Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Survei Ipsos Ungkap Nasabah Utamakan Keamanan Tabungan dan Deposito

    Survei Ipsos Ungkap Nasabah Utamakan Keamanan Tabungan dan Deposito

    Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat Indonesia kini terlihat semakin berhati-hati dan selektif dalam mengelola dana mereka di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya tekanan biaya hidup.

    Hal ini tecermin dari kecenderungan masyarakat yang lebih memilih instrumen penyimpanan dana yang dinilai aman dan stabil, terutama pada deposito dan tabungan digital. Survei Ipsos menunjukkan keamanan dan efisiensi menjadi dua faktor utama dalam menentukan pilihan tabungan maupun deposito digital.

    Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp 100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu (4,89%).

    Penurunan suku bunga acuan BI juga turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk menahan penempatan dana pada produk tabungan.

    Pada sisi lain, tabungan serta deposito tetap menjadi instrumen yang dianggap mampu memberikan perlindungan nilai dana, sekaligus imbal hasil yang lebih stabil.

    Tren ini juga sejalan dengan hasil riset dalam laporan Ipsos Cost of Living 2025, yang mencatat bahwa hanya 25% masyarakat Indonesia merasa kondisi finansial mereka berada pada kategori “doing alright” atau dalam kondisi cukup baik. Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin cermat dalam memilih layanan dan platform penyimpanan dana.

    Dalam rangka memahami preferensi masyarakat terhadap layanan tabungan dan deposito digital, Ipsos sebagai salah satu perusahaan riset pasar terkemuka di dunia merilis survei terbarunya yang menunjukkan bahwa, masyarakat Indonesia kini semakin memprioritaskan keamanan, stabilitas aplikasi, kemudahan pencairan dana, hingga efisiensi biaya layanan dalam memilih platform tabungan hingga deposito digital.

    Survei ini melibatkan 300 responden di Indonesia dan menilai persepsi pengguna terhadap sejumlah aplikasi bank digital yang terus berkembang di pasar.

    Hasil survei ini menunjukkan bahwa faktor keamanan dan keuntungan produk tabungan dan deposito juga menjadi pertimbangan utama bagi para responden. Pada kategori produk deposito yang dinilai aman dan menguntungkan, SeaBank unggul dengan 39%, diikuti Bank Jago (30%), Neobank (29%), Allo Bank (19%), dan Superbank (15%).

    Selain deposito, kemudahan pencairan bunga tabungan juga menjadi indikator penting lainnya, di mana SeaBank kembali menjadi pilihan terbesar responden (46%) karena kemudahan pencairan bunga harian sehingga memberikan flaksibilitas bagi Nasabah. Disusul oleh Bank Jago (31%), Neobank (25%), Allo Bank (16%), dan Superbank (15%).

    “Dari survei yang kami lakukan, terlihat jelas bahwa di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, masyarakat semakin menempatkan keamanan dan stabilitas sebagai prioritas utama dalam mengelola dana mereka. Kemudahan pencairan, baik untuk tabungan maupun deposito, juga menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan dalam memilih layanan digital,” kata Managing Director Ipsos Indonesia Hansal Savla pada Rabu (10/12/2025).

    Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran finansial di kalangan masyarakat juga membuat aspek biaya layanan menjadi faktor yang turut diperhatikan. Promo bebas biaya admin misalnya, menjadi salah satu alasan utama dalam memilih layanan perbankan digital. Pada aspek ini, kembali dipimpin oleh SeaBank (47%), diikuti oleh Bank Jago (33%), Neobank (26%), Superbank (15%), dan Allo Bank (11%).

    Performa pada aplikasi bank digital yang stabil (mudah diakses dan jarang eror), dan mudah digunakan untuk aktivitas keuangan harian secara konsisten menjadi faktor yang penting bagi masyarakat.

    Survei ini juga menemukan bahwa mayoritas pengguna bank digital, khususnya gen Z dan milenial, paling sering menggunakan aplikasi bank digital mereka untuk transfer, top-up e wallet, dan pembayaran QRIS, disusul dengan tabungan, hingga penggunaan produk deposito.

