Kementrian Lembaga: BI

  • Sisi baik menyimpan dolar di tengah memanasnya konflik Iran-Israel

    Sisi baik menyimpan dolar di tengah memanasnya konflik Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar sering kali dianggap sekadar angka yang dilaporkan media setiap pagi, tetapi dalam kenyataannya, nilai tukar merupakan salah satu aset paling strategis dalam pengelolaan kekayaan.

    Saat ini Indonesia secara umum sedang memasuki fase depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), setelah sebelumnya mengalami periode penguatan.

    Pergerakan ini bukan sekadar sinyal dari pasar valuta asing, melainkan cerminan kompleks dari dinamika ekonomi global dan nasional, yang harus dipahami dengan lebih jernih, terutama dalam menyusun strategi investasi.

    Depresiasi nilai tukar bukanlah tragedi jika disikapi secara cerdas. Dari sisi makroekonomi, apresiasi rupiah yang terlalu cepat pun sebenarnya tidak ideal.

    Keadaan ini bisa merugikan sektor ekspor, menekan pendapatan pelaku usaha domestik yang berorientasi ekspor, dan pada akhirnya merambat pada lapangan kerja.

    Maka, tren depresiasi ringan seperti yang diproyeksikan saat ini justru bisa menjadi penyeimbang, dengan asumsi tetap terkendali.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 memastikan Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore Non-Deliverable Forward (NDF) dan strategi triple interventionpada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan SBN di pasar sekunder.

    Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

    Meski begitu, dalam dua hingga tiga bulan ke depan, banyak yang memperkirakan nilai tukar akan menguji kisaran Rp16.500 hingga Rp16.600 per dolar AS. Ini membuka ruang refleksi dan aksi bagi setiap pelaku ekonomi, baik institusi maupun individu.

    Bagi investor ritel, termasuk masyarakat kelas menengah yang selama ini bergantung pada instrumen-instrumen investasi konvensional, momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk memahami kembali pentingnya diversifikasi aset.

    Jika saat ini seseorang memegang USD dalam jumlah tertentu, misalnya USD100.000, dengan kurs Rp16.390, maka asetnya dalam rupiah setara dengan Rp1.639.000.000.

    Namun, jika tren pelemahan rupiah berlanjut hingga Rp16.600, nilai aset tersebut naik menjadi Rp1.660.000.000 tanpa perlu melakukan aktivitas investasi apa pun.

    Selisih Rp21.000.000 dalam hitungan minggu adalah cerminan dari kekuatan posisi mata uang sebagai aset pelindung nilai.

    Hal ini sering luput dari perhatian masyarakat yang terbiasa hanya melihat aset dalam bentuk fisik atau instrumen populer seperti saham.

    Volatilitas kurs

    Padahal, volatilitas kurs adalah realitas yang mempengaruhi hampir semua lini ekonomi, dari biaya impor bahan baku industri hingga nilai riil kekayaan pribadi.

    Contoh konkret bisa dilihat dalam skenario transaksi properti, jika seseorang hendak membeli properti senilai Rp10 miliar saat kurs Rp16.200, ia perlu mengkonversi sekitar USD617.284.

    Namun, jika pembayaran tertunda dan kurs bergerak ke Rp16.500, jumlah dolar yang dibutuhkan berkurang menjadi USD606.060. Ada selisih sebesar USD11.225, atau sekitar Rp180 juta dalam transaksi tunggal, hanya karena perubahan kurs.

    Fenomena seperti ini menegaskan bahwa memegang aset dalam USD bukan sekadar strategi menyimpan uang, melainkan bentuk lindung nilai terhadap depresiasi daya beli rupiah.

    Dalam banyak kasus, dolar berperan sebagai “safe haven” di tengah gejolak pasar. Ini juga yang menjelaskan mengapa dalam kondisi global seperti saat ini dengan pasar saham menurun, harga komoditas tidak stabil, dan geopolitik seperti konflik di Timur Tengah memanas, dolar menjadi pilihan rasional.

