Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Sekartaji 2025 digelar, sejumlah daerah raih penghargaan 

    Sekartaji 2025 digelar, sejumlah daerah raih penghargaan 

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    Sekartaji 2025 digelar, sejumlah daerah raih penghargaan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang atau KpBI, kembali  menggelar Sekartaji X Festival Bromo (Sinergi Menuju Ekonomi yang Kreatif, Tangguh, Teruji dan Terdigitalisasi) 2025. Ajang Sekartaji X mengambil tema “Sinergi memperkuat resilensi perekonomian menghadapi dinamika global melalui pengembangan sektor unggulan daerah “.

    Dalam kesempatan itu juga dibagikan penghargaan pada sejumlah daerah dan dilakukan sejumlah kerjasama antar daerah baik yang ada di bawah naungan KpBI Malang maupun daerah lain di Jawa Timur.

    Pada perhelatan tahunan tersebut juga dibahas perekonomian Jawa Timur terutama di wilayah Kantor perwakilan BI Malang dari sejumlah pakar baik itu dari perguruan tinggi, pengamat ekonomi .

    Kepala Kantor perwakilan BI Malang, Ferbrina mengatakan, kegiatan Sekartaji telah memasuki tahun ke-3. “Sesuai dengan tugas BI seperti sinergi dengan pemerintah daerah seperti TPID terus didorong, dan terkait pengelolaan keuangan BI mendorong sektor-sektor penyaluran kredit didampingi kemudahan yang lain,” ujarnya..

    Ditambahkan Febrina, kerjasama antar daerah yang ada saat ini adalah BI mempertemukan beberapa pihak  seperti telur di Blitar maka perlu ada kerjasama antara daerah seperti kabupaten Malang dengan Ponorogo,Blitar dengan Malang.

    “Selain itu BI juga mendorong gunakan kanal digital dimana biasanya gunakan teller dan terbukti yang terkanalisasi seperti kota Malang yang berimbas pada PAD dan akselerasi digital menjadi salah satu percepatan,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Rabu (18/6).

    Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh BI Malang.

    “Alhamdulillah, terimakasih pada BI Malang yang telah menilai dan memberikan penghargaan ini. Tentunya ini juga sebagai evaluasi bagi kami agar kedepannya apa yang sudah kita lakukan selangkah lebih baik dari kemaren, tetapi kita tidak cukup puas, kita akan terus kerja keras untuk menghasilkan yang lebih baik. Terutama apa yang dilakukan oleh BI ini akan dirasakan oleh masyarakat, terutama Kota Malang,” ungkap Wahyu.

    Pada kesempatan tersebut, Wahyu juga berpesan agar Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Malang dapat terus mendorong digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah dan perluasan penggunaan sistem pembayaran digital bagi masyarakat.

    “Mudah-mudahan Kota Malang dapat lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bantu petani dan manfaatkan SDA untuk usaha, Firda Khaerunnisa diganjar penghargaan UPI

    Bantu petani dan manfaatkan SDA untuk usaha, Firda Khaerunnisa diganjar penghargaan UPI

    Foto: Istimewa

    Bantu petani dan manfaatkan SDA untuk usaha, Firda Khaerunnisa diganjar penghargaan UPI
    UKM   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 21:58 WIB

    Elshinta.com – Firda Khaerunnisa, owner Sajodo Snack and Food, mengawali bisnisnya di masa kuliah saat Pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu. Awal mula merintis bisnis ini tercetus saat dirinya merasa bosan karena kuliah tidak efektif dan dikembalikan ke rumah saat magang di Kementerian Pariwisata karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

    Saat itulah Firda mengajak Gilang Gumilar yang saat itu bekerja sebagai Tenaga Pendidik di beberapa sekolah untuk mencari kegiatan yang produktif tapi mempunyai nilai lebih untuk lingkungan. 