    Hansal melihat generasi pengguna yang lebih muda mendorong perubahan preferensi dalam layanan keuangan. Mereka mengutamakan kepraktisan dan kecepatan, termasuk dalam mengelola tabungan secara digital, sehingga selain keamanan, platform yang mampu memberikan pengalaman yang lancar dan praktis akan lebih diunggulkan.

    Dengan meningkatnya jumlah pemain di industri perbankan digital, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin matang dalam mengevaluasi layanan finansial. 

    Preferensi yang semakin beragam namun tetap berfokus pada keamanan, stabilitas, dan efisiensi, menjadi sinyal penting bagi pelaku industri untuk terus memperkuat kualitas layanan sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang pengguna.

  • Ancaman Kejahatan Siber Meningkat, Ini Jurus Transaksi Digital Tetap Aman

    Ancaman Kejahatan Siber Meningkat, Ini Jurus Transaksi Digital Tetap Aman

    Jakarta –

    Transaksi digital yang terus berkembang di Indonesia masih dibayangi ancaman kejahatan siber. Penguatan sistem fraud management menjadi prioritas bagi seluruh ekosistem pembayaran.

    PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa mengambil langkah strategis dengan menggandeng BPC untuk memperkuat kapabilitas deteksi dan penanggulangan fraud pada ekosistem pembayaran nasional. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam gelaran BFN Fest 2025, langkah ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik dalam ekosistem keuangan digital.

    “Jalin berkomitmen memperkuat ketahanan infrastruktur sistem pembayaran nasional sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia,” ujar Direktur Jalin Eko Dedi Rukminto dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Melalui MoU ini, Jalin akan memperluas pemanfaatan SmartVista Fraud Management System milik BPC untuk memastikan pemantauan fraud secara real-time, mempercepat proses investigasi, dan meningkatkan kemampuan mitigasi risiko bagi mitra lembaga keuangan yang terhubung dalam jaringan Jalin.

    Eko menerangkan SmartVista Fraud Management memiliki kinerja yang stabil, mendukung penguatan pengendalian risiko pada layanan switching Jalin. Didukung arsitektur teknologi yang modular dan skalabel, peningkatan kapabilitas keamanan dapat dilakukan secara bertahap seiring berkembangnya pola ancaman dan kebutuhan industri.

    “Perluasan kolaborasi ini difokuskan pada penguatan kapasitas operasional, khususnya pada aspek fraud detection system, untuk memastikan layanan pembayaran digital yang melalui jaringan Link dapat berjalan secara aman dan terukur,” tambah ia.

    Country Manager Indonesia, BPC Benny Christophorus menyampaikan kepercayaan merupakan pondasi utama dari ekosistem keuangan digital. MoU ini menjadi landasan bagi pengembangan bersama, peningkatan sistem, serta penyelarasan operasional jangka panjang kedua pihak.

    Kolaborasi ini selaras dengan prioritas nasional untuk memastikan konektivitas pembayaran yang aman, stabil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kualitas layanan bagi lembaga keuangan dan masyarakat pengguna layanan pembayaran digital di Indonesia.

    “Kolaborasi kami dengan Jalin difokuskan untuk memperkuat kapabilitas pemantauan fraud nasional sehingga transaksi digital bagi perbankan, fintech, serta jutaan pengguna di Indonesia dapat berlangsung secara aman dan terpercaya,” ujar Benny.

    Lihat juga Video: 103 WNA Terlibat Kejahatan Siber

    (rea/ara)

  • BGN soal Usulan Dana MBG Dialihkan Bantu Bencana: Itu Kewenangan Presiden

    BGN soal Usulan Dana MBG Dialihkan Bantu Bencana: Itu Kewenangan Presiden

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Dadan Hindayana menanggapi usulan Komisi V DPR RI agar dana tak terserap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan sementara untuk korban bencana di Utara Sumatera. Dadan mengatakan keputusan pengalihan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu kewenangan Presiden dan secara administratif dilaksanakan oleh Menkeu (Menteri Keuangan),” kata Dadan kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

    Dadan menambahkan saat ini BGN justru sedang dalam proses Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Namun, dia tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah pusat.

