Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Program Bima Etam BI Kaltim berhasil biayai 149 UMKM

    Program Bima Etam BI Kaltim berhasil biayai 149 UMKM

    Kepala BI Kaltim Budi Widihartanto (ANTARA/ M Ghofar)

    Program Bima Etam BI Kaltim berhasil biayai 149 UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Program Business Matching, Pembiayaan, Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM (Bima Etam) gelaran Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) sejak Januari hingga Juli ini berhasil menarik pembiayaan dari perbankan untuk 149 unit UMKM.

    “Biaya pengembangan untuk 149 UMKM ini total senilai Rp11,44 miliar dari empat kali kegiatan, yakni di Samarinda tiga kali dan di Bontang satu kali. Sedangkan Bima Etam di Berau hari ini, belum diketahui berapa pembiayaan yang akan dilakukan oleh perbankan,” kata Kepala BI Kaltim Budi Widihartanto di Berau, Kamis.

    Giat yang melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan perbankan yang digelar di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ini untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan, sehingga dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus memberikan literasi keuangan bagi pelaku UMKM lokal.

    Giat ini digelar didasari atas salah satu kendala utama yang kerap dihadapi sejumlah peIaku UMKM adalah minimnya informasi, yakni banyak pelaku yang kurang percaya diri untuk mengajukan pinjaman ke bank.

    “Program ini juga menekankan pada pelatihan bagi UMKM agar mampu mengelola keuangan secara sederhana namun efektif, seperti menyusun neraca dan arus kas melalui aplikasi digital, untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang bisa dinilai oleh perbankan,” katanya.

    Ia melanjutkan, Bima Etam merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM dalam berinteraksi langsung dengan perbankan, sehingga bank mengenali produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Sedangkan pembiayaan yang totalnya Rp11,44 miliar hasil fasilitasi BI Kaltim tersebut nilainya variatif, mulai dari Rp50 juta hingga di atas Rp200 juta, tergantung pada kebutuhan dan kelayakan usaha masing-masing UMKM, setelah dilakukan kurasi oleh perbankan.

    “Kebanyakan yang menerima manfaat dari program ini berasal dari segmen usaha mikro dan kecil, karena mereka memang memerlukan akses pembiayaan yang lebih inklusif untuk pengembangan usaha mereka,” katanya.

    Ia juga mengatakan, di tengah tantangan ekonomi global ini, pihaknya tetap optimistis karena banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, terutama di Berau yang memiliki kekuatan di sektor pertanian, kelautan, perkebunan, pertambangan, hingga perhotelan.

    Sumber : Antara

  • Bandung Butuh 21.067 PJU, Pemkot Tawarkan Proyek Rp426 Miliar Lewat Skema KPBU

    Bandung Butuh 21.067 PJU, Pemkot Tawarkan Proyek Rp426 Miliar Lewat Skema KPBU

    Kota Bandung memiliki total panjang jalan sekitar 1.295,6 km yang terbagi dalam 3.185 ruas jalan kota. Ditambah 17 ruas jalan nasional sepanjang 45,63 km dan 28 ruas jalan provinsi sepanjang 38,44 km. Dengan kondisi eksisting saat ini, diperlukan 21.067 unit PJU baru untuk menjangkau area yang belum terlayani penerangan.“Jadi total nilai investasi secara keseluruhan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan selama 10-20 tahun, ditaksir sebesar Rp426,8 miliar,” jelas Panji.

    Menurut Panji, Dishub telah memetakan potensi pendapatan reklame dari 13 ruas jalan strategis di Bandung, dengan proyeksi konservatif senilai Rp10 miliar per tahun. Bersama dengan PBJT yang rata-rata menyisakan surplus lebih dari Rp200 miliar per tahun, proyek ini dinilai sangat feasible dari sisi fiskal.

    Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Dedi Taufik, menyambut baik proyek ini sebagai bentuk solusi pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan APBD. “Bandung itu penting, sebagai ibu kota Jabar harus terang. PJU juga punya peran dalam menekan fatalitas kecelakaan. Ini bisa jadi model investasi berbasis layanan di level daerah,” katanya.

    Di kesempatan yang sama, Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar, Muslimin Anwar menyatakan ucapkan selamat karena PJU Bandung masuk 10 besar proyek terbaik WJIC 2025. “Semoga nanti bisa masuk 5 besar dan ditindaklanjuti pada West Java Investment Summit 18 September mendatang,” ujarnya.

