Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    Denpasar (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat nasabah di Pulau Dewata diperkirakan tergolong gemar menabung karena dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan tumbuh 10,22 persen mencapai Rp194,63 triliun per April 2025.

    “Peningkatan DPK posisi April 2025 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp10,35 triliun,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Rabu.

    Berdasarkan data regulator lembaga jasa keuangan itu, jika dibandingkan posisi sama 2024, DPK di Bali saat itu mencapai Rp176,57 triliun.

    Meski begitu, pertumbuhan double digit DPK tersebut belum diikuti untuk realisasi kredit perbankan yang masih tumbuh single digit.

    Pihaknya mencatat realisasi kredit mencapai Rp113,72 triliun atau tumbuh 6,93 persen dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai Rp106,34 triliun.

    Kondisi itu juga terkonfirmasi dari rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Bali posisi April 2025 sebesar 58,43 persen yang lebih rendah jika dibandingkan periode sama 2024 mencapai 60,22 persen.

    Sedangkan jika dibandingkan secara bulanan atau pada Maret 2025, LDR perbankan di Bali lebih tinggi mencapai 59,06 persen.

    Ada pun batas bawah LDR target adalah 78 persen dan batas atas sebesar 92 persen, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013.

    Ada pun LDR adalah salah satu rasio yang mencerminkan fungsi intermediasi perbankan sekaligus indikator ketersediaan likuiditas untuk ekspansi kredit.

    “Kami akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas,” ucapnya.

    Sementara itu, kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,21 persen, lebih rendah dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya sebesar 3,25 persen.

    Secara umum pihaknya menilai per April 2025 perbankan di Pulau Dewata tetap solid dan stabil didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko terjaga.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Doddy Zulverdi membuat “LPS Super Apps” jika terpilih jadi Waka DK LPS

    Doddy Zulverdi membuat “LPS Super Apps” jika terpilih jadi Waka DK LPS

    apa yang mereka bisa dapatkan dari LPS, mereka bisa mendapatkan informasi itu hanya dengan akses apps itu

    Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Doddy Zulverdi menawarkan ide pembuatan “Super Apps” yang dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai LPS apabila dirinya terpilih menduduki jabatan di lembaga tersebut.

    “Intinya adalah kita ingin memanfaatkan teknologi AI yang sifatnya generatif untuk bisa kita gunakan dalam memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat jika mereka ingin mengetahui semua tugas LPS maupun apa yang mereka bisa dapatkan dari LPS, mereka bisa mendapatkan informasi itu hanya dengan akses apps itu,” kata Doddy saat mengikuti fit and proper test Calon Anggota DK LPS di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

    Informasi yang bisa diakses masyarakat melalui aplikasi mencakup program penjaminan hingga mekanisme klaim penjaminan apabila nasabah terdampak likuidasi lembaga keuangan.

    Doddy mengatakan pembuatan aplikasi ini sebenarnya bukan ide yang baru. Bank Indonesia mulai menerapkan super apps untuk kepentingan bidang sumber daya manusia (SDM) sehingga memudahkan pegawai untuk mengetahui kebijakan SDM, termasuk mengetahui kondisi kesehatan mereka.

    “Saya bayangkan ini juga bisa diterapkan di LPS sehingga keterbatasan kita untuk menjangkau masyarakat di berbagai pelosok mengenai berbagai hal yg berkaitan dengan LPS ini setidaknya bisa kita kurangi dengan kita memiliki teknologi ini. Tentu kemudian akan kami perdalam jika ini disepakati,” kata Doddy.

    Ide pembuatan super apps tersebut termasuk ke dalam salah satu inisiatif strategis pada area kelembagaan yang ditawarkan Doddy untuk lima tahun ke depan.

    Ia juga mengajukan inisiatif lainnya pada area kelembagaan yaitu pengelolaan keuangan yang prudent dan bertatakelola, transformasi organisasi dan membangun SDM yang memiliki kepemimpinan adaptif, serta mengedepankan prinsip integritas dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas.