    “BGN sedang proses ABT,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bantuan Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana tidak cukup. Dia meminta pemerintah mengalihkan anggaran tidak terserap untuk membantu pemulihan bencana.

    Lasarus menilai bantuan Rp 4 miliar tak mampu menyelesaikan tanggap darurat. Bahkan, kata dia, Rp 4 miliar tak cukup untuk membangun satu jembatan kecil.

    “Saya pernah ngomong kemarin, udah… keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap, atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujarnya.

    (amw/dek)

  • Menkeu Purbaya Tetapkan Bea Keluar Emas, Tarifnya 7,5%

    Menkeu Purbaya Tetapkan Bea Keluar Emas, Tarifnya 7,5%

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menetapkan kebijakan baru di sektor ekspor logam mulia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur pengenaan bea keluar atas komoditas emas. Aturan tersebut ditetapkan pada 17 November 2025.

    Meski ditandatangani pada November, PMK 80 tahun 2025 baru resmi diundangkan pada 9 Desember 2025. Sesuai ketentuan perundangan, regulasi ini mulai berlaku 14 hari setelah diundangkan, yakni efektif per 23 Desember 2025.

    Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan mekanisme pengendalian ekspor emas sekaligus memperkuat penerimaan negara. Bea keluar diterapkan secara selektif berdasarkan jenis dan bentuk produk emas yang diekspor.

    Dikutip dari laman Kemenkeu, Menkeu mengungkapkan Indonesia, sebagai negara dengan cadangan emas terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan berkurangnya cadangan bijih emas. Di sisi lain, harga emas global melonjak tajam hingga mencapai USD4.076,6 per troy ounce pada November 2025.

    “Sejalan dengan prioritas pengembangan ekosistem bullion bank Indonesia, kebutuhan pasokan emas di domestik meningkat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia,” ujar Menkeu.

    Penerapan kebijakan bea keluar ini juga sejalan dengan Pasal 2A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menyebutkan bahwa bea keluar diterapkan untuk menjaga ketersediaan suplai di dalam negeri maupun menstabilkan harga komoditas.

    Bea Keluar emas diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank, optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas, dan optimalisasi penerimaan negara.

    Sementara itu, kebijakan BK batu bara diarahkan untuk mendorong hilirisasi, mendukung agenda dekarbonisasi batubara, serta meningkatkan penerimaan negara.

     

     

  • OPINI: Kaji Ulang PTKP

    OPINI: Kaji Ulang PTKP

    Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang bergerak ke arah perbaikan dan pemulihan. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).

    Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 akan mencapai 5,7%. Situasi tersebut karena perekonomian sudah berada dalam tren pemulihan dari tren perlambatan yang terjadi pada triwulan III/2025. Bergeraknya perekonomian disebabkan Menkeu dengan persetujuan Presiden menggelontorkan uang Rp200 triliun, sehingga membaiknya pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi baru. Namun, kondisi inflasi dan kesulitan masih terus mengikuti kehidupan rakyat banyak.

    Menurut survei Voice of the Consumer 2025, survei ini mengumpulkan wawasan dari 21.075 konsumen di 28 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, dan mengungkap bahwa konsumen ingin membeli makanan yang selaras dengan nilai-nilai mereka terkait kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Dalam survei tersebut menunjukkan bahwa 50% konsumen Indonesia makin khawatir terhadap ketidakstabilan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup, yang mendorong mereka untuk membeli lebih sedikit dan memilih alternatif yang lebih murah.

    Isu krisis biaya hidup bukan lagi sekadar topik ekonomi, melainkan masuk dalam persoalan sosial. Kenaikan harga bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, telur, dan cabai telah menekan daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah yang semuanya berasal dari pekerja atau karyawan, di mana kenaikan penghasilan (gaji) mereka tidak sebanding dengan kenaikan harga barang, atau kenaikan penghasilan tidak sebanding dengan kenaikan investasi.