    Menurut rencana, ke-10 proyek terbaik dari WJIC akan dipromosikan secara intensif ke berbagai kedutaan dan mitra strategis selama dua pekan ke depan.

  • Selain Bank Indonesia, KPK Telisik Dugaan Korupsi Program Sosial OJK

    Selain Bank Indonesia, KPK Telisik Dugaan Korupsi Program Sosial OJK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami dugaan korupsi terkait dengan penyelewengan dana program sosial di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sejalan dengan pengusutan kasus serupa yang tengah dilakukan di Bank Indonesia (BI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK beberapa kali sempat menyebut adanya dugaan bahwa praktik penyelewengan dana ‘CSR’ itu tidak hanya terjadi di BI.

    Beberapa kali pun penyidik telah memanggil saksi dari OJK, atau pihak-pihak yang berkaitan dengan salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu. 

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kedua lembaga keuangan di Indonesia itu sama-sama memiliki program sosial layaknya CSR. Kendati demikian, istilah CSR lebih tepatnya digunakan untuk korporasi, bukan institusi negara. 

    Sampai dengan saat ini, penyidik telah memeroleh bukti-bukti yang lebih banyak pada dugaan korupsi penyelewengan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Namun, pendalaman terhadap dugaan praktik yang sama di OJK juga tetap dilakukan. 

    “Tidak hanya dari BI saja, dari OJK juga ada. Jadi yang punya program sosial itu yang diselesaikan di BI. Kemudian juga ada yang dari OJK,” terang Asep pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (25/7/2025). 

    Asep pun menyebut program-program sosial serupa juga ada yang dikeluarkan oleh institusi-institusi lain. Namun, dia tidak memerinci apabila KPK juga mendalami praktik rasuah di beberapa institusi itu. 

    Menurut pria yang juga Direktur Penyidikan KPK itu, praktik korupsi yang diduga terjadi pada penggunaan dana program sosial BI atau OJK berupa di antaranya penerimaan gratifikasi. 

    “Makanya pasal yang diterapkan oleh kami di antaranya adalah pasal, ada gratifikasinya ya. Gratifikasi Pasal 12B [UU Tipikor],” tuturnya.

    Adapun mengenai penyidikan perkara di BI, Asep mengaku pihaknya bakal segera menetapkan tersangka paling lambat sebelum akhir Agustus 2025. 

    “Kemarin kami sudah expose dan kemarin, minggu ini, mungkin dalam waktu dekat lah, tidak lewat bulan Agustus mudah-mudahan sudah kami umumkan termasuk nama-namanya,” ujarnnya. 

    Keterlibatan Anggota DPR

    Pada keterangan sebelumnnya, KPK menyebut penyidikan yang berlangsung masih difokuskan untuk mengusut keterlibatan dua anggota DPR RI, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XI. Mereka adalah Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra). 

    Satori dan Heri, maupun staf keduanya di DPR juga telah diperiksa beberapa kali sebagai saksi. Rumah kedua anggota legislatif itu juga telah digeledah penyidik beberapa waktu lalu. 

    Meski demikian, kasus yang naik ke tahap penyidikan sejak Desember 2024 itu belum memiliki tersangka. Lembaga antirasuah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum guna melakukan pemeriksaan, penggeledahan maupun upaya lain. 

    KPK menduga Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah. 

  • Daulat Rupiah di Perbatasan, Rp13 Miliar Disebar di 5 Pulau Terluar Kepri

    Daulat Rupiah di Perbatasan, Rp13 Miliar Disebar di 5 Pulau Terluar Kepri

    Tak hanya membawa uang baru, tim ERB juga akan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencintai, bangga, dan paham terhadap rupiah. Edukasi ini menjadi penting, terutama di wilayah-wilayah yang masih terbatas akses perbankannya.

    Dari sisi logistik, tantangan geografis Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau menjadi alasan kuat Bank Indonesia menggandeng TNI AL sejak 2012 untuk melaksanakan ekspedisi ini melalui jalur laut.

    “Tahun ini, kami menargetkan 18 lokasi. Misi dari Batam ini merupakan pelayaran ke-11 dari 14 ekspedisi yang dijadwalkan sepanjang 2025,” ungkap Anwar.

    Sementara itu Pemerintah Provinsi Kepri, yang di wakili Staf Akhi Pemerintahan Gubernur Ansar Ahmad yang dibacakan oleh staf ahli, Misni, turut menyampaikan apresiasi. Ia menyebut ekspedisi ini tidak hanya soal uang, melainkan juga soal kedaulatan bangsa.“Melalui penukaran uang di daerah 3T, kita bukan hanya melayani masyarakat, tapi juga menjaga kekuatan simbol negara: rupiah,” tegasnya.

