Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Cara Mudah Punya Rumah Tanpa SLIK OJK, Tukang Bakso dan Ojol Bisa Coba

    Cara Mudah Punya Rumah Tanpa SLIK OJK, Tukang Bakso dan Ojol Bisa Coba

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pekerja di sektor informal kesulitan untuk memiliki hunian rumah karena terhalang oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), sistem pengganti BI Checking. Kalangan pengembang menilai sistem rent to own menjadi salah satu solusi yang memungkinkan agar pekerja informal seperti tukang bakso, buruh harian hingga pengemudi ojek online memiliki huniannya.

    “Sekarang ini hampir 70% dari yang mengajukan rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) itu ditolak karena SLIK, jadi sebelum masuk ke perbankan sudah diseleksi dulu sama pengembang. Makanya solusi yang memungkinkan ya skema sewa-beli atau rent to own,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdilah kepada CNBC Indonesia, Minggu (6/7/2025).

    Namun berbeda dengan rumah subsidi yang bunganya disubsidi negara, skema rent to own hanya mengandalkan swasta sehingga masuk ke dalam bunga komersial, karena itu bunganya bisa tinggi. Demi menekannya maka bisa digabung dengan dana konversi hasil hunian berimbang atau melalui dana partisipasi pengembang.

    “Bunga rumah subsidi 5% lah misal, lalu bunga komersial 11%, nah lewat skema rent to own ini bunganya bisa sekitar 7%, bedanya jauh, nah ini bisa meringankan masyarakat yang mau punya rumah tapi terganjal SLIK tadi,” sebut Junaidi.

    Foto: Pengunjung melihat display contoh rumah subsidi yang telah diperkecil di Jakarta, Senin (16/6/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Pengunjung melihat display contoh rumah subsidi yang telah diperkecil di Jakarta, Senin (16/6/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Pihak swasta sudah mulai masuk ke dalam skema ini yakni melalui program Pra KPR, dimana peminat hunian dapat langsung menghuni rumah sebagai penyewa sambil mengikuti program yang didesain agar mereka dapat memiliki rumah tersebut di masa depan. Kedisiplinan dalam membayar biaya sewa setiap bulan menjadi dasar untuk membuka akses pembiayaan dengan bank sekaligus sedikit demi sedikit mengurangi plafon pinjaman yang dibutuhkan.

    “Program Pra KPR adalah contoh bahwa dengan mendekati akar masalah, bukan sekadar menambah anggaran, kita bisa membangun ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat membantu pelaku usaha UMKM, pelaku industri kreatif, freelancer, dan agen berbasis komisi untuk naik kelas, mendapat akses pembiayaan, dan hunian yang nyaman dan terintegrasi melalui program Pra KPR,” kata President Director MilikiRumah Marine Novita.

    Program Pra KPR ini menggunakan skema Rent-to-Own yang sudah ada sebelumnya, walaupun inovasi ini belum dikenal secara luas. Kawasan yang sudah mulai menerapkan skema ini yakni Kota Cakra di Tigaraksa Kabupaten Tangerang dari Badak Perkasa Group. Tujuannya agar pencari hunian yang selama ini memiliki masalah dapat memiliki rumah yang nyaman dan layak melalui fasilitas pembiayaan komersial, sehingga tidak membebani pemerintah dengan subsidi dan ukuran rumah yang terbatas.

    “Kritik publik terhadap program perumahan dan desain rumah subsidi saat ini adalah momentum untuk berinovasi. Pemerintah perlu membuka ruang bagi solusi berbasis data dan partisipasi swasta, terutama yang menyasar sektor informal,” ujar Marine.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini Kunci Agar Ekonomi RI Tumbuh Tinggi – Page 3

    Ini Kunci Agar Ekonomi RI Tumbuh Tinggi – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir masuk pada pekan pertama Juli 2025. Meski demikian, sepanjang 2025 tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, data transaksi 30 Juni hingga 3 Juli 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp10,79 triliun

    “Nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp10,79 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp2,31 triliun di pasar saham, dan Rp2,04 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta beli neto sebesar Rp15,14 triliun di pasar SBN.,” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (6/7/2025).

     

     

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi 2026 dari Kementerian Keuangan tak ada yang senada dengan estimasi Bank Indonesia maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. 