    Penulis teringat dengan teori Thomas Piketty ekonom asal Perancis dalam bukunya Capital in The Twenty First Century yang menjelaskan ketimpangan ekonomi terjadi karena adanya fenomena r>g, atau imbal hasil investasi kapital selalu lebih besar dibanding-kan pertumbuhan ekonomi. Keadaan inilah yang menyebabkan orang kaya pemilik modal terus bertambah kaya, sedangkan masyarakat biasa tanpa modal, hidupnya akan makin sulit. Situasi ini memang terjadi demikian, misalnya maksimal gaji karyawan naik dikisaran 5%—10% per tahun, itu pun jika perusahaan dalam kondisi sedang baik-baik saja, jika tidak, maka gaji akan tetap, jika diambil secara rata-rata kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) berkisar 6,5%, sedangkan laba perusahaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba bersih agregat emiten (perusahaan tercatat di bursa) mengalami kenaikan rata-rata 21,20% pada semester I/2025.

    Dari data di atas terdapat jurang yang lebar antara tingkat pendapatan masyarakat dan pertumbuhan penambahan investasi. Situasi ini yang memperlemah daya beli masyakat, sehingga perekonomian menjadi terganggu.

    BEBAN PAJAK

    Memang ada banyak variable yang dapat memengaruhi lemahnya daya beli masyarakat, tetapi salah satu variabel yang penting adalah beban pajak. Bicara soal kelas pekerja dan karyawan pastinya berhubungan dengan pajak penghasilan dari wajib pajak penghasilan orang pribadi yang disingkat menjadi PPh WP OP dan PPh pasal 21.

    Dalam perhitungan PPh WP OP dan PPh pasal 21 ada yang dinamakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), hal ini berfungsi untuk menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan pajak. Selain itu, PTKP berfungsi sebagai ambang batas penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

    Dengan tidak memajaki penghasilan di bawah ambang batas ini, sistem pajak menjadi lebih adil, memastikan bahwa individu atau keluarga berpenghasilan rendah tidak terbebani kewajiban pajak yang dapat mengganggu kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pokok. Logika ekonomi berkesimpulan bahwa PTKP mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Hal ini dapat mendorong konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

    Saat ini, besaran PTKP untuk WP sendiri (TK/0) 54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Tambahan Wajib Pajak Kawin Rp4,5 juta per tahun, dan tam-bahan setiap tanggungan Rp4,5 juta per bulan. Tarif PTKP yang digunakan ini sudah terjadi sejak 2016. Berdasarkan data Bank Indonesia, perincian inflasi (2016—2024) berturut-turut 3,03%, 3,61%, 3,12%, 2,72%, 1,68%, 1,87%, 5,51%, 2,61%, dan 1,57%. Angka inflasi tersebut jika dijumlahkan didapati angka inflasi 25,72% (selama 10 tahun), sehingga PTKP tersebut kemungkinan sudah tidak relevan untuk digunakan dan perlu dibuat kajian khusus yang mendalam, sehingga meringankan masyarakat dalam membayar pajak.

    Beban pajak ringan akan menciptakan stimulus daya beli masyarakat yang secara otomatis akan mem-buat perkonomian ikut bergerak naik.

    Namun, diperlukan kajian yang cermat dan komprehensif sebelum menaikkan PTKP mengingat pembiayaan negara kita yang besar. Tahun 2025 saja, APBN kita untuk pembiayaan negara sebesar Rp3.527 trilun, dan sekitar 82,1% dibiayai dari sektor pajak. Konstibusi pajak penghasilan dari orang pribadi sekitar 15,7 % dari total penerimaan pajak.

    Sesuatu cukup signifikan hasil dari pajak penghasilan orang pribadi. Jika perhitungan meleset, maka akan menekan penerimaan negara secara signifikan, maka diperlukan subtitusi dari penerimaan negara yang lain dan tentunya diperlukan kajian mendalam agar tidak keliru dalam membuat kebijakan yang krusial ini.