    Ide mencari kegiatan yang produktif semakin kuat saat Firda dan Gilang jalan-jalan sore ke suatu pedesaan dan melihat banyak potensi Sumber Daya Alam yang besar berupa hasil pertanian singkong namun tidak bisa di manfaatkan dengan baik karena kondisi Pandemi Covid-19 yang membuat daya jual sangat rendah sekali. 

    “Kami berkomunikasi dengan kelompok tani tersebut dan berfikir untuk membantu bagaimana caranya singkong itu bisa jadi pundi-pundi rupiah yang bisa menambah pendapatan masyarakat disana, hingga lahirlah Sajodo Snack and Food,” cerita Firda, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com. 

    Pada Juli 2020, Firda mengikuti Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD). Di sana mereka memperjuangkan Sajodo Snack & Food agar semakin dikenal masyarakat Indonesia dan punya modal tambahan karena bisa mendapat hadiah uang pembinaan untuk pemenang. 

    Selain itu, Firda dengan bisnis yang dikembangkannya juga meraih sederet penghargaan karena ketekunan dalam mengelola bisnisnya. Beberapa penghargaan di antaranya Penghargaan The Best Marketing Tingkat Nasional dari Kegiatan The Ambassador UPI Bandung, Wirausaha Muda Syariah dari Bank Indonesia, dan Pemenang Juara 1 Bisnis Proposal Tingkat Nasional dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

    Sumber : Sumber Lain

  • KPK Periksa Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Besok (19/6)

    KPK Periksa Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Besok (19/6)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Filianingsih telah dijadwalkan untuk diperiksa penyidik esok hari, Kamis (19/6/2025). 

    “Permintaan keterangan [Filianingsih] untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/6/2025). 

    Pada keterangan terpisah, Setyo Budiyanto menyebut surat panggilan sebagai saksi itu telah dikirimkan ke Filianingsih. Dia berharap agar salah satu anggota Dewan Gubernur BI itu hadir memenuhi panggilan penyidik besok. 

    “Panggilan sudah dikirim. Semoga sudah diterima dan siap hadir,” ujar Perwira Tinggi Polri bintang tiga itu. 

    Sebelumnya, Setyo juga sempat dimintai konfirmasi apabila penyidik bakal memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu lantaran ruangan kerjanya sudah digeledah oleh penyidik pada Desember 2024 lalu. 

    Namun demikian, Ketua KPK jilid VI itu menyebut pemanggilan Perry tergantung kebutuhan penyidik setelah memeriksa saksi-saksi lain. 

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Adapun belakangan ini penyidik KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat BI sebagai saksi pada kasus tersebut. Pada Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dan mendalami soal proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI.

    Kemudian, pada pekan ini, Selasa (10/6/2025), KPK juga memeriksa mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan dan mendalami keterangannya soal pembahasan anggaran tahunan BI. Selayaknya Erwin, itu juga bukan pertama kali pejabat bank sentral itu diperiksa KPK.

    Sebagaimana diketahui, KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan rasuah itu sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang sudah ditetapkan tersangka.

    Pada akhir tahun lalu, KPK pun telah menggeledah sejumlah lokasi salah satunya kantor BI di Jakarta. Ruangan yang ikut digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Selain kantor BI, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat serta rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi dari Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengenai rencana pemeriksaan terhadap Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta. 

    Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan waktu berita ini dimuat.

  • BI beri insentif likuiditas Rp372 triliun hingga pekan kedua Juni 2025

    BI beri insentif likuiditas Rp372 triliun hingga pekan kedua Juni 2025

    Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas dengan total mencapai Rp372 triliun hingga minggu kedua Juni 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu, merinci bahwa dari total Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) tersebut, sebanyak Rp164 triliun disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sedangkan sisanya, sebesar Rp166,4 triliun disalurkan kepada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Rp36 triliun kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Rp5,6 triliun kepada Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).

    “Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM),” kata Perry.

