Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Rupiah melemah seiring ancaman tarif Trump 100 persen terhadap Rusia

    Rupiah melemah seiring ancaman tarif Trump 100 persen terhadap Rusia

    Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia…

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai, pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia.

    “Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia, jika Presiden Vladimir Putin tidak mencapai kesepakatan dalam 50 hari untuk mengakhiri perang di Ukraina,” kata Ibrahin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Mengutip Sputnik, Senator AS Lindsey Graham dan Richard Blumenthal mengajukan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang bertujuan menjatuhkan sanksi primer dan sekunder terhadap Rusia jika Moskow gagal terlibat dalam negosiasi “iktikad baik” atas perdamaian di Ukraina pada April 2025.

    Sanksi itu akan mencakup tarif 500 persen atas barang impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk-produk Rusia lainnya.

    Pekan lalu, Trump kembali menyuarakan ketertarikannya terhadap RUU sanksi yang diusulkan Graham, menyatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan undang-undang tersebut “dengan sangat matang”.

    Namun, ia menekankan keputusan untuk melanjutkan UU tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Salah seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa presiden bersedia menandatangani RUU tersebut, asalkan ia memegang kendali penuh atas implementasi sanksi.

    “Meskipun ancaman tarif baru-baru ini tidak berdampak besar pada pergerakan pasar secara keseluruhan, para pedagang mempertimbangkan apakah AS benar-benar akan mengenakan tarif tinggi pada negara-negara yang terus berdagang dengan Rusia, serta menahan diri untuk tidak memasang taruhan besar di tengah ketidakpastian,” kata Ibrahim pula.

    Selain itu, sentimen lain berasal dari perkiraan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell terkait angka inflasi AS lebih tinggi, sehingga membuat bank sentral menunda kebijakan pemangkasan suku bunga.

    Inflasi AS diprediksi naik 0,3 persen dibanding bulan lalu yang membawa inflasi year on year (YoY) meningkat 2,4 persen menjadi 2,7 persen.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.267 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.250 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini, juga melemah ke level Rp16.281 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.247 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM

    Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar bagi komoditas batu bara dan emas. Rencananya, kebijakan ini diberlakukan mulai tahun depan, 2026.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah memang berencana untuk mengenakan bea keluar untuk ekspor batu bara. Dengan catatan, bea keluar tersebut akan dikenakan jika harga batu bara dunia tengah ‘meroket’.

    Bahlil menyebutkan, jika harga batu bara global mengalami peningkatan di atas harga keekonomiannya, maka sudah sewajarnya negara mendapatkan pendapatan lebih dari peningkatan harga batu bara tersebut.

    “Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Selain itu, dia mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

    “Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

    Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

    Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno. Tri menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut kemungkinan akan diterapkan pada tahun depan dengan menyesuaikan kondisi harga.

    “Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

    “Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

    Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

    Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

    “Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

    “Mungkin bahan mentah nya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

    “Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batubara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Utang RI Naik Jadi Rp7.074 T, Thailand Longgarkan Impor AS

    Video: Utang RI Naik Jadi Rp7.074 T, Thailand Longgarkan Impor AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri pada Mei 2025 mencapai USD 435,6 Miliar atau setara dengan Rp 7.074 Triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan April yang tercatat sebesar 431.5 Miliar Dolar

    Sementara itu, Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan penawaran khusus tarif 0% kepada Presiden Amerika SerikatDonald Trump, untuk berbagai barang dari AS.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (14/07/2025).

  • Siap-Siap Batu Bara dan Emas Bakal Dikenakan Bea Keluar di 2026

    Siap-Siap Batu Bara dan Emas Bakal Dikenakan Bea Keluar di 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bea keluar khususnya untuk komoditas batu bara dan emas akan diterapkan pada 2026 mendatang. Saat ini rencana tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut akan diterapkan dengan menyesuaikan kondisi harga.

    “Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan nantinya akan ada aturan turunan terhadap pengenaan bea keluar ekspor batu bara. Dia menyebutkan, pemerintah akan mengenakan bea keluar ekspor batu bara berdasarkan nilai keekonomian batu bara dunia.