  • ICDX Berikan Respon Atas PADG Bank Indonesia Terkait Derivatif PUVA

    ICDX Berikan Respon Atas PADG Bank Indonesia Terkait Derivatif PUVA

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) memberikan respon atas terbitnya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 26 tahun 2025 tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

    Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi dalam keterangannya kepada media mengatakan, sebagai bursa yang ditunjuk Bank Indonesia menjadi penyelenggara pasar derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), tentunya ICDX akan siap secara penuh untuk menjalankan apa yang telah diatur dalam PADG ini.

    “Terkait Infrastruktur, kami telah siap dengan sistem teknologi yang aman dan andal. Berikutnya adalah transparansi dan tata kelola, ini tentunya menjadi hal yang sangat penting, di mana kami sebagai bursa penyelenggara perdagangan wajib menjaga transparansi dan tata kelola ini untuk menjaga independensi. Yang terakhir yaitu terkait Perlindungan Konsumen, kami juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk literasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat”, ungkap Fajar Wibhiyadi.

    Fajar menyebut, pasar derivatif dalam hal ini terkait Derivatif PUVA, memiliki potensi besar untuk berkembang.

    “Harapan kami PADG ini menjadi bagian penting dalam pengembangan pasar derivatif PUVA di Indonesia. Sebagai langkah awal respon atas PADG ini, kami tengah melakukan sosialisasi serta berkoordinasi dengan anggota bursa ICDX. Harapannya dengan sosialisasi ini, tercipta satu kepemahaman yang sama dalam implementasi PADG ini,” tambahnya.

    Sementara itu, dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, PADG Derivatif PUVA bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam upaya untuk menciptakan produk Derivatif PUVA yang variatif dan likuid, pricing yang efisien dan kredibel, pelaku pasar yang aktif dan kompeten, dan infrastruktur pasar yang berstandar internasional.

    “Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga perlindungan konsumen,” ujarnya.

    Sebagai catatan, PADG No. 26 tahun 2025  ini secara komprehensif mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) sejalan dengan visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030. Pedoman yang dituangkan secara terintegrasi mengatur ekosistem, perizinan, pengawasan, pelaporan, tata kelola, perlindungan konsumen, hingga penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di pasar Derivatif PUVA. Langkah ini diharapkan akan mewujudkan pasar derivatif yang modern, maju, dan inovatif dengan harga acuan yang kredibel, pelaku yang kompeten, dan infrastruktur yang andal dan aman.

  • Penjualan Eceran Oktober 2025 Balik Arah usai Kontraksi, Prediksi November Terkerek Nataru

    Penjualan Eceran Oktober 2025 Balik Arah usai Kontraksi, Prediksi November Terkerek Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan penjualan eceran tumbuh sebesar 0,6% secara bulanan (month to month/MtM) pada Oktober 2025, berbalik arah usai mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,4% MtM pada September 2025

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kontraksi itu tercermin dalam survei penjualan eceran (SPE) Oktober. Mayoritas kelompok tercatat alami peningkatan penjualan, terutama Barang Budaya dan Rekreasi (2,4% MtM); Makanan, Minuman dan Tembakau (1,1% MtM); serta Subkelompok Sandang (2,0% MtM).

    “Penjualan eceran pada Oktober 2025 tumbuh sebesar 0,6% MtM juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat menjelang persiapan HBKN Natal didukung oleh kelancaran distribusi,” ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

    Sementara secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran mengalami pertumbuhan sebesar 4,3%, lebih tinggi dibandingkan 3,7% YoY pada September 2025. Berdasarkan kelompoknya, terjadi kenaikan penjualan terutama di Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (12,0% YoY); Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi (6,7% YoY); serta Makanan, Minuman, dan Tembakau (6,4%, yoy).

    Sementara pada bulan selanjutnya atau November 2025, BI memproyeksikan kinerja penjualan eceran meningkat. Indeks Penjualan Riil (IPR) November 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 5,9% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 4,3% YoY pada Oktober 2025.

