Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • LPEM UI sebut BI perlu tahan suku bunga 5,5 persen pada RDG Juni 2025

    LPEM UI sebut BI perlu tahan suku bunga 5,5 persen pada RDG Juni 2025

    Bank Indonesia juga perlu terus memerhatikan transmisi dan efektivitas dari pemotongan suku bunga acuan sebelumnya sembari menjaga fokus dalam antisipasi dampak tekanan eksternal terhadap rupiah

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan Bank Indonesia (BI) sebaiknya mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di 5,5 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2025.

    “Kemudian, Bank Indonesia juga perlu terus memerhatikan transmisi dan efektivitas dari pemotongan suku bunga acuan sebelumnya sembari menjaga fokus dalam antisipasi dampak tekanan eksternal terhadap rupiah,” ujar Ekonom LPEM UI Teuku Riefky di Jakarta, Rabu.

    Ia menyatakan meskipun Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) ke 5,5 persen di bulan lalu, inflasi pada Mei 2025 cenderung menurun setelah lewatnya faktor musiman di April.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi umum pada Mei 2025 tercatat sebesar 1,6 persen year-on-year (yoy), turun dari 1,95 persen yoy pada April 2025.

    Riefky menyatakan bahwa hal tersebut terjadi seiring dengan berakhirnya siklus musiman Idul Fitri dan mulai normalnya permintaan terhadap bahan pangan utama, sehingga mendorong turunnya harga komoditas.

    “Lebih lanjut, adanya fenomena lipstick effect, di mana masyarakat yang menghadapi penurunan daya beli tetap melakukan pengeluaran pada barang-barang kecil dan terjangkau yang memberikan kepuasan instan. Fenomena ini masih bertahan sejak tahun lalu,” katanya.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa setelah BI-rate dipangkas, masih belum terlihat adanya kenaikan pertumbuhan kredit yang signifikan.

    Walaupun demikian, Riefky menyatakan nilai tukar rupiah tercatat terus menguat sebesar 1,03 persen antara 16 Mei hingga 16 Juni dari Rp16.440 per dolar AS ke Rp16.273 per dolar AS akibat melonjaknya arus modal masuk.

    Ia mengatakan dalam 30 hari terakhir, Indonesia mengalami arus modal masuk neto sebesar 1,59 miliar dolar AS (Rp25,92 triliun, kurs per Rabu pagi 1 dolar AS = Rp16.303).

    Akan tetapi, masih ada risiko meningkatnya ketidakpastian di jangka pendek seiring dengan pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melanjutkan negosiasi perdagangan dan munculnya tensi geopolitik baru di Timur Tengah.

    “Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Bank Indonesia sebaiknya menahan suku bunga acuannya di 5,5 persen pada Rapat Dewan Gubernur Juni ini,” ucap Riefky.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini 18 Juni 2025 Lesu Gara-Gara Perang Iran Israel – Page 3

    Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini 18 Juni 2025 Lesu Gara-Gara Perang Iran Israel – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) membocorkan salah satu strateginya dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah ketidakpastian pasar global.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, salah satu strategi andalan Bank Indonesia saat ini adalah kebijakan smart intervention, yaitu melalui intervensi cermat dan terukur yang difokuskan pada pasar non-deliverable forward (NDF) dan pasar offshore. Denny mengungkapkan, pendekatan ini mulai menunjukkan hasil yang positif.

    Rupiah (IDR) terus menunjukkan penguatan dalam beberapa hari terakhir, ketika pasar global tengah dilanda ketidakpastian. Data Bloomberg pada Senin, 26 Mei 2025 menunjukkan, Rupiah telah menguat hingga 5,50 poin atau 0,03 persen ke level Rp 16.212 per dolar AS (USD).