    Sepekan terakhir, pemerintah dan bank sentral wara-wiri di kompleks parlemen untuk menyampaikan kepada wakil rakyat terkait kondisi ekonomi terkini dan proyeksi ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mematok pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,2%—5,8%, lebih tinggi dari target tahun ini yang sebesar 5,2%. 

    Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 milik Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5,8%—6,3% pada 2026.

    Beda halnya dengan bank sentral, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di rentang 4,7%—5,5% dengan nilai tengah 5,02%.

    Melihat kondisi ekonomi hingga kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, impor, hingga investasi hanya mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,87%.

    Bahkan pemerintah dan BI mengikuti langkah sejumlah lembaga internasional untuk menurunkan outlook alias proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke level yang lebih rendah.

    Mana Lebih Realistis?

    Melilhat target dan proyeksi tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai angka paling realistis terllihat pada batas bawah BI yang sebesar 4,7%—jauh di bawah target pemerintah.

    “Mempertimbangkan kondisi eksternal, outlook harga komoditas ekspor masih rendah, sisi permintaan dalam negeri juga tumbuh terbatas, serta berlanjutnya efisiensi anggaran pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis,Minggu (6/7/2025).

    Bhima memandang sebaiknya asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) dalam RAPBN 2026 dibuat lebih moderat dengan tujuan target penerimaan perpajakan tidak kontradiktif dengan kondisi riil pelaku usaha dan masyarakat.

    Selain itu, pemerintah dapat menambah anggaran perlindungan sosial untuk antisipasi tekanan ekonomi pada 2026.

    Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam memandang bahwa target maupun proyeksi dari ketiganya tersebut telah sesuai dengan asumsi masing-masing K/L.

    Misalnya, Kementerian Keuangan menjunjung strategi ekonomi dan fiskal yang fokus pada kedaultan pangan, energi, dan ekonomi serta akselerasi investasi maupun perdagangan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Dengan kata lain, apabila seluruh asumsi dan strategi tersebut dapat seluruhnya terwujud, harapan tumbuh sesuai target pun di depan mata.

    “Apapun targetnya dapat dicapai apabila semua prasyarat dipenuhi, program-program kerja dijalankan secara efektif dan efisien,” tuturnya kepada Bisnis.

    Selayaknya proyeksi dari Gubernur BI Perry Warjiyo yang memberikan estimasi lebih rendah dari target pemerintah.

    Bukan tanpa sebab, dalam paparan Perry di DPR, tercantum bahwa proyeksi PDB dari BI memang lebih rendah dibandingkan milik Kemenkeu dengan asumsi penyerapan APBN tidak sampai 100%. Selain itu, strategi stimulus fiskal masih banyak dalam bentuk belanja barang.

    “Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai titik tengah kisaran pemerintah bila penyerapan dilakukan secara optimal, strategi stimulus dilakukan dengan tepat sehingga dapat meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi,” ungkap Perry.

    Estimasi Lembaga Internasional 

    Lembaga internasional telah mengeluarkan analisis terbarunya terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, untuk periode 2025 di tengah ancaman tarif Trump dan disrupsi dagang.

    Bank Dunia atau World Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 4,7% dan akan melaju menuju 5% pada 2027.  

    Berdasarkan GEP Juni 2025 ini, Bank Dunia mengungkapkan bahwa peningkatan ketidakpastian kebijakan perdagangan, penurunan kepercayaan, dan dampak dari melemahnya permintaan eksternal di negara-negara maju utama dan China kemungkinan akan menghambat ekspor dan investasi swasta di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.  

    “Meskipun beberapa perekonomian akan mendapat manfaat dari dukungan kebijakan fiskal—seperti program pengeluaran sosial dan investasi publik di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam—dampak makroekonomi penuh dari peningkatan hambatan perdagangan, yang sulit diprediksi, dapat menghambat pertumbuhan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Rabu (11/6/2025).

    Sementara Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% pada 2025. Hal tersebut sejalan dengan pemangkasan proyeksi ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8%.  

    Pada awal April lalu, Asian Development Bank (ADB) juga mengeluarkan proyeksi terbarunya di angka 5%, tetapi belum memperhitungkan dampak tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump. 

    Hanya Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah. 

  • Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) masih akan fokus untuk mengusut keterlibatan dua anggota Komisi XI DPR 2019—2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Untuk diketahui, Satori adalah politisi Partai Nasdem sedangkan Heri merupakan politisi Partai Gerindra. Keduanya menjabat anggota Komisi Keuangan DPR periode lalu dan telah diperiksa penyidik KPK beberapa kali terkait dengan kasus tersebut. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mendalami seluruh keterangan saksi maupun bukti-bukti yang telah diperoleh. Penyidikan masih fokus untuk mengusut penggunaan dana CSR bank sentral itu oleh Satori dan Heri. 

