Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • GoPay & BI Gelar Kampanye Judi Pasti Rugi, Ajak Warga Perangi Judi Online

    GoPay & BI Gelar Kampanye Judi Pasti Rugi, Ajak Warga Perangi Judi Online

    Jakarta –

    GoPay, unit bisnis Financial Technology dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menggelar kampanye Judi Pasti Rugi di CFD Jakarta Minggu, 6 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari dari roadshow Judi Pasti Rugi keliling Indonesia.

    Head of Region Marketing GoPay, Irwan Ari Wibowo menjelaskan bahwa kegiatan Judi Pasti Rugi akan terus berlangsung agar masyarakat dapat lebih teredukasi bahwa judi online merupakan bentuk penipuan.

    “Mari kita jauhi judi online, judol bukan solusi, judol itu penipuan,” kata Irwan dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Hal tersebut ia katakan dalam kampanye Judi Pasti Rugi di CFD Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (6/7).

    Kegiatan ini juga didukung serta dihadiri oleh Direktur Kepala Grup Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI), Diana Yumanita. Menurutnya, edukasi ini merupakan pendekatan baru yang inovatif melibatkan masyarakat secara langsung dan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak buruk judi online.

    “Tentu kita sadari bahwa fenomena judol itu sangat mengkhawatirkan. Butuh kolaborasi untuk melakukan edukasi secara masif agar dapat meningkatkan awareness masyarakat. Inisiatif seperti ini sejalan dengan kampanye Geber PK (Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen) dari BI,” ujar Diana.

    Ia juga berpesan agar masyarakat bisa mewaspadai iklan dengan embel-embel cepat kaya dalam bentuk permainan dan investasi palsu yang bisa berujung pada aktivitas judol. Masyarakat dapat melaporkan tautan atau iklan mencurigakan kepada layanan pembayaran digital ataupun ke otoritas seperti Bank Indonesia dan Komdigi agar bisa ditindaklanjuti.

    Adapun kampanye melawan judi online dengan mobil keliling ini digagas oleh Aliansi Judi Pasti Rugi yang terdiri dari GoPay, Gojek, Google, TikTok, dan Telkomsel. Sampai saat ini mobil kampanye tersebut sudah berkeliling 17 kota dan akan terus dilanjutkan hingga Pulau Sulawesi.

    “Hingga akhir kampanye ini, targetnya akan ada 57 kota yang akan dikunjungi di Indonesia,” jelas Irwan.

    Lihat juga Video: Perangi Judi Online, Masyarakat Bisa Lapor di Situs Ini

    (akn/akn)

  • Kronologi Dugaan Korupsi Mesin EDC yang Jerat Eks Wadirut BRI dan Bos Allo Bank

    Kronologi Dugaan Korupsi Mesin EDC yang Jerat Eks Wadirut BRI dan Bos Allo Bank

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI pada 2020-2024. 

    Kasus itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp744,5 miliar dari nilai anggaran pengadaan Rp2,1 triliun. Dari lima orang tersangka, beberapa di antarannya diduga turut menerima keuntungan atau hadiah maupun janji atas pengadaan mesin digitalisasi perbankan itu. 

    Dari lima orang tersangka, tiga di antaranya berasal dari bank BUMN itu yakni Catur Budi Harto (mantan Wakil Direktur Utama BRI), Indra Utoyo (mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI) serta Dedi Sunardi (mantan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI). 

    Dalam catatan Bisnis, Catur sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil direktur utama BRI, sedangkan Indra kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. atau Allobank. 

    Kemudian, dua tersangka lain adalah dari pihak swasta atau vendor pengadaan EDC yakni Elvizar (Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi) dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja (Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi). 

    Elvizar juga ditetapkan sebagai tersangka pada kasus KPK lain terkait dengan BUMN, yakni digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero). 

    “Yang memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dihitung dengan metode real cost, sekurang-kurangnya sebesar Rp744,54 miliar,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada konferensi pers, Rabu (9/7/2025). 