    “Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan penjualan mayoritas kelompok, terutama Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Barang Budaya dan Rekreasi, Suku Cadang dan Aksesori, serta Makanan, Minuman, dan Tembakau,” ujar Denny.

    Pertumbuhan penjualan eceran juga diperkirakan terjadi secara bulanan sebesar 1,1%, didorong oleh kinerja penjualan mayoritas kelompok seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat menjelang persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal.

    Lebih lanjut, dari sisi harga, diperkirakan terjadi peningkatan tekanan inflasi pada tiga bulan yang akan datang yaitu Januari 2026. Potensi peningkatan inflasi tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Januari 2026 (157,2) yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya (157,2).

    Sementara itu, diproyeksikan penurunan tekanan inflasi pada enam bulan yang akan datang alias April 2026. Alasannya, IEH April 2026 tercatat sebesar 161,7, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 172,5 seiring dengan normalisasi permintaan pasca-HBKN Idulfitri.

  • Keyakinan Konsumen Menguat pada November 2025

    Keyakinan Konsumen Menguat pada November 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada November 2025 tercatat meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI).

    Indeks keyakinan konsumen (IKK) pada bulan tersebut berada di level optimistis, yakni 124,0, lebih tinggi dari posisi Oktober sebesar 121,2.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penguatan optimisme tersebut terutama didorong oleh membaiknya indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK).

    “IKE dan IEK masing-masing meningkat menjadi 111,5 dan 136,6, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya,” ujar Denny dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025)

    Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, optimisme konsumen November 2025 naik pada seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi ditemukan pada responden dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta, yakni 130,6. Kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta berada di posisi berikutnya dengan indeks 126,9.

    Berdasarkan kelompok usia, seluruh rentang umur juga menunjukkan kenaikan keyakinan, dengan tingkat optimisme paling tinggi pada responden usia 20-30 tahun yang mencatatkan IKK sebesar 128,6.

    Adapun secara wilayah, peningkatan IKK terjadi di sebagian besar kota survei, terutama di Manado, Mataram, dan Medan

  • Targetkan Perluasan Pasar Ekspor, BI Promosikan Kopi dan Teh di Maroko

    Targetkan Perluasan Pasar Ekspor, BI Promosikan Kopi dan Teh di Maroko

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) bersama KBRI Rabat mendorong diplomasi ekonomi dengan mempromosikan kopi dan teh Indonesia pada The Marrakech Coffee & Tea Festival 2025 di Marrakech Expo Park, Maroko, pada 6-8 Desember 2025.

    Langkah ini diarahkan untuk memperluas pasar, meningkatkan ekspor bernilai tambah, serta membuka peluang kemitraan dagang baru di Afrika Utara dan Timur Tengah.

    “Di setiap cangkir kopi terdapat kisah tentang komunitas, para petani, perempuan penyortir, UMKM, inovator muda, hingga barista, yang menjadi ‘rasa rahasia’ kopi Indonesia,” ujar Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

    Ia juga menyoroti potensi ekspor kopi Indonesia yang terus meningkat. Pada 2024, Indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat dunia dengan nilai ekspor mencapai US$ 1,6 miliar seiring meningkatnya permintaan kopi Arabica specialty. Pasar utama ekspor kopi Indonesia berkembang di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

    “Kinerja positif juga terlihat pada ekspor teh Indonesia, yang mencapai US$ 52,8 juta dan mulai menembus pasar Afrika,” imbuh Destry.

    Dalam pameran ini, BI menampilkan tujuh UMKM kopi dan dua UMKM teh yang menarik perhatian pengunjung karena cita rasa yang dinilai lebih kaya.

    BI menyebut sejumlah pelaku usaha termasuk Presiden dari the National Federation of Coffee Industrialists and Distributors, Amina Alaoui, telah menyatakan ketertarikannya untuk memperkenalkan kopi Indonesia lebih luas di Maroko.

