Kementrian Lembaga: BI

  • Rupiah melemah dipengaruhi potensi AS terlibat konflik Iran-Israel

    Rupiah melemah dipengaruhi potensi AS terlibat konflik Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kemungkinan Amerika Serikat (AS) turut serta dalam konflik Iran-Israel.

    “Depresiasi nilai tukar rupiah kemudian berlanjut setelah kekhawatiran terkait dengan kemungkinan AS ikut serta dalam konflik Israel-Iran, yang pada gilirannya mendorong ketidakpastian geopolitik semakin meningkat di Timur Tengah,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut laporan Wall Street Journal, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada para pejabat senior AS bahwa dirinya telah menyetujui rencana untuk menyerang Iran, tetapi belum memberikan perintah final soal pelaksanaannya.

    Mengutip sumber anonim, laporan itu menyebutkan bahwa Trump masih menunggu langkah Iran untuk menghentikan program nuklirnya.

    Dia mengincar fasilitas pengayaan uranium bawah tanah Fordow milik Iran, tetapi untuk menyerangnya, diperlukan senjata paling kuat.

    Trump memberi sinyal akan ada keputusan penting dalam waktu dekat, kemungkinan pekan depan, tetapi dia juga membuka kemungkinan keputusan itu dikeluarkan lebih cepat.

    Dia juga telah memberi tahu pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk “terus melancarkan” serangan ke Iran, tetapi belum memberikan indikasi apa pun soal keterlibatan AS dalam konflik tersebut.

    Di sisi lain, rupiah melemah juga disebabkan keputusan Federal Reserve (The Fed) dalam Federal Open Market Committee (FOMC) tetap mempertahankan suku bunga.

    Mengutip Anadolu Agency, Fed mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25-4,5 persen sesuai ekspektasi pasar. Keputusan ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai lapangan kerja maksimal dan inflasi pada tingkat 2 persen dalam jangka panjang.

    The Fed memperingatkan bahwa ketidakpastian tentang prospek ekonomi telah berkurang, tetapi tetap tinggi.

    Komite disebut akan terus mengurangi kepemilikan atas sekuritas Treasury dan utang lembaga, serta sekuritas beragun hipotek lembaga.

    “Pada hari Jumat (20/6/2025), rupiah diperkirakan bergerak sideways di tengah libur di AS. Kami perkirakan rupiah bergerak dalam rentang Rp16.350-16.475 per dolar AS,” ungkap Josua.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah sebesar 94 poin atau 0,57 persen menjadi Rp16.406 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.313 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.378 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.319 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Risiko Jika Bank Indonesia Terus Tahan BI Rate – Page 3

    3 Risiko Jika Bank Indonesia Terus Tahan BI Rate – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan saat ini memang memiliki pertimbangan tersendiri, terutama dalam konteks stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi domestik.

    Namun, jika kebijakan suku bunga dipertahankan terlalu lama tanpa penyesuaian, ada beberapa risiko yang dapat timbul.

    “Pertama, nilai tukar rupiah dapat terus berada dalam tekanan, karena daya tarik aset domestik bisa berkurang dibandingkan negara-negara lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi,” kata Josua kepada Liputan6.com, Kamis (19/6/2025).

    Kedua, pelemahan rupiah yang berkepanjangan dapat meningkatkan inflasi impor, khususnya melalui kenaikan harga energi dan komoditas impor lainnya, sehingga berpotensi mendorong inflasi domestik lebih tinggi dari target BI.

    Ketiga, investor asing bisa menjadi semakin berhati-hati atau bahkan menarik dana investasi portofolio mereka, sehingga meningkatkan volatilitas di pasar keuangan domestik.

    Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%.

    Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, kestabilan nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Kendati demikian, Josua menyebut untuk saat ini keputusan Bank Indonesia pertahankan BI Rate secara umum tepat. Hal itu guna mempertahankan momentum pemulihan ekonomi dan menjaga keseimbangan antara stabilitas inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar.