    Ekspedisi ini berlangsung selama sepekan, mulai 22 hingga 28 Juli 2025. Masyarakat di pulau-pulau sasaran akan mendapatkan layanan penukaran uang baru secara langsung, sekaligus penguatan literasi keuangan dan nasionalisme melalui mata uang negara.

    Hal yang sama Komandan Lantamal IV, Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko melui dukungannya menyatakan Melaui Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025, TNI Angkatan Laut bersama Bank Indonesia kembali menyatukan kekuatan menembus batas geografis untuk mengawal mata uang negara ke Wayan Terdepan Terluar, Terpencil di kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan.

    “Perjalanan ini bukan sekedar distribusi yang layak edar tetapi juga simbol nyata kedaulatan Bangsa, ” Ucapannya. Ia menyebutkan ekpedisi kali ini menggunakan KRI Hasan Basri – 384. Jarak yang di tempuh sekitar 1.150 Not mile dengan rute, Pulau Tarempa, Pulau Midai, Pulau Subi Besar, Pulaua Tambelan, Pualai Singkep , hingga kembali Batam.

  • Jelang Hari Kemerdekaan, BI Bersiap Luncurkan Payment ID, Bisa Pantau Keuangan Warga

    Jelang Hari Kemerdekaan, BI Bersiap Luncurkan Payment ID, Bisa Pantau Keuangan Warga

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bank Indonesia bakal meluncurkan Payment ID 17 Agustus 2025. Bersamaan dengan hari kemerdekaan RI.

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Dicky Kartikoyono mengatakan Payment ID saat ini masih dalam tahap uji coba. Agar dapat digunakan pada ‘one use case’ tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non tunai.

    “Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai, yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus,” kata Dicky Kartikoyono dikutip ANTARA, Jumat (25/7/2025).

    Payment ID merupakan kode unik transaksi keuangan yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Wacana ini jadi sorotan sebelum diluncurkan.

    Pasalnya, Payment ID disebut bisa memantau keuangan warga. Rencana pengembangan Payment ID sendiri sudah tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

    Pada dasarnya, ada tiga fungsi utama Payment ID. Pertama, sebagai kunci identifikasi profil pelaku sistem pembayaran.

    Kemudian kedua, sebagai alat otentikasi data dalam pemrosesan transaksi. Ketiga, sebagai penghubung antara profil individu dan data transaksi secara rinci.

    Dicky mengklaim, pengembangan dan penggunaan Payment ID sepenuhnya tunduk pada prinsip kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Oleh karenanya, pengembangan dan penggunaan data Payment ID dilindungi dan tunduk sepenuhnya pada kerahasiaan data individu sebagaimana diatur dalam UU PDP,” ujar dia.

  • IHSG Berpotensi Tembus 7.800, Sektor Sensitif Jadi Incaran

    IHSG Berpotensi Tembus 7.800, Sektor Sensitif Jadi Incaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dinilai masih memiliki peluang menguat hingga akhir 2025. Proyeksi ini didorong oleh kombinasi faktor makroekonomi global dan domestik, seperti pelonggaran moneter, stabilitas ekonomi Indonesia, serta normalisasi perdagangan global.

    VP Head of Marketing Strategy & Planning PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi Kasmarandana mengatakan, prospek pasar saham Indonesia di paruh kedua 2025 cenderung positif. Faktor utama yang mendukung penguatan IHSG antara lain ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan, stabilitas ekonomi makro global, dan pemulihan indikator domestik.

    “Bank Indonesia diperkirakan masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga sebesar 25-50 basis poin, seiring stabilnya inflasi dan prospek penurunan suku bunga The Fed di Oktober dan Desember 2025,” kata Audi, Kamis (24/7/2025).

    Kebijakan tersebut mendorong peralihan portofolio investor, termasuk dana asing, ke instrumen berisiko seperti saham. Ia menambahkan, pemulihan ekonomi di AS dan China, serta meredanya ketegangan geopolitik dan perang tarif, turut memperkuat sentimen.

    Audi menyebut, sektor yang sensitif terhadap dinamika makro seperti keuangan, properti, konsumsi siklikal, telekomunikasi, dan manufaktur menjadi incaran. Valuasi saham sektor ini dianggap menarik jika pemulihan ekonomi berlanjut. Kiwoom Sekuritas merekomendasikan saham BBRI, BRIS, TLKM, CTRA, dan MAPI dengan target harga yang telah disesuaikan.

