BI Prediksi Ekonomi Kaltim Tumbuh 5,8 Persen pada 2025, Didukung Sektor Pertambangan
Tim Redaksi
SAMARINDA, KOMPAS.com
– Bank Indonesia (
BI
) Perwakilan
Kalimantan Timur
(
Kaltim
) menargetkan pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai 5,8 persen pada tahun 2025, meskipun ekonomi nasional diproyeksikan mengalami perlambatan.
Optimisme ini didorong oleh sektor-sektor unggulan, terutama sektor pertambangan, yang masih menjadi penopang utama
pertumbuhan ekonomi Kaltim
.
Kepala BI Perwakilan Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan bahwa meskipun ekspor batubara ke negara-negara mitra seperti Tiongkok dan India mengalami penurunan, permintaan domestik untuk energi tetap tinggi.
Hal ini didorong oleh peningkatan Domestic Market Obligation (DMO) batubara, yang seiring dengan meningkatnya konsumsi listrik di Indonesia yang belum menunjukkan penurunan signifikan.
“Pertumbuhan ekonomi 2025 memang kami proyeksikan tidak sebaik 2024. Namun ada sektor-sektor unggulan yang tetap memberi dorongan, salah satunya dari pertambangan,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).
Budi melanjutkan bahwa meskipun ada perlambatan dalam sektor ekspor, sektor energi—terutama batubara—akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim di tahun 2025.
Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), target permintaan domestik (DMO) batubara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 239,7 juta ton, sebuah lonjakan signifikan dibandingkan dengan target tahun 2024 yang hanya 181,3 juta ton.
Peningkatan target DMO ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertambangan yang sudah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur.
BI juga optimistis bahwa dengan dukungan dari sektor energi dan aktivitas lapangan usaha lainnya, Kaltim memiliki peluang besar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun terdapat tantangan dari perlambatan ekonomi global.
“Dengan dukungan sektor energi dan peningkatan konsumsi domestik, kami yakin ekonomi Kaltim dapat tumbuh stabil pada angka 5,8 persen di 2025,” tutup Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BI
-
/data/photo/2025/02/18/67b457e701ad5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "BI Prediksi Ekonomi Kaltim Tumbuh 5,8 Persen pada 2025, Didukung Sektor Pertambangan
Regional
18 Juli 2025")
BI Prediksi Ekonomi Kaltim Tumbuh 5,8 Persen pada 2025, Didukung Sektor Pertambangan Regional 18 Juli 2025
-
Sri Mulyani & Bos BI Terbang ke Afsel, Temui Pejabat G20
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menghadiri Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Zimbali, KwaZulu-Natal, Afrika Selatan bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin keuangan global membahas kondisi perekonomian dunia yang diwarnai oleh ketidakpastian tinggi, perang tarif, dan meningkatnya fragmentasi global.
“G20 berusaha terus membangun semangat kolaborasi dan kerjasama seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Afrika Selatan, Enoch Godongwana selaku tuan rumah,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya dikutip, Jumat (18/7/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia menyambut baik segala upaya untuk memperkuat dialog dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja.
Serta saling memberikan manfaat, dan meningkatkan inovasi dan produktivitas semua negara.
“Saya menekankan pentingnya upaya untuk mendorong globalisasi yang lebih adil dan menciptakan manfaat kesejahteraan bersama, dimana kita tetap bisa tumbuh bersama, tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing negara,” ujarnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
-
Fenomena LGBT di Yogyakarta, Mensos Gus Ipul: Perlu Edukasi Agama
Sleman, Beritasatu.com – Munculnya fenomena komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang marak di media sosial dan terpantau cukup aktif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), turut mendapat sorotan dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Dalam pernyataannya, Gus Ipul mengaku belum mengetahui secara rinci persoalan grup LGBT yang ramai di platform, seperti Facebook. Namun, ia menekankan pendekatan edukatif berbasis nilai keagamaan sangat penting untuk menghadapi fenomena ini.
“Saya belum mengikuti, tetapi kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat lewat sekolah-sekolah, lewat pondok pesantren agama melarang LGBT. Itu keyakinan kita,” kata Gus Ipul kepada Beritasatu.com, Kamis (17/7/2025).
Gus Ipul menyebut, perilaku menyimpang harus dicegah penyebarannya, bukan dengan konfrontasi melainkan dengan pendidikan dan pemahaman yang kuat. Ia bahkan membuka peluang adanya program rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penanganan.
Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam menyikapi isu LGBT. Kolaborasi lintas elemen sangat dibutuhkan, termasuk dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.
“Pemerintah akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder untuk memberikan edukasi serta pemahaman,” pungkasnya.
Sebelumnya, keberadaan grup-grup LGBT seperti “Gay Jogja”, “Gay & Bi Jogja Community”, dan “Gay Sleman Jogja” yang memiliki ribuan anggota, memicu reaksi beragam dari publik. Polresta Yogyakarta bahkan telah mengaktifkan patroli siber dan melakukan pemetaan terhadap aktivitas grup-grup daring tersebut.
Fenomena ini menjadi peringatan bagi banyak pihak penguatan karakter, pemahaman agama, dan nilai sosial harus diperkuat untuk membentengi generasi muda dari informasi yang dianggap menyimpang.
-
Prabowo dorong sentimen positif, tarif AS jadi angin segar ekonomi RI
Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting, saya harus melindungi pekerja-pekerja kita,
Jakarta (ANTARA) – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa sentimen positif terhadap pemulihan ekonomi nasional, seiring sejumlah faktor eksternal dan kebijakan domestik yang mendukung pertumbuhan.
Dalam riset bertajuk “Indonesia’s Macro Tailwinds Are Here” yang dirilis pada 17 Juli 2025, Trimegah Sekuritas menyebut penurunan tarif ekspor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen sebagai salah satu katalis penting bagi ekspor dan sentimen pasar.
“AS menetapkan tarif yang lebih rendah dari perkiraan, memberi dorongan pada ekspor dan sentimen pasar. Bank Indonesia juga akhirnya memangkas suku bunga. Ditambah stabilnya rupiah dan tanda-tanda awal belanja pemerintah yang mulai meningkat sejak Juni, semuanya menjadi landasan kuat,” tulis Trimegah dalam laporan tertanggal 17 Juli 2025, dikutip di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Bank Indonesia juga telah memangkas suku bunga acuan (BI Rate), didukung oleh stabilitas nilai tukar rupiah serta peningkatan belanja pemerintah yang mulai terlihat sejak Juni 2025.
Trimegah juga mencatat kesiapan peningkatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah pada Agustus sebagai katalis penting yang bisa memperkuat permintaan domestik.
Ditegaskan pula bahwa belanja fiskal mulai menunjukkan pergerakan sejak Juni, menjadi sinyal awal dari dukungan riil pemerintah terhadap ekonomi rakyat.
“Jika momentum ini terus berkembang dalam beberapa bulan ke depan, bisa jadi inilah dorongan lanjutan yang akhirnya menyalakan api di bawah permintaan domestik,” tulis Trimegah.
Meski investor asing masih bersikap hati-hati saat ini, dengan tercatat arus keluar mendekati Rp1 triliun, Trimegah menilai bahwa investor domestik, baik ritel maupun institusi kini menjadi tulang punggung pasar saham Indonesia.
Trimegah juga menyampaikan skenario valuasi dan potensi kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam skenario realistis, pertumbuhan laba 0-2 persen bisa membawa indeks ke level 7.750, dengan potensi upside sekitar 10 persen. Sementara dalam skenario terburuk sekalipun, risiko penurunan dinilai terbatas.
“Dengan valuasi yang masih di bawah -2 deviasi standar (PE 11x), dan imbal hasil dividen yang menyaingi obligasi pemerintah, pasar saham Indonesia tampak murah. Angin makro sudah berembus. Sekarang tinggal satu pertanyaan: apakah laba, dan keyakinan investor, bisa menyusul?” tutup laporan Trimegah.
Adapun Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam setiap perundingan dagang internasional, perlindungan terhadap tenaga kerja nasional menjadi prioritas utama pemerintah.
“Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting, saya harus melindungi pekerja-pekerja kita,” kata Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7), seusai lawatan luar negeri.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap membuka diri dalam kerja sama ekonomi, namun tetap menjaga batas dan kepentingan nasional.
“Ini tawaran kita, kita nggak mampu memberi lebih,” ujarnya.
Prabowo juga menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang disebut berada dalam posisi kuat dan stabil.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penurunan tarif impor atas produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo.
Kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen pembelian energi AS senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, serta pembelian 50 pesawat Boeing oleh Indonesia.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Allo Bank siap sesuaikan suku bunga kredit seiring pemangkasan BI-Rate
Karena seperti kita ketahui suku bunga tinggi yang membuat pelaku industri di luar perbankan juga mengerem pengajuan kreditnya…,
Jakarta (ANTARA) – PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) menyatakan, siap untuk menyesuaikan suku bunga kredit dan deposito seiring adanya pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI-Rate.