    “BI akan all out untuk membuat rupiah itu lebih stabil, dan tentunya BI sudah akan mengoptimalkan instrumen yang ada, melakukan intervensi di pasar offshore, melakukan intervensi di pasar sport, pasar DNDF, dan juga apabila diperlukan BI akan melakukan transaksi, terutama pembelian di pasar SBN di dalam negeri,” ungkap Denny.

  • Menperin ingatkan mitigasi dampak perang Iran-Israel ke industri

    Menperin ingatkan mitigasi dampak perang Iran-Israel ke industri

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Menperin ingatkan mitigasi dampak perang Iran-Israel ke industri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya memitigasi risiko dampak perang Iran-Israel pada industri, terutama ketergantungan industri dalam negeri pada energi impor sebagai bahan baku maupun komponen input produksi.

    Ia dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyampaikan, mitigasi juga dibutuhkan mengantisipasi gangguan pada rantai pasok global terutama pada rantai pasok bahan baku industri karena jalur logistik dan produk ekspor melewati Timur Tengah yang sedang dilanda konflik terbuka saat ini.

    Tidak hanya itu, Menperin mengingatkan industri manufaktur juga memitigasi dampak perang Iran-Israel terhadap gejolak nilai tukar mata uang yang berakibat terhadap inflasi harga input produksi dan penurunan daya saing ekspor produk. Menurut Menperin, energi bagi industri adalah sesuatu yang vital, tidak hanya sebagai sumber energi produksi, tetapi juga sebagai bahan baku dalam proses produksi.

    “Karena itu, industri dalam negeri diminta lebih efisien dalam penggunaan energi dalam proses produksi. Penggunaan energi lebih efisien dari berbagai sumber dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri. Hal ini juga sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” kata dia.

    Lebih lanjut, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk tidak hanya menggunakan energi secara efisien, tetapi juga mendiversifikasi sumber energi yang digunakan dalam produksi. Hal ini menjadi krusial mengingat ketergantungan pada energi fosil impor, terutama yang berasal dari kawasan Timur Tengah, semakin berisiko di tengah konflik geopolitik yang berkepanjangan.

    Bahkan, Kemenperin terus mendorong agar sektor manufaktur dapat menghasilkan produk-produk yang mendukung program ketahanan energi nasional, seperti mesin pembangkit, infrastruktur energi, dan komponen pendukung energi terbarukan.

    Di sektor pangan, Agus juga menyoroti urgensi hilirisasi produk agro sebagai respons strategis terhadap dampak tidak langsung perang Iran–Israel terhadap ekonomi global. Konflik tersebut telah menyebabkan lonjakan biaya logistik internasional, mendorong inflasi global, dan memicu gejolak nilai tukar dolar AS terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Ketiga faktor ini — logistik, inflasi, dan nilai tukar — secara langsung meningkatkan harga bahan baku dan produk pangan impor. Maka jawabannya adalah hilirisasi produk pangan dalam negeri. Industri kita harus mengambil peran dalam memproses hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan domestik agar tidak terus bergantung pada bahan baku pangan impor,” jelas Menperin.

    Agus menegaskan, industri manufaktur nasional tidak hanya akan difokuskan hilirisasi sektor agro untuk menghasilkan produk pangan, tetapi juga diarahkan untuk berperan aktif berinovasi menemukan teknologi produksi pangan lebih efisien sehingga menciptakan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

    Hilirisasi produk agro guna mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan juga menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan industri manufaktur harus berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Menperin juga mengimbau industri dalam negeri untuk memanfaatkan fasilitas Local Currency Settlement (LCS) guna menghadapi inflasi dalam input produksi.

    Industri dapat memanfaatkan fasilitas Bank Indonesia (BI) guna mengantisipasi dampak perang Iran-Israel terhadap gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama pada negara-negara yang telah menandatangani LCS dengan Indonesia.  

    Sumber : Antara

  • Konflik Iran-Israel, Pemerintah waspadai dampak lonjakan harga minyak

    Konflik Iran-Israel, Pemerintah waspadai dampak lonjakan harga minyak

    Arsip foto – Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian.)