    Asep menjelaskan, hitungan kerugian keuangan negara oleh accounting forensic KPK tersebut menggunakan metode real cost atau biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh BRI, dibandingkan dengan harga yang perseroan secara riil bayarkan kepada vendor. 

    Kerugian itu diduga timbul dari total nilai anggaran pengadaan sebesar Rp2,1 triliun untuk pengadaan EDC selama 2020-2024, baik dengan metode beli putus maupun sewa. 

    Hasilnya, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara lebih dari 30% nilai pengadaan yakni Rp744,5 miliar.

    “Atau kita bandingkan dengan nilai anggarannya tadi Rp2,1 triliun kira-kira tadi sekitar 33%-nya, sepertiga nya [anggaran], hilang dari situ. Kehilangan sekitar 33%, Rp744 miliar dari pengadaan Rp2,1 triliun. Ini yang sudah terjadi,” terang Asep.

    Atas kasus tersebut, lima orang tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    KRONOLOGI AWAL PENGADAAN

    Lembaga antirasuah menjelaskan, pengadaan EDC selama 2020-2024 yang diperkarakan ini menggunakan dua skema yakni beli putus dan sewa. Total nilai anggaran pengadaan yang digelontorkan untuk dua skema itu adalah Rp2,1 triliun. 

    Untuk skema beli putus, pengadaan unit EDC Android setiap tahunnya berjumlah 25.000 unit (2020), 16.838 unit (2021), 55.000 unit (2022), 50.000 unit (2023) dan 200.000 unit (2023 tahap II yang dilaksanakan pada 2024). Mesin EDC ini untuk digunakan di seluruh Indonesia.

    Anggaran untuk pengadaan EDC Android BRIlink itu menggunakan anggaran investasi TI milik Direktorat Digital, IT dan Operation BRI. Total nilai pengadaan EDC android keseluruhan senilai Rp942,7 miliar, dengan jumlah EDC keseluruhan 346.838 unit. 

    Selain skema beli putus, perseroan turut melakukan pengadaan Full Managed Services atau FMS EDC Single Acquirer (skema sewa) untuk kebutuhan merchant BRI. Total realisasi pembayaran pengadaan skema sewa itu selama 2021-2024 adalah Rp1,2 triliun untuk 200.067 unit.

    Tersangka Catur, Indra dan Dedi diduga menandatangani sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan tersebut. Pengadaan EDC dilakukan oleh sejumlah penyedia mesin tersebut yakni PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) yang dipimpin oleh tersangka Elvizar, dan PT Bringin Inti Teknologi (BRI IT) yang dipimpin tersangka Rudy.

    PT PCS adalah perusahaan penyedia mesin EDC merek Sunmi, sedangkan PT BRI IT membawa merek Verifone. KPK menduga hanya merek Sunmi dan Verifone yang melalui uji kelayakan teknis atau pengujian kompatibilitas (proof of concept/POC) pada 2019, lantaran sudah ada arahan dari Indra selaku Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI saat itu. 

    Padahal, vendor rekanan lain sudah membawa merek EDC Android di antaranya Nira, Ingenico dan Pax.

    Sementara itu, harga perkiraan sendiri (HPS) yang digunakan untuk pengadaan mesin EDC dari PT PCS dan PT BRI IT bersumber dari informasi harga vendor yang sudah di-plotting untuk memenangkan PT PCS, PT BRI IT dan PT Prima Vista Solusi.

    KPK menduga terdapat tiga dari lima orang tersangka yang diduga menerima hadiah atau janji maupun keuntungan dari pada vendor EDC. Tersangka Catur diduga menerima Rp525 juta dari Elvizar (PT PCS) dalam bentuk sepeda dan kuda sebanyak dua ekor.

    Kemudian, tersangka Dedi diduga menerima sepeda Cannondale dari Elvizar Rp60 juta.

    Selanjutnya, tersangka Rudy diduga menerima sejumlah uang dari Country Manager Verifone Indonesia, Irni Palar serta Account Manager Verifone Indonesia, Teddy Riyanto sebesar Rp19,72 miliar atas pekerjaan EDC BRIlink dan FMS. 