    “Semua kami dalami, sementara ini kami fokus pada penggunaan dana CSR oleh ST dan HG. Sesuai laporan awal masyarakat kepada kami,” ungkap Asep kepada wartawan, dikutip pada Minggu (6/7/2025).

    Meskipun demikian, sampai dengan saat ini lembaga antirasuah belum menetapkan pihak manapun sebagai tersangka. Asep lalu menyebut penetapan tersangka bakal dilakukan tidak lama lagi.

    “Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya. Ditunggu saja,” lanjut pria yang juga kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Satori dan Heri sudah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Rumah keduanya telah digeledah, serta yayasan terafiliasi kedua orang itu sudah pernah diusut oleh KPK selama proses penyidikan yang berlangsung.

    KPK mengungkap bahwa Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS).

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. 

    Keduanya masing-masing didalami sola proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI, serta pembahasan anggaran tahunan bank sentral tersebut. 

    KPK juga telah memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta sebagai saksi, Kamis (19/6/2025). Namun, dia berhalangan hadir karena dinas luar negeri. Hal itu dikonfirmasi oleh KPK serta Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

    Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, keputusan untuk memeriksa Perry sebagai saksi akan tergantung dengan kebutuhan penyidik. 

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

  • KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR BI – Page 3

    KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR BI – Page 3

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa tiga pejabat BI sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait proses penyaluran dana tersebut.

    Ketiga pejabat yang diperiksa adalah Kepala Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial BI Nita Ariesta Muelgini, Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik BI Puji Widodo, dan Kepala Departemen Keuangan BI Pribadi Santoso.

    “Para saksi didalami terkait dengan keikutsertaan, dan pengetahuan mereka mengenai isi dari rapat-rapat yang membahas penyaluran dana,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

    Tak hanya pejabat BI, KPK juga memeriksa anggota DPR RI Satori yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya penyidik untuk mengungkap peran para pihak dalam dugaan korupsi tersebut.

    “Saksi Satori didalami terkait dengan keterkaitan yang bersangkutan dalam Program Sosial Bank Indonesia (PSBI),” ujar Budi seperti dikutip dari Antara.

  • Pemkot Denpasar optimalkan pelayanan pajak secara digital

    Pemkot Denpasar optimalkan pelayanan pajak secara digital

    Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat meluncurkan inovasi Pajak Online Gatot Subroto (Paon Gatsu) di Denpasar, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

    Pemkot Denpasar optimalkan pelayanan pajak secara digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 06 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara digital.  Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya dalam keterangannya di Denpasar, Sabtu mengatakan salah satu inovasi yang mengembangkan kluster pelayanan pajak secara digital dilakukan di kawasan Jalan Gatot Subroto yakni Pajak Online Gatot Subroto (Paon Gatsu). 

    Paon Gatsu yang baru resmikan itu merupakan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan digitalisasi sektor keuangan guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah Kota Denpasar, khususnya di kawasan Jalan Gatot Subroto.  Eddy menjelaskan inovasi Paon Gatsu  merupakan kluster wajib pajak yang berada di Kawasan Jalan Gatot Subroto dari timur sampai barat.  

    Dia menyatakan kawasan Jalan Gatot Subroto kini terus berkembang. 

    Pesatnya kemajuan membuat kawasan itu tumbuh dengan segudang investasi mulai dari rumah makan, restoran, hotel, kafe dan sebagainya sehingga menjadi penting untuk mendorong penerapan digitalisasi bagi seluruh wajib pajak dan potensi wajib pajak sebagai upaya memberikan kemudahan pelayanan. 

    Eddy Mulya menyebutkan pada inovasi Paon Gatsu terdata sebanyak 131 Wajib Pajak (WP) yang berada di kawasan ini dan sebanyak 88 WP di antaranya telah dipasangi alat perekam data pajak, sedangkan sisanya masih proses penyiapan pemasangan.  Adapun, segmen Wajib Pajak pada Inovasi Paon Gatsu mencakup beberapa sektor, yakni hiburan, hotel, parkir dan restoran. 

    Dia mengatakan nantinya seluruh wajib pajak akan dilengkapi dengan alat perekam data pajak. 