    Konflik Iran-Israel, Pemerintah waspadai dampak lonjakan harga minyak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 20:26 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mewaspadai potensi dampak dari lonjakan harga minyak dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah sebagai imbas dari memanasnya konflik antara Iran dan Israel.

    Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan gejolak di Timur Tengah berpotensi memengaruhi perekonomian nasional, khususnya karena Indonesia masih berstatus sebagai negara net importir minyak.

    “Kita masih memantau dan mewaspadai efek dari konflik Timur Tengah terhadap harga minyak dan nilai tukar rupiah, karena Indonesia masih net importir minyak,” ujar Haryo di Jakarta, Selasa (17/6).

    Sebagaimana diketahui, pasca aksi saling serang antara Iran dan Israel, harga minyak dunia mengalami lonjakan hingga menyentuh kisaran 72–74 dolar AS per barel.

    Meski demikian, Haryo menilai harga tersebut masih berada dalam rentang asumsi dasar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Mengacu pada laman resmi Kementerian Keuangan, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar 82 dolar AS per barel.

    Sementara itu, rata-rata ICP per Mei 2025 tercatat pada level 65,29 dolar AS per barel.

    “Sejauh pantauan, harga minyak masih dalam kisaran asumsi dasar APBN yang menjadi patokan,” jelasnya.

    Di sisi lain, nilai tukar rupiah turut mengalami tekanan.

    Pada penutupan perdagangan hari ini, rupiah melemah sebesar 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.290 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.265 per dolar AS.

    Namun, berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, rupiah justru menguat tipis ke level Rp16.281 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.296 per dolar AS.

    “Kita juga memperhatikan sentimen ini terhadap nilai tukar rupiah ke depannya, termasuk dampaknya terhadap rantai pasok energi dan logistik, serta efek terhadap inflasi agar tetap terkendali,” kata Haryo.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa untuk saat ini Pemerintah tetap fokus menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui implementasi lima stimulus ekonomi yang tengah digelontorkan sepanjang Juni hingga Juli 2025.

    “Tentu kita berharap konflik segera mereda, dan saat ini Pemerintah fokus pada menjaga daya beli masyarakat dengan lima paket stimulus bulan Juni dan Juli,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Kota Malang Raih Penghargaan TP2DD Kategori KKPD, Bukti Nyata Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah

    Kota Malang Raih Penghargaan TP2DD Kategori KKPD, Bukti Nyata Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah

    Malang (beritajatim.com) – Kota Malang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Dalam ajang Sekartaji yang digelar Selasa, 17 Juni 2025, Pemerintah Kota Malang menerima penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan kategori Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Terakselerasi.

    Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ridzky Prihadi, kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Pengakuan ini merupakan hasil dari komitmen dan langkah nyata Pemkot Malang dalam mendorong transformasi digital, khususnya di sektor keuangan pemerintahan.

    Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah telah diterapkan sejak awal tahun 2024 di lingkungan Pemkot Malang sebagai bagian dari kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

    “Secara teknis, KKPD digunakan untuk pembayaran belanja daerah yang dibebankan pada APBD, termasuk belanja barang, jasa, dan modal, melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), harapannya dengan menggunakan KKPD maka dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wahyu.

    Penerapan KKPD dinilai sebagai langkah strategis dalam meminimalisir penggunaan uang tunai pada transaksi keuangan daerah, serta sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan pengawasan yang lebih baik.

    Tak hanya implementatif, Kota Malang dinilai akseleratif dalam proses transformasi digital. Kecepatan dan ketepatan Pemkot Malang dalam menerapkan sistem ini menjadikannya sebagai yang tercepat di antara kota dan kabupaten lain dalam wilayah kerja Bank Indonesia.