    Adapun mengenai nilai kerugian keuangan negara, KPK menyebut akan bekerja sama dengan BPK atau BPKP untuk menghitung besaran final atas kerugian negara dari pengadaan tersebut. 

  • Bank Indonesia Ganti Uang Puluhan Juta Milik Warga Pasuruan yang Hangus Terbakar

    Bank Indonesia Ganti Uang Puluhan Juta Milik Warga Pasuruan yang Hangus Terbakar

    Liputan6.com, Malang – Masyarakat yang memiliki uang rusak akibat terbakar, sobek atau karena penyebab lainnya tak perlu khawatir. Sebab duit tersebut masih dapat ditukar kembali ke Bank Indonesia bila memenuhi syarat. Contohnya seorang warga Desa Winongan, Kabupaten Pasuruan ini. Dia mengajukan penukaran uang rusak miliknya sebesar Rp 64.071.000 ke Bank Indonesia Malang. Hasilnya, hampir semua uang itu dapat diganti kembali. 

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Febrina, mengatakan seorang warga Desa Winongan itu pada 4 Februari lalu mengajukan permohonan penukaran uang miliknya yang rusak akibat terbakar melalui aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR). “Setelah ada permohonan itu, petugas perwakilan BI Malang melakukan verifikasi,” kata Febrina, Selasa (8/7/2025).

    Hasil verifikasi menunjukkan hampir semua uang rusak akibat terbakar itu dinilai masih memenuhi ketentuan minimum fisik untuk ditukarkan kembali yakni lebih dari 2/3 ukuran asli uang dan masih dapat dikenali ciri-cirinya sesuai UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Uang rusak itu kemudian dikirim ke Departemen Pengelolaan Uang (DPU) Bank Indonesia untuk diuji laboratorium. Tujuannya, menentukan jumlah uang rusak yang dapat diganti sesuai ketentuan.

    Setelah proses identifikasi dan penilaian kelayakan penggantian, dari total Rp 64.071.000 uang rusak itu ada sebesar Rp63.791.000,00 memenuhi syarat untuk diganti. Hanya nominal sebesar Rp 280.000 saja yang tidak dapat diganti. “Karena kondisi fisik uang itu kurang dari dua pertiga dari ukuran asli,” ujar Febrina.

    Uang pengganti telah diserahkan kepada pemiliknya, seorang warga Desa Winongan pada 26 Juni 2025 lalu. Ini sekaligus jadi bukti warga tak perlu takut bakal kehilangan uangnya yang rusak akibat terbakar maupun karena sobek. “Kami imbau pada masyarakat tak perlu ragu menukarkan uangnya yang rusak. Mekanisme penukarannya mudah,” ucap Febrina.

    Dia menjelaskan, bila hendak menukar uang rusak warga harus menyiapkan KTP, surat keterangan kebakaran dari kepolisian atau kelurahan. Lalu mengisi formulir penukaran uang terbakar yang disediakan Bank Indonesia. Tahap berikutnya baru dilakukan penaksiran penukaran uang rusak dan nominal yang dapat diganti. Seluruh alur itu dijalanu warga Desa Winongan itu sehingga dia mendapat ganti uang rusak miliknya yang terbakar.

  • Syarat Perpanjang SIM 2025, Wajib Sertakan Ini Sekarang

    Syarat Perpanjang SIM 2025, Wajib Sertakan Ini Sekarang

    Jakarta –

    Buat kamu yang baru mau perpanjang SIM, jangan lupa persyaratan berikut ini wajib dipenuhi. Simak rincian persyaratan perpanjang SIM.

    SIM (Surat Izin Mengemudi) diperpanjang setiap lima tahun sekali. Nah untuk memperpanjang SIM, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Lebih lagi, kini sudah ada persyaratan wajib yang harus disertakan pemohon perpanjangan SIM. Syarat yang dimaksud adalah menyertakan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan.

    Syarat Perpanjang SIM

    Dasar aturan menyertakan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dalam pengurusan SIM tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat (5A). Pada aturan itu pemohon SIM perlu melampirkan tanda bukti kepersertaan aktif BPJS Kesehatan. Selain BPJS Kesehatan, ada juga persyaratan lain yang harus dipenuhi sebagai berikut.