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) menyambut menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen pada 16 Juli 2025.
Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Director of Risk, Compliance & Legal Allo Bank Ganda Raharja Rusli mengatakan, penurunan suku bunga tersebut menjadi kabar baik bagi industri perbankan, khususnya untuk mendorong pertumbuhan penyaluran kredit yang selama ini sempat terhambat akibat tingginya suku bunga.
“Karena seperti kita ketahui suku bunga tinggi yang membuat pelaku industri di luar perbankan juga mengerem pengajuan kreditnya. Jadi dengan turunnya suku bunga dari BI, kita harapkan ini menjadi katalis yang baik untuk industri untuk mulai meningkatkan pengajuan kreditnya dan bank juga bisa memfasilitasi hal tersebut lebih baik-baik di tahun ini,” ujarnya.
Ia menuturkan, Allo Bank akan segera merespons penurunan suku bunga ini dengan melakukan penyesuaian, baik terhadap suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan.
Meski demikian, ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan penyesuaian tersebut agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.
“Jadi ini memang bank biasanya langsung merespons, tapi kita juga sambil melihat pergerakan dari bank-bank yang lain,” jelas Ganda.
Sebab menurutnya, jika bank tidak segera menyesuaikan suku bunga simpanan, maka ongkos dana bisa terlalu tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi harga kredit.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan menurunkan BI-Rate ke level 5,25 persen sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilnya nilai tukar rupiah.
BI juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 4,50 persen dan suku bunga lending facility menjadi 6,00 persen.
Lebih lanjut, BI juga akan terus mencermati ruang pelonggaran suku bunga ke depan serta mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
KPK Periksa Eks Dirut Allo Bank Indra Utoyo di Kasus EDC
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. atau Allo Bank (BBHI), Indra Utoyo pada kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture atau EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) tahun 2020-2024.
Indra terkonfirmasi hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK pagi ini. Dia hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi. Terdapat total 20 orang saksi yang diperiksa KPK hari ini.
Adapun, Indra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia ditetapkan tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam proyek pengadaan EDC BRI, saat menjabat Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI 2017-2022.
“Hari ini Kamis (17/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait proyek pengadaan mesin EDC di lingkungan Bank BRI periode 2020-2024: IU Mantan Direktur Digital & Teknologi Informasi PT BRI (Maret 2017 s.d Maret 2022),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan melalui keterangannya, Kamis (17/72025).
Selain Indra, terdapat satu orang tersangka lagi yang turut diperiksa sebagai saksi hari ini yaitu dari pihak swasta, Rudy Suprayudi Kartadidjaja.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC BRI pada 2020-2024. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp744,5 miliar dari nilai anggaran pengadaan Rp2,1 triliun.
Dari lima orang tersangka, beberapa di antarannya diduga turut menerima keuntungan atau hadiah maupun janji atas pengadaan mesin digitalisasi perbankan itu.
Dari lima orang tersangka, tiga di antaranya berasal dari bank BUMN itu yakni Catur Budi Harto (mantan Wakil Direktur Utama BRI), Indra Utoyo (mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI) serta Dedi Sunardi (mantan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI).
Dalam catatan Bisnis, Catur sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil direktur utama BRI, sedangkan Indra juga telan mengundurkan diri dari jabatan terakhirnya yaitu Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. atau Allobank.
Kemudian, dua tersangka lain adalah dari pihak swasta atau vendor pengadaan EDC yaitu Elvizar dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja. “Yang memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dihitung dengan metode real cost, sekurang-kurangnya sebesar Rp744,54 miliar,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada konferensi pers, Rabu (9/7/2025).
-
Transaksi QRIS Melesat 148,5% Jadi Rp317 Triliun per Kuartal II/2025
Bisnis.com, JAKARTA — QRIS terus menjadi pilihan favorit masyarakat dalam bertransaksi yang tercermin dari melesatnya volume transaksi pembayaran digital menggunakan kode QR tersebut pada kuartal II/2025 mencapai 148,50% secara tahunan.
Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna maupun merchant atau pelaku usaha.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa pada dasarnya QRIS memang sangat berperan dalam mendorong akseptasi digital. Bukan hanya dari sisi volume transaksi, tetapi nominalnya juga ikut melesat.