    “Akseleratif berarti kita ada percepatan yang dinilai oleh BI untuk Pemerintah Kota Malang di antara kota dan kabupaten yang berada di wilayah kerja BI. Kita dinilai memiliki akselerasi paling cepat mudah dan bisa dilihat oleh mereka yang mampu melihat pertumbuhan ekonomi,” tegas Wahyu.

    Lebih jauh, Wahyu menekankan pentingnya peran Tim TP2DD Kota Malang dalam mengawal proses digitalisasi keuangan daerah. Ia berharap capaian ini tidak menjadi akhir, tetapi justru menjadi pendorong untuk terus melangkah lebih baik.

    “Tentunya sebagai evaluasi bagi kami agar ke depan apa yang kita lakukan selangkah lebih baik dari kemarin, tetapi kita tidak cukup puas, kita terus kerja keras untuk menghasilkan yang lebih baik. Terutama apa yang dilakukan oleh BI ini akan dirasakan oleh masyarakat, terutama Kota Malang. Mudah-mudahan Kota Malang dapat lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

    Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Kota Malang berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern dan berbasis digital, yang diharapkan mampu memberi dampak langsung bagi efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. [luc/suf]

  • Ancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia

    Ancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia

    Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta

    Perang Israel-Iran, DPR RI Dapil Jatim IV: Ancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – Konflik bersenjata antara Israel dan Iran yang kian memanas dinilai tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan global, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan energi dan perekonomian Indonesia. 

    Anggota BAKN DPR RI, Amin Ak, menyoroti kerentanan Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bersih yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi global.

    “Indonesia harus waspada. Setiap kenaikan US$1 harga minyak dunia berarti tambahan beban subsidi Rp3,1 triliun bagi APBN. Jika konflik ini berkepanjangan dan harga minyak mencapai US$100–150 per barel, tekanan inflasi dan defisit anggaran akan makin berat,” tegas Amin dalam keterangan resminya, Selasa (17/6), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

    Berdasarkan analisis terkini, serangan Israel dan Iran yang saling membidik infrastruktur energi—seperti kilang minyak Haifa di Israel dan lapangan gas South Pars di Iran—telah memicu lonjakan harga minyak Brent lebih dari 10%. 

    Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mengingatkan, gangguan pasokan melalui Selat Hormuz (yang mengalirkan 20% minyak dunia) akan memperparah ketidakpastian. Ia menyebut sejumlah dampak yang mesti diwaspadai. 

    Pertama, kenaikan harga BBM. Indonesia berisiko menghadapi kenaikan harga bahan bakar impor jika gejolak terus berlanjut, berpotensi memicu inflasi dan penyesuaian subsidi energi.

    Kedua, ketergantungan impor minyak. Dengan produksi minyak nasional yang stagnan (sekitar 700.000 barel/hari) dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel/hari, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.

    Ketiga, potensi munculnya krisis listrik.  Biaya pembangkit listrik berbasis BBM dan gas akan melonjak, berpotensi membebani keuangan PLN dan pemerintah.

    Oleh karena itu, Amin mendesak menteri terkait mengambil langkah antisipatif. Indonesia harus memperkuat cadangan energi, dengan optimalisasi stok minyak nasional (termasuk kerja sama dengan negara produsen) dan penguatan infrastruktur penyimpanan (storage) BBM.

    Sedangkan dalam upaya mitigasi dampak Inflasi, mendesak dilakukan koordinasi antara Kementerian ESDM, BI, dan Kemenkeu untuk menyiapkan skenario penahanan inflasi, termasuk pengendalian harga pangan dan insentif fiskal sektor padat karya.

    “Indonesia harus aktif mendorong perdamaian di forum internasional seperti OPEC dan G20, sembari menjamin pasokan energi melalui kerja sama dengan negara netral,” tambah Amin.

    Dalam jangka menengah, Indonesia harus mempercepat Diversifikasi Energi. Pemerintah harus menggenjot pengembangan EBT (energi baru terbarukan) dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak melalui percepatan proyek kilang GRR (Grass Root Refinery) dan hilirisasi batubara.

