Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air senilai Rp2,04 triliun pada pekan ketiga Juni 2025.   

    Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Bambang Pramono menyampaikan bahwa kaburnya modal asing yang mempengaruhi kinerja rupiah tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian global dan domestik terkini. 

    Melihat dari masing-masing instrumen, meski terjadi arus modal keluar di pasar saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), namun obligasi pemerintah alias Surat Berharga Negara (SBN) tetap diminati asing.  

    “Terdiri atas jual neto senilai Rp1,78 triliun di pasar saham dan Rp3,72 triliun di SRBI, serta beli neto senilai Rp3,47 triliun di pasar SBN,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/6/2025). 

    Secara kumulatif berdasarkan data setelmen sampai dengan 19 Juni 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp47,15 triliun di pasar saham. 

    Kemudian, investor asing tercatat menjual secara neto SRBI senilai  Rp28,69. Sementara di pasar SBN terus mencatatkan beli neto senilai Rp44,93 triliun. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 19 Juni 2025 sebesar 81,59 bps, naik dibanding posisi pada 13 Juni 2025 sebesar 76,93 bps.

    Adapun aliran modal asing yang menjadi indikator stabilitas nilai tukar rupiah tersebut berdampak pada melemahnya rupiah dalam sepekan terakhir. 

    Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.390 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (19/6/2025), dan dibuka pada level (bid) Rp16.355 per dolar AS keesokan harinya. Namun pada akhir perdagangan, rupiah tercatat menuju level Rp16.399 per dolar AS (JISDOR 20 Juni 2025). 

    Membandingkan dengan data JISDOR sepekan terakhir, rupiah setidaknya melemah 106 poin dari posisi Rp16.293 per dolar AS (data per 13 Juni 2025). 

    Bersamaan dengan pelemahan rupiah, indeks dolar AS terhadap enam mata uang negara maju atau DXY menguat ke level 98,91.

    Imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,73% pada Kamis (19/6/2025) dan melanjutkan kenaikan ke 6,75% pada Jumat (20/6/2025) pagi. Sementara itu, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,391% pada Kamis sore. 

     

    Janji Jaga Stabilitas Rupiah

    Gubernur BI Perry Warjiyo mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,5% dengan alasan menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas. 

    Perry memandang ketidakpastian global masih akan tetap tinggi sepanjang Presiden AS Donald Trump belum menyelesaikan negosiasi tarif AS dengan sejumlah negara. Belum lagi ditambah dengan eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasar keuangan Indonesia. 

    “BI memberikan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/6/2025). 

    Adapun, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Strategi ini juga disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti juga menekankan bahwa bank sentral akan mengoptimalisasi instrumen moneter seperti SRBI, Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI) untuk menarik investasi portfolio asing. 

    “Kami akan terus mengoptimalkan oepari moneter pasar pro-market karena memang kami masih melihat ada beberapa risiko yang patut kita waspadai, antara lain perkembangan dari geopolitik di Middle East,” tuturnya. 

  • ICDX resmi terdaftar jadi penyelenggara Bursa Berjangka Derivatif PUVA

    ICDX resmi terdaftar jadi penyelenggara Bursa Berjangka Derivatif PUVA

    Ilustrasi logo Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). (ICDX)

    ICDX resmi terdaftar jadi penyelenggara Bursa Berjangka Derivatif PUVA
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 20:15 WIB

    Elshinta.com – Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) secara resmi telah terdaftar sebagai Penyelenggara Bursa Berjangka Derivatif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA).

    Keputusan itu sebagaimana disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) melalui surat nomor No.27/328/DPPK/Srt/B kepada ICDX, yang menjadikan ICDX sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) pertama di Indonesia yang menjadi penyelenggara Bursa Berjangka Derivatif PUVA di bawah Otoritas BI.

    “Dengan terdaftarnya ICDX secara resmi menjadi Bursa Berjangka Derivatif PUVA di BI, tentunya menjadi sejarah baru dalam perjalanan ICDX sebagai Bursa Berjangka Komoditi di Indonesia,” ujar Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi di Jakarta, Jumat.

    Fajar mengatakan seiring terdaftarnya ICDX di BI membuat ekosistem penyelenggara pasar dan kliring Derivatif PUVA di bawah pengawasan BI telah lengkap, yang mana ICDX sebagai Bursa, Indonesia Clearing House sebagai Lembaga Kliring, serta BI sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi.