    Ia mengatakan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Adapun kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43 persen year on year (yoy), lebih rendah dari 8,88 persen (yoy) pada April 2025.

    Dari sisi penawaran, preferensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat di tengah standar penyaluran kredit (lending standard) yang mulai meningkat.

    Kondisi likuiditas perbankan masih memadai, meskipun pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) cenderung melambat dari awal Januari 2025 sebesar 5,51 persen (yoy) menjadi 4,29 persen (yoy) pada Mei 2025.

    Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh sektor jasa sosial, industri, dan lainnya, sementara kredit ke sektor perdagangan, pertanian, dan jasa dunia usaha perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi.

    Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, masing-masing tercatat sebesar 13,74 persen (yoy), 4,94 persen (yoy), dan 8,82 persen (yoy) pada Mei 2025.

    Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 9,19 persen (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,17 persen (yoy).

    Dengan perkembangan kredit hingga Mei 2025 tersebut dan prospek perekonomian ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan berada pada kisaran 8-11 persen.

    “Ke depan, Bank Indonesia juga akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan yang didukung oleh perluasan sumber pendanaan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, kementerian/lembaga, perbankan, dan pelaku usaha,” kata Perry.

    Selanjutnya, Perry juga mencatat bahwa ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Kondisi likuiditas perbankan memadai, permodalan terjaga pada level tinggi dan risiko kredit rendah.

    Likuiditas perbankan yang tetap memadai tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 24,98 persen pada Mei 2025.

    Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada April 2025 tetap tinggi sebesar 25,41 persen sehingga masih mampu untuk menyerap risiko.

    Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan tercatat rendah, sebesar 2,24 persen (bruto) dan 0,83 persen (neto) pada April 2025.

    Menurut Perry, hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

    “Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan,” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tahun Baru Islam 2025 Berapa Hari Lagi? Cek Tanggalnya di Sini

    Tahun Baru Islam 2025 Berapa Hari Lagi? Cek Tanggalnya di Sini

    Jakarta: Memasuki penghujung bulan Dzulhijjah, banyak umat muslim yang mencari tahu kapan tahun baru Islam 2025 atau 1 Muharram 1447 Hijriah. Simak informasi lengkapnya di sini.

    Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Islam atau Hijriah. Adapun dasar Muharram ditetapkan sebagai awal tahun hijriah adalah peristiwa Baiat Aqabah kedua yang terjadi pada akhir Dzulhijjah.  
     
    Baiat Aqabah kedua merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw terhadap 73 orang pria dan dua orang wanita dari Yatsrib. Baiat itu berisi kesepakatan perlunya Nabi Muhammad dan umat Islam melakukan hijrah ke Madinah, sehingga ada sebagian sahabat yang sudah memulai hijrah pada bulan Muharram. 

    Atas dasar itu kemudian Sayyidina Utsma mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sosok yang dijuluki Al-Faruq itu kemudian memutuskan Muharram menjadi bulan pertama pada kalender Hijriah.

    Kapan Tahun Baru Islam 1447 H?

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 jatuh pada, Jumat, 27 Juni 2025. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai libur nasional.

    Sedangkan Muhammadiyah yang mulai tahun ini Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) menetapkan 1 Muharram jatuh pada Kamis, 26 Juni 2025.
     

    Doa Tahun Baru Islam

    Menyambut tahun baru Islam dianjurkan untuk membaca doa. Ada dua doa yang dibaca, yaitu doa akhir tahun dan awal tahun.

    Doa akhir tahun dibaca pada pada hari terakhir bulan Dzulhijjah, tepatnya selepas salat Ashar sampai sebelum Maghrib. Setelah itu,langsung disusul dengan membaca doa awal tahun. Pembacaan doa dilakukan sehabis salat Maghrib.

