaha Pertamina (PGAS), KPK Sita Aset Rp94 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset yang diduga hasil korupsi senilai total Rp94 miliar, terkait dengan kasus jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

    Aset yang telah disita KPK itu meliputi uang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dan tujuh bidang tanah. Penyitaan dilakukan dalam kurun waktu April hingga Mei 2025.

    Secara terperinci, uang dalam bentuk dolar AS yang disita berjumlah sekitar US$1,5 juta. Nilainya setara sekitar Rp24 miliar. Kemudian, tujuh aset tanah yang disita mencapai sekitar Rp70 miliar.

    “Penyitaan tujuh bidang tanah di wilayah Bogor dan sekitarnya dengan luas 31.772 m², dengan nilai taksiran sekitar Rp70 miliar,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (26/5/2025).

    Adapun KPK mengusut dugaan korupsi jual beli gas antara PGN dan PT IAE selama kurun waktu 2017–2021. Terdapat dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Direktur Komersial PGN, Danny Praditya, serta Komisaris PT IAE, Iswan Ibrahim. Keduanya telah ditahan KPK.

    Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus jual beli gas tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar US$15 juta (setara sekitar Rp243 miliar berdasarkan kurs Jisdor BI Rp16.207 per dolar AS).

    Kerugian keuangan negara dalam kasus PGN itu berawal saat PGN menjalin kerja sama dengan PT IAE untuk membeli pasokan gas mereka. Atas kontrak yang dilakukan, emiten BUMN migas berkode PGAS itu telah membayarkan uang muka kepada PT IAE senilai US$15 juta.

  • BI: RPLN 35 persen lebih buka sumber “funding” dan turunkan biaya dana

    BI: RPLN 35 persen lebih buka sumber “funding” dan turunkan biaya dana

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyampaikan, peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) menjadi 35 persen akan lebih membuka sumber pendanaan (funding) serta menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) sehingga mendorong pertumbuhan kredit.

    “Dengan RPLN ini, pasti sumber funding-nya terbuka. Kemudian, pasti akan menurunkan cost of fund, karena lebih kompetitif daripada special rate dari SSB (surat-surat berharga). Sehingga kredit suku bunganya turun, pertumbuhan kredit meningkat dan ini mendukung ekonomi,” kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI Solikin M. Juhro dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin.

    Solikin mengamini bahwa saat ini terjadi persaingan di antara bank-bank untuk mendapatkan lebih banyak dana pihak ketiga (DPK), terutama dana murah (CASA) yang berasal dari giro dan tabungan. Indikasi jangka pendek ini telah dicermati oleh BI.

    Kompetisi untuk memperoleh dana murah tersebut memicu persaingan suku bunga antarbank guna menarik DPK. Dalam kondisi ini, bank cenderung menawarkan special rate yang lebih tinggi atau lebih kompetitif, sehingga menyebabkan biaya dana ikut meningkat.

    “Kalau cost of fund naik, berarti suku bunga kredit naik, lalu penyaluran kredit akan turun. Itu (kondisi tersebut) tidak boleh. Kalau sudah begitu, nanti support untuk pembiayaan pembangunan berkurang. Nah ini yang BI upayakan (mengantisipasinya melalui kebijakan makroprudensial),” kata Solikin.

    BI mencatat, kondisi likuiditas perbankan secara umum masih memadai. Namun pertumbuhan DPK cenderung melambat dari 5,51 persen year on year (yoy) pada awal Januari 2025 menjadi 4,55 persen (yoy) pada April 2025.

    Pertumbuhan DPK yang selalu berada di bawah pertumbuhan kredit memang menjadi tantangan bagi perbankan selama ini. Meski melambat, Solikin menilai pertumbuhan DPK pada April 2025 tidak begitu buruk di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang melambat.

    Di sisi lain, kredit perbankan pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88 persen (yoy). Pertumbuhan kredit ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 9,16 persen (yoy). Solikin juga menilai, kinerja intermediasi perbankan masih relatif bagus di tengah kondisi ekonomi saat ini meski tentunya dapat lebih dioptimalkan kembali.

    Solikin mengingatkan, stance bank sentral Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sudah jelas sebagaimana tecermin dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2025 yang lalu.

    Menurutnya, kebijakan moneter dan makroprudensial juga semakin padu dengan adanya penurunan BI-Rate dan penguatan makroprudensial baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.

    Sebagai informasi, kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal bank.

    BI menetapkan batasan RPLN paling tinggi sebesar 30 persen dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal. Terbaru, besaran parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar positif 5 persen sehingga batasan RPLN menjadi 35 persen.