    1. Fotokopi e-KTP
    2. SIM Asli
    3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
    4. Surat Keterangan Lulus Tes Psikologi
    5. Bukti Peserta Aktif BPJS Kesehatan

    Setelah memenuhi persyaratan, jangan lupa menyiapkan biayanya. Biaya penerbitan SIM belum mengalami perubahan dan mengacu pada PP nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut ini biaya penerbitan perpanjangan SIM.

    Biaya Perpanjang SIMPerpanjangan SIM A: Rp 80.000Perpanjangan SIM A Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM BII: Rp 80.000Perpanjangan SIM BII Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM C: Rp 75.000Perpanjangan SIM CI: Rp 75.000Perpanjangan SIM CII: Rp 75.000Perpanjangan SIM D: Rp 30.000Perpanjangan SIM DI: Rp 30.000

    Kemudian ada biaya tes kesehatan tergantung dari lembaga kesehatan yang dipilih. Pun demikian dengan tes psikologi juga tergantung dari lembaga yang dipilih. Nah buat kamu yang mau perpanjang SIM di Satpas, gerai SIM keliling, Mal Pelayanan Publik, sudah disediakan tes kesehatan maupun tes psikologi.

    Biayanya juga sudah ditentukan. Untuk tes kesehatan, akan dikenakan tarif Rp 35 ribu. Kemudian tes psikologi terpantau mengalami kenaikan tarif dari sebelumnya Rp 60 ribu menjadi Rp 100 ribu. Tes kesehatan dan tes psikologi itu juga disediakan di tempat. Kemudian ada biaya asuransi sebesar Rp 50 ribu.

    (dry/din)

  • OPINI : Mewaspadai Risiko Kredit Koperasi

    OPINI : Mewaspadai Risiko Kredit Koperasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang pe­­­­luncuran secara res­­­­mi, Ko­­­pe­­­ra­­­si Desa Merah Putih (KDMP) sudah diizin­kan mengajukan pinjaman untuk modal usaha mulai 1 Juli 2025. Pinjaman modal dapat diajukan ke bank ang­­­gota Himpunan Bank Negara (Himbara). Bank perlu me­­­­waspadai risiko kredit KDMP.

    Hingga kini belum ada hukum yang memayungi skema pembiayaan KDMP. Kementerian Keuangan sedang menyusun aturan sebagai payung hukum skema pembiayaan. Nantinya, KDMP dapat mengajukan pinjaman modal sebesar Rp 1 miliar—Rp 3 miliar sesuai kebutuhan usaha.

    Pengurus KDMP harus mampu menyusun proposal (business plan) sebagai salah satu syarat wajib mengajukan pinjaman. Proposal yang dibuat berisi rencana usaha, yakni mencakup sembako, pangkalan gas, atau pupuk beserta perincian pemanfaatan kredit modal secara terukur.

    Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan pengurus KDMP melalui pelatihan dengan materi sesuai kebutuhan untuk menyusun proposal. Pengurus pun dibekali kemampuan manajerial, penguasaan teknologi, dan strategi tata kelola yang baik (good governance).

    KDMP harus dikelola secara transparan menghindari penyalahgunaan pinjaman. Karena bukan berasal dari APBN, modal koperasi harus dikelola profesional dan transparan guna menjaga keberlangsungan usaha. Tata kelola yang baik juga menuntut pertanggung jawaban keuangan.

    Bank-bank yang tergabung dalam Himbara sebagai sumber pembiayaan koperasi dituntut menerapkan prinsip kehatian-hatian (prudential banking). Waspada dalam menyalurkan kredit merupakan salah satu prinsip utama bagi setiap bank untuk menghindari kesalahan dan kerugian.

    Prinsip kehati-hatian diterapkan secara konsisten untuk menjaga kesehatan dan stabilitas operasional bank. Selain itu, asa terhadap penerapan prudential banking dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelbagai layanan keuangan yang diberikan dunia perbankan.