    Bacaan doa akhir tahun

    Allaahumma maa ‘amiltu min ‘amalin fii haadzihis sanati maa nahaitanii ‘anhu, wa lam atub minhu, wa hamalta fiihaa ‘alayya bi fadhlika ba‘da qudratika ‘alaa ‘uuquubatii, wa da‘autanii ilat taubati min ba‘di jaraa’atii ‘alaa ma‘shiyatik. Fa innii astaghfiruka, faghfirlii wa maa ‘amiltu fiihaa mimmaa tardhaa, wa wa‘attanii ‘alaihits tsawaaba, fa’as’aluka an tataqabbala minnii wa laa taqtha‘ rajaa’ii minka yaa kariim.

    Artinya: Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang-sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu-sementara Kau mampu menyiksaku, dan perbuatan (dosa) yang Kau perintahkan untuk tobat-sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhai di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah kau membuatku putus asa. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.

    Bacaan doa awal tahun

    Allaahumma antal abadiyyul qadiimul awwal. Wa ‘alaa fadhlikal ‘azhiimi wa kariimi jûdikal mu‘awwal. Haadzaa ‘aamun jadiidun qad aqbal. As’alukal ‘ishmata fiihi minas syaithaani wa auliyaa’ih, wal ‘auna ‘alaa haadzihin nafsil ammaarati bis suuI, wal isytighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa, yaa dzal jalaali wal ikraam.
     
    Artinya: Tuhanku, Kau Yang Abadi, Qadim, dan Awal. Atas karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, Kau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepada-Mu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepada-Mu, aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmat-Mu. Wahai Tuhan Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan.

    Jakarta: Memasuki penghujung bulan Dzulhijjah, banyak umat muslim yang mencari tahu kapan tahun baru Islam 2025 atau 1 Muharram 1447 Hijriah. Simak informasi lengkapnya di sini.
     
    Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Islam atau Hijriah. Adapun dasar Muharram ditetapkan sebagai awal tahun hijriah adalah peristiwa Baiat Aqabah kedua yang terjadi pada akhir Dzulhijjah.  
     
    Baiat Aqabah kedua merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw terhadap 73 orang pria dan dua orang wanita dari Yatsrib. Baiat itu berisi kesepakatan perlunya Nabi Muhammad dan umat Islam melakukan hijrah ke Madinah, sehingga ada sebagian sahabat yang sudah memulai hijrah pada bulan Muharram. 
     
    Atas dasar itu kemudian Sayyidina Utsma mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sosok yang dijuluki Al-Faruq itu kemudian memutuskan Muharram menjadi bulan pertama pada kalender Hijriah.

    Kapan Tahun Baru Islam 1447 H?
     
    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 jatuh pada, Jumat, 27 Juni 2025. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai libur nasional.
     
    Sedangkan Muhammadiyah yang mulai tahun ini Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) menetapkan 1 Muharram jatuh pada Kamis, 26 Juni 2025.
     

    Doa Tahun Baru Islam

    Menyambut tahun baru Islam dianjurkan untuk membaca doa. Ada dua doa yang dibaca, yaitu doa akhir tahun dan awal tahun.
     
    Doa akhir tahun dibaca pada pada hari terakhir bulan Dzulhijjah, tepatnya selepas salat Ashar sampai sebelum Maghrib. Setelah itu,langsung disusul dengan membaca doa awal tahun. Pembacaan doa dilakukan sehabis salat Maghrib.
     
    Bacaan doa akhir tahun
     
    Allaahumma maa ‘amiltu min ‘amalin fii haadzihis sanati maa nahaitanii ‘anhu, wa lam atub minhu, wa hamalta fiihaa ‘alayya bi fadhlika ba‘da qudratika ‘alaa ‘uuquubatii, wa da‘autanii ilat taubati min ba‘di jaraa’atii ‘alaa ma‘shiyatik. Fa innii astaghfiruka, faghfirlii wa maa ‘amiltu fiihaa mimmaa tardhaa, wa wa‘attanii ‘alaihits tsawaaba, fa’as’aluka an tataqabbala minnii wa laa taqtha‘ rajaa’ii minka yaa kariim.
     