  • BPKN Kritik Kuota Internet Hangus, Desak Operator Transparan

    BPKN Kritik Kuota Internet Hangus, Desak Operator Transparan

    Jakarta

    Praktik hangusnya kuota internet yang diterapkan oleh operator seluler menjadi sorotan, termasuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

    Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengungkapkan terkejutnya terkait praktik hangusnya kuota internet yang tidak terpakai oleh konsumen. Menurut BPKN itu tidak adil, sebab konsumen sudah membayar penuh dan berhak mendapatkan manfaat atas produk dan layanan yang dibayarkan.

    “Jika kuota yang sudah dibayar hangus tanpa adanya kompensasi atau mekanisme rollover yang adil, ini dapat dianggap sangat merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, khususnya terkait hak atas informasi yang jelas dan perlakuan yang adil,” tutur Mufti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/6/2025).

    Mufti mengatakan pihaknya telah menerima data pengaduan praktik hangus kuota internet sebanyak 197 kasus. BPKN tentunya akan menerima dan memantau aduan-aduan dari konsumen.

    “Kami melihat poin fleksibilitas dalam penggunaan kuota adalah yang dominan, di mana pola pengaduan umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian antara ekspektasi konsumen dan kebijakan operator, serta minimnya informasi yang transparan mengenai aturan hangusnya kuota, termasuk yang berkaitan dengan kuota internet hangus,” ucapnya.

    Disampaikan Mufti bahwa ada dua pola kasus yang menonjol, yaitu sisa kuota lama hangus saat pembelian kuota baru dan quota lama hilang tanpa sebab.

    “Pada kenyataannya praktik kuota hangus yang tidak disertai pemberian informasi yang jelas dan tidak adanya opsi yang adil bagi konsumen melanggar prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur,” jelasnya.

    Lebih lanjut, BPKN aktif mendorong dialog antara pemerintah, regulator, operator seluler, dan asosiasi konsumen untuk menciptakan skema layanan data yang lebih adil dan transparan. Kami berupaya menyampaikan aspirasi konsumen dalam forum-forum kebijakan, serta memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan agar perlindungan konsumen dalam layanan digital, khususnya layanan internet, dapat diperkuat.

    Mufti menambahkan, BPKN memberikan lima rekomendasi agar kejadian hangusnya quota ini tidak terulang terutama pada pemerintah dan operator seluler.

    Pertama, Mengatur secara jelas dan tegas ketentuan masa berlaku dan mekanisme rollover kuota internet, sehingga konsumen mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil.

    Kedua, Mewajibkan operator untuk memberikan informasi yang transparan dan mudah dipahami mengenai ketentuan penggunaan kuota dan konsekuensi apabila kuota tidak digunakan.

    Ketiga, Memfasilitasi pengembangan skema layanan yang lebih fleksibel, seperti akumulasi kuota atau refund atas kuota yang tidak terpakai, demi menghindari kerugian konsumen secara sistemik.

    Keempat, Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen di sektor telekomunikasi.

    Kelima BPKN RI akan meminta pertanggungjawaban operator akan terus berkomitmen memperjuangkan hak-hak konsumen agar layanan digital, termasuk kuota internet, dapat dinikmati secara adil dan transparan oleh seluruh masyarakat. Ia mendorong konsumen melakukan class action terhadap operator yang merugikan rakyat atau konsumen.

    Diberitakan sebelumnya, Indonesian Audit Watch (IAW) mengungkap potensi kerugian negara mencapai Rp 63 triliun per tahun karena kuota hangus internet yang tidak sempat dipakai oleh konsumen.

    Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) buka suara. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir.

    ATSI dan seluruh anggotanya selalu berkomitmen pada prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penetapan harga, kuota, dan masa aktif layanan prabayar telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Pasal 74 Ayat 2 M Kominfo No. 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan.