    “Itu kan nanti ada aturan turunannya. Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Meskipun akan dikenakan bea keluar, Bahlil mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

    “Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

    Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

    Seperti diketahui, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

    “Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

    Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

    Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

    “Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

    “Mungkin bahan mentahnya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

    “Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batu bara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rupiah melemah seiring indikasi Trump takkan tunda penerapan tarif AS

    Rupiah melemah seiring indikasi Trump takkan tunda penerapan tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring indikasi Trump takkan tunda penerapan tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 18:36 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) Rupiah dipengaruhi indikasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang takkan memperpanjang batas waktu penerapan tarif resiprokal pada 1 Agustus 2025.

    “Tarif Trump akan berlaku efektif mulai 1 Agustus, sehingga memberikan waktu terbatas bagi negara-negara ekonomi utama untuk menyelesaikan lebih banyak kesepakatan perdagangan dengan Washington,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Akhir pekan lalu, Trump telah mengumumkan penerapan tarif 30 persen untuk Meksiko dan Uni Eropa (UE). Beberapa negara lainnya juga dikenakan tarif, seperti Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing 25 persen, 50 persen untuk Brazil, serta 50 persen impor tembaga.

    Melihat sentimen domestik, Bank Indonesia (BI) melaporkan jumlah utang luar negeri Indonesia pada Mei 2025 naik 4,05 miliar dolar AS atau sekitar Rp66 triliun, menjadi 435,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.100,28 triliun dengan asumsi kurs JISDOR BI Rp16.300 per dolar AS pada akhir akhir Mei 2025.

    Utang luar negeri tersebut mencatatkan kenaikan dalam dolar AS, tetapi dalam jumlah justru menurun jika dikonversi menjadi Rupiah, yakni 31,55 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.197,76 triliun pada April 2025 dengan asumsi kurs JISDOR akhir April 2025 Rp16.679 per dolar AS).

    “Posisi ULN tersebut tumbuh 6,8 persen secara tahunan (year on year/YoY), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2 persen. Hal tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta. Secara umum, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Ibrahim.

    Nilai tukar Rupiah pada penutupan perdagangan hari Senin di Jakarta melemah sebesar 32 poin atau 0,20 persen menjadi Rp16.224 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.218 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.247 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.221 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 435,6 miliar, atau Rp 7.074 triliun (kurs Rp 16.240/US$) pada Mei 2025. Posisi ini lebih tinggi dari posisi April 2025 yang sebesar US$ 431,5 miliar.

    Namun, pertumbuhannya tercatat melambat. Posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar US$ 435,6 miliar, atau secara tahunan tumbuh 6,8% (yoy). Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2% (yoy).

    “Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers, Senin (14/7/2025).

    Adapun, BI juga mencatat ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar US$ 209,6 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% (yoy) pada April 2025.

    Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

    Denny mengatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).

    “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Sementara itu, BI juga merekam ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 196,4 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4% (yoy).

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8% menjadi 1,2% pada Mei 2025, dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2% (yoy) pada April 2025.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5% terhadap total ULN swasta.

    “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6% dari total ULN,” tegas Denny.

    Dia menambahkan dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Meta Akuisisi Startup PlayAI, Kembangkan Suara AI yang Nyaris Mirip Manusia

    Meta Akuisisi Startup PlayAI, Kembangkan Suara AI yang Nyaris Mirip Manusia

    Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan induk Facebook, Meta telah mengakuisisi Play AI, startup teknologi voice AI yang mengembangkan model suara generatif dan platform voice agent. 

    Menurut laporan  Bloomberg, seorang juru bicara Meta telah mengonfirmasi akuisisi tersebut. Selain itu, seluruh tim PlayAI dikabarkan akan bergabung dengan Meta pada minggu depan. 

    “Karya PlayAI dalam menciptakan suara alami, beserta platform untuk pembuatan suara yang mudah, sangat cocok dengan pekerjaan dan rencana kerja kami, di seluruh AI Characters, Meta AI, perangkat wearable, dan pembuatan konten audio,” kata Meta. 

    Di sisi lain, nilai akuisisi ini tidak diumumkan ke publik. Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa kedua perusahaan memang tengah menjajaki kesepakatan akuisisi.

    Meta memang dilaporkan telah melakukan investasi besar dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial intelligence/AI). Sebelumnya, Meta juga mengakuisisi 49% saham Scale AI senilai US$15 miliar atau sekitar Rp244,2 triliun. 

    Hal tersebut menjadikan valuasi perusahaan melonjak hingga US$29 miliar atau sekitar Rp472,8 triliun. Sejak meraih status unicorn pada 2019, nilai Scale AI terus meroket seiring meningkatnya minat terhadap teknologi AI. 

