Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • BI Bidik Ekonomi Syariah RI Tumbuh 5,6 Persen di 2025 – Page 3

    BI Bidik Ekonomi Syariah RI Tumbuh 5,6 Persen di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi syariah Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,8 persen hingga 5,6 persen pada 2025. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan pada 2024 di kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen.

    “Di tahun 2025 ekonomi syariah diperkirakan masih akan tumbuh 4,8 persen-5,6 persen,” kata Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono dalam Taklimat Media di Gedung BI, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Sementara itu, BI merevisi target pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah 2025 menjadi 8 hingga 11 persen atau lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya di angka 11-13%.

    Revisi ini dilakukan menyusul penurunan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ke kisaran 4,6% hingga 5,4%.

    “Proyeksi pembiayaan syariah kita itu kita revisi menjadi antara 8-11%. Ini juga terkait dengan proyeksi PDB-nya yang bergerak antara 4,6 persen sampai dengan 5,4%,” ungkap Imam.

    Melihat dinamika perekonomian global saat ini, Imam mengakui bahwa kondisi tersebut akan berdampak pada kinerja pembiayaan syariah.

    “Artinya dampak global dan dinamika ekonomi ini sebenarnya sifatnya umum, baik itu berdampak kepada syariah maupun konvensional,” bebernya.

    BI mencatat pada tahun 2024 lalu perbankan syariah dalam negeri mencatat pertumbuhan 9,87%.

    Adapun dari sisi keuangan sosial, dukungan pemerintah melalui instrumen CWLS terus berlanjut, dengan volume mencapai Rp 1,16 triliun.

     

  • Menakar Peluang OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan

    Menakar Peluang OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada awal tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target pertumbuhan kredit perbankan 2025 berada pada kisaran 9-11%. OJK mengatakan, hingga pertengahan tahun ini, pihaknya belum berencana menyesuaikan target tersebut dan masih berpegang pada proyeksi awal.

    Padahal, data menunjukkan bahwa kinerja penyaluran kredit nasional mengalami perlambatan. Pada April 2025, kredit tumbuh sebesar 8,8% secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, pada bulan sebelumnya, pertumbuhan kredit bank tercatat sebesar 9,16%.

    Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik yang penuh ketidakpastian, OJK memberikan ruang bagi institusi perbankan untuk merevisi Rencana Bisnis Bank (RBB) hingga September 2025.

    Ekonom senior dan Associate Faculty di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto menduga, OJK kemungkinan akan merevisi target pertumbuhan kredit, meskipun tidak secara drastis.

    “Jika prospek ekonomi belum menunjukkan perbaikan, saya menduga OJK akan menurunkan target menjadi 8-10%. Namun, bagi saya pribadi, apakah targetnya 9-11% atau 8-10%, itu tidak terlalu menjadi persoalan. Saat ini, strategi perbankan adalah menjaga kualitas aset. Flight to quality. Bank tetap menyalurkan pembiayaan atau melakukan ekspansi kredit, tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif,” ujar Ryan dalam diskusi daring bersama Beritasatu.com, Rabu (4/6/2025).

    Ryan menambahkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang melambat, bank cenderung menerapkan prinsip flight to quality, yakni menjaga kualitas portofolio kredit dan menyalurkan dana secara lebih berhati-hati. Ketidakpastian ekonomi, menurutnya, bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari faktor eksternal.

    “OJK akan merujuk pada RBB masing-masing bank. Kita memiliki empat kategori bank, dan masing-masing institusi memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun, yang bisa saya simpulkan, melihat prospek ekonomi yang banyak direvisi ke bawah oleh lembaga-lembaga internasional, sangat mungkin target pertumbuhan kredit juga akan disesuaikan ke bawah,” tegas Ryan.

    Sebagai informasi, pada bulan lalu Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari batas bawah 4,7% menjadi 4,6%. Sejalan dengan itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 4,7%.

  • BI Pangkas Target Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah 2025 Jadi 8% – Page 3

    BI Pangkas Target Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah 2025 Jadi 8% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) merevisi target pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 menjadi 8% hingga 11%. Target ini lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar 11-13%.

    Kepala Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI), Imam Hartono menjelaskan bahwa revisi ini dilakukan menyusul penurunan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke kisaran 4,6% hingga 5,4%.

    “Proyeksi pembiayaan syariah kita itu kita revisi menjadi antara 8-11%. Ini juga terkait dengan proyeksi PDB-nya yang bergerak antara 4,6 persen sampai dengan 5,4%,” ungkap Imam dalam Taklimat Media di Gedung BI, Jakarta Rabu (4/6/2025).

    Melihat dinamika perekonomian global saat ini, Imam mengakui bahwa kondisi tersebut akan berdampak pada kinerja pembiayaan syariah.