    “Ini juga sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang menegaskan bahwa pulsa bukan merupakan alat pembayaran sah maupun uang elektronik, sehingga juga sudah dikenakan PPN sebagaimana barang konsumsi lainnya,” ungkapnya.

    (agt/fay)

  • IHSG melemah ikuti bursa kawasan Asia dan global

    IHSG melemah ikuti bursa kawasan Asia dan global

    Pekerja memotret layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan gawai di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/YU/aa.

    IHSG melemah ikuti bursa kawasan Asia dan global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 19 Juni 2025 – 13:23 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi bergerak turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG dibuka melemah 4,73 poin atau 0,07 persen ke posisi 7.103,06. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 2,82 poin atau 0,36 persen ke posisi 789,94.

    “Setelah IHSG tes support di level 7.100, IHSG berpeluang untuk short term teknikal rebound hari ini,” ujar Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman di Jakarta, Kamis.

    Dari mancanegara, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa inflasi harga barang kemungkinan akan meningkat selama musim panas, seiring mulai diberlakukannya tarif Presiden AS Donald Trump yang berdampak langsung terhadap konsumen.

    The Fed mempertahankan suku bunga acuan di level 4,25-4,5 persen atau sesuai ekspektasi, namun pernyataan The Fed mengungkapkan bahwa sebagian pembuat kebijakan saat ini memperkirakan tidak akan ada pemangkasan suku bunga sama sekali pada tahun ini.

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mempertimbangkan serangan militer terhadap Iran, sembari menuntut pemimpin Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei untuk “Menyerah Tanpa Syarat”. Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Iran tidak akan menyerah, karena sejarah tidak pernah mengatakan hal tersebut.

    Dari dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,50 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25 persen. Dari kawasan Eropa, inflasi Inggris pada Mei 2025 menjadi 3,4 persen year on year (yoy) dari 3,5 persen (yoy) di April 2025, sesuai dengan perkiraan. Inflasi di Euro Area bulan Mei 2025 juga melambat menjadi 1,9 persen (yoy) dari 2,2 persen (yoy) di April 2025.

    Dari kawasan Asia, ekspor Jepang tercatat turun 1,7 persen (yoy) pada Mei 2025, yang merupakan penurunan pertama dalam delapan bulan terakhir. Pada perdagangan Rabu (18/6), bursa saham Eropa mayoritas bergerak melemah, diantaranya indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,11 persen, indeks Euro Stoxx 50 melemah 0,36 persen, indeks DAX Jerman turun 0,50 persen, dan index CAC Prancis melemah 0,36 persen.

    Bursa saham AS di Wall Street juga ditutup mayoritas turun pada perdagangan Rabu (18/6), indeks Dow Jones Industrial Average turun 01,0 persen, berakhir di 42.171,79. Indeks S&P 500 jatuh 0,03 persen dan ditutup di 5.980,97, sementara Nasdaq Composite menguat 0,61 persen dan berakhir di 19.546,83.

    Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 302,65 poin atau 0,78 persen ke 38.585,50, indeks Shanghai melemah 11,69 poin atau 0,35 persen ke 3.377,76, indeks Hang Seng turun 238,69 poin atau 1,01 persen ke 24.048,00, dan indeks Strait Times melemah 11,28 poin atau 0,30 persen ke 3.909,33.

    Sumber : Antara

  • KPK Panggil Politisi PDIP, PKS hingga Deputi BI di Kasus CSR

    KPK Panggil Politisi PDIP, PKS hingga Deputi BI di Kasus CSR

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI. 

    Dolfie dipanggil oleh tim penyidik KPK untuk untuk dimintai keterangan hari ini, Kamis (19/6/2025), bersama dengan tiga orang saksi lainnya. 

    Meski demikian, berdasarkan pengumuman KPK, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Sebagaimana diketahui, Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR bermitra dengan lembaga pemerintah seperti BI, OJK, LPS hingga Kementerian Keuangan, yang merupakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

    “Hari ini Kamis (19/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama DOF Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran OJK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/6/2025). 