    “Kami mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan DPR guna menyusun skenario terburuk (worst-case scenario). Krisis ini adalah pengingat bahwa ketahanan energi adalah pondasi ketahanan nasional,” pungkas Amin.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tak Lagi Sekadar Mimpi Belaka, Begini Cara Mudah Punya Rumah Sendiri – Page 3

    Tak Lagi Sekadar Mimpi Belaka, Begini Cara Mudah Punya Rumah Sendiri – Page 3

    Salah satu daya tarik utama program KPR BRI Berjenjang adalah skema suku bunga berjenjang yang ditawarkan. Hal ini sangat cocok bagi milenial yang baru memulai karier dan ingin mencicil rumah tanpa kawatir cicilan tiba-tiba naik.

    Berikut skema suku bunga berdasarkan tenor pinjaman:

    Tenor 10 Tahun

    Tahun ke-1: 2,65% per tahun
    Tahun ke-2 hingga ke-3: 4,65% per tahun
    Tahun ke-4 hingga ke-6: 7,65% per tahun
    Tahun ke-7 hingga ke-10: 9,75% per tahun

    Tenor 15 Tahun

    Tahun ke-1 hingga ke-3: 3,65% per tahun
    Tahun ke-4 hingga ke-6: 7,65% per tahun
    Tahun ke-7 hingga ke-10: 9,65% per tahun
    Tahun ke-11 hingga ke-15: 10,25% per tahun

    Tenor 20 Tahun

    Tahun ke-1 hingga ke-3: 3,65% per tahun
    Tahun ke-4 hingga ke-6: 7,65% per tahun
    Tahun ke-7 hingga ke-10: 9,65% per tahun
    Tahun ke-11 hingga ke-20: 10,65% per tahun

    Fleksibilitas Tenor dan Uang Muka Ringan

    KPR BRI Berjenjang menawarkan tenor pinjaman yang fleksibel hingga 25 tahun bagi pemohon dengan penghasilan tetap (fixed income) dan hingga 20 tahun untuk non-fixed income. 

    Tak hanya itu, uang muka (DP) yang diperlukan juga mulai dari 0%, tergantung ketentuan Loan to Value (LTV) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan BRI. Ini merupakan keunggulan penting, karena biasanya DP menjadi salah satu kendala utama dalam proses pembelian rumah pertama.

    Bebas Biaya Provisi dan Administrasi

    Nasabah juga akan menikmati keuntungan bebas biaya provisi dan biaya administrasi, yang sering kali menjadi pengeluaran tambahan signifikan dalam proses pengajuan KPR. Dengan demikian, total biaya awal yang harus disiapkan pun menjadi lebih ringan.

    Bekerja Sama dengan Developer Terkemuka

    Program KPR BRI Berjenjang hanya berlaku untuk pembelian rumah dari developer yang menjadi rekanan resmi BRI, terutama developer terkemuka yang memiliki reputasi kuat di industri properti nasional.

    Ciputra Group
    Summarecon Group
    Sinarmas Land Group
    Jaya Real Property Group
    Agung Podomoro Land Group
    Agung Sedayu Group
    Alam Sutera Group
    Pakuwon Group
    Paramount Land Group
    Modern Land Group
    Metropolitan Land

    Dengan menggandeng developer terpercaya, nasabah akan mendapatkan jaminan kualitas hunian serta kejelasan proses transaksi, mulai dari akad hingga serah terima rumah.

    Periode Program Terbatas

    Program KPR BRI Berjenjang ini berlaku hingga 30 Juni 2025, sehingga calon pembeli rumah disarankan untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir.

    Kini saat yang tepat bagi generasi milenial untuk mengambil langkah pertama dalam mewujudkan kepemilikan rumah. Dengan KPR BRI Berjenjang, impian memiliki hunian pribadi tak lagi sekadar angan.

