Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Tutup Defisit APBN 2026, Sri Mulyani Bakal Pakai Utang & SAL

    Tutup Defisit APBN 2026, Sri Mulyani Bakal Pakai Utang & SAL

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan racikan strategi untuk menutup defisit APBN 2026 di hadapan Komisi XI DPR RI.

    Sri Mulyani akan menggunakan dua kombinasi strategi dalam mengatasi defisit APBN tahun depan, yakni pinjaman multilateral dan bilateral serta penggunaan SAL.

    “Pendanaan defisit selalu kita jaga kombinasi pembiayaan surat utang. terus melakukan pinjaman multilateral bilateral dan kalau dibutuhkan penggunaan SAL,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR mengenai pembahasan Asuksi Dasar Ekonomi Makro APBN tahun 2026, pada Kamis (3/7/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dalam pendanaan defisit APBN akan melihat kondisi bond market di dalam dan luar negeri.

    Maka dari itu, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait yield SBN .

    Pada 2026, asumsi dasar makro defisit APBN yang dipaparkan oleh Sri Mulyani berkisar 2,48% hingga 2,53% dari keseluruhan produk domestik bruto (PDB).

    Total SAL di 2025

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa saldo anggaran lebih atau SAL dari pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp 459,5 triliun.

    Besaran SAL itu tak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisi SAL pada 2023 yang nilainya serupa. Namun, pada akhir tahun, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menggunakan SAL 2024 hingga hasil akhirnya tersisa Rp 458,5 triliun.

    Hal ini ia ungkapkan di hadapan para anggota dewan saat menyampaikan keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN TA 2024 dalam sidang rapat paripurna DPR ke-21 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    “SAL 2024 mencapai Rp 459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp 457,5 triliun,” ucap Sri Mulyani saat menyampaikan pidato.

    Kepada DPR, Sri Mulyani meminta izin penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun pada semester II-2025 guna mengurangi penerbitan utang.

    SAL akan dipergunakan untuk penurunan penerbitan surat berharga negara (SBN), kewajiban belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025

    Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025

    Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 21:50 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

    Dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7), Sri Mulyani menyampaikan APBN akan dikelola secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global.

    “Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” ujarnya.

    Di tengah ketidakpastian global yang diperkirakan masih berlanjut, Menkeu memastikan APBN akan tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    APBN, kata Sri Mulyani, berperan penting untuk menjadi alat penyeimbang melalui shock absorber maupun countercylical.

    APBN juga diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung transformasi.

    Selain menjaga stabilitas, pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan perumahan.

    “Program-program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perekonomian, serta kemakmuran masyarakat. APBN 2025 akan terus kita jaga secara berkelanjutan,” tutur Menkeu.

    Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPR atas dukungan dan persetujuan terhadap proyeksi defisit anggaran 2025 sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung dari berbagai program pemerintah dan sekaligus melakukan countercyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global.

    Persetujuan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk mendanai defisit juga dinilai strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

    Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja.

    Di sisi penerimaan, Menkeu juga akan terus berupaya maksimal mencapai target-target pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Pemerintah berterima kasih atas dukungan DPR yang terus melaksanakan tugas sesuai dengan hak budget DPR untuk kemudian secara konstruktif mengawal pelaksanaan APBN agar terus terjaga sehat dan kredibel,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025

    Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025

    Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah dan DPR menyepakati proyeksi baru asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan makro Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif.

    Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi dukungan DPR yang terus mengawal pelaksanaan APBN secara konstruktif.

    Terkait asumsi makro, prospek perekonomian Indonesia bergerak dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian, utamanya akibat eskalasi ketegangan perdagangan dunia maupun konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, serta disrupsi rantai pasok dan arus modal internasional.

    Meski begitu, pemerintah tetap berupaya menjaga ketahanan ekonomi domestik, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang masih solid, stabilitas sasaran inflasi, dan posisi cadangan devisa yang masih tinggi.

    Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, pemerintah dan DPR menyepakati prognosis asumsi dasar makro 2025 dengan rincian sebagai berikut.

    Pertumbuhan ekonomi pada semester II serta outlook pada akhir tahun ditargetkan berada pada rentang 4,7 persen sampai 5 persen.

    Inflasi diproyeksikan pada rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen pada semester II maupun outlook akhir tahun.

    Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun ditargetkan pada rentang 6,8 persen hingga 7,3 persen pada semester II dan outlook akhir tahun.

    Nilai tukar rupiah diproyeksikan sebesar Rp16.300 hingga Rp16.800 pada semester II dan outlook akhir tahun.

    Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 66-94 dolar AS per barel pada semester II dan 68-82 dolar AS per barel pada akhir tahun.

    Lifting minyak bumi diprediksi sebesar 593-597 ribu barel per hari pada semester II maupun akhir tahun.

    Sedangkan lifting gas bumi ditargetkan sebesar 976-980 ribu barel per hari pada semester II dan akhir tahun.

    Sumber : Antara

  • DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar telah menyelesaikan rapat kerja yang berlangsung hingga tengah malam ini, Selasa (3/7/2025), sekitar pukul 11.05 WIB.

    Rapat yang berlangsung mulai pukul 19.53 WIB itu membahas asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Namun, hingga akhir rapat ditutup belum ada hasil kesimpulan rapat yang dibacakan oleh pemimpin rapat, yakni Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Karena kita masih ada rapat panja dan kita masih ada putaran, nanti kesimpulan di hari Senin,” kata Misbakhun saat menutup rapat.

    Selama rapat itu, Sri Mulyani telah memaparkan kondisi perekonomian global, domestik, hingga kinerja APBN sampai Semester I-2025, di samping proyeksi sampai akhir tahun, yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi dan APBN sampai 2026.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga memberikan data-data pendukung terkait itu. Disertai dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para anggota Komisi XI DPR.

    Foto: Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)
    Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)

    Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan, asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2026 desainnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah di rentang 5,2%-5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.

    Sementara itu, untuk lifting minyak 600 ribu-605 ribu barrel, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.

    Adapun untuk desain APBN 2026, rancangannya ialah defisit yang batas bawahnya 2,48% dan batas atas 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB, pendapatan negara 11,71% sampai dengan 12,22%, serta belanja negara yang dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.

    Detail untuk komponen penerimaan negara ialah penerimaan pajak yang targetnya akan ada di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.

    Sedangkan, untuk detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang rentang desainnya 11,41% sampai dengan 11,86%, dan transfer ke daerah 2,78% sampai 2,89%. Sementara itu, keseimbangan primer defisitnya akan berada si rentang 0,18% sampai 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BI prakirakan rupiah berada di kisaran Rp16.000-Rp16.500 pada 2026

    BI prakirakan rupiah berada di kisaran Rp16.000-Rp16.500 pada 2026

    Pada triwulan II 2025, terjadi outflow investasi portofolio sekitar 2,4 miliar dolar AS, setelah mencatat net inflow sebesar 0,3 miliar dolar AS pada triwulan I 2025

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memprakirakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), pada 2026 berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, menyampaikan komitmen bank sentral untuk terus memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.

    “Cadangan devisa kami cukup besar, 152,5 miliar dolar AS (posisi Mei 2025), dan ke depan kami berkomitmen untuk menjaga nilai tukar rupiah ini,” kata Perry.

    Ia menambahkan, berbagai faktor fundamental akan membawa nilai tukar rupiah ke arah penguatan untuk tahun depan. Faktor fundamental ini antara lain prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik, inflasi yang relatif rendah, serta imbal hasil dari investasi di Indonesia termasuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cukup menarik.

    Perry juga menegaskan komitmen bank sentral untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik melalui intervensi di pasar offshore non-delivery forward (NDF) maupun intervensi di domestic non-delivery forward (DNDF) serta di pasar domestik.

    “Pada waktu itu (pasca pengumuman kebijakan tarif AS) pada 8 April (saat pasar domestik dibuka setelah libur Lebaran) rupiah pernah mencapai 16.865 per dolar AS, sekarang pada 30 Juni menguat ke 16.235 dolar AS,” kata dia.

    Selain rupiah yang menguat, Perry juga mencatat bahwa sejauh ini ketahanan eksternal perekonomian Indonesia relatif terjaga. Surplus neraca perdagangan tercatat tetap besar, terutama didukung ekspor komoditas nonmigas.

    Dari sisi neraca finansial dan modal, dampak kondisi global terlihat pada arus masuk investasi portofolio. Pada triwulan II 2025, terjadi outflow investasi portofolio sekitar 2,4 miliar dolar AS, setelah mencatat net inflow sebesar 0,3 miliar dolar AS pada triwulan I 2025.

    “Tapi akhir-akhir ini sudah terjadi pembalikan aliran portofolio ke Indonesia khususnya pada SBN,” ujar dia.

    Perry mengingatkan perlunya memperkuat langkah-langkah untuk mendorong aliran masuk modal asing, khususnya dalam penanaman modal asing, baik melalui perbaikan iklim investasi maupun penarikan penanaman modal asing ke Indonesia. Hal ini tidak hanya untuk memperkuat ketahanan eksternal tetapi juga mendorong pertumbuhan.