    Di sisi lain, pasar saham Indonesia, khususnya indeks harga saham gabungan (IHSG), menunjukkan tanda-tanda penurunan yang semakin nyata.

    Setelah menembus level support psikologis di 7.000, tren bearish diperkirakan akan membawa indeks menuju level 6.800.

    Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak melemah pada perdagangan Jumat, dengan sentimen utama berasal dari tingkat global.

    Sentimen utama masih akan berasal dari ketegangan konflik antara Iran dan Israel di Timur Tengah, yang mana pelaku pasar mencermati sikap dari negara- negara lain terhadap konflik itu.

    Menurut dia, ketidakpastian merupakan musuh terbesar bagi pasar. Karenanya selama dua pekan ke depan, IHSG masih akan memiliki keraguan untuk menguat, dimana pasar obligasi akan mendampingi kegundahan itu meskipun penurunan harga obligasi akan jauh lebih terbatas karena memiliki risiko yang jauh lebih rendah. “Ruang penguatan terbuka, namun mungkin tipis setidaknya hingga ketidakpastian berkurang,” ujar Nico.

    Penurunan ini diperparah oleh aksi jual yang dilakukan institusi besar terhadap saham-saham sektor perbankan dan utilitas publik, seperti yang terlihat dari pelemahan saham blue chip dalam beberapa hari terakhir.

    Jika investor institusional sudah menarik dananya dari pasar saham, itu bukan sekadar aksi ambil untung, melainkan sinyal bahwa kepercayaan jangka pendek terhadap potensi pertumbuhan melemah.

    Oleh karena itu, saat banyak orang masih berharap pada “rebound” pasar saham, langkah yang lebih bijak adalah realokasi portofolio.

    Menjual saham di harga yang masih relatif tinggi adalah bentuk antisipasi untuk mencegah kerugian lebih lanjut, bukan tanda kepanikan.

    Bersikap objektif

    Dalam strategi investasi menyeluruh, timing adalah elemen vital. Dan dalam konteks seperti sekarang, menahan posisi terlalu lama hanya akan meningkatkan eksposur risiko.

    Satu hal yang patut digarisbawahi adalah pentingnya bersikap objektif dalam melihat realitas pasar. Investor yang terlalu terikat emosi pada satu jenis aset, misalnya saham, akan kesulitan beradaptasi saat pasar tidak bergerak sesuai harapan.

    Justru dalam kondisi fluktuatif seperti inilah, kesadaran akan pentingnya diversifikasi semakin krusial. Tidak hanya diversifikasi sektor dalam saham, tapi juga lintas instrumen dari properti, emas, obligasi, hingga aset mata uang asing seperti USD.

    Kebanyakan masyarakat Indonesia masih menjadikan rupiah sebagai satu-satunya tolok ukur kekayaan. Padahal, ketika nilai rupiah terus terdepresiasi, kekayaan nominal boleh jadi tetap, namun daya belinya menurun.

    Dalam banyak kasus, masyarakat tidak sadar bahwa kekayaannya diam-diam “tergerus” bukan karena harga naik, tapi karena rupiah lemah. Di sinilah USD atau aset berdenominasi dolar mengambil peran penting sebagai alat untuk menjaga kestabilan nilai kekayaan.

    Semua perlu menyadari bahwa dalam lanskap ekonomi global yang kian tak pasti, strategi bertahan bukan hanya tentang memilih aset paling menguntungkan, tapi juga tentang memitigasi risiko kehilangan daya beli.

    Melemahnya rupiah mungkin tidak terhindarkan, namun bukan berarti tidak bisa diantisipasi. Justru dengan pemahaman yang tepat, depresiasi ini bisa diubah menjadi momentum untuk menyusun kembali strategi keuangan yang lebih resilien.

    Ke depan, tren ini bisa saja bergulir cepat mengikuti arah kebijakan moneter AS, ketegangan geopolitik, dan respons pasar regional.

    Namun satu yang pasti bahwa mereka yang memahami nilai tukar sebagai aset, bukan sekadar angka, akan jauh lebih siap menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.