    Artinya: Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang-sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu-sementara Kau mampu menyiksaku, dan perbuatan (dosa) yang Kau perintahkan untuk tobat-sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhai di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah kau membuatku putus asa. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.
     
    Bacaan doa awal tahun
     
    Allaahumma antal abadiyyul qadiimul awwal. Wa ‘alaa fadhlikal ‘azhiimi wa kariimi jûdikal mu‘awwal. Haadzaa ‘aamun jadiidun qad aqbal. As’alukal ‘ishmata fiihi minas syaithaani wa auliyaa’ih, wal ‘auna ‘alaa haadzihin nafsil ammaarati bis suuI, wal isytighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa, yaa dzal jalaali wal ikraam.
     
    Artinya: Tuhanku, Kau Yang Abadi, Qadim, dan Awal. Atas karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, Kau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepada-Mu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepada-Mu, aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmat-Mu. Wahai Tuhan Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • KPK Bakal Periksa Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Sebagai Saksi Kasus CSR

    KPK Bakal Periksa Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Sebagai Saksi Kasus CSR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut surat panggilan sebagai saksi itu telah dikirimkan ke Filianingsih. “Panggilan sudah dikirim,” ujar Setyo kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (18/6/2025). 

    Setyo tidak memerinci apabila surat panggilan pemeriksaan itu sudah terkonfirmasi diterima oleh Filianingsih. Namun, dia berharap agar salah satu dewan gubernur bank sentral itu datang ke pemeriksaan yang sudah dijadwalkan. 

    “Semoga sudah diterima dan siap hadir,” ujar Perwira Tinggi Polri bintang tiga itu. 

    Pada kesempatan terpisah, Setyo sempat dimintai konfirmasi apabila penyidik bakal memanggil juga Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu lantaran ruangan kerjanya sudah digeledah oleh penyidik pada Desember 2024 lalu. 

    Namun demikian, Ketua KPK jilid VI itu menyebut pemanggilan Perry tergantung kebutuhan penyidik setelah memeriksa saksi-saksi lain. 

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Adapun belakangan ini penyidik KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat BI sebagai saksi pada kasus tersebut. Pada Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dan mendalami soal proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI.

    Itu bukan pertama kali Erwin dipanggil oleh tim penyidik terkait dengan penyidikan kasus dugaan rasuah tersebut.

    Kemudian, pada pekan ini, Selasa (10/6/2025), KPK juga memeriksa mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan dan mendalami keterangannya soal pembahasan anggaran tahunan BI. Selayaknya Erwin, itu juga bukan pertama kali pejabat bank sentral itu diperiksa KPK.

    Sebagaimana diketahui, KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan rasuah itu sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang sudah ditetapkan tersangka.

    Pada akhir tahun lalu, KPK pun telah menggeledah sejumlah lokasi salah satunya kantor BI di Jakarta. Ruangan yang ikut digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Selain kantor BI, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat serta rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi dari Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengenai rencana pemeriksaan terhadap Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan waktu berita ini dimuat. 

  • Terminal Kertajaya Mojokerto Jadi Percontohan Digitalisasi

    Terminal Kertajaya Mojokerto Jadi Percontohan Digitalisasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Sistem Terminal On System (TOS) di Terminal Kertajaya, Kota Mojokerto, Rabu (18/6/2025). Program ini menjadi tonggak baru dalam modernisasi pelayanan transportasi publik berbasis digital, sekaligus implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

    Kepala Dishub Jatim, Nyono menegaskan bahwa kondisi angkutan umum saat ini ‘tidak baik-baik saja’, sehingga dibutuhkan langkah konkret untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan kepatuhan. “TOS ini adalah sistem digitalisasi layanan terminal yang terintegrasi dan berbasis problem-cost. Melalui sistem ini, seluruh aktivitas terminal dapat termonitor secara otomatis,” ungkapnya.