    Penguatan kebijakan RPLN terkini berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN.

    Selain RPLN, BI juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 5 persen menjadi 4 persen untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4 persen.

    Sementara rasio PLM syariah diturunkan sebesar 100 bps dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5 persen.

    Penurunan rasio PLM ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Inkubasi Wastra Mataraman: Upaya Kota Kediri Menjahit Masa Depan Fesyen Berkelanjutan

    Inkubasi Wastra Mataraman: Upaya Kota Kediri Menjahit Masa Depan Fesyen Berkelanjutan

    Kediri (beritajatim.com) – Di tengah gemerlap dunia fesyen yang kian cepat berubah, Kota Kediri menghadirkan ruang baru untuk merenung dan melangkah dengan lebih bijak.

    Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Senin (28/5/2025) menggelar pembukaan Inkubasi Kreasi Wastra Mataraman Berkelanjutan yang tak hanya merayakan keindahan kain tradisional, tapi juga menjadi panggung penting bagi masa depan industri fashion yang lebih ramah lingkungan.

    Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, membuka acara dengan pesan kuat soal dampak serius dari fenomena fast fashion. Dalam pidatonya, ia mengajak hadirin untuk menyadari betapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh pola konsumsi fashion yang cepat berganti.

    “Hari ini kita dihadapkan dengan isu fast fashion yang berdampak pada lingkungan, seperti yang kita ketahui fashion ini setiap bulan, bahkan setiap hari selalu berganti, dan situasi ini banyak membawa dampak pada lingkungan. Biasanya adanya pencemaran terhadap air, tanah, dan adanya emisi karbon yang tinggi,” ucap Vinanda.

    Ia membandingkan bagaimana dulu pakaian dibuat dengan lebih lambat dan telaten, mencerminkan nilai dan keahlian tangan-tangan pengrajin. Proses tersebut, menurutnya, menghasilkan pakaian yang lebih tahan lama dan minim dampak lingkungan dibandingkan produksi massal dengan mesin modern.

    “Biasanya kalau menggunakan tangan ini lebih telaten, awet dan tahan lama. Tetapi kalau pakai mesin, kalau mesinnya yang biasa, selain berdampak pada lingkungan, juga bisa berdampak pada baju yang kita gunakan, mudah rusak, luntur,” tuturnya.

    Vinanda menekankan pentingnya mempertahankan tradisi menjahit sendiri, mengukur badan, dan memilih model sesuai kebutuhan pribadi. Kebiasaan ini dinilai tidak hanya sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga bagian dari solusi menuju industri fashion yang lebih berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat.

    “Saya apresiasi BI yang menginisiasi kegiatan ini. Karena ini tidak hanya berfokus pada pengembangan bisnis, juga memperhatikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar,” katanya.

    Dari sekitar 90 UMKM yang mendaftar, 30 peserta terpilih untuk mengikuti inkubasi ini. Delapan di antaranya berasal dari Kota Kediri, sebuah kebanggaan tersendiri bagi daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat kreativitas di Jawa Timur.

    “Selamat 30 peserta yang terpilih. Terlebih ke delapan peserta dari Kota Kediri. Tunjukkan hasil dari kalian menunjukkan ciri khas Kota Kediri. Sehingga kita sama sama bisa menampilkan budaya yang ada di Kota Kediri,” tambah Vinanda.

    Ia optimistis kegiatan ini akan mendorong tren fashion baru yang kuat di pasar domestik dan global, serta membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kediri.

    Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yayat Cadarajat, juga mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya terhadap para peserta.

    “Selamat dan saya mengapresiasi kepada 30 peserta kurasi yang lolos dari 13 kabupaten/kota. Mereka telah lolos kurasi dari 90-an UMKM. Sementara 8 dari 30 itu dari Kota Kediri, artinya punya UMKM yang berkualitas,” kata Yayat.

    Ia menegaskan bahwa BI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan kementerian dan pemerintah daerah guna memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional, khususnya di kawasan Mataraman. [nm/beq]

  • Rupiah menguat seiring kekhawatiran atas tarif Trump

    Rupiah menguat seiring kekhawatiran atas tarif Trump

    Saat ini, lebih didominasi faktor eksternal yaitu pelemahan dolar AS dari kekhawatiran kebijakan tarif Trump

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS dipengaruhi kekhawatiran atas kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) dari Presiden AS Donald Trump.

    “Saat ini, lebih didominasi faktor eksternal yaitu pelemahan dolar AS dari kekhawatiran kebijakan tarif Trump,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Mengutip Anadolu Agency, Trump menyampaikan bahwa diskusi tarif dengan Uni Eropa (UE) takkan membuahkan hasil, sehingga merekomendasikan tarif sebesar 50 persen terhadap UE mulai 1 Juni 2025.