    Terkait dengan inflasi, Bank Indonesia memprakirakan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen pada 2026.

    “Berbagai langkah juga kami pantau di kantor-kantor perwakilan BI, 46 kantor-kantor kami juga dikerahkan untuk mengendalikan inflasi termasuk di dalam koordinasi dengan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk juga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Berita Bisnis, Ekonomi, Pasar Modal Dan Perbankan Indonesia

    Berita Bisnis, Ekonomi, Pasar Modal Dan Perbankan Indonesia

    Ekonomi03 Jul 2025 13:45Cara Cairkan Uang Pensiun PNS di Kantor Pos

    Mulai 1 Juli 2025, sebanyak 142 ribu peserta pensiunan dapat mencairkan manfaat pensiun secara langsung di Kantor Pos terdekat di seluruh Indonesia.

    Ekonomi03 Jul 2025 13:40Wamenperin Lirik Pengembangan Ekspor Kakao-Teh Asal Indonesia

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menuturkan, volume ekspor kakao mencapai 340.000 ton di ekspor ke 110 negara.

    Ekonomi03 Jul 2025 13:30Jalankan SK BUMN dan Danantara Asset Management, Agrinas Palma Rombak Direksi dan Komisar…

    Perombakan susunan pengurus Agrinas Palma Nusantara ditunjukkan dari serah terima salinan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN dan PT Danantara Asset Management.

    Ekonomi03 Jul 2025 13:16Pertamina Boyong 10 UMKM Binaan Tembus Pasar Jepang, Hadir di World Expo Osaka 2025

    Sebanyak 10 UMKM binaan Pertamina mengikuti ajang bergengsi World Expo Osaka 2025 yang diselenggarakan di Osaka, Jepang

    Ekonomi03 Jul 2025 13:15KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Menhub Buka Suara

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta jajarannya untuk mempercepat proses evakuasi korban Kapal Motor Penyeberangan atau KMP Tunu Pratama Jaya dipercepat. Termasuk proses pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali.

    Bank03 Jul 2025 12:45Cegah Nepotisme, Calon DK LPS Dilarang Punya Hubungan Keluarga dan Terlibat Politik

    Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Sri Mulyani Indrawati memastikan proses seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 akan berjalan dengan sangat ketat dan menjaga prinsip independensi.

    Bank03 Jul 2025 12:35Paripurna DPR Sepakat Angkat Ricky P Gozali Jadi Deputi Gubernur BI

    Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan, pengangkatan Ricky Perdana Ghozali sebagai Deputi Gubernur BI juga telah disepakati Komisi XI DPR melalui rapat internalnya.

    Ekonomi03 Jul 2025 12:20Mau Jadi Pejabat LPS? Minimal 10 Tahun Berkiprah di Sektor Keuangan

    Menkeu Sri Mulyani menuturkan, seleksi terbuka bagi warga negara Indonesia (WNI) yang punya pengalaman minimal 10 tahun di sektor jasa keuangan yang berhak mendaftar.

    Ekonomi03 Jul 2025 12:10Pembayaran Digital Rambah Sektor Pariwisata hingga Perhotelan

    Seiring pesatnya perkembangan teknologi pembayaran di berbagai negara maju dan berkembang, Bank Indonesia terus mendorong inovasi untuk menghadirkan kemudahan dalam proses transaksi.

    Ekonomi03 Jul 2025 12:00Detik-Detik KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, 4 Orang Meninggal Dunia

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan kronologi tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan atau KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Diketahui, kapal penyeberangan itu sedang dalam perjalanan berlayar dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk.

  • Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi rasio pajak berdasarkan kondisi ekonomi terkini, yakni tax ratio 2025 diperkirakan sebesar 10,03% terhadap PDB.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Sri Mulyani memaparkan postur makro fiskal 2026 beserta proyeksi atau outlook anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sri Mulyani memaparkan data setiap komponen APBN dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Dia menjelaskan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio yang ditargetkan dalam APBN 2025 adalah 10,24%. Namun, outlook pemerintah hanya melihat tax ratio 2025 mencapai 10,03%, turun dari tax ratio 2024 sebesar 10,08%.

    Kontribusi itu terdiri dari rasio pajak (hanya penerimaan pajak) sebesar 8,72% dan rasio penerimaan bea dan cukai 1,30% terhadap PDB pada 2025. Rasio pajak lebih rendah dari target APBN sebesar 9,00%, sedangkan rasio bea cukai lebih tinggi dari target 1,24%.