    Bahkan, pada usia 24 tahun, pendirinya, Alexandr Wang, telah menyandang predikat self-made billionaire dengan kekayaan pribadi mencapai US$3,6 miliar atau sekitar Rp58,6 triliun.

    Tidak hanya sampai disitu, Meta juga telah merekrut Ruoming Pang, Kepala Model AI Apple, untuk bergabung dengan tim superintelligence terbaru Meta

    Pang sebelumnya memimpin tim internal Apple yang bertanggung jawab melatih model fondasi AI yang mendasari Apple Intelligence dan fitur-fitur AI yang berjalan langsung di perangkat (on-device). 

    Meta juga dikabarkan berhasil merekrut empat peneliti dari OpenAI yakni Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren.  

    Perekrutan ini terjadi hanya beberapa hari setelah laporan dari The Wall Street Journal menyebut Meta juga berhasil memboyong tiga peneliti AI lainnya dari kantor OpenAI di Zurich, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

    Sebelumnya, Meta juga telah merekrut sejumlah pakar AI dari Google DeepMind hingga Safe Superintelligence untuk memperkuat divisi AI superintelligence mereka.

  • Maybank Sekuritas: Properti Masih Menarik, End User Jadi Penopang

    Maybank Sekuritas: Properti Masih Menarik, End User Jadi Penopang

    Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Sekuritas memperkirakan sektor properti masih menyimpan prospek positif pada tahun ini didorong oleh pembeli end user.

    Analis Maybank Sekuritas Kevin Halim menyampaikan bahwa pihaknya memberikan rekomendasi positif terhadap sektor ini, didukung oleh ketahanan pertumbuhan pre-sales di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global.

    “Peraihan pre-sales emiten properti pada Kuartal I/2025 masih menunjukkan performa yang sehat, terutama karena permintaan dari pembeli end-user,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Sabtu (12/7/2025).

    Dia menambahkan dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) kedepannya berpotensi menjadi katalis positif utama yang mendorong kinerja emiten properti.

    Maybank Sekuritas secara khusus memberikan rekomendasi buy untuk empat emiten properti besar, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) BSDE, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON), dan PT Summarecon Agung TBK. (SMRA) dengan target harga masing-masing secara berurutan adalah 1.200, 1.300, 580, dan 630.

    Kevin menyebutkan bahwa valuasi saat ini relatif menarik, berada di kisaran 5–7 kali price to earnings (P/E) FY25E, serta diskon 70–85% terhadap RNAV (revised net asset value).

    Saham CTRA, lanjutnya, menjadi pilihan utama karena konsistensi pre-sales, skema joint operation yang efisien, serta momentum pertumbuhan laba yang diperkirakan akan kuat hingga akhir 2025. Sementara itu, PWON dinilai unggul karena pendapatan berulang atau recurring income yang solid serta rencana ekspansi yang terarah.

    Dibandingkan dengan emiten properti regional Asean, dia menilai valuasi emiten Indonesia tergolong paling murah. “P/E emiten properti Indonesia mirip dengan Thailand, tetapi Indonesia punya leverage yang lebih rendah,” imbuh Kevin. 

    Di sisi lain, Kevin menggambarkan bahwa pasar properti Filipina tengah menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan kondominium dan eksodus POGO (Philippines Offshore Gaming Operators) exit, yang berdampak pada sewa ruang kantor.

    Pasar Malaysia dan Singapura memang memiliki valuasi P/E lebih tinggi, tetapi karakteristiknya berbeda karena dominasi struktur Real Estate Investment Trust atau yang dikenal dengan REITs.

    Terkait prospek ke depan, Kevin menyebut ada dua sisi katalis yang harus dicermati. Di satu sisi, penurunan suku bunga BI akan memperbesar peluang peningkatan likuiditas dan permintaan. Namun di sisi lain, ancaman penurunan penjualan akibat ketidakpastian ekonomi global dan potensi kenaikan suku bunga KPR menjadi risiko yang tak bisa diabaikan.

  • Marak Penipuan, Ini Tips Aman Transaksi Pakai QRIS buat Pelaku UMKM

    Marak Penipuan, Ini Tips Aman Transaksi Pakai QRIS buat Pelaku UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemilik UMKM harap waspada dan teliti kembali sebelum menyelesaikan transaksi dengan pelanggan, karena belakangan marak terjadi penipuan QRIS oleh pelanggan. 