    Sebelumnya, Indonesia Clearing House telah dinyatakan secara resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka PUVA pertama dari BI. Sejak beroperasi tahun 2009, Ia memastikan ICDX telah memiliki pengalaman menjadi bursa penyelenggara PUVA dalam perdagangan berjangka komoditi, termasuk di antaranya Pasar Valas Derivatif OTC dan Pasar Valas Multilateral (GOFX).

    “Ke depan, kami tentunya telah siap untuk mendukung berbagai agenda BI, khususnya terkait pengembangan perdagangan derivatif PUVA melalui Bursa Berjangka,” ujar Fajar.

    Ia memastikan, berbagai upaya strategis telah disiapkan untuk mendukung upaya BI mengembangkan perdagangan Derivatif PUVA, berbekal pengalaman sebagai infrastruktur pasar selama 15 tahun. Lanjutnya, ICDX juga akan bersinergi dengan BI dalam upaya pengembangan PUVA melalui inovasi metodologi, kapabilitas dan integritas pasar sebagai sarana pendukung penciptaan produk strategis yang menjadi kewenangan BI.

    “Hal ini tentunya akan menciptakan sinergi berjenjang antara otoritas, bursa berjangka dan pelaku pasar yang memungkinkan inklusivitas pasar keuangan terjadi. Tentunya sinergi ini dapat menjadi landasan pacu dalam mencapai tujuan pemerintah untuk pendalaman pasar keuangan nasional,” ujar Fajar.

    Melalui kolaborasi ini, pihaknya berharap BI sebagai otoritas serta Indonesia Clearing House sebagai Lembaga Kliring dapat menjadi ekosistem terintegrasi dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional.

    “Pasar keuangan khususnya tentang PUVA, memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Dan untuk mencapai itu, perlu dilakukan kolaborasi, penguatan kapasitas, serta sinergi bersama semua pemangku kepentingan,” ujar Fajar.

    Sebelumnya, produk derivatif pasar uang dan valuta asing berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan. Seiring pemberlakuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), saat ini pengawasan dan pengaturan perdagangan derivatif pasar uang dan valuta asing berpindah ke BI.

     

    Sumber : Antara

  • Gejolak Perang Iran-Israel, Pemerintah Didesak Amankan Pasokan Energi Minyak dan Gas

    Gejolak Perang Iran-Israel, Pemerintah Didesak Amankan Pasokan Energi Minyak dan Gas

    PIKIRAN RAKYAT – Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah proaktif guna mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam. Desakan tersebut muncul sebagai antisipasi terhadap potensi dampak eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

    “Pemerintah harus segera memperkuat pasokan minyak dan gas kita dengan merevisi kontrak-kontrak yang ada bersama mitra dagang,” ujar Wijayanto, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Meskipun harga minyak global saat ini terpantau cukup stabil, Wijayanto tetap mewanti-wanti akan tingginya risiko ketidakpastian global.

    Sebagai informasi, pada perdagangan Jumat, 20 Juni 2025 pukul 14.53 WIB, harga minyak mentah Brent berada di kisaran 72,16 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) tercatat 73,92 dolar AS per barel.

    Ia menjelaskan, bahwa harga minyak bumi relatif stabil meski perang besar di Timur Tengah berpotensi mengganggu harga minyak dan gas.

    Diketahui juga bahwa Iran menyumbang 1,5 persen produksi minyak dan 6,5 persen gas alam di dunia. Ditambah lagi, Selat Hormuz melayani 20 persen ekspor minyak dan 30 persen ekspor-impor gas alam di skala global.

    Wijayanto memprediksi konflik tidak akan meluas secara signifikan, mengingat tiga kekuatan besar dunia (Amerika Serikat, Rusia, dan China) telah menyatakan tidak akan terlibat langsung.

    Meski begitu, ada kemungkinan potensi dampak terhadap perekonomian nasional tidak boleh diabaikan. hal itu karena bisa menyebabkan gangguan pada rantai pasok minyak dan gas global yang dikhawatirkan dapat menekan kinerja ekspor Indonesia, khususnya di sektor komoditas.

    Hal ini pada gilirannya dapat memperburuk neraca transaksi berjalan dan menekan nilai tukar rupiah.

    Ia pun menuturkan, apabila konflik meluas dan mengganggu suplai minyak bumi serta gas alam global, pertumbuhan ekonomi dunia akan terhambat.