    Dimana, dengan dipasangkan alat perekam data pajak diharapkan transaksi dari wajib pajak terintegrasi di dashboard aplikasi Pagi Denpasar secara real time. Keberhasilan inovasi ini tidak lepas dari peran masyarakat, para pemangku kepentingan dan lembaga perbankan, termasuk BPD Bali dan Bank Indonesia Perwakilan Bali

    “Harapan kami, inovasi ini dapat mendukung peningkatan PAD Kota Denpasar dari wilayah Gatot Subroto ini, semoga secara berkelanjutan PAD Kota Denpasar terus meningkat,” ujarnya. 

    Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah telah menjadi urgensi, terutama dalam mendukung tata kelola guna keuangan daerah yang efektif dan efisien sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar. 

    Dia mengatakan penguatan teknologi digital membutuhkan peran aktif Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). 

    Dimana, proses digitalisasi dilakukan untuk terus menjaga dan mengawal inovasi digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Kota Denpasar. 

    Sehingga dapat berimplikasi positif pada peningkatan PAD, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  Upaya meningkatkan pelayanan publik ke semua aspek ini, tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja pembangunan.  Arya Wibawa menjelaskan TP2DD harus terus bersinergi, untuk merumuskan program-program unggulan yang menarik dengan mengutamakan manfaat.

    “Dengan diluncurkannya berbagai inovasi percepatan digitalisasi pelayanan, mulai dari Renon Digital Area atau Reditia hingga sekarang Paon Gatsu ini wujud nyata optimalisasi pelayanan di Kota Denpasar,” katanya .

    Arya Wibawa berharap semoga inovasi ini terus direplikasi guna membawa kemajuan dan kemudahan pelayanan di Kota Denpasar yang bermuara pada peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan dikembalikan kepada masyarakat melalui program pembangunan berkelanjutan.

    Untuk diketahui, klaster pajak digital seperti Paon Gatsu ini sebelumnya telah diluncurkan di beberapa lokasi yakni Renon Digital Area (Raditia), Melayani Obyek Pajak Digital Sanur (Melodi Sanur), Layanan Pajak Kawasan Teuku Umar Barat (Lapak Ketumbar), Layanan Pajak Kawasan Teuku Umar Timur (Pak Ketut) dan Pajak Online Gatot Subroto (Paon Gatsu).

    Sumber : Antara

  • Depok usulkan lahan eks BLBI jadi stadion berstandar internasional

    Depok usulkan lahan eks BLBI jadi stadion berstandar internasional

    Wali Kota Depok Supian Suri. ANTARA/Feru Lantara

    Depok usulkan lahan eks BLBI jadi stadion berstandar internasional
    Sepakbola   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Depok Supian Suri mengusulkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Tanah Merah, Cipayung sebagai lokasi pembangunan stadion sepak bola berstandar internasional pertama di Kota Depok. 

    “Alhamdulillah dalam pertemuan saya menyampaikan beberapa harapan masyarakat Kota Depok, termasuk pembangunan stadion dan infrastruktur lainnya seperti pelebaran Jalan Raya Sawangan dan penambahan akses tol,” ujar Supian Suri, di Depok, Sabtu.

    Supian Suri telah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, membahas sejumlah usulan strategis infrastruktur Kota Depok.

    Supian mengatakan lokasi yang diusulkan menjadi stadion memiliki posisi sangat strategis karena akan dilintasi oleh exit tol Desari yang tengah direncanakan pemerintah pusat.

    “Yang kami usulkan adalah di lahan eks-BLBI yang di Cipayung, Tanah Merah. Nanti exit Tol Desari rencananya juga akan berada di situ. Sangat mendukung secara lokasi dan luasannya pun memadai,” jelasnya.

    Namun demikian, Wali Kota menyadari bahwa proses realisasi pembangunan stadion ini masih membutuhkan perjuangan, terutama karena kewenangan lahan eks-BLBI berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pastinya kami hanya akan menggunakan sebagian lahan, dan karena statusnya masih aset pusat, tentu harus melalui proses dan koordinasi yang intens,” terangnya.

    Terkait respons Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, Supian Suri menyebutkan bahwa usulan Pemkot Depok itu mendapat sambutan positif, karena sejalan dengan visi besar Erick Thohir dalam membangun infrastruktur sepak bola nasional.