    Selain Dolfie, penyidik KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR lainnya. Dia adalah Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Kemudian, dua orang saksi lainnya yang turut dipanggil adalah Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta serta Sahruldin, seorang karyawan swasta. 

    Adapun terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu anggota Dewan Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

  • KPK Panggil Deputi Gubernur BI, Ketua Panja OJK, dan Anggota DPR Terkait Kasus Dana CSR

    KPK Panggil Deputi Gubernur BI, Ketua Panja OJK, dan Anggota DPR Terkait Kasus Dana CSR

    KPK Panggil Deputi Gubernur BI, Ketua Panja OJK, dan Anggota DPR Terkait Kasus Dana CSR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) memanggil Deputi Gubernur
    Bank Indonesia
    (BI) Fillianingsih Hendarta sebagai saksi terkait kasus
    korupsi
    dana
    corporate social responsibility
    (
    CSR
    ) BI.
    “Hari ini KPK menjadwalkan pemanggilan para saksi untuk dugaan perkara terkait dengan penyaluran CSR di Bank Indonesia,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (19/5/2025).
    Selain
    Deputi Gubernur BI
    , KPK juga memanggil tiga saksi, di antaranya Ecky Awal Mucharam selaku Anggota DPR-RI Komisi XI, Dolfie Othniel Frederic Palit selaku Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Sahruldin selaku karyawan swasta.
    Budi mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
    “Untuk hasilnya seperti apa nanti kami akan
    update
    . Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa beberapa saksi lainnya, sehingga dari keterangan-keterangan para saksi tersebut kita bisa membuat terang perkara ini,” ujar dia.
    Adapun KPK terus mengusut kasus korupsi
    dana CSR BI
    yang disalurkan ke yayasan berdasarkan rekomendasi Komisi XI DPR.
    Pengusutannya menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang ditandatangani pada minggu ketiga Desember 2024.
    Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyaluran dana CSR BI ke yayasan yang direkomendasikan Anggota Komisi XI DPR tidak sesuai dengan peruntukkannya.
    “Kami dapat informasi, juga kami dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka, tapi tidak sesuai peruntukkannya,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Rabu (22/1/2025).
    Asep mengatakan, dana CSR yang dikirim BI ke rekening yayasan diduga diolah dengan beberapa cara, seperti memindahkan ke beberapa rekening lain dan diubah menjadi aset.
    “Ada yang kemudian pindah dulu ke beberapa rekening lain. Dari situ nyebar tapi terkumpul lagi di rekening yang bisa dibilang representasi penyelenggara negara ini. Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan, jadi tidak sesuai peruntukkannya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain BPJS Kesehatan, Bikin SIM Juga Wajib Punya Sertifikat Kursus Mengemudi

    Selain BPJS Kesehatan, Bikin SIM Juga Wajib Punya Sertifikat Kursus Mengemudi

    Jakarta

    Bikin SIM wajib menyertakan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Tapi tak cuma itu, satu hal ini juga wajib disertakan saat mau bikin SIM.

    Pengendara di Indonesia wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). SIM merupakan bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.

    Bikin SIM Wajib Sertakan BPJS Kesehatan dan Sertifikat Mengemudi

    Seperti disebutkan di atas, ada persyaratan yang harus dipenuhi saat membuat SIM. Persyaratan pembuatan SIM itu diatur dalam Perpol 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM pasal 7. Dijelaskan, syarat pembuatan SIM adalah usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian.

    Untuk membuat SIM, ketentuan usia paling rendah adalah sebagai berikut:
    – 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM D1
    – 18 tahun untuk SIM CI
    – 19 tahun untuk SIM CII
    – 20 tahun untuk SIM A Umum dan SIM B1
    – 21 tahun untuk SIM BII
    – 22 tahun untuk SIM BI Umum
    – 23 tahun untuk SIM BII Umum

    Selanjutnya untuk persyaratan administrasi, ini penting untuk dipenuhi. Tak cuma identitas diri, menyertakan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan sertifikat dari sekolah mengemudi. Hal itu diatur dalam Perpol no.2 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pasal 9.