    “Ini akan mengurangi volume dan harga komoditas ekspor Indonesia, menurunkan neraca transaksi berjalan, dan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Wijayanto juga menekankan pentingnya mengoptimalkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) guna memperkuat cadangan devisa.

    Cadangan devisa yang kuat akan menjadi amunisi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    “Proyek-proyek besar yang memakan banyak anggaran perlu dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal kita. Jangan sampai beban fiskal kita semakin bertambah untuk hal-hal yang, meskipun penting, tidak bersifat mendesak,” tuturnya.***

  • BI pastikan uang Rupiah edisi 80 tahun kemerdekaan RI adalah hoaks

    BI pastikan uang Rupiah edisi 80 tahun kemerdekaan RI adalah hoaks

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa uang kertas Rupiah edisi 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang beredar melalui video di media sosial merupakan hoaks.

    “Saya infokan saja bahwa itu hoax dan sudah diinformasikan melalui media sosial BI,” kata Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Hari Widodo saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    BI menegaskan bahwa hingga saat ini bank sentral tidak menerbitkan Uang Rupiah Peringatan Kemerdekaan (UPK) terbaru.

    Hal itu disampaikan BI pada Jumat melalui akun media sosial resminya seperti Instagram, X (Twitter), hingga TikTok.

    Adapun UPK terakhir yang diterbitkan BI yaitu uang kertas rupiah dalam pecahan Rp75.000 dalam rangka Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan RI pada tahun 2020.

    Sebelumnya, video yang beredar luas di media sosial menampilkan uang kertas dengan narasi Rupiah edisi “80 Tahun Kemerdekaan RI”.

    Uang tersebut memiliki warna dasar abu-abu, dengan tulisan pada satu sisi “80 Tahun Merdeka: Bersatu, Berdaulat, dan Berprestasi berazaskan Pancasila. MERDEKA!!!”.

    Dengan latar belakang bergambar Bendera Merah-Putih dan pesawat berwarna hijau, Presiden Pertama RI Soekarno berpakaian jas safari putih dan peci hitam sedang mengacungkan jari ke atas. Di sebelah gambar Soekarno, terdapat gambar perempuan yang mengenakan kebaya merah.

    Sedangkan pada satu sisi lainnya, terdapat gambar peta Indonesia dengan lambang garuda dan dilengkapi tulisan “Republik Indonesia”. Uang tersebut hanya bertuliskan angka “80” dan tidak terdapat tulisan “rupiah”, “Bank Indonesia”, maupun tanda tangan Gubernur BI dan Menteri Keuangan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI optimis target 50 persen literasi ekonomi syariah di 2025 tercapai

    BI optimis target 50 persen literasi ekonomi syariah di 2025 tercapai

    Literasi dan inklusi ekonomi syariah secara nasional di 2025 ditargetkan dapat mencapai 50 persen, karena kita ingin mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

    Bandarlampung (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) optimis capaian target literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah secara nasional di 2025 sebesar 50 persen dapat tercapai.

    “Untuk literasi dan inklusi ekonomi syariah secara nasional di 2025 ditargetkan dapat mencapai 50 persen, karena kita ingin mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” ujar Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah BI Irfan Farulian, di Bandarlampung, Jumat.

    Ia mengatakan hal tersebut dapat terjadi dengan makin meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

    “Selain Bank Indonesia ada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah dan 16 kementerian lembaga yang bekerjasama dalam meningkatkan literasi keuangan serta ekonomi syariah sesuai target yang ditentukan dengan berbagai upaya,” katanya pula.

    Dia menjelaskan sejumlah upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah meliputi menggelar festival dan ajang seperti Festival Ekonomi Syariah di masing-masing provinsi, serta regional. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kampanye dalam rangka mengenalkan ekonomi syariah dan gaya hidup halal kepada masyarakat luas.

    Kemudian telah dilakukan pula pelatihan untuk menemukan key opinion leader yang dapat menyebarkan informasi ekonomi dan keuangan syariah.

    “Jadi key opinion leader tidak hanya dari pemuka agama, dan akademisi, tapi ada juga peran media dan para influencer untuk menyebarkan konten tentang gaya hidup, pariwisata halal, atau berbagai produk keuangan syariah,” ujar dia lagi.