    Jadi, jangan lewatkan kesempatan wujudkan membangun rumah impian. Segera kunjungi Homespot.id atau hubungi Info KPR BRI untuk memulai prosesnya.

     

    (*)

  • Kredivo Tunjuk Andre Rasjid Jadi Dewan Komisaris

    Kredivo Tunjuk Andre Rasjid Jadi Dewan Komisaris

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kredivo Finance Indonesia menunjuk Andre Rasjid sebagai anggota Dewan Komisaris. Andre saat ini menjabat sebagai Managing Director Cakrabuana Ventura Indonesia dan Direktur RMI Capital.

    Perusahaan menyebut pengangkatan ini menjadi bagian dari upaya strategis jangka panjang untuk memperkuat struktur kepemimpinan dan tata kelola perusahaan, seiring dengan kepesatan pertumbuhan bisnis serta upaya perluasan akses finansial berkelanjutan untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

    “Saya siap berkontribusi dalam mewujudkan visi Kredivo untuk memberikan dampak positif yang besar kepada puluhan juta masyarakat,” kata Andre dalam keterangan resmi pada Selasa (17/6/2025).

    Sekadar informasi, Andre memiliki latar belakang di bidang modal ventura dan strategi korporasi. Di perusahaan-perusahaan berbeda, dia dikatakan memimpin investasi serta aktif memberikan konsultasi strategis bagi perusahaan dalam hal pertumbuhan strategis dan transformasi.

    “Saya telah lama mengamati dan mengapresiasi dampak Kredivo dalam mengubah lanskap akses  kredit melalui pendekatan inovatif dari layanan Paylater, adopsi teknologi yang kuat, serta filosofi yang mengutamakan pengguna,” tambahnya.

    Sampai dengan saa ini, Kredivo tercatat telah memfasilitasi ratusan ribu transaksi per hari dan melayani lebih dari 11 juta pengguna di Indonesia.

    Empat tahun terakhir, perusahaan mencatatkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) lebih dari 35%. Dengan rata-rata pengguna melakukan transaksi lebih dari 4 kali per bulan.

    Perusahaan yang menjalankan sistem penilaian kredit berbasis kecerdasan buatan (AI) telah diadopsi secara luas oleh merchant, baik online maupun offline.

    “Hal ini menjadikan Kredivo sebagai solusi pembayaran tepercaya untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, serta menjadi standar acuan industri dalam penyediaan pinjaman digital yang inovatif dan bertanggung jawab di Indonesia,” ujar Andre.

    Andre akan bergabung dengan anggota Dewan Komisaris PT Kredivo Finance Indonesia lainnya, termasuk Anita Wijanto, seorang profesional dengan pengalaman 17 tahun di bidang pasar modal, serta Rolytha Sayuli Meinaritha, veteran di bidang perbankan dan keuangan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. 

    Andre juga akan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris Kredivo Group Indonesia yang dipimpin oleh Darmin Nasution, ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia, serta Maulana Ibrahim, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, untuk terus mendorong visi dan aspirasi strategis Kredivo Group. 

  • Peternak Tak Yakin Target Impor Sapi Perah 250 Ribu Ekor Tercapai

    Peternak Tak Yakin Target Impor Sapi Perah 250 Ribu Ekor Tercapai

    Jakarta –

    Peternak pesimis impor sapi perah 250 ribu ekor dapat tercapai tahun ini. Apalagi sampai pertengahan tahun ini realisasi baru di angka 9 ribu ekor.

    Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Agus Warsito mengatakan untuk realisasi sebanyak 9.000 ekor sapi perah impor yang masuk, menurutnya baru berasal dari pengusaha besar. Karena berdasarkan laporannya, untuk koperasi atau peternak rakyat belum sama sekali melakukan importasi.