    “Pak Erick Thohir menyambut baik karena beliau punya harapan besar untuk pengembangan sepak bola Indonesia, baik putra, putri, senior, maupun junior. Termasuk wacana menjadikan Indonesia sebagai lokasi kantor FIFA dan tuan rumah berbagai liga internasional,” ungkap Supian Suri.

    Menurut Supian Suri, saat ini, stadion-stadion besar di Jabodetabek seperti GBK dan JIS (Jakarta), Patriot (Bekasi), Pakan Sari (Bogor), telah menjadi bagian dari jaringan pendukung kegiatan sepak bola nasional. 

    Kehadiran stadion bertaraf internasional di Depok diharapkan bisa melengkapi kebutuhan kawasan ini sebagai pusat kegiatan olahraga nasional dan internasional.

    “Diharapkan Depok bisa juga punya stadion. Kalau saya pribadi, berharap namanya Stadion Gong Si Bolong,” harap Wali Kota, merujuk pada ikon budaya lokal khas Depok.

    Sumber : Antara

  • Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel

    Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo Usai acara pengukuhan pengurus Dai Muda Jakarta dan santunan yatim di Masjid Jami\’ Fajrul Islam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Pramono: Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 18:39 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut, perlunya kajian mendalam dan bijak terkait rencana pelaksanaan malam bebas kendaraan (Car Free Night/CFN) di Jakarta agar tidak mengganggu aktivitas bisnis hotel.

    “Perlu kita kaji secara detail, sebagai gubernur dan wakil gubernur, saya dan Bang Doel (Rano Karno) pasti harus wise (bijak) untuk memutuskan supaya tidak mengganggu hotel-hotel,” kata Pramono di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Pramono menyebut, wilayah Sudirman-MH. Thamrin banyak hotel-hotel yang kerap menjadi lokasi pernikahan pada akhir pekan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus berupaya dengan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan publik lainnya.

    “Prinsip saya tidak mau Car Free Night itu mengganggu hotel-hotel yang kemudian menerima tamu untuk pernikahan yang biasanya baru selesai jam 10 malam,” ucap Pramono.

    Penyelenggaraan CFN di Jakarta akan berbarengan dengan kegiatan Jakarta Muharram Festival 2025 dengan pawai obor untuk memperingati kegiatan tersebut.

    Apabila Jalan Thamrin dan Gatot Subroto ditutup untuk CFN, Pramono khawatir akan mengganggu para pengguna jalan. Apalagi, jalan tersebut akan kembali ditutup pada Minggu (6/7).

    “Besoknya, hari Minggu ini kan ada acara pencak silat yang akan memecahkan rekor MURI cukup besar. Itulah yang kemudian sekarang sedang ditata di Bundaran HI, kalau kemudian ditutup dari hari Jumat malam, Sabtu malam, Minggu, itu heboh banget. Makanya, saya bilang udah tidak apa-apa untuk Car Free Day-nya kita kaji secara mendalam,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan penyelenggaraan pawai obor dalam rangka Jakarta Muharram Festival 2025 sekaligus mengurungkan uji coba car free night yang semula akan diadakan di kawasan Jalan M.H.Thamrin dan Sudirman, pada Sabtu (5/7/2025) malam.

    “Setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, Pemprov DKI memutuskan untuk mendorong peringatan di tingkat komunitas dan membatalkan Jakarta Muharram Festival 2025,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, di Jakarta, Jumat (4/7).

    Dia menegaskan pembatalan itu bukan berarti peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah batal diadakan karena Pemprov DKI mendorong pelaksanaan peringatan di tingkat komunitas bersama instansi kewilayahan DKI Jakarta.

    Adapun pawai obor sebelumnya dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00-22.00 WIB dengan rute melintasi Pintu Barat Daya Silang Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) melalui Bundaran Bank Indonesia dan Jalan MH Thamrin.

    Namun, setelah mempertimbangkan arus lalu lintas serta aktivitas rutin sore dan malam hari warga, maka Pemprov DKI membatalkan kegiatan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Harga Bioetanol Juli 2025 Anjlok jadi Rp10.832 per Liter

    Harga Bioetanol Juli 2025 Anjlok jadi Rp10.832 per Liter

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan harga indeks pasar (HIP) untuk bahan bakar nabati jenis biodiesel dan bioetanol untuk Juli 2025. 

    Tercatat, HIP bioetanol dipatok Rp10.832 per liter untuk Juli 2025. Harga tersebut turun dibandingkan HIP bioetanol pada Juni yang sebesar Rp13.356 per liter.