    “Artinya dampak global dan dinamika ekonomi ini sebenarnya sifatnya umum, baik itu berdampak kepada syariah maupun konvensional,” bebernya.

    Meski demikian, ekonomi syariah untuk tahun ini diperkirakan masih akan tetap tumbuh di kisaran 4,8% hingga 5,6%.

    Pertumbuhan ini didukung tumbuhnya pembiayaan syariah.

    BI mencatat pada tahun 2024 lalu perbankan syariah dalam negeri mencatat pertumbuhan 9,87%.

    Adapun dari sisi keuangan sosial, dukungan pemerintah melalui instrumen CWLS terus berlanjut, dengan volume mencapai Rp 1,16 triliun.

  • Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit

    Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kiri) dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa malam (3/6/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

    OJK: Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 09:17 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai bahwa kondisi makroekonomi domestik saat ini semakin stabil sehingga membuka ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan.

    “Kurs rupiah sudah semakin stabil. Kemudian, tingkat suku bunga BI turun. (Tingkat bunga penjaminan) LPS juga turun. Artinya ini membuka ruang untuk terciptanya kondisi yang lebih kondusif dalam konteks mendorong peningkatan kredit ke depannya,” kata Dian dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa (3/6) malam.

    Dian menambahkan, likuiditas perbankan juga tidak ada masalah yang artinya masih terdapat ruang besar untuk ekspansi kredit. Rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) juga masih berada di kisaran 80 persen, tepatnya 87,99 persen per April 2025.

    Dengan kondisi yang mendukung tersebut, tantangannya kini adalah mendorong sektor-sektor prioritas agar permintaan kredit meningkat. Apalagi, pemerintah juga tengah mendorong program-program strategis seperti perumahan rakyat, hilirisasi industri, dan UMKM, yang diharapkan dapat mendongkrak penyaluran kredit dalam waktu dekat.

    Sebagai informasi, kredit perbankan pada April 2025 tercatat tumbuh 8,88 persen year on year (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 9,16 persen yoy.

    Ketika ditanya apakah perlambatan terjadi karena bank lebih memilih menempatkan dana di Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ketimbang menyalurkan kredit, Dian mengingatkan bahwa hal ini perlu dicermati dengan hati-hati.

    Ia mencatat, imbal hasil SBN dan SRBI berada di kisaran 6-7 persen. Sedangkan kredit bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Dengan kata lain, penyaluran kredit tetap menjadi tujuan utama bagi bank karena lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

    Berdasarkan pembicaraan OJK dengan direktur bisnis bank-bank, Dian mengatakan bahwa perbankan melihat perlambatan kredit pada awal tahun hanya bersifat siklikal. Kinerja kredit diyakini akan pulih kembali (bounce back) pada kuartal selanjutnya.

    “Ini (kinerja kredit per April 2025) masih di awal tahun yang kemungkinan akan bounce back. Jangan-jangan ini memang arahnya sekarang sedang bounce back karena kondisi makroekonomi kita sudah juga semakin stabil,” kata dia.

    Dian juga mengamini bahwa tantangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian tidak bisa diabaikan sehingga berimplikasi kepada perekonomian Indonesia. Meski begitu, ia optimis tantangan ini bisa dilalui apabila pemerintah, pelaku bisnis, serta regulator memiliki tujuan yang sama dan mewujudkan tujuan tersebut secara bersama-sama.

    Adapun Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2025 akan berada pada kisaran 8-11 persen, setelah melihat perkembangan kredit sampai dengan April 2025. Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2025.

    Sementara itu, OJK tetap memprakirakan pertumbuhan kredit pada kisaran 9-11 persen pada tahun ini. Proyeksi yang didasarkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) ini tidak berubah, sama seperti yang disampaikan OJK pada awal tahun.

    Sumber : Antara

  • Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD lagi-lagi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2%, dari 4,9% menjadi 4,7% pada 2025. 

    Pemangkasan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan OECD sepanjang tahun ini usai revisi ke bawah 0,3%, dari 5,2% menjadi 4,9%, melalui publikasi OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025. 

    Sementara dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook June 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat. 

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    OECD menuliskan bahwa melemahnya sentimen bisnis dan konsumen baru-baru ini di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan biaya pinjaman yang tinggi akan membebani konsumsi dan investasi swasta pada paruh pertama 2025. 

    Seiring dengan kondisi keuangan yang berangsur-angsur mereda, inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik dari sovereign wealth fund yang baru alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan momentumnya. 

    Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara bertahap pada paruh kedua tahun 2025 dan 2026. 

    OECD turut menyoroti bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan global baru-baru ini dan penurunan harga komoditas diperkirakan akan membebani permintaan eksternal dan pendapatan ekspor.

    Terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode April 2025 yang menunjukkan bahwa kinerja ekspor kontraksi 10,77% secara bulanan (month to month/MtM). 

    OECD memperkirakan inflasi akan naik secara bertahap ke titik tengah kisaran target bank sentral, seiring dengan memudarnya dampak diskon harga listrik sementara pada awal 2025, dan depresiasi mata uang yang terjadi baru-baru ini secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

    Ekonomi Indonesia berisiko tumbuh lebih rendah dari harapan pemerintah karena arus keluar modal yang terus-menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang, yang berpotensi menyebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan untuk sementara waktu dan memicu inflasi melalui biaya impor yang lebih tinggi.

    Selain itu, perlambatan yang lebih besar dari perkiraan di China—pasar ekspor terbesar Indonesia—akan semakin membebani kinerja ekspor, terutama di sektor komoditas.

    Di sisi positifnya, penggunaan yang cepat dan efektif dari BPI Danantara dapat mengkatalisasi investasi swasta dengan mengumpulkan modal dan mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan industri yang berdampak tinggi.

    Proyeksi Ekonomi RI Kompak Turun

    Proyeksi dari OECD hampir serupa dengan ramalan dari Bank Indonesia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rentang 4,7%—5,5% menjadi 4,6%—5,4% pada akhir 2025 mendatang. 

    Pemangkasan proyeksi ini nyatanya telah terjadi sejak bulan lalu, yang sebelumnya diprediksi akan lebih rendah dari titik tengah 4,7%—5,5%. 

    Revisi ke bawah ekonomi Indonesia tersebut juga dilakukan saat Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo merevisi ke atas ekonomi global dari 2,9% menjadi 3%.  

    “BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada dalam kisaran 4,6%—5,4% lebih rendah dari sebelumnya 4,7%—5,5%,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/5/2025).

    Sementara pemerintah masih enggan mengutak-atik asumsi untuk pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk 2025 dan baru akan mengumumkan revisi atau tidak pada penyampaian Laporan Semester pada Juli mendatang. 

  • Reksa Dana Pasar Uang Jadi Pilihan Bijak di Tengah Pemulihan Pasar

    Reksa Dana Pasar Uang Jadi Pilihan Bijak di Tengah Pemulihan Pasar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasar keuangan Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan seiring meredanya tensi perdagangan global, termasuk antara Tiongkok dan negara mitra dagangnya. Penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) serta masuknya kembali dana asing memberikan optimisme baru bagi pelaku pasar.

    Di tengah situasi ini, investor mulai meninjau ulang strategi portofolio mereka, dengan tetap mempertimbangkan aspek likuiditas dan kestabilan, mengingat ketidakpastian ekonomi global yang belum sepenuhnya usai.

    Menurut Camar Remoa, Chief Investment Officer dari PT Insight Investments Management (PT IIM), Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) menjadi pilihan logis bagi investor yang ingin menjaga fleksibilitas namun tetap mendapatkan potensi imbal hasil.

    “RDPU memiliki peran penting dalam strategi investasi yang adaptif. Instrumen ini cocok digunakan sebagai penempatan sementara sebelum dialihkan ke aset berisiko lebih tinggi seperti saham atau obligasi,” ungkap Camar.

    Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi dan fleksibilitas, terutama dalam iklim investasi global yang masih bergejolak. RDPU dapat dimanfaatkan baik oleh investor ritel maupun institusional untuk mengelola kas jangka pendek tanpa kehilangan momentum pasar.

    Bagi investor pemula, strategi masuk bertahap (staggered entry) dinilai relevan. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menyesuaikan diri terhadap fluktuasi pasar, dengan memanfaatkan RDPU sebagai instrumen penyangga yang stabil dan likuid.

    Dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20–21 Mei 2025, suku bunga acuan diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Kebijakan ini turut mendorong penguatan pasar saham, namun juga memicu aksi ambil untung dari sebagian investor. Dana hasil profit taking tersebut dapat diparkir sementara di RDPU sembari menunggu arah pasar yang lebih jelas.

    Meski kondisi pasar menunjukkan tren positif, potensi koreksi tetap ada. IHSG tercatat naik sekitar 7% selama Mei, membuka kemungkinan koreksi teknikal dalam waktu dekat.

    Selain itu, ketidakpastian kebijakan tarif dagang antara Amerika Serikat dan mitranya masih menjadi perhatian, meskipun saat ini tengah dalam masa jeda selama 90 hari.

    Dalam konteks seperti ini, RDPU menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan posisi defensif tanpa kehilangan peluang investasi. Dengan karakteristik yang stabil dan likuid, instrumen ini memungkinkan investor untuk menunggu momentum koreksi sebelum kembali masuk ke pasar secara bertahap.