    Menurut dia, pihaknya juga ingin mengubah prilaku masyarakat, agar tidak hanya tertarik tapi langsung melakukan aksi untuk meningkatkan literasi digital.

    “Ketika sudah ada aksi nyata, maka akan mendorong permintaan akan bank syariah, jasa syariah semua menjadi satu serta akan meningkatkan sektor syariah seperti pariwisata halal, kosmetik halal dan lain sebagainya. Ini juga akan mendorong produk domestik bruto (PDB) syariah yang sekarang sudah cukup besar dan harus ditingkatkan. Sebab kita punya potensi untuk ini,” katanya.

    Ia mengatakan pula, dengan adanya potensi, sumber daya yang memadai, strategi dan langkah pengungkit dari pemerintah salah satunya melalui program prioritas Presiden, maka target literasi digital sebesar 50 persen dapat tercapai.

    Sebelumnya terinci perkembangan indeks literasi ekonomi syariah nasional meliputi pada 2019 sebesar 16,28 persen, 2021 mencapai 20 persen, 2022 persentasenya sebesar 23,30 persen, 2023 mencapai 2023 persen, dan pada 2024 indeks literasi ekonomi syariah nasional sebesar 42,84 persen.

    Berdasarkan aspek materi tingkat literasi ekonomi syariah tertinggi berasal dari materi literasi lembaga keuangan syariah, yakni sebesar 63,26 persen. Dan berdasarkan usia yang paling banyak memahami literasi ekonomi syariah berasal dari usia 31-45 tahun dengan persentase 45,05 persen.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jurus BNI Jaga Profitabilitas Lewat Efisiensi dan Penguatan Dana Murah

    Jurus BNI Jaga Profitabilitas Lewat Efisiensi dan Penguatan Dana Murah

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga profitabilitas secara berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup peningkatan efisiensi, optimalisasi CASA, serta mendorong pertumbuhan bisnis berbasis ekosistem dan digitalisasi.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan BNI secara proaktif melakukan efisiensi terhadap cost of fund (CoF) dengan tetap mengedepankan penghimpunan dana berbasis transaksi. Salah satu upaya utamanya adalah dengan terus meningkatkan kualitas layanan di kanal digital milik BNI.

    “Selain itu, kami juga tetap fokus meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan pricing yang kompetitif dan menjaga kualitas aset. Dengan demikian, yield dari penyaluran kredit dapat tetap optimal,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Kamis (19/6/2025).

    Ia menambahkan digitalisasi membawa dampak positif terhadap efisiensi operasional sekaligus mendorong peningkatan pendapatan non-bunga. Langkah ini tidak hanya menekan beban operasional, tetapi juga memperkuat kenyamanan dan kemudahan akses bagi nasabah. Untuk itu, BNI terus mengoptimalkan pemanfaatan platform digital seperti Wondr by BNI dan BNI Direct sebagai kanal utama dalam menunjang aktivitas transaksi keuangan harian..

    Langkah ini menjadi respons terhadap kondisi industri perbankan yang tengah menghadapi tekanan margin. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, Net Interest Margin (NIM) perbankan turun menjadi 4,45% per April 2025, dipengaruhi oleh ketatnya likuiditas dan tingginya persaingan penghimpunan dana, termasuk dengan berbagai instrumen investasi lainnya.

    Lebih lanjut, saat suku bunga acuan Bank Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan, transmisi ke bunga kredit dan dana dinilai belum berjalan optimal. Hal ini membuat biaya dana tetap tinggi dan menjaga profitabilitas menjadi tantangan tersendiri.

    Melalui kombinasi strategi efisiensi, dorongan digitalisasi, dan fokus pada dana murah, BNI berharap mampu menjaga margin tetap stabil hingga akhir 2025. Strategi ini sekaligus menjadi bukti kesiapan BNI dalam menjawab tantangan industri dan menjaga arah pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

    (anl/ega)

  • BI tekankan literasi QRIS agar masyarakat tak mudah tertipu

    BI tekankan literasi QRIS agar masyarakat tak mudah tertipu

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengingatkan pentingnya penguatan literasi mengenai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) agar masyarakat terhindar dari berbagai modus penipuan.

    “Semua fitur transaksi QRIS harus dipahami oleh masyarakat, khususnya merchant atau pedagang dan kita sebagai pengguna,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dicky mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran data sebelum menyelesaikan transaksi pembayaran atau transfer melalui QRIS.