    Penerapan prudential banking sesuai Peraturan BI Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum. Salah satu pertimbangannya adalah kompleksitas instrumen keuangan dapat memicu peningkatan risiko.

    Bank sebagai kreditur bagi KDMP pun dituntut memperkuat mekanisme internal mencegah munculnya pelbagai risiko yang merugikan. Mekanisme disusun secara terperinci dan jelas serta mudah diterapkan sesuai persyaratan mengajukan pinjaman untuk modal usaha koperasi.

    Selain proposal bisnis, syarat kelayakan pengajuan pinjaman adalah kewajiban tiap KDMP memiliki minimal enam gerai usaha. Bank memiliki prosedur guna memastikan pinjaman segera dikembalikan setelah balik modal. Pinjaman bukanlah dana hibah sehingga harus dilunasi segera.

    Sebab itu, bank penyalur kredit perlu memverifikasi dan mengevaluasi semua proposal yang diajukan pengurus sebelum persetujuan pencairan dana. Koperasi bersifat bankable alias memenuhi syarat mendapatkan layanan perbankan berupa pinjaman, kredit, atau pembiayaan.

    Patut pula diwaspadai prudential banking tampak bakal sulit ditegakkan karena belum tersedia data tentang rekam jejak keuangan lengkap karena KDMP baru berdiri. Pun data income stability pendapatan, semisal, tak ada sehingga bank kesulitan menilai kalayakan usaha KDMP.

    Semua kesulitan menegakkan prinsip prudential banking dipicu situasi serba dadakan. KDMP merupakan hasil kebijakan instan pemerintah Presiden Prabowo Subiyanto yang berhasrat membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/kelurahan.

    Alhasil, minimalisasi risiko usaha juga menghadapi pelbagai tantangan memicu risiko bank bakal mengalami kerugian. Upaya meredam pelbagai risiko pinjaman untuk KDMP, semisal kredit macet, fraud oleh pengurus, atau risiko operasional lainnya tampak kian berat dilakukan bank.

    Dalam konteks pinjaman untuk KDMP, makna kepatuhan perbankan terhadap pelbagai regulasi BI tampak sekadar formalitas. Demikian pula kebijakan dan peraturan internal bank berupa SOP yang berlaku internal juga kehilangan taji akibat kebijakan KDMP yang non-agonistik

    Secara konseptual, kebijakan agonistik dapat dipahami sebagai upaya perumusan policy secara bijak, melibatkan stakeholders terkait, transparan dan dalam jangka panjang bermanfaat bagi masyarakat. KDMP adalah salah satu contoh kebijakan yang bersifat anti-tesis dari agonistik.

    Jika KDMP merupakan hasil kebijakan agonistik, bank kian mudah menerapkan prudential banking sekaligus menunjukkan kepatuhan terhadap semua peraturan yang telah ditetapkan BI. Prinsip prudential berfungsi pula sebagai budaya kerja yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

    Dengan sejumlah nilai (values) dalam budaya kerja, seluruh jajaran pimpinan dan staf bank diikat oleh kesepakatan bersama demi menjaga kepercayaan masyarakat. Bank mengelola semua dana dari masyarakat dengan jaminan keamanan disertai disiplin dan tanggung jawab.

    Tanggung jawab tersebut kini kian bertambah berat akibat kebijakan non-agonistik yang mewajibkan bank-bank angota Himbara menyalurkan pinjaman untuk KDMP. Bank harus siap dan waspada terhadap risiko yang timbul akibat mismanagement atau kegagalan KDMP.

  • QRIS modal RI terlibat dalam pembayaran lintas batas BRICS

    QRIS modal RI terlibat dalam pembayaran lintas batas BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: QRIS modal RI terlibat dalam pembayaran lintas batas BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai modal kuat Indonesia untuk terlibat dalam pembentukan pembayaran lintas batas BRICS.

    Pemimpin BRICS melalui Leaders’ Declaration pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Brasil, menginstruksikan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, sesuai kewenangannya, untuk melanjutkan pembahasan mengenai Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS.