“Nominalnya juga meningkat sangat pesat mencapai Rp317 triliun atau secara year-on-year [YoY] 121%,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/7/2025).
Secara perinci, Fili menjelaskan jumlah pengguna QRIS sudah mencapai 57 juta, mendekati dari target 58 juta pengguna.
Sementara dari sisi volume yang melesat 148,50% YoY tersebut sudah mencapai 6,1 miliar transaksi. Melihat dari target transaksi tahun ini yang mencapai 6,5 miliar, artinya volume transaksi terkini telah mencapai 93%.
Meski demikian, volume transaksi tersebut terpantau lebih lambat dari kuartal II/2024 yang lalu yang transaksinya tumbuh hingga 226,52% YoY.
Di samping itu, terjadi peningkatan jumlah merchant yang Fili catat telah mencapai 39,3 juta merchant atau sekitar 83,5% hingga kuartal II/2025, dari target 40 juta untuk tahun ini.
QRIS ini pula menjadi pendorong kinerja transaksi keuangan digital yang melesat pada kuartal kedua tahun ini.
Dari sisi transaksi, pembayaran digital tumbuh 30,51% YoY sehingga mencapai 11,67 miliar transaksi didukung oleh peningkatan seluruh komponen. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet meningkat masing-masing sebesar 32,16% YoY dan 6,95% YoY.
Adapun, BI terus memperluas penggunaan QRIS, salah satunya menggunakan QRIS TAP yang memungkinkan bertransaksi saat naik transportasi tak lagi menggunakan kartu uang elektronik, namun menggunakan QRIS.
Saat ini QRIS menjadi opsi pembayaran bagi konsumen dalam setiap transaksi, karena kemudahan yang ditawarkan, yakni tinggal pindai dari instrumen pembayaran manapun.
Seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda.
Di mana transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, fasilitas kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based.
-
Alasan Bos BI Yakin Tarif Trump Jadi Berkah
Jakarta –
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menurunkan tarif impor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Secara keseluruhan hasil kesepakatan itu diklaim akan berdampak positif baik terhadap ekonomi maupun nilai tukar.
“Secara keseluruhan dapat kami sampaikan kami menyambut baik dan akan berdampak positif terhadap prospek ekonomi baik pertumbuhan ekonomi maupun nanti juga terhadap pasar keuangan, termasuk juga moneter dan nilai tukar ke depan,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/7/2025).
Perry memandang kinerja ekspor Indonesia ke depan termasuk ke AS akan tetap baik dengan hasil perundingan ini. Meskipun adanya beberapa syarat dari Trump akan membanjiri produk dari AS.
“Tentu saja hasil perundingan ini akan meningkatkan impor, tapi tentu saja kita lihat impornya yang produktif yang tentu saja akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan baik investasi maupun secara sektor yang lain. Sehingga secara keseluruhan tentu saja dalam ke depannya ini juga akan mendukung prospek ekonomi kita khususnya dari perdagangan,” ucap Perry.
Kemudian Perry melihat dampaknya terhadap pasar keuangan akan positif karena memberikan kepastian para pelaku pasar baik dalam dan luar negeri untuk membuat perkiraan dan keputusan-keputusan ke depan.
“Secara keseluruhan juga akan berdampak positif terhadap ekspektasi pasar dan aliran modal asing jangka pendek ke Indonesia. Termasuk juga ini akan memperbaiki ekspektasi para pengusaha dan juga para pelaku di sektor keuangan perbankan untuk membuat keputusan-keputusan bisnis ke depan,” tuturnya.
Perry menyebut pihaknya akan melakukan pendalaman lebih rinci terkait dampak-dampak kesepakatan tarif Trump baik terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, maupun terhadap pasar keuangan.
“Secara rincinya tentu saja pada waktunya kami akan menyampaikan hasil assessment secara rinci,” ucap Perry.
Dana Asing Serbu RI
Perry melihat terjadi pergeseran aliran modal keluar dari AS ke Eropa dan negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS akibat kebijakan tarif Trump.
Perry mengatakan aliran modal asing yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) pada awal triwulan III-2025 (hingga 14 Juli 2025) mencapai US$ 900 juta. Jumlah itu melanjutkan net inflow pada triwulan II-2025 sebesar US$ 1,6 miliar.
“Aliran masuk modal asing ke instrumen portofolio domestik terus berlanjut dipengaruhi tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, tingginya imbal hasil instrumen keuangan Indonesia dan bergesernya aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS,” kata Perry.