    Dalam dunia yang terus bergerak, yang bertahan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif. Dan adaptasi terbaik dimulai dari kesadaran bahwa mata uang adalah cermin dari kekuatan ekonomi dan alat lindung nilai yang sangat nyata.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonomi dunia tak pasti, Indonesia harus pasti

    Ekonomi dunia tak pasti, Indonesia harus pasti

    Jakarta (ANTARA) – Gejolak ekonomi global kembali menunjukkan taringnya. Kenaikan tajam imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) menandai kekhawatiran pasar atas ketidakseimbangan fiskal negeri adidaya tersebut.

    Dalam waktu kurang dari satu bulan, imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor sepuluh tahun melonjak dari 4 persen menjadi 4,5 persen, sementara obligasi bertenor 30 tahun nyaris menyentuh 5 persen. Kenaikan ini bukan semata respons atas fluktuasi jangka pendek, melainkan sinyal pergeseran struktural mendalam dalam perekonomian global.

    Indonesia tidak bisa memandang gejolak ini dari kejauhan. Ketika negara-negara maju mengalami tekanan fiskal dan moneter, negara berkembang seperti Indonesia cenderung mengalami transmisi tekanan tersebut dalam bentuk pelemahan nilai tukar, keluarnya arus modal asing, serta kenaikan beban bunga utang luar negeri.

    Ada lima risiko struktural global dan implikasinya bagi Indonesia. Pertama, ketidakseimbangan fiskal Amerika Serikat telah mencapai titik kritis. Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan defisit fiskal AS akan meningkat dari 6,2 persen PDB pada 2025 menjadi 7,3 persen pada 2055.

    Rasio utang terhadap PDB AS saat ini berada di angka 124,3 persen dan diproyeksikan melonjak menjadi 156 persen jika tren belanja fiskal agresif dan suku bunga tinggi terus berlanjut.

    Indonesia, dengan utang pemerintah sekitar Rp8.400 triliun per Mei 2025 atau 38 persen dari PDB, memang masih tergolong moderat. Namun, bila bunga global terus naik, beban pembayaran bunga utang Indonesia yang saat ini sudah menembus Rp500 triliun per tahun akan semakin memberatkan anggaran negara.

    Kedua, meningkatnya biaya lindung risiko (hedging) terhadap gagal bayar AS melalui instrumen credit default swaps (CDS) menjadi sinyal penting. CDS AS kini diperdagangkan di atas CDS Inggris dan mendekati level CDS Yunani dan Italia. Biaya untuk mengasuransikan utang AS bahkan lebih tinggi dibandingkan China, meski China hanya berperingkat A1. Jika pasar menganggap obligasi pemerintah AS bukan lagi aset bebas risiko, maka imbasnya bisa berupa penurunan minat terhadap aset berdenominasi dolar—termasuk obligasi negara berkembang seperti Indonesia.

    Ketiga, pasar kredit swasta (private credit) yang tidak transparan semakin membesar. BlackRock memperkirakan aset private credit akan mencapai 4,5 triliun dolar AS pada 2030. Pasar ini tidak diawasi otoritas seperti pasar obligasi publik, sehingga risiko leverage tersembunyi meningkat.

    Bagi Indonesia yang tengah mendorong pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU dan dana swasta, dinamika ini harus diwaspadai. Keterlibatan investor swasta global dalam pembiayaan proyek-proyek strategis Indonesia bisa terdampak jika kepercayaan terhadap stabilitas sektor kredit menurun.

    Keempat, relasi antara dolar dan suku bunga yang berubah menambah lapisan ketidakpastian baru. Biasanya, suku bunga tinggi memperkuat dolar. Namun, sejak Maret, dolar justru melemah 6 persen terhadap euro walaupun imbal hasil obligasi AS naik. Ini menunjukkan bahwa investor global meminta premi lebih tinggi untuk memegang dolar AS.

    Jika tren ini berlanjut, Indonesia bisa menghadapi tekanan nilai tukar yang lebih kuat. Nilai tukar rupiah yang saat ini berkisar Rp16.200 per dolar AS bisa melampaui Rp17.000 bila terjadi penarikan dana asing dari pasar obligasi dan saham domestik.