    Dengan TOS, data kendaraan yang masuk terminal akan tercatat otomatis. Aktivitas angkutan umum dapat dipantau secara real-time, termasuk perizinan, pembayaran retribusi secara nontunai, dan evaluasi kinerja Perusahaan Otobus (PO). TOS juga dilengkapi teknologi RFID, sehingga gerbang terminal dapat terbuka otomatis saat bus berada dalam radius 25–50 meter.

    “Sistem ini sekaligus menekan praktik angkutan umum menurunkan dan menaikkan penumpang di luar terminal. Semua penumpang harus berkumpul di terminal, bukan di pinggir jalan atau depan sekolah. Kalau hanya bicara tanpa realisasi, itu omon-omon. Saya akan pastikan aturan ini ditegakkan di lapangan,” tegasnya.

    Sebagai proyek percontohan, TOS akan diterapkan di sejumlah terminal tipe B di Jawa Timur, salah satunya Terminal Kertajaya di Kota Mojokerto. Dishub Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jatim, Bank Indonesia, dan Bank Jatim atas dukungan terhadap program ini.

    Dishub Jatim menetapkan retribusi terminal sebesar Rp 3.000 untuk bus besar, Rp 2.000 untuk bus sedang, dan Rp 1.000 untuk MPU/angkutan kecil. Pembayaran dilakukan secara digital melalui QRIS, e-money, serta kartu elektronik seperti e-Toll, Flazz, E-Money, Brizzi, dan TapCash.

    Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan, Dishub Jatim, Ainur Rofiq menambahkan, bahwa sistem TOS menyimpan data PO, rute, hingga jadwal keberangkatan secara otomatis. “Dengan sistem ini, tidak ada lagi pencatatan manual. Semua langsung terekam dalam sistem yang terintegrasi,” jelasnya.

    Sebagai pelengkap, Dishub Jatim juga menyiapkan fasilitas pendukung di Terminal Kertajaya seperti ruang istirahat pengemudi, layanan kesehatan, dan area servis ringan untuk kendaraan angkutan umum. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat ketertiban dan keamanan transportasi di wilayah Jawa Timur. [tin/but]

  • Bojonegoro Kehilangan Hutan 5.080 Hektare, Itulah Sebabnya Sering Banjir

    Bojonegoro Kehilangan Hutan 5.080 Hektare, Itulah Sebabnya Sering Banjir

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Secara keseluruhan, Kabupaten Bojonegoro memiliki luasan 230.706 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 40 persennya adalah kawasan hutan. Dengan luas mencapai 94.397 hektare. Namun, kondisi tutupan pohon saat ini terus berkurang.

    Berdasarkan data Global Forest Watch, sejak tahun 2001 hingga 2024, Bojonegoro telah kehilangan 5.080 hektare tutupan pohon. Angka tersebut menempatkan Bojonegoro pada posisi kelima tertinggi deforestasi atau pengurangan luas hutan di Jawa Timur.

    Pemerhati lingkungan Bojonegoro Institute (BI) Arief Dwi Setiawan mengatakan, dampak berkurangnya tutupan pohon tersebut setidaknya sudah mulai terasa. Seperti maraknya kejadian bencana banjir bandang, tanah longsor, hingga bencana kekeringan yang semakin meluas.

    “Pada 2023, sebanyak 109 desa mengalami kekeringan, meningkat drastis dari 50 desa pada tahun sebelumnya,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, pengurangan tutupan lahan atau hutan di Kabupaten Bojonegoro itu terjadi karena beberapa sebab. Seperti penebangan liar, kebakaran lahan dan hutan, serta alih fungsi lahan.

    DLH Bojonegoro mencatat, pada awal tahun 2025 penebangan pohon liar ada sebanyak 114 kasus hingga per Maret 2025. Sementara, kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau tahun 2024 terjadi sebanyak 47 peristiwa kebakaran, dengan rincian 8 kebakaran hutan dan 39 kebakaran lahan.