    “Indonesia punya modal kuat. Bank Indonesia aktif diskusi, dan teknologi QRIS sudah terhubung dengan Singapura, Malaysia, Thailand,” kata Direktur China-Indonesia Desk Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Zulfikar menyampaikan bahwa bila para pemimpin BRICS telah menginstruksikan untuk melanjutkan pembahasan pembayaran lintas batas, maka Indonesia—khususnya Bank Indonesia—berpeluang untuk ikut berperan aktif dalam membangun sistem pembayaran lintas batas yang cepat, terjangkau, efisien, dan berbasis mata uang lokal.

    Indonesia, berbekal kesuksesan implementasi QRIS, ucap Zulfikar, bisa memimpin pilot interoperabilitas, sebuah uji coba awal untuk memastikan bahwa sistem atau teknologi dari berbagai pihak bisa saling terhubung dan bekerja sama secara lancar.

    Sistem pembayaran menggunakan QRIS telah berlaku di Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia juga sedang mengincar implementasi di Jepang, Korea Selatan, China, hingga Arab Saudi.

    “Indonesia siap berperan sebagai model integrasi QR code-based & ambil bagian di pilot dan skema interoperabilitas BRICS DCMS (Decentralized Cross-border Messaging System),” ucapnya.

    BRICS merupakan akronim dari lima negara pendirinya, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Presiden Prabowo Subianto hadir pada KTT BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6-7 Juli—event pertama Indonesia sejak resmi menjadi anggota pada Januari 2025.

    KTT BRICS menghasilkan Leaders’ Declaration yang terdiri dari enam sub bagian, yakni Penguatan Multilateralisme & Reformasi Tata Kelola Global; Perdamaian & Keamanan; Ekonomi, Perdagangan & Keuangan; Iklim & Transisi Energi; Teknologi & AI; serta Pembangunan Sosial & Budaya.

    Sumber : Antara

  • Rupiah melemah dipengaruhi sentimen jeda waktu negosiasi tarif AS

    Rupiah melemah dipengaruhi sentimen jeda waktu negosiasi tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipengaruhi sentimen jeda waktu negosiasi tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 17:22 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sentimen jeda waktu negosiasi tarif Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di kisaran Rp16.200-Rp16.300 dipengaruhi oleh faktor global mengikuti pelemahan mayoritas mata uang regional Asia akibat jeda waktu negosiasi tarif Presiden Trump hari ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Batas waktu tarif AS sebelumnya ditetapkan pada 9 Juli, menandai berakhirnya jeda 90 hari pada tarif tinggi yang diumumkan sebelumnya yang awalnya diberlakukan pada 2 April 2025.

    Trump telah memberikan perintah eksekutif yang menunda batas waktu tarifnya pada 9 Juli hingga 1 Agustus.

    Kebijakan penundaan batas waktu tersebut diumumkan di tengah upaya pemerintahan Trump untuk menargetkan banyak negara dengan langkah-langkah perdagangan.

    AS tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    Trump merasa bahwa AS harus bertindak mengatasi defisit perdagangan yang mereka alami setelah bertahun-tahun menjalin kerja sama dagang dengan Indonesia.

    Apabila Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Pada Selasa (8/7/2025), Presiden AS menyampaikan bahwa tarif yang tercantum dalam surat tarif kepada pemimpin 14 negara, termasuk Indonesia di dalamnya, akan dibayarkan mulai 1 Agustus dan periode tersebut tidak akan diperpanjang.

    “Sesuai surat yang dikirimkan ke berbagai negara kemarin, selain surat yang akan dikirimkan hari ini, besok, dan untuk periode singkat berikutnya, tarif akan mulai dibayarkan pada 1 Agustus 2025,” tulis Trump di media sosial.

    “Tidak ada perubahan hingga tanggal ini, dan tidak akan ada perubahan. Dengan kata lain, semua pembayaran akan jatuh tempo dan dibayarkan mulai 1 Agustus 2025 – Tidak ada perpanjangan yang akan diberikan,” tambahnya.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berangkat ke AS pada Selasa (8/7/2025) guna melanjutkan proses negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

    Airlangga bakal menghadiri pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan keputusan tarif 32 persen yang tetap diberlakukan per 1 Agustus mendatang.