    Kelima, ketergantungan rumah tangga Amerika pada pasar saham juga berisiko. Lebih dari 70 persen kekayaan keuangan rumah tangga AS terikat dalam saham. Jika terjadi koreksi besar di pasar saham AS, maka dampaknya bisa menyebar global melalui penurunan konsumsi dan investasi.

    Sementara itu, di Indonesia, jumlah investor pasar modal meningkat tajam, mencapai 13,4 juta investor di awal 2025. Bila volatilitas pasar global memicu aksi jual massal, pasar keuangan domestik pun bisa terguncang.

    Dalam teori makroekonomi modern, ketidakpastian ekonomi global mempengaruhi aktivitas domestik melalui beberapa saluran: nilai tukar, arus modal, suku bunga, dan ekspektasi bisnis. Menurut Bloom (2009) dalam “The Impact of Uncertainty Shocks,” lonjakan ketidakpastian global menyebabkan pelaku usaha menunda investasi dan perekrutan karena risiko menjadi tak terukur. Ini sejalan dengan kondisi saat ini: pelaku usaha Indonesia semakin berhati-hati dalam ekspansi, meskipun inflasi tetap rendah dan konsumsi membaik pasca pandemi.

    Sementara itu, Knightian uncertainty, yang membedakan antara risiko terukur dan ketidakpastian yang tak bisa diukur, semakin relevan. Di tengah fragmentasi geopolitik, perang dagang AS-China, dan konflik Ukraina, investor menghadapi skenario-skenario yang tidak bisa dimodelkan secara statistik. Indonesia harus memahami bahwa fondasi stabilitas ekonomi bukan hanya pada angka inflasi dan pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan merespons ketidakpastian.

    Dalam konteks Indonesia, data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 hanya mencapai 4,9 persen, sedikit di bawah ekspektasi 5,1 persen. Sektor ekspor menurun akibat pelemahan permintaan global, sementara beban utang dalam APBN semakin meningkat. Di sisi lain, konsumsi domestik masih menjadi penopang utama, menyumbang lebih dari 54 persen PDB.

    Tantangan lain adalah pelemahan nilai tukar yang memperbesar biaya impor dan subsidi energi. Bila harga minyak dunia bertahan di atas 85 dolar AS per barel, pemerintah harus menggelontorkan lebih dari Rp400 triliun subsidi BBM tahun ini yang menekan ruang fiskal untuk belanja produktif. Ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal (utang luar negeri dan FDI) juga membuat Indonesia rentan terhadap perubahan sentimen investor global.

    Namun demikian, peluang tetap terbuka. Cadangan devisa Indonesia yang masih cukup kuat yakni 136 miliar dolar AS per Mei 2025 yang memberikan bantalan jika terjadi gejolak. Selain itu, kebijakan hilirisasi nikel dan bauksit bisa mendongkrak penerimaan ekspor dalam jangka menengah, meski harus diiringi dengan penguatan teknologi dan SDM industri.

    Situasi ini tentunya membawa implikasi bagi kebijakan Indonesia. Pertama, pemerintah perlu mengelola risiko fiskal dengan lebih disiplin. Ini bisa dilakukan melalui efisiensi belanja, reformasi subsidi energi, serta peningkatan rasio pajak yang saat ini masih di bawah 10persen PDB. Penerapan pajak karbon dan optimalisasi PPN dapat memperkuat basis pendapatan negara tanpa membebani sektor produktif.

    Kedua, stabilisasi nilai tukar dan pasar keuangan harus menjadi prioritas. Bank Indonesia perlu melanjutkan intervensi ganda dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor. Kebijakan suku bunga harus memperhitungkan sentimen global, namun tetap mendukung pertumbuhan domestik.

    Ketiga, diversifikasi pembiayaan infrastruktur perlu didorong. Ketergantungan pada utang luar negeri dan investor global dapat dikurangi melalui penguatan pasar modal domestik dan pembentukan dana abadi infrastruktur yang melibatkan BUMN, swasta, dan pemerintah daerah.