    Adapun, proyeksi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah 2,00% terhadap PDB. Nilainya lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 2,11%.

    Sri Mulyani juga memaparkan proyeksi pemerintah atas APBN 2026, yakni pendapatan negara bisa berkontribusi hingga 12,22% terhadap PDB. Sebagai catatan, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, dan hibah.

    “Pendapatan negara antara 11,7% hingga 12,22% dari GDP [PDB],” ujar Sri Mulyani pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Berdasarkan proyeksi itu, pemerintah meyakini rasio perpajakan alias tax ratio 2026 bisa naik ke kisaran 10,08% hingga 10,45%.

    Apabila tax ratio 2026 hanya mencapai batas bawah proyeksi, maka kondisinya kembali ke level tax ratio 2024 sebesar 10,08%. Tax ratio tercatat terus turun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat berbagai kebijakan terkait perpajakan, seperti program pengampunan pajak (tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela/PPS) dan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax.

  • KPK Sita Uang Rp 5,3 Miliar dan Deposito Rp 28 M Terkait Kasus EDC

    KPK Sita Uang Rp 5,3 Miliar dan Deposito Rp 28 M Terkait Kasus EDC

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggeledah tujuh lokasi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin electronic data capture (EDC) salah satu bank milik negara. Dalam penggeledahan sejak Selasa (1/7/2025) hingga Rabu (2/7/2025) itu, KPK menyita uang senilai Rp 5,3 miliar dan bilyet deposito Rp 28 miliar.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dari tujuh lokasi yang digeledah, lima di antaranya rumah dan dua kantor yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya. 

    “KPK mengamankan dan menyita barang bukti yang diduga punya keterkaitan secara langsung dengan perkara  tersebut, yaitu berupa uang sebesar Rp 5,3 miliar yang tersimpan di rekening swasta dan kemudian telah dipindahkan ke rekening KPK. Uang tersebut diduga merupakan bagian fee atas pengadaan EDC,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025).

    Selain itu, KPK juga menyita bilyet deposito senilai Rp 28 miliar, dokumen-dokumen, dan barang bukti elektronik terkait kasus korupsi EDC dalam penggeledahan tu.

    Bilyet deposito merupakan dokumen atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai bukti kepemilikan deposito berjangka. Bilyet ini berisi informasi penting seperti nama nasabah, jumlah dana yang didepositokan, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang berlaku. Bilyet deposito juga berfungsi sebagai alat untuk mencairkan dana deposito pada saat jatuh tempo. 

    KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin EDC di bank pelat merah dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp 2,1 trilliun periode 2020-2024. Berdasarkan perhitungan sementara penyidik, jumlah kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp 700 miliar atau 30% dari nilai anggaran proyek EDC.

    Dalam kasus korupsi pengadaan EDC ini, KPK juga sudah mencegah 13 orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah, Direktur Utama (Dirut) PT Allo Bank Indonesia Tbk Indra Utoyo dan mantan wakil dirut bank pelat merah yang sedang diusut, Catur Budi Harto.

    Ke-13 orang itu dicegah ke luar negeri sejak 27 Juni 2025 karena keterangannya sangat dibutuhkan untuk membuat kasus dugaan korupsi tersebut menjadi terang. KPK berharap ke-13 orang tersebut kooperatif dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC.

  • Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menetapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester II-2025.

    Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang akibat perubahan lingkungan yang dinamis serta prioritas-prioritas baru Presiden Prabowo Subianto. Namun, APBN akan tetap dijaga secara hati-hati dan berkelanjutan.

    Secara rinci, prognosis pendapatan negara pada semester II-2025 ditetapkan sebesar Rp1.663,7 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.409 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp254,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp400 miliar.

    Selanjutnya, proyeksi belanja negara pada semester II ditetapkan sebesar Rp2.121,5 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) Rp1.659,9 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp461,6 triliun.

    Dengan demikian, proyeksi defisit APBN pada semester II yaitu sebesar Rp457,8 triliun atau 1,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Adapun keseimbangan primer pada paruh kedua tahun ditargetkan defisit sebesar Rp162,7 triliun dan pembiayaan anggaran ditargetkan senilai Rp378,4 triliun.

    Terkait pembiayaan anggaran, DPR menyetujui penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada pelaksanaan APBN ke depan. SAL juga disetujui untuk digunakan dalam pemenuhan kewajiban pemerintah atau belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

    Sedangkan outlook APBN 2025 pada akhir tahun disepakati dengan rincian defisit Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.

    Kemudian, outlook pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, PNBP Rp477,2 triliun, dan hibah Rp1 triliun.