    “Seluruh strategi tersebut perlu didukung dengan penguatan internalisasi budaya kerja LPS yaitu integrity, collaboration, accountability, respect, dan excellence atau disingkat ICARE, secara lebih mendalam dan meluas di semua area dan fungsi LPS,” jelas Doddy.

    Khusus pada area kebijakan, untuk memperkuat fungsi penjaminan simpanan dan fungsi resolusi bank, salah satu inisiatif strategis adalah penguatan resolusi bank.

    Menurut Doddy, LPS perlu merancang pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kerangka intervensi dini serta melakukan simulasi berkala terhadap berbagai opsi metode resolusi yang tersedia.

    Untuk memastikan implementasi program penjaminan polis asuransi berjalan sesuai roadmap, penguatan organisasi, pemenuhan kebutuhan SDM, dan peningkatan kompetensi pegawai di bidang asuransi perlu terus ditingkatkan.

    Doddy memandang LPS perlu meninjau dan menyempurnakan blueprint sistem informasi serta mengembangkan infrastruktur guna mendukung kebutuhan pengelolaan penjaminan polis asuransi.

    Selain itu, penguatan regulasi yang terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian integral dari strategi penguatan, termasuk peninjauan dan penyempurnaan ketentuan, pedoman, mekanisme pengambilan keputusan, dan juga pengendalian risiko.

    Kolaborasi dengan OJK dan BI yang bersifat pre-emptive dan forward-looking berbasis teknologi serta dilandasi intelligence sharing, dinilai perlu terus diperkuat guna memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi risiko sistemik di sektor keuangan.

    “Menurut kami, LPS juga perlu mengembangkan fungsi hubungan investor melalui pembentukan investor relation unit agar dapat menjalin kerja sama strategis dan memperkuat jaringan investor, baik itu investor domestik maupun asing, serta perusahaan manajemen aset, untuk mendukung proses resolusi perbankan dan nantinya juga asuransi,” kata Doddy.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Doddy Zulverdi dan Farid Azhar jalani uji kelayakan calon Waka DK LPS

    Doddy Zulverdi dan Farid Azhar jalani uji kelayakan calon Waka DK LPS

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak dua calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) untuk periode 2025-2030, yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution, menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI.

    Doddy dan Farid merupakan calon Wakil Ketua DK LPS yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    DPR RI akan memilih salah satu dari calon tersebut untuk menggantikan Lana Soelistianingsih yang sudah purnatugas pada Februari 2025.

    “Izinkan saya sebagai Ketua Komisi XI bersama dua pimpinan yang lain untuk membuka RDPU dengan Calon Anggota DK LPS Periode 2025-2030, dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat membuka fit and proper test Calon Anggota DK LPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dalam rangka fit and proper test ini memenuhi persyaratan kuorum yang dihadiri oleh 23 anggota, dengan 3 orang izin, yang mana semuanya berasal dari 8 fraksi.

    Uji kepatutan dan kelayakan digelar secara terbuka dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.

    Calon Wakil Ketua DK LPS menjalani uji kelayakan secara individu, yang mana masing-masing calon diberikan waktu maksimal 30 menit untuk mempresentasikan makalahnya dan sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XI DPR RI.

    Dalam kesempatan pertama, Doddy mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Mewujudkan LPS sebagai Penjamin Simpanan dan Polis Asuransi serta Penjaga Stabilitas Keuangan Indonesia yang Kredibel”.

    Selanjutnya, Farid mendapatkan giliran kedua dengan mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Peran Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS dalam Pelaksanaan Amanat UU P2SK”.

    Sebelumnya, pada 20 Mei 2025, sebanyak lima calon lulus seleksi tahap kedua, yakni seleksi kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK LPS yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Selain Doddy dan Farid, calon lainnya seperti Andry Asmoro, Andy Samuel, serta Imansyah masuk ke dalam deretan nama yang lulus seleksi tersebut.