    Keempat, penguatan ketahanan pangan dan energi harus dipercepat agar tekanan global tidak mengganggu kestabilan sosial. Ketahanan nasional menjadi kunci dalam menghadapi ekonomi global yang semakin tak pasti dan terfragmentasi.

    Indonesia tengah berada dalam pusaran ketidakpastian global yang kompleks. Pergeseran struktural ekonomi dunia menuntut ketahanan domestik yang kuat, respons kebijakan yang adaptif, dan koordinasi yang solid antara lembaga fiskal, moneter, dan sektor riil.

    Kita tak bisa mengendalikan arah angin global, tapi kita bisa memperkuat layar ekonomi nasional agar tetap melaju ke tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    *) Dr. Aswin Rivai, SE., MM adalah Pengamat Ekonomi, Dosen FEB UPN Veteran Jakarta

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah diprediksi menguat seiring AS tak terlibat langsung serang Iran

    Rupiah diprediksi menguat seiring AS tak terlibat langsung serang Iran

    Rupiah hari ini diperkirakan ditutup menguat di kisaran Rp16.350 – Rp16.410 dipengaruhi oleh keputusan Presiden Trump untuk tidak terlibat langsung atas penyerangan terhadap Iran

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memprediksi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS menguat, seiring keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak terlibat langsung atas penyerangan terhadap Iran.

    “Rupiah hari ini diperkirakan ditutup menguat di kisaran Rp16.350 – Rp16.410 dipengaruhi oleh keputusan Presiden Trump untuk tidak terlibat langsung atas penyerangan terhadap Iran,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Anadolu Agency, Trump menolak pernyataan The Wall Street Journal bahwa dirinya telah menyetujui rencana serangan AS bersama Israel melawan Iran. Laporan itu menyatakan bahwa Presiden AS sudah menyetujui rencana untuk menyerang Iran, tetapi belum memberikan perintah akhir untuk melaksanakan hal tersebut.

    Trump disebut sedang menunggu untuk melihat apakah Iran akan menghentikan program nuklir di Fordo.

    Dalam dua pekan ke depan, Trump mengatakan akan membuat keputusan apakah terlibat langsung menyerang Iran atau tak mengizinkan militer AS bergabung dalam perang yang dikobarkan Israel.

    “Sementara dari domestik, (rupiah) dipengaruhi oleh optimisme pelaku pasar atas penurunan BI-Rate di RDG (Rapat Dewan Gubernur) berikutnya,” ungkap Rully.

    Berdasarkan RDG terakhir pada bulan Juni 2025 yang diselenggarakan pada Selasa (17/6) dan Rabu (18/6), BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 5,5 persen.

    Suku bunga deposit facility diputuskan untuk tetap pada level 4,75 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap berada pada level 6,25 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Depan Prabowo, Putin Janji Tambah Pasokan Minyak & LNG ke RI

    Di Depan Prabowo, Putin Janji Tambah Pasokan Minyak & LNG ke RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bakal menambah pasokan minyak dan gas (Migas) alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) ke Indonesia. Selain itu Rusia juga berjanji akan membantu Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak dan gas.

    Hal ini diungkapkan Putin, saat memberikan keterangan pers bersama, usai pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto, di Sitana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025).

    Putin mengatakan peluang baru akan terbuka setelah kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian. Ia berharap perjanjian bi bisa ditandatangani dalam waktu dekat, supaya perusahaan Rusia bisa berbisnis dengan efektif di pasar Indonesia.

    “Kami bersedia menambah pasokan minyak dan gas alam cair ke pasar Indonesia,” kata Putin via translator.

    Dalam kesempatan itu, Putin juga menyingung perusahaan migas asal Rusia yakni Rosneft yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang baru di Tuban, Jawa Timur.

    Foto: via REUTERS/Vyacheslav Prokofyev
    Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri pertemuan di Saint Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025). (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

    Putin juga menyatakan bahwa ke depan, pihak Rusia juga bersedia untuk ikut dalam proyek baru di lepas pantai Indonesia untuk mendorong produksi minyak RI di sumur-sumur migas yang sudah tua.