    Sementara itu, Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menaikkan target IHSG menjadi 7.656 dari sebelumnya 7.546. Menurutnya, tren teknikal yang positif dan penurunan suku bunga memberikan dorongan kuat.

    “Bank Indonesia telah lebih dulu menurunkan suku bunga. Jika The Fed memangkas suku bunga dua kali lagi pada Oktober dan Desember, ruang untuk penurunan lanjutan oleh BI terbuka lebar. Ini bisa menambah daya dorong bagi IHSG,” jelas Nafan.

    Ia menjelaskan bahwa stabilnya inflasi dan tingkat bunga riil yang tinggi mendukung proyeksi ini. Biaya pinjaman lebih rendah akan jadi katalis utama bagi sektor yang sensitif terhadap suku bunga, terutama teknologi, yang erat kaitannya dengan konsumsi domestik.

    Selain itu, lonjakan nilai transaksi digital seperti GTV dan GMV memperkuat prospek pendapatan sektor teknologi. Dari sisi musiman, IHSG cenderung menguat pada bulan Agustus, Oktober, November, dan Desember, meski September biasanya mencatatkan pelemahan.

    Katalis lainnya mencakup meredanya tensi perdagangan antara AS-Tiongkok dan AS-Jepang, hasil keuangan kuartal II yang solid, serta pertumbuhan ekonomi kuartalan yang stabil.

    “Dengan kombinasi faktor tersebut, target IHSG di level 7.656 cukup rasional dalam jangka pendek hingga menengah. Jika aliran dana asing kembali masuk, level 7.700 bahkan 7.800 berpotensi tercapai,” ujarnya.

    Nafan merekomendasikan saham BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, serta emiten Grup Prajogo Pangestu seperti BREN. Saham BRIS, BRMS, GJTL, ICBP, dan PGAS juga masuk dalam daftar pilihannya.

    Namun, Phintraco Sekuritas mengingatkan bahwa meski tren menengah dan panjang masih positif, dalam jangka pendek IHSG berisiko koreksi teknikal karena berada di area overbought. Untuk perdagangan Jumat (25/7/2025), indeks diperkirakan bergerak di kisaran 7.480-7.590.

    Meski optimisme tetap tinggi, pelaku pasar diimbau mencermati dinamika global. Ketegangan China–Uni Eropa meningkat menjelang KTT UE–China ke-25, dengan kekhawatiran seputar ketidakseimbangan perdagangan.

    Delegasi AS juga dijadwalkan bertemu dengan pejabat China di Stockholm pada 28–29 Juli untuk membahas isu perdagangan dan strategis, termasuk pembelian minyak dari Iran dan Rusia.

    Dari dalam negeri, sentimen politik Amerika menguat seusai pengumuman kunjungan Presiden AS ke The Fed, sebuah langkah yang langka dalam dua dekade terakhir dan bisa memberi tekanan tambahan kepada Ketua The Fed Jerome Powell.

  • Penipuan Digital Makin Gila, Vida Kasih Jurus Tangkal Penipuan Era AI

    Penipuan Digital Makin Gila, Vida Kasih Jurus Tangkal Penipuan Era AI

    Jakarta –

    Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), kejahatan siber semakin mengintai. Siapa pun bisa menjadi korban, mulai dari keluarga hingga perusahaan tempat kita bekerja.

    Untuk menanggulangi ancaman ini, penyedia solusi identitas digital Vida meluncurkan Where’s The Fraud Hub, sebuah inisiatif edukatif untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang bahaya penipuan digital, khususnya yang melibatkan teknologi AI.

    Menurut Niki Luhur, Founder dan Group CEO Vida, ancaman penipuan digital berbasis AI seperti social engineering, account takeover, deepfake, dan document forgery semakin mengkhawatirkan.

    “Penipuan digital kini semakin canggih. Teknologi AI yang disalahgunakan bisa menyebabkan kerugian besar, baik finansial maupun reputasi. Kami berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang aman melalui solusi inovatif dan edukasi masyarakat,” ujarnya saat acara peluncuran di Kembang Goela, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

    Niki Luhur, Founder dan Group CEO Vida Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Niki lanjut mengungkap hasil riset Vida yang cukup mencemaskan. Sebanyak 84% bisnis di Indonesia pernah menjadi korban penipuan identitas, 96% mengalami kasus pemalsuan dokumen, dan 97% menjadi sasaran upaya account takeover.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan 166.000 kasus penipuan finansial dengan kerugian mencapai Rp3,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 155.000 laporan terkait modus penipuan mengatasnamakan OJK, dan 128.000 laporan di lingkungan ASN OJK menyebabkan kerugian Rp2,6 triliun.