    Dari lima nama calon, Presiden RI Prabowo Subianto telah memilih Doddy dan Farid untuk diserahkan kepada DPR RI.

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan Anggota DK LPS dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden RI.

    Presiden RI telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI yang tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-28/Pres/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Calon Anggota DK LPS, diusulkan dua nama untuk mendapat persetujuan DPR RI, satu orang di antaranya sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden.

    Doddy mengawali karier di bank sentral sejak 1993. Saat ini, ia menjabat Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI dengan posisi setingkat Asisten Gubernur.

    Di bank sentral, Doddy menempati berbagai jabatan strategis seperti Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2015), Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI (2015-2018), Kepala Departemen Internasional BI (2018-2022), Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur (dikukuhkan pada Mei 2023), hingga Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara (dikukuhkan pada 2022).

    Sementara itu, Farid merupakan satu-satunya calon yang memiliki rekam jejak di internal LPS.

    Ia memulai karier di LPS pada 2014 sebagai Kepala Divisi Investasi. Kemudian, Direktur Group Treasuri LPS pada 2017-2020 serta Direktur Hubungan Internasional LPS pada 2020. Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi LPS sejak 2023.

    Selain di LPS, Farid juga tercatat memiliki pengalaman di industri keuangan dan asuransi yang luas termasuk menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) pada 2021-2022 serta Direktur Keuangan dan Investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2020-2021.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Cegah Eks Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Kasus Pengadaan EDC

    KPK Cegah Eks Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Kasus Pengadaan EDC

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI), Catur Budi Harto, menjadi salah satu orang yang dicegah ke luar negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) 2020-2024. 

    Secara total, terdapat 13 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri terkait dengan penyidikan kasus tersebut. Catur menjadi salah satu orang yang masuk ke daftar cegah sejak 26 Juni 2025. Pencegahan ke luar negeri itu lalu aktif sejak 27 Juni 2025.

    “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, Rabu (2/7/2025).

    Selain Catur, Fitroh mengonfirmasi bahwa pihak yang juga dicegah ke luar negeri termasuk mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo. Dia kini menjabat di PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI).

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menjelaskan, beberapa dari 13 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri itu adalah berasal dari kalangan penyelenggara negara. Mereka berasal dari internal BRI saat periode pengadaan EDC yang kini diperkarakan, yakni sekitar 2020-2024. 

    Permohonan cegah ke luar negeri itu telah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 26 Juni 2025. Pencegahan ke luar negeri itu lalu aktif sejak 27 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. 

    “Kalau berapa PN-nya saya lupa, yang jelas semua PN [penyelenggara negara] dari BRI,” ujar Asep kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025). 

    Adapun penyidik pada Kamis (26/6/2025) juga telah memeriksa  mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto sebagai saksi. Penyidik disebut mendalami keterangannya mengenai proses pengadaan EDC yang tengah diusut.

    Lembaga antirasuah menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp700 miliar pada proyek di salah satu bank BUMN itu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, nilai kerugian berdasarkan penghitungan oleh penyidik dari total nilai proyek pengadaan EDC tahun anggaran 2020-2024 sebesar Rp2,1 triliun. 

    Budi menyebut total kerugian keuangan negara yang diduga timbul yaitu sebesar 30% dari nilai proyek.

    “Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp700 miliar, atau sekitar 30% dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Meski demikian, Budi menyebut nilai kerugian keuangan negara itu belum final. Dia menyebut angkanya bisa bertambah seiring dengan proses penyidikan yang bergulir. 

    Lembaga antirasuah juga nantinya akan menggandeng auditor negara, baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    KPK pun menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum atas penanganan kasus tersebut. Artinya, penyidikan dimulai tanpa sudah menetapkan pihak-pihak tersangka.

    Sejumlah upaya paksa juga telah dilakukan berupa penggeledahan di beberapa lokasi di antaranya kantor pusat BRI di Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta. Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah bukti elektronik.