    “Kami bersedia untuk ikut serta dalam proyek baru di lepas pantai, dan juga memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua,” kata Putin.

    Selain itu Putin juga menyatakan minat dan terbuka untuk kerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan nuklir, bidang kesehatan, pertanian, pelatihan staf, teknologi canggih, hingga penggunaan luar angkasa.

    “Termasuk penggunaan luar angkasa dengan tujuan damai smart city, dan kecerdasan buatan,” kata Putin.

    (emy/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Periksa 3 Pejabat Bank Indonesia Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR – Page 3

    KPK Periksa 3 Pejabat Bank Indonesia Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI). Pada Rabu, 18 Juni 2025, tiga pejabat BI dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait proses penyaluran dana tersebut.

    Ketiga pejabat yang diperiksa adalah Kepala Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial BI Nita Ariesta Muelgini, Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik BI Puji Widodo, dan Kepala Departemen Keuangan BI Pribadi Santoso.

    “Para saksi didalami terkait dengan keikutsertaan, dan pengetahuan mereka mengenai isi dari rapat-rapat yang membahas penyaluran dana,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

    Tak hanya pejabat BI, KPK juga memeriksa anggota DPR RI Satori yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya penyidik untuk mengungkap peran para pihak dalam dugaan korupsi tersebut.

    “Saksi Satori didalami terkait dengan keterkaitan yang bersangkutan dalam Program Sosial Bank Indonesia (PSBI),” ujar Budi seperti dikutip dari Antara.

    Namun demikian, seusai pemeriksaan, Puji Widodo mengaku bahwa dirinya tidak memiliki tugas atau tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan program CSR BI atau PSBI.

    Sementara itu, Satori mengatakan bahwa dirinya memberikan keterangan tambahan kepada penyidik KPK dalam pemeriksaan kali ini.

  • Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) buka suara usai salah satu anggota Dewan Gubernur, Filianingsih Hendarta dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Filianingsih awalnya dipanggil untuk hadir memberikan keterangan kepada penyidik KPK hari ini, Kamis (19/6/2025). Namun, dia diketahui tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, Filianingsih tidak hadir lantaran sedang menjalani agenda dinas. 

    “Dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada kesempatan ini belum dapat hadir karena ada agenda kedinasan yang sudah terjadwalkan dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini telah kami sampaikan melalui surat kepada KPK,” ujar Ramdan melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (19/6/2025), malam. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik. 

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Adapun Filianingsih tidak dipanggil sendirian hari ini. Penyidik turut memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Penyidik juga memanggil Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Pada keterangan terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa ketiga saksi yang dipanggil hari ini yaitu Filianingsih, Dolfie serta Ecky sedang melakukan kegiatan di luar negeri. 

    “Saksi berhalangan hadir karena kegiatan di luar negeri,” terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025). 

    Terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. 

    Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu Deputi Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. 

    Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

  • BI sampaikan komitmen untuk dukung upaya penegakan hukum oleh KPK

    BI sampaikan komitmen untuk dukung upaya penegakan hukum oleh KPK

    Jakarta (ANTARA) – ⁠Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh upaya penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI.

    “BI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi ​BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    KPK mengagendakan pemeriksaan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta sebagai saksi kasus penyalahgunaan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada Kamis (19/6). Namun, Filianingsih tidak memenuhi panggilan KPK.

    Terkait hal ini, Ramdan menyampaikan bahwa Deputi Gubernur BI Filianingsih belum dapat hadir dikarenakan terdapat agenda kedinasan yang sudah terjadwalkan dan tidak dapat dibatalkan.

    “Hal ini telah kami sampaikan melalui surat kepada KPK. Kami mohon maklum dan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses ini berjalan dengan baik,” kata Ramdan.

    Diberitakan sebelumnya, selain Deputi Gubernur BI Filianingsih, KPK memanggil dua anggota DPR RI periode 2024-2029 yakni Ecky Awal Mucharam (EAM) dan Dolfie Othniel Frederic Palit (DOF) sebagai saksi kasus CSR BI pada Kamis. Penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan seorang karyawan swasta berinisial SR.

    KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait perkara tersebut.

    Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada tanggal 16 Desember 2024 dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digeledah pada tanggal 19 Desember 2024.

    KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan dan juga telah memeriksa anggota DPR RI Satori terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Konsumen Akui Ekonomi Menantang tapi Tetap Optimistis

    Survei: Konsumen Akui Ekonomi Menantang tapi Tetap Optimistis

    Bisnis.com, JAKARTA — Survei YouGov Indonesia membuktikan bahwa konsumen di Tanah Air mengakui aspek ekonomi menjadi tantangan besar dalam 12 bulan terakhir, karena biaya hidup meningkat sementara pendapatan stagnan. 

    General Manager YouGov Indonesia Edward Hutasoit menyampaikan meski menantang, tetapi konsumen tetap optimistis terhadap kondisi keuangan ke depan. 

    Survei yang dilakukan kepada 2.067 responden di seluruh Indonesia tersebut menunjukan secara umum atau 68% responden memandang positif kondisi keuangan ke depan. 

    “Pandangan positif paling kuat terdapat pada kelompok usia 35—44 tahun dan memiliki tingkat positif bersih tertinggi [72%]. Kelompok usia termuda [18—24] memiliki tingkat positif yang sedikit lebih rendah [65%],” ujarnya pada Kamis (19/6/2025). 

    Di antara optimisme tersebut, kelompok muda yang baru mengawali karir atau usia 18—24 tahun mencatatkan pandangan negatif tertinggi (27%). 

    Pasalnya, tekanan yang dirasakan responden berupa meningkatnya pengeluaran dirasakan oleh 50% alias setengahnya. 

    Utamanya, Generasi Milenial yang paling merasakan peningkatan pengeluaran (54%), diikuti Generasi X (51%) dan Gen Z (46%). Hanya 10% secara umum responden yang merasa pengeluarannya menurun dalam 12 bulan terakhir. 

    Adapun, peningkatan pengeluaran terutama untuk kebutuhan pokok seperti bahan makanan (34%) dan pendidikan (25%), menunjukkan bahwa banyak rumah tangga menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi. 

    Sebanyak 24% juga meningkatkan tabungan mereka, menunjukkan upaya hati-hati untuk membangun bantalan keuangan, meskipun dalam kondisi keuangan yang sulit. Hal ini mencerminkan perilaku ganda: mengatasi inflasi sambil berusaha tetap tangguh secara finansial.

    Edward menuturkan bahwa keyakinan di tengah tekanan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang optimistis. 

    “Orang Indonesia yang lebih optimis dalam menghadapi tantangan ini. Tapi ini is not a bad thing karena menunjukkan kalau orang Indonesia seperti itu sangat tangguh dan bertahan dalam menghadapi tantangan,” tuturnya. 

    Hasil survei tersebut sejalan dengan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) yang mengindikasikan keyakinan konsumen Mei 2025 tetap berada pada level optimistis (indeks>100) sebesar 117,5. 

    Meski keyakinan tersebut lebih rendah dari bulan sebelumnya, namun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menunjukkan 6 bulan mendatang dibandingkan dengan kondisi saat ini tetap tinggi di level 129. 

    Utamanya terjadi peningkatan terhadap Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) sebesar 0,3 poin ke level 123,8 pada Mei 2025. 

  • KPK Periksa Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Dolfie Othniel Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI

    KPK Periksa Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Dolfie Othniel Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Di antara saksi yang diperiksa adalah Dolfie Othniel Frederic Palit selaku Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dolfie juga menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR RI dan sekretaris fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di parlemen.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis, 19 Juni 2025.

    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selain Dolfie dan Filianingsih, penyidik juga memanggil Ecky Awal Mucharam (Anggota Komisi XI DPR RI) dan seorang pihak swasta bernama Sahruldin.

    Meski belum merinci sejauh mana pengetahuan para saksi dalam kasus ini, KPK menduga mereka memiliki informasi penting mengenai dana CSR di BI.