Perry menyebut perkembangan ini mendorong berlanjutnya pelemahan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Tercatat nilai tukar Rupiah pada Juni 2025 menguat sebesar 0,34% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya.
“Perkembangan terkini hingga pertengahan Juli 2025 (hingga 15 Juli 2025) menunjukkan Rupiah tetap stabil di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Secara umum perkembangan Rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia dan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS, sehingga tetap mendukung daya saing ekspor Indonesia,” tutur Perry.
Tonton juga video “Saling Balas Pujian Prabowo-Trump Usai Tarif Dipangkas” di sini:
(acd/acd)
-
BI imbau bank tingkatkan kredit agar dukung pertumbuhan ekonomi RI
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
BI imbau bank tingkatkan kredit agar dukung pertumbuhan ekonomi RI
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 16 Juli 2025 – 23:34 WIBElshinta.com – Bank Indonesia (BI) mengimbau perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan meningkatkan penyaluran kredit agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Imbauan kami, mari bersama-sama turunkan suku bunga. Mari kita sama-sama mendorong kredit, dan mari kita bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi untuk negara kita dan juga untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.
Di tengah pelonggaran suku bunga kebijakan, BI mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan masih tinggi yaitu 9,16 persen pada Juni 2025, tidak jauh berbeda dari 9,18 persen pada Mei 2025.
Suku bunga deposito 1 bulan juga tercatat meningkat, dari 4,81 persen pada Mei 2025 menjadi 4,85 persen pada Juni 2025, seiring dengan persaingan bank untuk memperoleh pendanaan.
Sementara itu, kredit perbankan pada Juni 2025 tumbuh sebesar 7,77 persen year on year (yoy) atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 8,43 persen (yoy).
Dari sisi penawaran, perkembangan ini dipengaruhi oleh perilaku bank yang cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, di tengah dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh meningkat menjadi 6,96 persen (yoy) pada Juni 2025.
Sedangkan dari sisi permintaan, perkembangan kredit ini juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang perlu terus didorong.
“Dari sisi permintaan, kita juga menyadari belum seluruh sektor tumbuh tinggi. Sektor ekonomi yang memang mendorong permintaan sebagian besar berorientasi ekspor. Kemudian dari sisi dalam negeri yakni perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa,” kata Perry.
Dari perspektif ekonomi daerah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono memandang bahwa pertumbuhan kredit belum mencerminkan kekuatan penuh dari sektor unggulan di daerah.
“Jadi kita melihat permintaan untuk kreditnya belum begitu kuat,” kata dia.
Untuk itu Bank Indonesia melalui kantor perwakilan (KPw) di berbagai daerah berkomitmen memperkuat sinergi antara pusat dan daerah guna memastikan insentif likuiditas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) benar-benar menyasar sektor-sektor produktif dan prioritas, seperti pertanian, perumahan rakyat, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga dapat mendorong denyut ekonomi lokal.
Bank Indonesia, jelas Doni, juga telah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perbankan melalui Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) untuk memperkuat kesiapan menghadapi pipeline pembiayaan ke depan.
“Jadi kita berharap dengan upaya-upaya ini bisa mendukung usaha yang sudah baik, tapi juga yang sudah tumbuh, dan tentunya harapan kita kreditnya atau demand for credit-nya muncul dari daerah,” kata Doni.
Dari sisi likuiditas, BI mencatat bahwa likuiditas perbankan tetap memadai yang tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,05 persen pada Juni 2025.
Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan terjaga rendah, sebesar 2,29 persen (bruto) dan 0,85 persen (neto) pada Mei 2025.
Sementara rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Mei 2025 tetap tinggi sebesar 25,48 persen sehingga masih mampu untuk menyerap risiko.
Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.
Adapun pada RDG bulan ini, bank sentral memutuskan untuk memangkas BI-Rate sebesar 25 basis point (bps) sehingga berada pada level 5,25 persen.
Dengan adanya pelonggaran kebijakan moneter terbaru bulan ini, maka Bank Indonesia telah memangkas BI-Rate sebanyak tiga kali sejak awal tahun.
Pemangkasan BI-Rate masing-masing sebesar 25 bps terjadi pada Januari, Mei, dan Juli sehingga kini berada pada level 5,25 persen.