    Outlook belanja negara sebesar Rp3.527,5 triliun terdiri dari BPP Rp2.663,4 triliun dan TKD Rp864,1 triliun.

    Outlook keseimbangan primer defisit Rp109,9 triliun dan outlook pembiayaan anggaran Rp662 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank BJB Syariah catatkan sukuk perdana di BEI, perkuat modal dan danai ekonomi syariah

    Bank BJB Syariah catatkan sukuk perdana di BEI, perkuat modal dan danai ekonomi syariah

    Foto: Istimewa

    Bank BJB Syariah catatkan sukuk perdana di BEI, perkuat modal dan danai ekonomi syariah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 13:28 WIB

    Elshinta.com – Langkah strategis dilakukan oleh bank bjb syariah dengan resmi mencatatkan Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Subordinasi I Tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seremoni pencatatan sukuk ini diselenggarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, dan menjadi momen penting dalam roadmap transformasi dan penguatan permodalan bank bjb syariah dalam lima tahun ke depan.

    Acara seremoni ini dihadiri oleh jajaran Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi bank bjb syariah, serta Lembaga dan Profesi Penunjang. Dalam sambutannya, Direktur Utama bank bjb syariah, Arief Setyahadi, menyampaikan bahwa pencatatan sukuk ini merupakan hasil dari konsistensi dan komitmen bank dalam menjawab tantangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif dan dinamis.

    “Pencatatan Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Subordinasi I ini merupakan salah satu langkah strategis kami dalam mendukung penguatan struktur permodalan sekaligus memperluas akses pendanaan jangka panjang yang sesuai prinsip syariah. Kami percaya pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan yang berkelanjutan, dan hari ini menjadi momen penting bagi kami untuk lebih dikenal oleh investor pasar modal,” ujar Arief, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    “Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses penerbitan hingga pencatatan sukuk ini, yaitu OJK, Bursa Efek Indonesia, dan seluruh lembaga dan profesi penunjang yang profesional. Ke depan, bank bjb syariah akan terus memperkuat fundamental perusahaan, memperluas layanan pembiayaan syariah kepada masyarakat, serta menjaga kinerja yang sehat dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika industri perbankan syariah nasional,” tambahnya. Sukuk yang diterbitkan bank bjb syariah ini terbagi dalam dua seri, yaitu:

    * Seri A: sebesar Rp240 miliar, tenor 5 tahun, dengan imbal hasil sebesar 8,70% per tahun.

    * Seri B: sebesar Rp60 miliar, tenor 7 tahun, dengan imbal hasil sebesar 9,00% per tahun.

    Adapun rating corporate mendapat peringkat instrumen idAA- sedangkan rating instrumen sukuk subordinasi dengan peringkat idA(sy) dari PEFINDO yang memiliki fitur write-down tanpa kompensasi. Instrumen ini menggunakan akad Wakalah bi al-Istitsmar, yang telah dinyatakan sesuai prinsip syariah oleh Tim Ahli Syariah.

    Antusiasme investor terhadap sukuk ini sangat tinggi. Hal tersesebut menunjukkan besarnya kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis bank bjb syariah.

    Seluruh dana hasil penerbitan akan digunakan sebagai modal pelengkap (Tier 2) untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi pembiayaan syariah. Fokus penggunaan dana adalah pada sektor pembiayaan berbasis akad Murabahah, baik untuk segmen produktif maupun konsumtif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam perjalanannya, bank bjb syariah telah mencatatkan berbagai milestone penting. Sejak resmi berdiri pada 15 Januari 2010 dan mulai beroperasi pada 6 Mei 2010, bank ini terus berkembang melalui transformasi digital. Saat ini bank bjb syariah telah memiliki mobile maslahah untuk memberikan kemu dahan bagi nasabah dalam transaksi pendanaan dan pembiayaan.

    Pencatatan Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Subordinasi I bank bjb syariah di Bursa Efek Indonesia menjadi tonggak sejarah penting, memperkuat posisi keuangan bank sekaligus menandai keterlibatan lebih aktif dalam ekosistem pasar modal syariah nasional.

    Tentang bank bjb syariah

    PT Bank Jabar Banten Syariah (bank bjb syariah) adalah entitas perbankan syariah yang merupakan anak usaha dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb), yang fokus pada penyediaan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Didirikan secara resmi pada 15 Januari 2010 dan mulai beroperasi pada 6 Mei 2010, kehadiran bank bjb syariah merupakan respon terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat Jawa Barat dan Banten terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

    Sumber : Sumber Lain