    Kewaspadaan menjadi penting agar dari transaksi yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha maupun konsumen. 

    Pasalnya, belakangan ini ada oknum yang memanfaatkan kelengahan dengan membayar menggunakan bukti QRIS palsu. 

    “Pemilik usaha, jangan asal terima hasil transaksi scan QRIS dari pelanggan! Pastikan cek ulang sebelum bertransaksi! Karena, selalu ada saja oknum yang memanfaatkan celah dari kelengahan kita,” tulis Bank Indonesia dalam unggahan Instagram @bank_indonesia, dikutip pada Sabtu (12/7/2025). 

    Saat ini QRIS menjadi opsi pembayaran bagi konsumen dalam setiap transaksi, karena kemudahan yang ditawarkan, yakni tinggal pindai dari instrumen pembayaran manapun. 

    Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, fasilitas kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based.

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat QRIS (dibaca “Kris”) merupakan standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. 

    QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH). Semua Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

    Saat ini, seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda.

    Penggunaan QRIS pun terus mencatatkan peningkatan pesat. Per Mei 2025, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tumbuh tinggi sebesar 151,70% (year on year/YoY) didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

     

    Tips Aman Transaksi QRIS bagi Pelaku UMKM 

     Pastikan pelanggan scan QRIS menggunakan aplikasi pembayaran jangan pakai kamera

    Kode QRIS tidak akan dapat diproses jika dipindai menggunakan kamera ponsel karena hanya akan terbaca sebagai teks 

     

    Sebelum mengonfirmasi pembayaran, selalu periksa nama penerima yang tertera di aplikasi pembayaran maupun bukti bayar yang ditunjukkan. Sejumlah merchant menggunakan notifikasi suara untuk setiap transaksi yang masuk melalui QRIS. 

     

    Jangan pernah membagikan data pribadi seperti PIN, OTP, atau informasi login aplikasi pembayaran kepada siapapun. 

  • Ini Dia yang Lolos Seleksi Calon Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030

    Ini Dia yang Lolos Seleksi Calon Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan hasil seleksi administratif pemilihan calon ketua dan anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025-2030.

    Panitia Seleksi pemilihan calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Periode 2025-2030 telah menetapkan Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang lulus Seleksi Administratif dan dapat mengikuti Seleksi Kelayakan dan Kepatutan. Jumlahnya ada sekitar 26 orang.

    “Dalam rangka Seleksi Kelayakan dan Kepatutan, masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberikan masukan dan/atau informasi mengenai integritas, rekam jejak, dan/atau perilaku Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang lulus Seleksi Administratif,” tulis Bank Indonesia mengutip website resminya, Sabtu (12/7/2025).

    Penetapan hasil seleksi tersebut dituangkan dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKLPS/2025 tentang Hasil Seleksi Administratif Pemilihan Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025-2030.

    “Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” sebutnya.

    Seluruh Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang telah lulus seleksi administratif wajib mengikuti seleksi kelayakan dan kepatutan periode pertama, yang meliputi penelitian rekam jejak, masukan masyarakat, pemeriksaan kesehatan, dan asesmen makalah.

    “Menyampaikan masukan dan/atau informasi kepada Panitia Seleksi melalui e-mail: [email protected], atau surat yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK LPS dengan alamat Ruang Soegito Sastromidjojo, Gedung Djuanda I lantai G, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 (pada hari dan jam kerja),” tulisnya.

    Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang dinyatakan lolos Seleksi Administratif namun tidak mengikuti Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Pertama sesuai jadwal yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

    Adapun peserta yang lolos di antaranya, Agresius R. Kadiaman, Amanlison Sembiring, Anton Daryono, Ary Zulfikar, Bambang Prijambodo, Bobby Hamzar Rafinus, Danu Febrianto, Didi Prakoso, Dwityapoetra Soeyasa Besar, Ferdinan Dwikoraja Purba, Hermawan Setyo Wibowo, Imam Nashirudin, Imansyah, dan Lana Soelistianingsih.

    Selanjutnya, Muhammad Iman Nuril, Hidayat Budi Pinuji, Nugroho Agung Wijoyo, Onny Noyorono, Purbaya Yudhi Sadewa, Robin Indraiid Hattari, Rudi Rahman, Salusra Satria, Samsu Adi Nugroho, Sis Apik Wijayanto, Suwandi, Teguh Supangkat, dan Wahyu Pratomo.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]