Sumber : Antara
-
Gagal KPR Karena SLIK Bermasalah? Begini Cara Perbaikannya
Jakarta –
Tak sedikit orang yang gagal mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena ada catatan riwayat pinjaman yang bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Sebab mereka yang memiliki banyak tunggakan dianggap tidak layak untuk menerima kredit atau pinjaman lain.
Apalagi jika namanya sudah masuk dalam daftar hitam atau blacklist yang berisi data nasabah dengan riwayat kredit buruk di SLIK OJK. Sehingga tak mengherankan jika mereka yang masuk dalam daftar ini akan sulit mendapatkan kredit dari bank dan lembaga keuangan lain.
Biasanya ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa masuk daftar hitam BI Checking atau SLIK, seperti menunggak kredit selama berbulan-bulan, terlambat membayar cicilan hingga menyebabkan penumpukan utang, kabur tanpa membayar utang, gagal bayar, sudah terlalu banyak mengambil pinjaman, dan lain sebagainya.
Maka itu ada baiknya sebelum mengajukan KPR ke bank, pastikan calon debitur memiliki riwayat kredit yang baik agar peluang diterima lebih besar.
Lama Tak Bisa Ajukan KPR Karena SLIK Bermasalah
Menurut situs jual beli properti, rumah123, mereka yang memiliki catatan kredit bermasalah biasanya tidak bisa melakukan pengajuan KPR selama 24-60 bulan. Namun dengan catatan ‘daftar hitam’ atau SLIK bermasalah tersebut akan dihapus apabila kamu sudah melunasi semua tunggakan kredit.
Proses pemutihan alias pelunasan utang-utang merupakan satu-satunya cara membersihkan catatan kredit dalam SLIK OJK atau dulu dikenal sebagai BI Checking. Setelah dinyatakan bersih, barulah calon debitur KPR dapat mengajukan kembali kredit ke bank.
Pada dasarnya semua pinjaman atau kredit yang diajukan ke lembaga perbankan dan keuangan resmi akan terdaftar di SLIK OJK atau BI Checking. Karena itu setiap kredit atau pinjaman tak boleh disepelekan, apalagi jika dilakukan di lembaga keuangan resmi yang berizin OJK.
Agar lebih jelas, berikut jenis-jenis pinjaman yang masuk BI Checking atau SLIK OJK:
– Kredit Tanpa Agunan
– Kredit Pemilikan Rumah
– Kartu kredit
– Kredit kendaraan bermotor
– Pinjaman koperasi
– Paylater (kredit konsumsi)
– Pinjaman onlinePerlu dicatat pula, penilaian BI Checking atau SLIK OJK bersifat pribadi sehingga tidak berdampak pada skor kredit anggota keluarga lainnya. Karena itu jika seorang ayah masuk dalam blacklist penerima kredit, statusnya tidak akan memengaruhi skor kredit istri maupun anak-anaknya.
Cara Perbaikan Catatan Kredit di SLIK OJK
Seperti yang sudah dijelaskan, tidak ada cara lain untuk membersihkan catatan kredit bermasalah di SLIK OJK selain melunasi semua utang yang tertunggak.
Sebab meski sudah melewati batas waktu 60 bulan, riwayat kredit tidak akan berubah menjadi lancar jika semua utang belum dilunasi. Hal ini berlaku tidak hanya ke bank, utang-utang ke lembaga keuangan lain juga perlu diperhatikan.
Pasalnya, semua lembaga tersebut masuk dalam perhitungan SLIK OJK. Sehingga berapa lama nama calon debitur masuk dalam blacklist BI Checking atau SLIK akan sangat tergantung dari upaya pelunasan utang-utang yang ada.
Saat membayar utang-utang tersebut, calon debitur jangan lupa minta surat keterangan lunasnya pada bank sebagai bukti. Dengan begitu proses pemutihan akan lebih mudah dilakukan jika terjadi permasalahan ke depan.
Untuk mempercepat proses pemutihan, setelah mengantongi surat lunas kredit debitur dapat mengunjungi kantor OJK untuk mengonfirmasi pelunasan utang tersebut. Setelah itu, OJK akan mulai memproses perubahan skor kreditmu.
Barulah setelah melunasi semua utang yang menunggak, calon debitur bisa mengecek status riwayat kredit di SLIK atau BI Checking secara berkala. Cara cek catatan ini cukup mudah, bisa dilakukan secara online melalui laman (https://idebku.ojk.go.id).
Tonton juga video “OJK Pastikan Debitur Kredit Macet Bisa Ajukan KPR” di sini:
(igo/fdl)