    Pada pasal 9 tertulis beberapa syarat administrasi untuk pembuatan SIM, antara lain:

    mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik;melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing;melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan yang aslinya;melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri;melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia;melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata;melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional; danmenyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak;

    Daftar Ujian dan Tes Bikin SIM

    Kalau persyaratan administrasi sudah dipenuhi, jangan lupa juga dengan tes kesehatan dan lulus ujian teori serta praktik. Tes kesehatan bisa dilakukan dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum yang telah mendapat rekomendasi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah. Nah biayanya tergantung dari dokternya.

    Selanjutnya ada tes psikologi yang dilakukan oleh psikolog Polri atau psikolog di luar Polri yang telah mendapat rekomendasi dari Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri atau Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah.

    Tak lupa, kamu juga wajib lulus ujian teori dan ujian praktik. Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, maka kamu akan mendapatkan SIM.

    (dry/din)

  • Duh! Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.038 Triliun, BI: Tetap Sehat

    Duh! Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.038 Triliun, BI: Tetap Sehat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengklaim Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 8,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4% (yoy).

    Perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.

    “ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 10,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6% (yoy) pada Maret 2025. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,4%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).

  • Keuangan digital tetap tumbuh berkat keandalan sistem pembayaran

    Keuangan digital tetap tumbuh berkat keandalan sistem pembayaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Keuangan digital tetap tumbuh berkat keandalan sistem pembayaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mencatat bahwa kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Mei 2025 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

    “Dari sisi transaksi, pembayaran digital (melalui aplikasi mobile dan internet) pada Mei 2025 mencapai 3,93 miliar transaksi atau tumbuh 27,88 persen (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

    Perry melanjutkan bahwa volume transaksi aplikasi mobile dan internet juga terus tumbuh, masing-masing sebesar 29,32 persen year on year (yoy) dan 7,54 persen (yoy).

    Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 151,70 persen (yoy) yang didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

    Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 393,73 juta transaksi atau tumbuh 45,45 persen (yoy), dengan nilai mencapai Rp969,43 triliun.

    Sedangkan volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS turun sebesar 6,08 persen (yoy) menjadi 0,77 juta transaksi dengan nilai Rp14.450,03 triliun.

    Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, BI mencatat bahwa uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 10,10 persen (yoy) menjadi Rp1.143,09 triliun pada Mei 2025.

    Perry menyampaikan, stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

    Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Mei 2025.

    Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas.

    Menurut Perry, transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi.

    Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri.

    Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

    Sumber : Antara

  • Kisah ‘Kuli Bangunan’ Bawa UMKM Bengkulu Naik Kelas

    Kisah ‘Kuli Bangunan’ Bawa UMKM Bengkulu Naik Kelas

    Untuk menguji kualitas dan rasa kopi olahan mereka, UMKM Kopi Lestari mengikuti ajang uji kurasi atau Caping di salah satu laboratorium kopi di Kota Bandung. Biji kopi hijau atau greenbeans asal Sindang Datarang dikirim ke lab bersama ratusan kopi nusantara dan dinyatakan memiliki kualitas baik dan menduduki peringkat 2 secara nasional.

    Artinya Kopi Sintaro olahan UMKM Lestari Kopi berhak mengikuti pameran tingkat dunia atau World Class yang dilaksanakan di Jakarta pada Pertengahan bulan Maret 2025. Hasilnya Kopi Sintaro Lesatasi berhasil kembali menduduki peringkat kedua secara nasional.

    “Jika tidak ada pendampingan dari Bank Indonesia, kami mungkin tidak akan melangkah sejauh ini,” kata Supriyadi.