    Sepanjang 2025, berbagai kegiatan promosi ekspor, seperti Karya Kreatif Indonesia, Foodex Jepang, FHA Singapore, Seoul Food Expo, World of Coffee Jakarta, Singapore Coffee Week, dan Trade Expo Indonesia, telah menghasilkan komitmen pembelian kopi dan teh senilai Rp 309 miliar.

  • Bank Mandiri Kembali Raih Juara 1 ARA 2024 Atas Transparansi Laporan Tahunan

    Bank Mandiri Kembali Raih Juara 1 ARA 2024 Atas Transparansi Laporan Tahunan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Mandiri kembali mencatatkan prestasi tata kelola setelah meraih Juara 1 Kategori BUMN Go Publik Keuangan pada ajang Annual Report Award (ARA) 2024, menandai kemenangan empat tahun berturut-turut dalam periode 2021–2024. Capaian ini memperkuat posisi bank berlogo pita emas ini sebagai perusahaan yang konsisten menjaga kualitas pelaporan publik, transparansi, dan akuntabilitas di tengah meningkatnya tuntutan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Penghargaan tersebut diserahkan di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Senin (8/12/2025) malam dan diterima oleh Direktur Human Capital and Compliance Bank Mandiri Eka Fitria serta disaksikan langsung oleh Komisaris Utama Bank Mandiri Kuswiyoto.

    Sebagai informasi, ARA merupakan inisiatif bersama KNKG, OJK, Badan Pengaturan BUMN, Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, BEI, serta IAI untuk mendorong praktik tata kelola yang sehat, kredibel, dan informatif. Penilaian dilakukan secara menyeluruh mencakup akurasi, kelengkapan, konsistensi, serta keterbacaan laporan tahunan bagi pemangku kepentingan.

    Tahun ini, ARA mengusung tema “Leading with Integrity, Transparency, and Accountability: The Path to a Sustainable Future”, yang menegaskan pentingnya tata kelola sebagai fondasi keberlanjutan jangka panjang.

    Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menegaskan, keberhasilan empat tahun beruntun ini tidak lepas dari sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjunjung standar tata kelola perusahaan yang tinggi.

    “Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami dalam menjaga transparansi serta melakukan akselerasi perbaikan proses pelaporan. Tata kelola yang baik merupakan modal utama bagi Bank Mandiri untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik,” ujar Riduan dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2025).

    Ia menambahkan, penghargaan ARA menjadi pengingat sekaligus momentum bagi perusahaan untuk terus berbenah.

    “Kami memastikan setiap langkah strategis dan ekspansi bisnis dilakukan secara terukur, selaras dengan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, Bank Mandiri dapat memberikan nilai tambah yang lebih luas bagi pemangku kepentingan dan perekonomian nasional,” lanjutnya.

    Sebagai tambahan informasi, secara fundamental bank berkode emiten BMRI ini menunjukkan performa solid hingga akhir September 2025. Penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp 1.764,32 triliun atau tumbuh 11 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada di level 7,70 persen menurut data Bank Indonesia. Pencapaian ini menegaskan peran intermediasi Bank Mandiri dalam memperluas pembiayaan produktif yang mampu mendorong aktivitas ekonomi.

    Di sisi lain, kualitas pertumbuhan kredit juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross bank only berada di level 1,03 persen dan coverage ratio mencapai 271 persen. Di sisi neraca, total aset konsolidasi naik 10,3 persen YoY menjadi Rp 2.563 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatat pertumbuhan 13 persen YoY hingga mencapai Rp 1.884 triliun, dengan komposisi CASA dominan 69,3 persen yang menunjukkan keberhasilan strategi efisiensi biaya dana serta penguatan likuiditas jangka panjang.

    Riduan menegaskan, Bank Mandiri akan terus memprioritaskan tata kelola sebagai fondasi pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis. Ke depan, Bank Mandiri akan terus fokus pada transformasi layanan yang adaptif, pemanfaatan teknologi, serta penguatan integritas proses internal untuk memastikan pertumbuhan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar Bank Mandiri dalam memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan perekonomian Indonesia, sejalan dengan peran perseroan sebagai mitra strategis pemerintah.