    Menurut Trump, hambatan perdagangan yang kuat, sanksi perusahaan yang tak masuk akal, manipulasi moneter, hingga tuntutan hukum yang tak adil terhadap perusahaan AS dinilai menyebabkan defisit perdagangan dengan Negeri Paman Sam lebih dari 250 juta dolar AS per tahun.

    “Beberapa hari setelah mengancam UE dengan 50 persen tarif pada 1 Juni, Trump kemudian menundanya hingga 9 Juli,” ungkap Lukman.

    Meninjau faktor domestik, keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga dinilai tepat secara timing. Di sisi lain, lanjutnya, tetap diperlukan penguatan perekonomian kembali.

    “Seperti yang diketahui perekonomian Indonesia cukup lemah dan inflasi yang sangat rendah tidaklah ideal dengan suku bunga yang tinggi karena tekanan dolar AS. Dengan meredanya tekanan dolar, BI diharapkan akan bisa terus memangkas suku bunga untuk mendukung perekonomian,” ucap dia.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah berkisar Rp16.100-Rp16.250 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin pagi di Jakarta menguat sebesar 43 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.175 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.218 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Airlangga: MoU RI-China untuk kawasan industri di Batang dan Bintan

    Menko Airlangga: MoU RI-China untuk kawasan industri di Batang dan Bintan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, terkait kemitraan kawasan industri Indonesia, khususnya di Batang, Jawa Tengah, dan Bintan, Kepulauan Riau.

    Nota kesepahaman (MoU) kerja sama yang diteken Menko Airlangga, mewakili Pemerintah Indonesia, dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan China serta Pemerintah Provinsi Fujian berisi komitmen untuk memperpanjang kerja sama kawasan industri dua negara (TCTP).

    “Two Countries, Twin Parks (TCTP) yang kami jadwalkan itu di Batang, yang luasnya 500 hektare, dan didorong untuk menjadi Sichuan-nya Indonesia. Kemudian, ada lagi di Bintan, di industrial estate di Bintan. Kemudian, yang di China-nya itu di Provinsi Fujian. Jadi, itu ada tiga parks (kawasan industri, red) yang dikerjasamakan,” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Upacara penandatanganan MoU itu berlangsung dalam rangkaian kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Prosesi penandatanganan MoU tersebut disaksikan Presiden Prabowo dan PM Li.

    TCTP merupakan inisiatif yang digagas Pemerintah China untuk menghubungkan kawasan industri China dengan kawasan industri negara-negara mitra, termasuk Indonesia.

    Bagi Indonesia, Airlangga menjelaskan, kerja sama itu diharapkan mendatangkan investasi.

    “Tentu investasi akan masuk, dan juga ada komitmen untuk memperkuat supply chain (rantai pasok, red) kedua negara,” kata Airlangga.

    Ia melanjutkan untuk kerja sama di Batang, nilai investasinya minimal 3 miliar dolar AS. Sementara untuk di Bintan, nilai investasinya masih dalam pembahasan.

    “Dalam teknis MoU kami sudah bahas juga berapa kira-kira yang bisa dipekerjakan. Di Batang, harapannya lebih dari 100.000 orang bisa dipekerjakan di sana,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo dan PM Li Qiang menyaksikan penandatanganan empat MoU dan delapan dokumen kerja sama antara Indonesia dan China.

    Sebanyak empat MoU yang diteken di hadapan Presiden Prabowo dan PM Li mencakup MoU mengenai pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China.

    Kemudian MoU mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi antara Dewan Ekonomi Nasional dan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China, MoU mengenai penguatan kerja sama ekonomi bidang industri dan rantai pasok antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China.

    Terakhir, MoU mengenai kerja sama Two Countries, Two Parks antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Perdagangan China dan Pemerintah Provinsi Fujian.

    Sementara itu, delapan dokumen kerja sama yang diteken Indonesia dan China di Istana Merdeka hari ini mencakup kerja sama bidang pariwisata, kerja sama ekspor pertanian, pengobatan tradisional, pencegahan dan pengendalian TBC, kerja sama investasi Danantara dengan China Investment Corporation, kerja sama strategi bisnis antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Kadin China untuk Indonesia.

    Dua kerja sama lainnya, yaitu kerja sama antara Perum LKBN ANTARA, yang merupakan Kantor Berita Indonesia, dengan Xinhua News Agency, Kantor Berita China. Kemudian, kerja sama antara ANTARA dengan China Media Group.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025