    Perhitungan HIP BBN bioetanol tersebut menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu HIP = (harga tetes tebu KPB rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg per liter) + US$0,25 per liter. Dengan harga tetes tebu KPB rata-rata (15 Maret 2025 – 14 Juni 2025) adalah Rp1.636 per kg.  

    Kemudian, 4,125 kg per liter merupakan faktor satuan konversi dari kilogram ke liter. Lalu, untuk US$0,25 per liter adalah nilai konversi bahan baku menjadi bioetanol. Untuk konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp16.339 per US$. 

    Sementara itu, HIP biodiesel Juli 2025 ditetapkan sebesar Rp12.874 per liter ditambah ongkos angkut. Angka ini turun tipis dibanding HIP biodiesel Juni yang sebesar Rp12.890 per liter ditambah ongkos angkut.  

    Lalu, besaran konversi crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel adalah sebesar US$85 per metrik ton pada Juli 2025 ini. Angka tersebut masih tak berubah dari Juni 2025 lalu. 

    Adapun, besaran HIP BBN jenis biodiesel dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dan besaran Ongkos Angkut berdasarkan ketentuan Lampiran I Keputusan Menteri ESDM Nomor 153.K/EK.05/DJE/2024. 

    Lebih terperinci, harga HIP BBN biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (harga CPO KPB rata-rata + US$85 per ton) x 870 kg per m³ + ongkos angkut. 

    Sementara itu, 870 kg per m³ adalah faktor satuan dari kilogram ke liter. Lalu, untuk konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp16.303 per US$. 

  • Pramono: Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel

    Pramono: Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut, perlunya kajian mendalam dan bijak terkait rencana pelaksanaan malam bebas kendaraan (Car Free Night/CFN) di Jakarta agar tidak mengganggu aktivitas bisnis hotel.

    “Perlu kita kaji secara detail, sebagai gubernur dan wakil gubernur, saya dan Bang Doel (Rano Karno) pasti harus wise (bijak) untuk memutuskan supaya tidak mengganggu hotel-hotel,” kata Pramono di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Pramono menyebut, wilayah Sudirman-MH. Thamrin banyak hotel-hotel yang kerap menjadi lokasi pernikahan pada akhir pekan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus berupaya dengan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan publik lainnya.

    “Prinsip saya tidak mau Car Free Night itu mengganggu hotel-hotel yang kemudian menerima tamu untuk pernikahan yang biasanya baru selesai jam 10 malam,” ucap Pramono.

    Penyelenggaraan CFN di Jakarta akan berbarengan dengan kegiatan Jakarta Muharram Festival 2025 dengan pawai obor untuk memperingati kegiatan tersebut.

    Apabila Jalan Thamrin dan Gatot Subroto ditutup untuk CFN, Pramono khawatir akan mengganggu para pengguna jalan. Apalagi, jalan tersebut akan kembali ditutup pada Minggu (6/7).

    “Besoknya, hari Minggu ini kan ada acara pencak silat yang akan memecahkan rekor MURI cukup besar. Itulah yang kemudian sekarang sedang ditata di Bundaran HI, kalau kemudian ditutup dari hari Jumat malam, Sabtu malam, Minggu, itu heboh banget. Makanya, saya bilang udah tidak apa-apa untuk Car Free Day-nya kita kaji secara mendalam,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan penyelenggaraan pawai obor dalam rangka Jakarta Muharram Festival 2025 sekaligus mengurungkan uji coba car free night yang semula akan diadakan di kawasan Jalan M.H.Thamrin dan Sudirman, pada Sabtu (5/7/2025) malam.

    “Setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, Pemprov DKI memutuskan untuk mendorong peringatan di tingkat komunitas dan membatalkan Jakarta Muharram Festival 2025,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, di Jakarta, Jumat (4/7).

    Dia menegaskan pembatalan itu bukan berarti peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah batal diadakan karena Pemprov DKI mendorong pelaksanaan peringatan di tingkat komunitas bersama instansi kewilayahan DKI Jakarta.

    Adapun pawai obor sebelumnya dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00-22.00 WIB dengan rute melintasi Pintu Barat Daya Silang Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) melalui Bundaran Bank Indonesia dan Jalan MH Thamrin.

    Namun, setelah mempertimbangkan arus lalu lintas serta aktivitas rutin sore dan malam hari warga, maka Pemprov DKI membatalkan kegiatan tersebut.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.