    PT IIM memiliki produk RDPU yang difokuskan pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi pendek, dengan target memberikan imbal hasil yang kompetitif. Produk ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan kestabilan nilai investasi.

    “Meski pasar mulai membaik, kehati-hatian tetap diperlukan. Instrumen seperti RDPU akan terus menjadi bagian penting dari strategi portofolio, baik jangka pendek maupun menengah,” tutup Camar.

  • Menjembatani Akses dan Literasi Keuangan: Literasi Keuangan Jadi Prioritas di Timur Indonesia

    Menjembatani Akses dan Literasi Keuangan: Literasi Keuangan Jadi Prioritas di Timur Indonesia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Angka inklusi keuangan Indonesia terus meningkat. Namun di balik capaian itu, tersembunyi sebuah tantangan besar: ketimpangan antara akses dan pemahaman.

    Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 mencatat tingkat inklusi keuangan di Sulawesi Selatan sebesar 88,57%, tapi indeks literasi masyarakatnya baru mencapai 36,88%.

    Artinya, lebih dari separuh masyarakat di wilayah ini sudah menggunakan layanan keuangan—tanpa benar-benar memahami manfaat, risiko, dan hak-haknya sebagai konsumen.

    Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, dan pelaku industri salah satunya adalah Easycash, menggelar kegiatan edukasi fintech melalui program INFINITY (Indonesian Fintech Youth Community).

    INFINITY Goes to Campus 2025 kali ini digelar di Universitas Hasanuddin, Makassar. Acara ini mengusung tema “Mengenal Ragam Produk dan Layanan Fintech di Indonesia, dan Bersama Jadi #SiPalingFintech”, sebagai langkah konkret memperkuat literasi keuangan generasi muda di kawasan timur Indonesia.

    Dalam sambutannya, Kepala OJK Sulawesi Selatan, Moch. Muchlasin, menekankan pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan di era digital. “Generasi muda perlu memahami risiko dan tanggung jawab sebagai konsumen layanan keuangan digital, serta menjadi agen literasi keuangan yang dapat menyebarkan pemahaman dan wawasan kepada lingkungan sekitar,” ujarnya.

    Acara “INFINITY Goes To Campus” ini juga diharapkan dapat mempromosikan pengembangan fintech yang inklusif dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya literasi keuangan digital.

  • Mbak Wali Resmi Buka Pelatihan Juleha Unggas di Kota Kediri

    Mbak Wali Resmi Buka Pelatihan Juleha Unggas di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati resmi membuka Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) Unggas Kota Kediri, yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Kota, Selasa (3/6/2025).

    Pelatihan Juleha ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri yang bekerja sama dengan UIN Syekh Wasil Kediri dan Pemerintah Kota Kediri, selama 2 hari mulai 3-4 Juni 2025. Tujuan pelatihan ini untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang tata cara penyembelihan hewan secara halal. Peserta yang mengikuti ada sebanyak 20 juru sembelih halal yang berasal dari Kota Kediri.

    Menurut Mbak Wali, Pelatihan Juleha ini dapat meningkatkan keterampilan dan juga ketika nanti terjun di lapangan, para peserta bisa melakukan penyembelihan sesuai dengan standar kehalalan. Untuk itu, bagi para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin.

    “Pelatihan Juleha ini juga sebagai langkah nyata atau upaya untuk mendukung adanya produk halal khususnya produk hewani. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa khawatir, ketika mengkonsumsi produk tersebut karena kehalalan produk merupakan hal sangat penting. Ketika suatu produk dinyatakan halal, InsyaAllah produknya akan aman dan juga terjamin kesehatannya,” jelas Wali Kota Kediri.

    Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Yayat Cadarajat menuturkan Pelatihan Juleha ini juga merupakan bagian strategis, karena komponen utama dari ekosistem halal juga termasuk cara penyembelihan hewannya sesuai standar kehalalan bukan hanya ketika sudah menjadi makanan.

    Sehingga Bank Indonesia, berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Kediri dan UIN Syekh Wasil dalam proses sertifikasi juru sembelih halal untuk mendorong penguatan ekosistem halal di Kota Kediri. “Harapannya juru sembelih halal semakin banyak yang tersertifikasi. Selain itu, dapat mendorong konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri,” tutupnya.

    Hadir pula, Rektor UIN Syekh Wasil Kediri Wahidul Anam, instruktur sekaligus penguji dari Halal Center Jakarta Aminudin, Hariss, dan Muhammad Syakurinal, Camat Kota Bagus Hermawan, serta peserta Pelatihan Juleha. [nm/ted]