    Menanggapi penyidikan yang dilakukan KPK, manajemen baru BRI menyatakan bahwa perseroan terus fokus menjalankan transformasi yang telah dicanangkan (BRIvolution 3.0) di seluruh aspek operasional dan bisnis. 

    BRI menyatakan senantiasa menghormati langkah KPK yang saat ini tengah mengusut terkait dugaan pengadaan di periode 2020-2024, dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

    Sebagai perusahaan BUMN, BRI menyatakan akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

    “Kami sepenuhnya juga mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus menjaga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan, prinsip GCG, serta peraturan dan perundangan yang berlaku,” ujar Corporate Secretary BRI, A. Hendy Bernadi melalui keterangan resmi tertulis.

    Di sisi lain, Hery menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan seluruh operasional dan pelayanan BRI kepada nasabah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, dan nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman,” tutupnya.

  • Pernah Jabat Direktur BRI, KPK Cegah Bos Allobank (BBHI) ke Luar Negeri Terkait Kasus EDC

    Pernah Jabat Direktur BRI, KPK Cegah Bos Allobank (BBHI) ke Luar Negeri Terkait Kasus EDC

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap 13 orang terkait dengan kasus dugaann korupsi pengadaan alat electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI). 

    Salah satu pihak yang dikabarkan dicegah ke luar negeri adalah mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo. Dia saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk.

    Pencegahan terhadap Indra lalu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (2/7/2025). 

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut di antara 13 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri itu adalah berasal dari kalangan penyelenggara negara. Mereka berasal dari internal BRI saat periode pengadaan EDC yang kini diperkarakan, yakni sekitar 2020-2024. 

    Permohonan cegah ke luar negeri itu telah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 26 Juni 2025. Pencegahan ke luar negeri itu lalu aktif sejak 27 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. 

    “Kalau berapa PN-nya saya lupa, yang jelas semua PN [penyelenggara negara] dari BRI,” ujar Asep kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025). 

    Lembaga antirasuah menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp700 miliar pada proyek pengadaan mesin EDC di salah satu bank BUMN itu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, nilai kerugian itu berdasarkan penghitungan oleh penyidik dari total nilai proyek pengadaan EDC tahun anggaran 2020-2024 sebesar Rp2,1 triliun. 

    Budi menyebut total kerugian keuangan negara yang diduga timbul yaitu sebesar 30% dari nilai proyek.

    “Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp700 miliar, atau sekitar 30% dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Meski demikian, Budi menyebut nilai kerugian keuangan negara itu belum final. Dia menyebut angkanya bisa bertambah seiring dengan proses penyidikan yang bergulir. 

    Lembaga antirasuah juga nantinya akan menggandeng auditor negara, baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    KPK pun menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum atas penanganan kasus tersebut. Artinya, penyidikan dimulai tanpa sudah menetapkan pihak-pihak tersangka.

    Pada Kamis (26/6/2025), penyidik telah memeriksa mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto sebagai saksi. 

    Sejumlah upaya paksa juga telah dilakukan berupa penggeledahan di beberapa lokasi di antaranya kantor pusat BRI di Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta. Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah bukti elektronik.

    Menanggapi penyidikan yang dilakukan KPK, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan senantiasa menghormati langkah penegak hukum, terutama terkait dengan langkah KPK yang tengah mengusut dugaan pengadaan di periode 2022–2024, dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

    Sebagai perusahaan BUMN, lanjutnya, BRI akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

    “Kami sepenuhnya juga mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus menjaga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan, prinsip GCG, serta peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegas Hery.

    Sehubungan dengan proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dengan mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan mesin EDC, Hery menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan BRI kepada nasabah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, dan nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman,” tutupnya.