    Melihat faktor dari domestik, pelemahan kurs rupiah dipengaruhi laporan survei Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan kinerja penjualan eceran meningkat pada Juni 2025.

    Hal ini tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) mencapai 233,7 atau tumbuh 2,0 persen year on year (yoy).

    “Namun, masih ada harapan yg tinggi atas penurunan suku bunga acuan BI pada RDG (Rapat Dewan Gubernur), Rabu (16/7/2025) depan. Perkiraan penurunannya 25 bps (basis points) menjadi 5,25 persen karena inflasi yang rendah,” kata Rully.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta menguat sebesar 52 poin atau 0,32 persen menjadi Rp16.258 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.206 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.254 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.238 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • IHSG ditutup menguat di tengah pasar cermati arah negosiasi dagang

    IHSG ditutup menguat di tengah pasar cermati arah negosiasi dagang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat di tengah pasar cermati arah negosiasi dagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar mencermati arah negosiasi perdagangan di tingkat global, utamanya dari Amerika Serikat (AS).

    IHSG ditutup menguat 39,53 poin atau 0,57 persen ke posisi 6.943,92. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 6,42 poin atau 0,84 persen ke posisi 768,78.

    “Bursa regional Asia cenderung menguat di saat pelaku pasar berjuang untuk arah yang jelas di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus di Jakarta, Rabu.

    Pelaku pasar mempertimbangkan perkembangan tarif terbaru dari AS, yang mana Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi tidak akan ada perubahan atau perpanjangan.

    Meskipun ada ruang dalam negosiasi tarif perdagangan, namun, Trump menegaskan tidak akan ada waktu perpanjangan yaitu deadline tarif resiprokal tetap 1 Agustus 2025.

    Di sisi lain, pelaku pasar mencermati rilis data China, yang mana harga konsumen di naik tipis 0,1 persen year on year (yoy) pada Juni 2025, menandai positif pertama dalam lima bulan dan menandakan tanda-tanda tentatif stabilisasi permintaan.

    Dari dalam negeri, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan ke AS dalam rangka melanjutkan negosiasi tarif dagang pasca penerapan tarif tetap 32 persen Trump yang akan diberlakukan pada 1 Agustus 2025 tahun ini. Pelaku pasar berharap ada kabar baik dari hasil negosiasi.

    Di sisi lain, pelaku pasar menyambut aksi penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di BEI, yang mayoritas saham-saham IPO terpantau bergerak menembus batas atas atau mengalami Auto Rejection Atas (ARA).

    Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2025 tercatat 232,4 atau tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 0,3 persen (yoy), yang mencerminkan perbaikan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

    Data ini merupakan sinyal positif bagi sektor industri, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi, apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor menguat yaitu sektor properti naik sebesar 1,69 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor kesehatan yang naik masing-masing sebesar 0,91 persen dan 0,86 persen.

    Sedangkan, satu sektor terkoreksi yaitu sektor teknologi paling dalam minus 0,40 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu COIN, CDIA, IOTF, PSAT, dan NICE. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni MFIN, SHID, ASPR, PANS, dan UDNG.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.067.715 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,19 miliar lembar saham senilai Rp10,43 triliun.

    Sebanyak 362 saham naik, 205 saham menurun, dan 226 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 137,19 poin atau 0,35 persen ke 39.826,00, indeks Hang Seng melemah 255,75 poin atau 1,06 persen ke 23.892,48, indeks Shanghai turun 4,43 poin atau 0,13 persen ke 3.493,05, dan indeks Strait Times menguat 7,31 poin atau 0,18 persen ke 4.005,17.

    Sumber : Antara

  • Pernah Jabat Direktur BRI, Dirut Allo Bank Indra Utoyo Ikut Jadi Tersangka Kasus EDC

    Pernah Jabat Direktur BRI, Dirut Allo Bank Indra Utoyo Ikut Jadi Tersangka Kasus EDC

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture atau EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) pada 2019-2024. 