    Sebelum menekan tombol akhir, masyarakat diminta untuk membaca dengan cermat, serta menanyakan dan mengonfirmasi ulang apakah rekening tujuan benar dan sesuai. Jika sudah dipastikan benar, maka finalisasi transaksi pun bisa dilakukan.

    Dicky mengamini bahwa tingginya minat dan penggunaan QRIS dalam penyelesaian transaksi juga sekaligus menuntut penguatan literasi atau pemahaman tentang cara dan keamanan bertransaksi.

    Oleh sebab itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi penggunaan QRIS yang dilakukan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

    “Di semua kantor BI, program literasi digital khususnya QRIS jadi salah satu program utama. Tentunya kita lakukan bersama industri (penyedia jasa pembayaran),” ujar Dicky.

    Ia menambahkan bahwa seluruh penyedia jasa pembayaran (PJP), baik bank maupun nonbank, wajib melakukan tugas literasi ini.

    “Bahkan kami rencanakan hal ini akan menjadi kewajiban yang akan kami enforce ke industri, karena kami tidak bisa sendirian,” kata Dicky.

    Belakangan ini marak berbagai modus penipuan yang menyalahgunakan QRIS. Salah satu modus yaitu dengan menggunakan QRIS palsu, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan.

    Diberitakan sebelumnya, Tim Opsnal Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Barat menangkap seorang pelaku penipuan yang menggunakan QRIS palsu.

    Pelaku merupakan warga Dusun Arokke, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diringkus kepolisian di sebuah kafe di Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju, pada 23 Mei yang lalu.

    Aksi penipuan QRIS palsu bermula saat pelaku mendatangi sebuah kafe di kawasan Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju. Saat itu, pelaku mengaku kepada kasir bahwa telah melakukan pembayaran melalui QRIS.

    Namun, salah seorang pegawai kafe merasa curiga setelah tidak ada notifikasi pembayaran masuk, baik melalui aplikasi m-banking maupun rekening kafe.

    Kecurigaan itu kemudian dilaporkan ke pemilik kafe, yang kemudian memverifikasi dan memastikan tidak ada dana yang masuk.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Nembak! Segini Batas Usia Minimal Bikin SIM

    Jangan Nembak! Segini Batas Usia Minimal Bikin SIM

    Jakarta –

    Bikin SIM jangan nembak! Ada batas usia minimal yang harus dipenuhi. Batas usia minimal itu bukan sembarangan, melainkan sudah mempertimbangkan berbagai aspek.

    Setiap pengendara wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan, jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.

    Seperti disebutkan di atas, bikin SIM harus memenuhi persyaratan usia. Nah batas usia minimal bikin SIM ini berbeda-beda tergantung jenisnya. Diatur dalam Perpol 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM pasal 8, berikut ini batas usia minimal bikin SIM.

    Batas Usia Minimal Bikin SIM

    “Persyaratan usia penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, harus memenuhi ketentuan usia paling rendah:
    a. 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM D1
    b. 18 tahun untuk SIM CI
    c. 19 tahun untuk SIM CII
    d. 20 tahun untuk SIM A umum dan SIM BI
    e. 21 tahun untuk SIM BII
    f. 22 tahun untuk SIM BI Umum, dan
    g. 23 tahun untuk SIM BII Umum,” demikian penjelasan aturannya.

    Batasan usia tersebut juga ada alasannya. Dalam lembar putusan MK yang menolak masa berlaku SIM seumur hidup, disebutkan bahwa persyaratan batas usia minimal itu sudah mempertimbangkan aspek psikologi.

    “Bahwa pada usia 17 tahun seseorang sudah mampu memahami tingkat bahaya dalam berlalu lintas di jalan umum serta mempunyai kecermatan dalam berperilaku termasuk dalam berlalu lintas dan mampu bertanggungjawab terhadap akibat dari perilakunya,” begitu bunyi keterangan dalam putusan MK.

    “Batas usia minimal tersebut ditentukan semakin tinggi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan dan menuntut kecermatan dan tanggung jawab yang lebih tinggi,” lanjut keterangan tersebut.