  • Jangan Kaget! Biaya Tes Psikologi SIM Naik, Sekarang Jadi Segini

    Jangan Kaget! Biaya Tes Psikologi SIM Naik, Sekarang Jadi Segini

    Jakarta –

    Biaya tes psikologi SIM terpantau mengalami kenaikan. Bila sebelumnya tes psikologi SIM kena biaya Rp 60 ribu, kini menjadi Rp 100 ribu.

    Perpanjang SIM (Surat Izin Mengemudi) dilakukan setiap lima tahun sekali. Perpanjangan SIM ini bisa dilakukan melalui berbagai cara yaitu datang langsung ke Satpas, gerai SIM keliling, mal pelayanan publik, ataupun secara online. Pastikan sebelum melakukan perpanjangan, masa berlaku SIM masih aktif. Sebab, SIM yang masa berlakunya habis walaupun baru lewat satu hari maka pemohon harus membuat baru.

    Untuk melakukan perpanjangan SIM ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Mengutip laman resmi Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, persyaratan perpanjang SIM adalah sebagai berikut.

    Syarat perpanjang SIM

    1. Fotokopi e-KTP (5 lembar)
    2. SIM Asli
    3. Surat keterangan sehat dari dokter (disediakan di tempat)
    4. Surat keterangan lulus tes psikologi (disediakan di tempat)
    5. Antrean online perpanjangan SIM

    Biaya Perpanjang SIM

    Soal biayanya juga dijelaskan lebih mendetail. Biaya penerbitan SIM mengacu pada PP nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rinciannya sebagai berikut.

    Perpanjangan SIM A: Rp 80.000Perpanjangan SIM A Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM BII: Rp 80.000Perpanjangan SIM BII Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM C: Rp 75.000Perpanjangan SIM CI: Rp 75.000Perpanjangan SIM CII: Rp 75.000Perpanjangan SIM D: Rp 30.000Perpanjangan SIM DI: Rp 30.000

    Biaya Tes Psikologi Naik

    Selain itu untuk tes kesehatan biayanya tertulis Rp 35 ribu. Selanjutnya untuk tes psikologi dalam catatan detikOto mengalami kenaikan. Sebelumnya biaya tes psikologi SIM hanya Rp 60 ribu, kini biayanya Rp 100 ribu. Dalam unggahan video singkat di akun Instagram Satpas Polda Metro Jaya juga terlihat biaya tes psikologi SIM itu Rp 100 ribu. Namun bila kamu melakukan tes psikologi SIM secara online di laman e-PPsi, biayanya masih belum berubah yaotu Rp 57.500. Terakhir ada biaya asuransi sebesar Rp 50 ribu.

    (dry/din)

  • Bos ChatGPT Disebut Bohong, Anak Buah Zuckerberg Serang Balik

    Bos ChatGPT Disebut Bohong, Anak Buah Zuckerberg Serang Balik

    Jakarta, CNBC Indonesia – CTO Meta, Andrew Bosworth ikut mengomentari soal kabar Meta yang mencari ahli AI dan berani menggaji mereka hingga US$100 juta (Rp 1,6 triliun). Termasuk menyebut CEO OpenAI Sam Altman tak jujur soal kabar tersebut.

    Belum lama ini dikabarkan Meta giat mencari insinyur dan peneliti AI untuk masuk bekerja di raksasa teknologi tersebut dan menyiapkan gaji besar untuk mereka. Beberapa karyawan dari OpenAI disebut berupaya untuk dibajak oleh Meta.

    Altman juga sempat angkat bicara soal hal ini. Dia mengatakan tawaran Meta tidak mencerminkan budaya yang hebat di perusahaan yang dipimpin oleh CEO Mark Zuckerberg tersebut.

    Beberapa waktu kemudian, hal ini juga dibahas dalam rapat Meta saat sejumlah karyawan menanyakan soal bonus US$100 juta untuk karyawan baru kepada para eksekutif perusahaan.

    Bosworth menyebut Altman tak jujur soal isu tersebut dan mengesankan Meta melakukannya untuk setiap pegawai.