    Tiga orang di antaranya berasal bank BUMN itu yakni Catur Budi Harto (mantan Wakil Direktur Utama BRI), Indra Utoyo (mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI) serta Dedi Sunardi (mantan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI). 

    Dalam catatan Bisnis, Catur sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil direktur utama BRI, sedangkan Indra kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. atau Allobank. 

    Kemudian, dua tersangka lain adalah dari pihak swasta atau vendor pengadaan EDC yakni Elvizar (Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi) dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja (Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi). 

    “Yang memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dihitung dengan metode real cost, sekurang -kurangnya sebesar Rp744.540.374.314,00,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada konferensi pers, Rabu (9/7/2025). 

    Asep menjelaskan, hitungan kerugian keuangan negara tersebut menggunakan metode real cost atau biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh BRI, dibandingkan dengan harga yang perseroan secara riil bayarkan kepada vendor. 

    Kerugian itu diduga timbul dari total nilai anggaran pengadaan sebesar Rp2,1 triliun untuk pengadaan EDC selama 2020-2024, baik dengan metode beli putus maupun sewa. 

    “Atau kita bandingkan dengan nilai anggarannya tadi Rp2,1 triliun kira-kira tadi sekitar 33%-nya, sepertiga nya [anggaran], hilang dari situ. Kehilangan sekitar 33%, Rp744 miliar dari pengadaan Rp2,1 triliun. Ini yang sudah terjadi,” terang Asep.

    Atas kasus tersebut, lima orang tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Mark Zuckerberg Kembali Bajak Talenta AI, Setelah OpenAI Giliran Apple jadi Korban

    Mark Zuckerberg Kembali Bajak Talenta AI, Setelah OpenAI Giliran Apple jadi Korban

    Bisnis.com, JAKARTA —  Meta, raksasa teknologi induk Facebook dan Instagram, kembali merekrut pentolan utama di bidang Artificial intelligence (AI) perusahaan lain. 

    Menurut laporan Bloomberg pada 8 Juni 2025, perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut membajak Ruoming Pang, Kepala Model AI Apple, untuk bergabung dengan tim superintelligence terbaru Meta.

    Pang sebelumnya memimpin tim internal Apple yang bertanggung jawab melatih model fondasi AI yang mendasari Apple Intelligence dan fitur-fitur AI yang berjalan langsung di perangkat (on-device). 

    Namun, kinerja model AI Apple sejauh ini dinilai belum mampu menyaingi model dari perusahaan lain seperti OpenAI, Anthropic, maupun Meta sendiri.

    Apple bahkan disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk menggandeng pihak ketiga dalam mendukung peningkatan kecerdasan Siri versi terbaru yang akan dirilis.

    Sumber Bloomberg menyebut, hengkangnya Pang bisa menjadi sinyal awal dari potensi eksodus yang lebih besar di unit AI Apple yang disebut tengah menghadapi sejumlah tantangan internal.

    Sementara itu, bagi Meta, kehadiran Pang dinilai akan memperkuat fokus perusahaan dalam pengembangan model AI kecil yang dapat berjalan langsung di perangkat. 

    Sebelumnya, Meta juga dikabarkan berhasil merekrut empat peneliti dari OpenAI.  Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi agresif Meta dalam mengembangkan proyek superintelijensi yang dipimpin langsung oleh Zuckerberg. 

    Menurut laporan The Information yang dikutip Reuters pada Sabtu (28/6/2025) keempat peneliti yang direkrut adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren.  

    Mereka dikabarkan telah menyetujui tawaran untuk bergabung dengan raksasa teknologi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh sumber yang mengetahui proses perekrutan ini. 

    Perekrutan ini terjadi hanya beberapa hari setelah laporan dari The Wall Street Journal menyebut Meta juga berhasil memboyong tiga peneliti AI lainnya dari kantor OpenAI di Zurich, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

    Sebelumnya, Meta juga telah merekrut sejumlah pakar AI dari Google DeepMind hingga Safe Superintelligence untuk memperkuat divisi AI superintelligence mereka.