    “Penebangan pohon untuk alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan yang berlebihan ini menyebabkan kerusakan ekologis dan meningkatkan risiko bencana alam,” ungkapnya. [lus/but]

  • KPK Dalami Kegiatan Rapat Bank Indonesia dengan DPR Soal Penyaluran Dana CSR

    KPK Dalami Kegiatan Rapat Bank Indonesia dengan DPR Soal Penyaluran Dana CSR

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal pelaksanaan rapat-rapat Bank Indonesia (BI) dengan Komisi XI DPR terkait dengan penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Hal itu didalami oleh penyidik ketika meminta keterangan tiga orang dari Sekretariat Komisi XI DPR, Selasa (17/6/2025). Mereka adalag Ageng Wardoyo selaku Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI DPR, Anita Handayaniputri selaku Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR, serta Sarilan Putri Khairunnisa selaku Kepala bagian Sekretariat Komisi XI DPR.

    Ada satu saksi lain yang juga dijadwalkan untuk dimintai keterangan saat itu, namun berhalangan hadir karena sedang menunaikan ibadah Haji. Satu saksi itu dari lingkungan BI, yaitu Kepala Divisi PSBI pada Departemen Komunikasi, Hery Indratno. 

    “Saksi 1-3 hadir didalami terkait dengan rapat-rapat pembahasan penyaluran PSBI,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (18/6/2025). 

    Sebelum pemeriksaan tersebut, penyidik juga sudah mendalami soal pembahasan anggaran tahunan BI sampai dengan proses penganggaran, pengajuan serta pencairan dana PSBI. Keterangan terkait dengan hal tersebut didalami dari saksi mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI Irwan.

    Adapun penyidik KPK telah menggeledah kantor BI pada akhir 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. Beberapa lokasi lain yang sudah digeledah juga kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta rumah dua anggota DPR Komisi XI 2019-2024 Satori dan Heri Gunawan.

    Pada perkembangan lain, Satori dan Heri sudah pernah diperiksa oleh penyidik KPK.  KPK menduga keduanya menerima dana PSBI melalui yayasan yang mereka miliki di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, pihaknya menduga yayasan penerima dana CSR dari bank sentral itu tidak digunakan dengan ketentuan yang benar serta tidak sesuai fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep. 

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, KPK Kembali Panggil 2 Anggota DPR

    Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, KPK Kembali Panggil 2 Anggota DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Satori dan Heri dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi, Rabu (18/6/2025). Berdasarkan informasi dari pihak KPK, baru Satori yang diketahui sudah memenuhi panggilan penyidik pagi ini.

    “Hari ini Rabu, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Satori dan Heri Gunawan, anggota Komisi XI DPR 2019-2024,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (18/6/2025). 

    Selain Satori dan Heri, penyidik turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya yakni Nita Ariesta Moelgeni (Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial), Puji Widodo (Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik 2) serta Pribadi Santoso (Kepala Departemen Keuangan Bank Indonesia).

    Untuk diketahui, Satori dan Heri merupakan mantan anggota Komisi XI DPR pada periode sebelumnya. Komisi XI merupakan Komisi Keuangan DPR yang bermitra kerja dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan hingga Kementerian Keuangan.

    Satori dan Heri sebelumnya sudah diperiksa oleh penyidik KPK. Rumah mereka pun sudah digeledah oleh penyidik beberapa waktu lalu. Beberapa lokasi lain yang sudah digeledah yakni kantor BI termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo serta kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    KPK menduga keduanya menerima dana PSBI melalui yayasan yang mereka miliki di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, pihaknya menduga yayasan penerima dana CSR dari bank sentral itu tidak digunakan dengan ketentuan yang benar serta tidak sesuai fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep. 

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).