    Nah buat kamu yang baru membuat SIM, pastikan persyaratan usia minimal sudah terpenuhi ya! Jangan nembak membuat SIM sebelum umurnya, karena akan membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

    (dry/rgr)

  • Konflik Iran-Israel, Ekonom: RI perlu amankan pasokan minyak dan gas

    Konflik Iran-Israel, Ekonom: RI perlu amankan pasokan minyak dan gas

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pemerintah Indonesia perlu segera mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam guna mengantisipasi potensi dampak dari eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

    “Pemerintah perlu mengamankan pasokan minyak bumi dan gas bagi Indonesia dengan memperbaiki kontrak dengan mitra dagang kita,” kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Meski saat ini harga minyak global masih relatif stabil, ia mengingatkan bahwa risiko ketidakpastian tetap tinggi. Sebagaimana diketahui, pada perdagangan Jumat (20/6) pukul 14.53 WIB, harga minyak mentah Brent tercatat berada di level 72,16 dolar AS per barel, sementara minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) berada di posisi 73,92 dolar AS per barel.

    “Harga minyak bumi relatif stabil kendatipun di Timur Tengah terjadi perang dahsyat yang berpotensi mengganggu harga minyak dan gas, mengingat Iran memproduksi 1,5 persen dan 6,5 persen minyak bumi dan gas alam dunia, dan Selat Hormuz melayani 20 persen dan 30 persen ekspor impor minyak dan gas alam dunia,” jelasnya.

    Wijayanto memperkirakan konflik tidak akan mengalami eskalasi lebih lanjut, mengingat tiga kekuatan besar dunia, Amerika Serikat, Rusia, dan China, telah menyatakan tidak akan terlibat langsung dalam konflik tersebut.

    Namun, ia tetap mengingatkan bahwa potensi dampak terhadap perekonomian nasional tidak bisa diabaikan. Gangguan pada rantai pasok minyak dan gas global dikhawatirkan menekan kinerja ekspor Indonesia, khususnya pada sektor komoditas, sehingga dapat memperburuk neraca transaksi berjalan dan menekan nilai tukar rupiah.

    “Jika perang mengalami eskalasi dan menghambat suplai minyak bumi dan gas alam dunia, ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan mengurangi volume dan harga komoditas ekspor Indonesia, menurunkan neraca transaksi berjalan, dan menekan nilai tukar rupiah,” ungkap Wijayanto.

    Maka dari itu, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk memperkuat cadangan devisa sebagai amunisi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

    “Proyek besar boros anggaran perlu dikalibrasi ulang, disesuaikan dengan kapasitas fiskal, jangan sampai fiskal kita semakin terbebani untuk hal-hal yang walaupun penting tetapi tidak urgent,” tutupnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Uang Rupiah Edisi HUT ke-80 RI, BI Buka Suara

    Viral Uang Rupiah Edisi HUT ke-80 RI, BI Buka Suara

    Jakarta –

    Viral video di media sosial menampilkan uang pecahan yang diklaim sebagai edisi khusus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI). Terlihat uang kertas tersebut bergambar Ir. Soekarno, bendera merah putih, peta Indonesia, Garuda Pancasila, serta tulisan ’80 NKRI’.

    Bank Indonesia (BI) menegaskan pihaknya tidak menerbitkan Rupiah edisi HUT ke-80 RI. Terakhir uang Rupiah Peringatan Kemerdekaan (UPK) yang diterbitkan adalah dalam peringatan 75 Tahun Kemerdekaan RI pada 2020.

    “Hoaks. BI tidak menerbitkan uang Rupiah edisi 80 tahun kemerdekaan RI,” kata BI dalam unggahannya di akun resmi X, Jumat (20/6/2025).

    Dengan demikian, BI menegaskan bahwa narasi yang beredar terkait penerbitan uang edisi HUT ke-80 RI adalah hoaks alias tidak benar.

    “Selalu #BeriMakna dengan cek fakta dan validasi informasi melalui kanal resmi BI. Jangan lupa, tetap hati-hati sebelum menyebarkan informasi, ya, Sobat!” ucap BI.

    Sebelumnya, beberapa akun di platform media sosial tampak membagikan unggahan video dan potret yang digadang-gadang menjadi uang Rupiah edisi 80 Tahun Kemerdekaan RI.

    “Keren dan unik! Inilah penampakan uang edisi spesial 80 tahun Kemerdekaan RI,” bunyi judul postingan tersebut.

    Tonton juga Video: Jasa Tukar Uang Mulai Bermunculan di Kota Tua

    (aid/ara)