    “Kalau yang sekarang sudah tembus di angka 9 ribu (ekor), itu lebih pengadaannya dibiayai oleh pelaku-pelaku usaha, oleh pabrik, oleh farm-farm yang besar-besar gitu,” kata dia kepada detikcom, dikutip Selasa (17/6/2025).

    Jika dari peternakan rakyat tidak masif digenjot, maka target impor 250 ribu ekor tahun ini sulit tercapai. Agus mengatakan program ini bukan hanya membutuhkan perizinan yang mudah, tetapi membutuhkan skema khusus hingga respon cepat perbankan juga diperlukan.

    “Itu kalau ngandelin perusahaan-perusahaan gede, big farm nggak akan tembus. Tapi kalau memobilisasi peternakan sapi perah rakyat, kemudian memberikan skema skema khusus, ada instruksi khusus untuk mensupport importasi sapi perah ini kepada lembaga perbankan khususnya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), tentu bukan hal yang mustahil bahwa 250 ribu akhir tahun ini akan tembus,” ungkapnya.

    Agus mengatakan setelah pengumuman dari pemerintah bahwa impor sapi perah dibuka lebar, antusias dari peternak sangat tinggi. Karena sejauh ini kualitas sapi perah di Indonesia telah mengalami penurunan karena salah pengembangbiakan di daerah.

    Untuk itu memang diperlukan sapi perah impor untuk tetap meningkatkan produksi susu dalam negeri. Sayangnya, Agus mengatakan peternak mengalami kendala pembiayaan. Padahal peternak rakyat telah mengantongi izin impornya.

    “Ini sudah sampai pada posisi BI checkingnya sudah kelar, karena kan proses perbankan kan tidak bisa tidak harus memenuhi prosedur perbankannya. Nah ini sampai sekarang masih belum kelar-kelar ini, sudah hampir berapa bulan ya prosesnya, sudah hampir 4 bulan nih,” ungkapnya.

    Agus mencontohkan salah satu koperasi di Semarang yang telah mendapatkan izin impor sebanyak 4.500 ekor sapi perah. Menurutnya jika satu koperasi saja dapat mengimpor 4.500 ekor, maka importasi yang dilakukan oleh peternak rakyat akan sangat masif.

    “Kita ini mendapat release perizinan dari PT importir yang kita pegang itu sampai 4.500 ekor.Tahap pertama ini kan 1.500 ekor dulu karena kapalnya itu kapasitasnya hanya 1.500 ekor sekali pengapalan.Nah kita ngurus yang 1.500 ekor ini tidak tembus-tembus gitu ya,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, pemerintah mencanangkan impor sapi perah sebanyak 250 ribu ton pada 2025. Namun, sampai pertengahan tahun ini realisasinya belum mencapai setengah dari target tersebut.

    Untuk diketahui, impor sapi perah ini dilakukan untuk menambah pasokan susu dalam negeri. Karena selama ini 80% pasokan susu dalam negeri dipenuhi dari impor.

    Maka pengembangbiakan dan penambahan produksi susu diperlukan. Selain itu, pasokan susu akan lebih banyak dibutuhkan untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG).

    Berdasarkan data Kementerian Pertanian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, hingga akhir Mei 2025, sebanyak 196 pelaku usaha menyatakan komitmen mendatangkan hampir satu juta ekor sapi perah dalam kurun lima tahun ke depan. Realisasi awal tercatat 9.736 ekor sapi telah masuk dari Australia secara bertahap melalui jalur laut dan udara.

    (acd/acd)

  • QRIS, Jembatan Pemerataan Ekonomi & Kemandirian Nasional

    QRIS, Jembatan Pemerataan Ekonomi & Kemandirian Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kini, tidak membawa ponsel seringkali lebih membuat kita panik dibanding tertinggal dompet. Ponsel telah berubah menjadi alat multifungsi, termasuk sebagai dompet digital yang memudahkan transaksi di seluruh lini kehidupan, dari pusat perbelanjaan modern hingga pedagang kaki lima.

    Transformasi ini tak lepas dari peran QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019.