    Pada 2019, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan BI Provinsi Bengkulu memberikan bantuan dengan membangun delapan rumah jemur kopi bersama kelompok petani di desa Sindang 4 Suku Menanti, lengkap dengan pelatihan pasca-panen dan peningkatan kualitas produk. Tidak hanya bantuan peralatan, Bank Indonesia kemudian juga memberikan pembinaan mulai dari pengolahan perkebunan, metode petik kopi, penjemuran, pengolahan pasca-panen, pengemasan hingga pemasaran.

    Program pembinaan dan kolaborasi Bank Indonesia bersama UMKM, akhirnya membawa Lestari Kopi ke pasar internasional. Permintaan dari negara asing begitu tinggi untuk produk kopi asal Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran. Dan saat ini tantangannya lebih kepada bagaimana memenuhi kuota ekspor yang diinginkan pasar.

    Supriyadi kini mampu membina 16 petani kopi setempat untuk memenuhi pasar domestik. Saat ini dia membuka diri kepada para petani sekitar yang ingin bergabung demi memenuhi permintaan pasar internasional.

    Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga menarik secara kemasan dan kuat dalam sisi promosi.

    Berbagai produk UMKM binaan Bank Indonesia kini telah mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Salah satunya adalah kopi Bengkulu yang mulai diekspor, serta gula aren bubuk yang telah digunakan oleh sejumlah hotel besar di Indonesia.

    Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, penguatan wawasan dan manajemen usaha, modernisasi peralatan, hingga kemudahan akses terhadap pembiayaan dan pemasaran. Contohnya komoditas kopi, Bank Indonesia memfasilitasi pertemuan antara petani, pelaku usaha, dan agregator dalam ajang Bencoolen Fest Cerita Kopi.

    “Kegiatan ini menjadi jembatan penting dalam membuka akses pasar yang lebih luas,” tegas Wahyu.

    Menurutnya, hasil panen kopi Bengkulu sesungguhnya sangat melimpah. Sayangnya, sebagian besar justru dijual melalui provinsi lain seperti Lampung, sehingga kopi asli Bengkulu jadi tidak dikenal luas oleh pasar nasional dan internasional.

    Para petani tidak mendapatkan harga yang layak, karena harus menjual melalui perantara, bukan langsung ke pasar utamanya. Hal ini tentu merugikan petani sebab menurunkan nilai jual kopi Bengkulu itu sendiri, itu merupakan dampak dari panjangnya rantai pemasaran.

    Lewat Bencoolen Fest Cerita Kopi, Bank Indonesia juga menghadirkan pihak perbankan sebagai sumber pendanaan yang bisa diakses pelaku UMKM sehingga semakin kuat dari sisi modal. Harapannya, UMKM Bengkulu bisa benar-benar berdaya dan menjadi kebanggaan daerah di tingkat nasional bahkan dunia.

    Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyatakan terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kopi sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk kolaborasi strategis dengan akademisi.

    Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun riset tentang kopi, baik dari tingkat produksi hingga jaringan industri kopi. Tim akademisi sedang melakukan survei ke beberapa kabupaten penghasil kopi di Bengkulu untuk melihat potensi dan kesiapan daerah.

    Targetnya, kopi Bengkulu bisa masuk ke pasar global dan harganya di tingkat petani menjadi lebih baik, harga yang didapat petani menjadi harga internasional. Hal tersebut tentu meningkatkan kesejahteraan bagi petani serta mengakselerasi perekonomian daerah.

    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan Bengkulu nantinya juga akan membangun hilirisasi industri turunan produk kopi (contohnya sabun berbahan dasar kopi) untuk memperkuat branding kopi daerah. Hilirisasi juga akan memperluas pasar komoditas kopi Bengkulu.Upaya tersebut juga menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi daerah, dengan semangat menjadi provinsi yang bangkit sebagai pemain penting dalam industri kopi Indonesia.