    Penggunaan Dana CSR Tidak Sebagaimana Mestinya

    Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi NasDem Satori rampung diperiksa penyidik. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan pemeriksaan Satori lebih ditekankan pada penggunaan dana CSR.

    “Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025.

    Asep menjelaskan, dana CSR BI disalurkan ke sebuah yayasan. Menurut Asep, yayasan tersebut diajukan langsung oleh Satori dan menjadi penerima dana CSR.

    “Beliau (Satori) salah satu penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh bersangkutan,” tutur Asep.

    KPK mendalami soal penggunaan dana CSR yang diduga tidak sesuai peruntukan. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan rumah, penyediaan ambulans, atau beasiswa, diduga tidak sepenuhnya direalisasikan sesuai laporan.

    “Pada kenyataan yang kita temukan itu. Tidak semuanya 50 (rumah) dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti, yang baru ketahuan baru seperti itu,” tutur Asep.

    KPK menyebut adanya dua yayasan berbeda yang diajukan oleh Satori (S) dan anggota DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG). Dana CSR kemudian disalurkan ke yayasan sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif tersebut.

    “Jadi kita hari ini misalkan memanggil Bapak S, kita mendalami CSR yang digunakan oleh Pak S. Artinya digunakan oleh yayasan yang dibentuk oleh Pak S. Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” ujar Asep.

    Menanggapi isu pilih kasih dalam penanganan perkara karena ada dugaan keterlibatan Heri Gunawan selaku legislator dari Partai Gerindra, Asep menegaskan proses hukum berjalan sesuai fakta.

    “Biasalah kalau dugaan-dugaan gitu. Kita concern, jadi masing-masing orang ini kan berbeda. Berbeda antara Pak S dengan Pak HG,” ujarnya.

    KPK Geledah Rumah Heri Gunawan

    Dalam proses penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI, penyidik menggeledah rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    KPK masih terus mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.***

  • CORE minta waspadai moneter ketat seiring kenaikan harga minyak dunia

    CORE minta waspadai moneter ketat seiring kenaikan harga minyak dunia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan adanya potensi kebijakan moneter yang ketat di dalam negeri, seiring dengan potensi terus meningkatnya harga minyak global akibat tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

    “Sejauh ini yang menurut saya bisa mempengaruhi sektor keuangan adalah dari jalur moneter. Dampaknya terhadap kebijakan moneter global kalau sudah harga minyak meningkat pasti akan ikut memicu inflasi global,” ujar Faisal saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Kamis.

    Faisal menjelaskan, kenaikan harga minyak global akan memicu kenaikan inflasi berbagai negara di tingkat global.

    Kenaikan inflasi di tingkat global itu, lanjutnya, akan mendorong kenaikan tingkat suku bunga acuan oleh bank sentral di berbagai negara, termasuk oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

    “Kenaikan tingkat suku bunga di AS, bisa jadi membuat Bank Indonesia (BI) kalaupun tidak menaikkan tingkat suku bunga, paling tidak dia menahan untuk tidak menurunkan lagi,” ujar Faisal.

    Dengan kenaikan atau tidak turunnya suku bunga acuan BI, Ia mengatakan bisa menyebabkan penyaluran kredit oleh bank-bank komersial di Tanah Air ke sektor riil semakin terhambat dan tertahan.

    Seiring dengan itu, lanjutnya, akan mendorong penurunan penyaluran kredit serta penurunan tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan- perbankan dalam negeri.

    “Sekarang kan (pertumbuhan kredit) sudah single digit, bahkan single digitnya sudah 8 persenan. Nah, bisa lebih turun lagi dan otomatis ini akan berdampak ke sektor riil, ke pertumbuhan ekonomi,” ujar Faisal.

    Pada perdagangan Kamis (19/06) pukul 19.15 WIB, harga minyak dunia Brent Oil tercatat berada di level 77,60 dolar AS per barel, sedangkan harga minyak mentah Crude Oil WTI berada di level 74,36 dolar AS per barel.

    Sementara itu, saat ini tingkat suku bunga acuan The Fed tercatat di level 4,25-4,50 persen, sedangkan suku bunga acuan BI tercatat di level 5,50 persen.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.