    QRIS telah menjadi katalis penting dalam memperluas sistem pembayaran digital yang lebih efisien, aman, dan inklusif, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data Bank Indonesia mencatat, hingga akhir 2024, jumlah pengguna QRIS mencapai 55,4 juta dengan 35,9 juta merchant terdaftar—mayoritas di antaranya merupakan UMKM. Persebaran pengguna juga sudah merata dari Jawa hingga Papua, menandakan penetrasi digital yang meluas dan merata.

    Tingginya pertumbuhan dan akseptasi digitalisasi sistem pembayaran, dapat mendorong pendapatan para pelaku usaha UMKM. Sebab, transaksi menjadi semakin mudah. Tentunya, jika terjadi peningkatan transaksi secara nilai maupun volume akan mendorong kontribusi ke perekonomian dan pendapatan masyarakat. Menurut catatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada tahun 2023, pelaku usaha UMKM yang mencapai sekitar 66 juta berkontribusi hampir 61% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu menyerap sekitar 117 juta pekerja atau setara 97% dari total tenaga kerja di Tanah Air.

    Digitalisasi sistem pembayaran terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Bagi pelaku UMKM, kemudahan transaksi lewat QRIS tidak hanya meningkatkan omzet, tetapi juga memberikan rekam jejak digital yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pembiayaan formal. Bagi pemerintah daerah, adopsi pembayaran digital juga dapat meningkatkan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan publik.

    Namun, keberhasilan QRIS di tingkat domestik juga menimbulkan dinamika baru secara internasional. Beberapa pihak dari Amerika Serikat telah menyampaikan kekhawatiran atas menurunnya penggunaan jaringan pembayaran global di Indonesia. Meski tidak dalam bentuk kritik terbuka, sinyal tersebut muncul dari berkurangnya volume transaksi jaringan internasional akibat meningkatnya penggunaan QRIS dan dompet digital lokal.

    Menurut laporan industri keuangan dan data ritel, sejak 2022 hingga 2024, penggunaan kartu kredit dan debit asing di sektor ritel domestik tercatat menurun. Hal ini seiring dengan bertumbuhnya preferensi konsumen dan merchant terhadap QRIS yang menawarkan biaya transaksi lebih rendah dan interoperabilitas antar-penyedia layanan. Bagi UMKM, infrastruktur lokal ini lebih menguntungkan karena meringankan beban biaya, khususnya dengan adanya kebijakan MDR 0% untuk transaksi mikro hingga Rp500.000.

    Di tengah keberhasilan ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sistem pembayaran domestik dan keterbukaan terhadap ekosistem global. QRIS tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem internasional, melainkan memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Inisiatif interkoneksi QRIS lintas negara, seperti dengan Thailand, Malaysia, dan negara Asean lainnya, adalah langkah penting untuk menjamin bahwa sistem lokal tetap terhubung dengan jaringan internasional.

    Digitalisasi sistem pembayaran bukanlah upaya eksklusif, melainkan jalan untuk inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan indeks inklusi keuangan Indonesia yang mencapai 75,02% dan literasi keuangan sebesar 65,43% pada 2024 (BPS dan OJK), ruang pengembangan QRIS masih terbuka lebar. Kolaborasi antara Bank Indonesia, OJK, pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta pelaku industri keuangan menjadi krusial dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat—termasuk di pelosok—ikut menikmati manfaat digitalisasi ini.

    QRIS telah menjadi jembatan antara ekonomi informal dan sistem keuangan formal. Ke depan, tantangannya adalah memastikan sistem ini tetap inklusif, aman, dan adaptif terhadap dinamika global. Dengan arah kebijakan yang seimbang dan kolaboratif, QRIS tidak hanya menjadi simbol transformasi pembayaran, tetapi juga kekuatan strategis dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaulat. Ini juga sejalan dengan misi Asta Cita dalam hal mendukung pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.