    “Dia memberikan kesan kami melakukan ini untuk setiap orang. Begini, pasarnya memang panas. Namun tidak sepanas itu,” kata Bosworth dikutip dari The Verge, Selasa (1/7/2025).

    Dia juga menuding Altman memberikan penawaran tandingan. Hal itu membuat Altman menciptakan pasar kerja sendiri bagi sejumlah bagian kecil bagi pegawai senior.

    “Itu bukan hal umum terjadi di ruang AI. Dia juga tidak menyebutkan syarat apa saja dari tawaran itu. Ini bukan sebuah bonus masuk, namun semua hal berbeda dari ini,” jelasnya.

    Bukan hanya tak jujur, Bosworth juga menyebut Altman suka melebih-lebihkan pada sesuatu. Menurutnya, hal ini karena ada beberapa pegawai OpenAI yang akhirnya berlabuh ke Meta.

    Keberhasilan Meta mendatangkan talenta berbakat dari OpenAI, Bosworth menambahkan membuat Altman tidak terlalu senang.

    “Sam dikenal suka melebih-lebihkan, dan dalam kasus ini, saya tahu persis mengapa dia melakukannya, karena kami berhasil mendatangkan bakat dari OpenAI. Dia tidak terlalu senang dengan hal itu,” ujarnya.

    Meta Platforms diketahui agresif membajak peneliti OpenAI, perusahaan teknologi di balik aplikasi ChatGPT. Dalam sepekan terakhir, sudah 7 orang pegawai OpenAI pindah ke Meta.

    Meta adalah perusahaan induk dari Facebook, Instragram, dan WhatsApp. Mark Zuckerberg, CEO Meta dan pendiri Facebook, memang punya ambisi besar untuk mendorong pengembangan kecerdasan buatan.

    Laporan The Information yang dikutip Reuters menyatakan empat peneliti OpenAI bernama Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi dan Hongyu Ren telah setuju untuk pindah ke Meta. Sebelumnya, Wall Street Journal mengabarkan bahwa Meta telah merekrut tiga pegawai OpenAi yang bermarkas di Swiss, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai

    Zuckerberg telah menyiapkan daftar insinyur dan peneliti AI untuk masuk ke perusahaannya. Laporan Wall Street Journal menyebutkan dia sendiri yang menghubungi tiap kandidat yang diinginkan, dikutip dari The Guardian, Minggu (29/6/2025).

    Beberapa nama dalam daftar itu berasal dari kampus terkemuka seperti lulusan baru PhD di University of California Berkeley dan Carnegie Melon. Adapula dari beberapa pesaing Meta termasuk OpenAI dan DeepMind dari Google.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BI Kantor Perwakilan Kalsel gelar pelatihan dan sertifikasi public speaking

    BI Kantor Perwakilan Kalsel gelar pelatihan dan sertifikasi public speaking

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    BI Kantor Perwakilan Kalsel gelar pelatihan dan sertifikasi public speaking
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KPw BI Kalsel) menggelar acara Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Public Speaking. Kegiatan yang berlangsung di Aeris Hotel Banjarbaru ini diikuti oleh lebih dari 60 peserta yang terdiri atas pegawai BI dan wartawan anggota Forum Jurnalis Ekonomi Banua.

    Pelatihan berlangsung selama tiga hari dan bertujuan meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum, terutama bagi para jurnalis sebagai penyampai informasi publik, Selasa (1/7/2025) bertempat di Kota Banjarbaru.

    Acara dibuka langsung Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Fadjar Majardi, menyampaikan, setelah Minggu lalu kita kumpul di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilanjutkan ke lokasi Wisata Loksado.

    “Acara kedua dilanjutkan pelatihan dan sertifikat BNSP Public Speaking, belajar menyampaikan secara lisan untuk mengikuti perubahan zaman Media Sosial (Medsos),” ujar Fadjar.

    Fadjar Majardi menambahkan, public speaking untuk belajar lebih percaya diri, berbicara tidak untuk didengar tapi menarik.

    “Public Speaking bukan bagian dari bakat tapi keterampilan yang didapat dari pengalaman, materi disiapkan langsung dipraktekkan bagaimana berbicara didepan umum,” pungkas Fadjar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Selasa (1/7).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rupiah menguat dipengaruhi surplus Neraca Perdagangan Indonesia

    Rupiah menguat dipengaruhi surplus Neraca Perdagangan Indonesia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat dipengaruhi surplus Neraca Perdagangan Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 18:24 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi Neraca Perdagangan Indonesia yang surplus 4,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada Mei 2025.

    “Neraca Perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 61 bulan berturut turut sejak Mei 2020,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), surplus Neraca Perdagangan disumbang oleh komoditas non migas, yakni lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

    Surplus komoditas non migas mencapai 5,83 miliar dolar AS, sedangkan komoditas migas tercatat defisit 1,53 miliar dolar AS dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah.

    Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Mei 2025 mencatat surplus sebesar 15,38 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh komoditas nonmigas yang sebesar 23,10 miliar dolar AS, sedangkan migas masih mengalami defisit 7,72 miliar dolar AS.

    Sentimen lainnya berasal dari kekhawatiran investor terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak Amerika Serikat (AS) yang baru. RUU tersebut berpotensi meningkatkan defisit fiskal 3,8 triliun dolar AS.

    Mengutip Xinhua, Senat AS telah meloloskan RUU pemotongan pajak besar Presiden AS Donald Trump yang menandai langkah prosedural utama menuju pengesahan aturan tersebut sebelum reses pada 4 Juli mendatang.

    RUU itu yang setebal 940 halaman dengan judul “One Big Beautiful Bill Act”, disetujui dalam pemungutan suara dengan skor 51-49.

    Aturan baru ini untuk memperpanjang pemotongan pajak 2017, memotong pajak lainnya, serta meningkatkan pengeluaran militer dan keamanan perbatasan, sekaligus mengimbangi kerugian pendapatan melalui pemotongan besar-besaran pada Medicaid, kupon makanan, energi terbarukan, hingga program kesejahteraan sosial lainnya.

    Setelah pemungutan suara, para senator kemungkinan akan menghadapi debat dan proses amandemen yang panjang di hari-hari mendatang.

    Setelah RUU tersebut lolos di Senat, maka RUU tersebut akan kembali ke DPR AS untuk pemungutan suara terakhir sebelum menuju Gedung Putih.

    “Investor khawatir bahwa pemotongan pajak yang agresif, yang dipasangkan dengan pengurangan belanja pemerintah, dapat mengikis disiplin fiskal dan memicu inflasi jangka panjang,” ujar Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat sebesar 39 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.200 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.238 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.192 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.231 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • BI arahkan BI-Rate untuk jaga inflasi di level 1,5-3,5 persen

    BI arahkan BI-Rate untuk jaga inflasi di level 1,5-3,5 persen

    Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, BI mengarahkan kebijakan moneter terkait suku bunga acuan (BI-Rate) untuk mencapai sasaran inflasi di kisaran 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2025 dan 2026.

    Seiring dengan itu, BI telah menurunkan BI-Rate sebanyak dua kali sepanjang tahun 2025, yaitu pada Januari 2025 dan Mei 2025 dengan masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dan 5,50 persen.

    “Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,” ujar Perry dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI di Jakarta, Selasa.

    Pada Juni 2025, Ia menjelaskan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50 persen seiring tingginya ketidakpastian pasar keuangan di tingkat global.

    “Keputusan itu konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

    Sebagai informasi, suku bunga acuan atau BI-Rate saat ini berada di level 5,5 persen, dengan suku bunga deposit facility di level 4,75 persen dan suku bunga lending facility di level 6,25 persen.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan tercatat 1,87 persen year on year (yoy) pada Juni 2025, dengan posisi Indeks Harga Konsumen (IHK) di level 108,27 pada Juni 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.