    “Korban penipuan bukan hanya kehilangan uang. Banyak yang mengalami trauma psikologis. Satu klik link jahat atau salah memasukkan OTP bisa mengakibatkan rekening terkuras habis,” ungkap Niki.

    Apa Itu Where’s The Fraud Hub?eBook tren penipuan digital yang bisa didownload gratis Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Where’s The Fraud Hub adalah inisiatif Vida untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali dan mencegah penipuan digital. Program ini mencakup:

    White paper dan e-book berbasis riset Vida tentang tren penipuan digital.Studi kasus yang menunjukkan kolaborasi Vida dengan pelaku industri untuk melawan fraud.Video edukasi yang mendukung kampanye seperti Hari Kemerdekaan atau gerakan perlindungan konsumen bersama Bank Indonesia.Tanda tangan digital sah secara hukum melalui platform Vida Sign, memastikan keamanan transaksi digital.

    Selain Where’s The Fraud Hub, Vida menawarkan aplikasi yang jadi solusi komprehensif diklaim mampu mengurangi penipuan identitas hingga 99,9%. Salah satu fitur barunya adalah Magic Scan yang memungkinkan pemindaian dokumen seperti invoice untuk memastikan keaslian dan keamanan transaksi.

    “Setelah discan, dokumen langsung divalidasi secara digital dan diamankan dengan teknologi cryptography, sehingga tidak bisa dipalsukan lagi,” jelas Niki.

    Aplikasi Vida untuk pemindaian dokumen seperti invoice untuk memastikan keaslian dan keamanan transaksiFoto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Vida juga berkolaborasi dengan Whitewater Journal untuk mengampanyekan Magic Scan, yang kini bisa dicoba di stasiun MRT Blok M. Tak berhenti di sini, Vida juga tengah mempersiapkan dua agenda penting:

    Where’s The Fraud Conference 2025 (September mendatang)Trust X Forum 2025, forum diskusi strategis bersama regulator, pelaku industri, dan pakar keamanan siber.

    “Kita tidak bisa mengandalkan teknologi semata. Edukasi dan kolaborasi adalah kunci. Ini adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Niki.

    (afr/afr)

  • Bank Indonesia: Tarif 19% Trump Bakal Dongkrak Ekspor Impor

    Bank Indonesia: Tarif 19% Trump Bakal Dongkrak Ekspor Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengungkapkan kesepakatan tarif Trump 19% antara AS dan Indonesia bakal mampu mendongkrak ekspor maupun impor Tanah Air. 

    Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter (DKEM) Firman Mochtar melihat terdapat potensi peningkatan perdagangan kedua negara. Terlebih terdapat beberapa komoditas impor dapat mendorong kegiatan ekonomi domestik. 

    Meski demikian, Firman tak menjelaskan lebih lanjut komoditas impor dari AS apa yang bakal mendorong ekonomi dalam negeri tersebut.

    “Jadi ekspornya akan lebih baik dari baseline kami. Impornya ini kami melihat bisa mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi domestik,” jelasnya dalam Taklimat Media, Kamis (24/7/2025). 

    Selain berdampak positif terhadap perdagangan, Firman menyampaikan dengan kesepakatan kedua negara ini semakin memberikan nuansa kepastian. Bukan hanya bagi Indonesia, tetapi secara global karena tarif bagi negara lain juga perlahan turun.

    Harapan Firman, kondisi ini berdampak positif terhadap aliran modal Indonesia. Terkini, terjadi pergeseran aliran modal keluar dari AS ke Eropa dan negara berkembang termasuk Indonesia, serta komoditas yang dianggap aman seperti emas, terus berlanjut sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS, termasuk risiko fiskal.

    Perkembangan ini mendorong berlanjutnya pelemahan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY).

    Lebih jauh lagi, kondisi tersebut akan turut memberikan efek terhadap nilai tukar yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Untuk diketahui, pengumuman kesepakatan tarif 19% dirilis pada Rabu (16/7/2025) dini hari, bertepatan dengan hari kedua Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk menentukan kebijakan moneter—termasuk suku bunga acuan atau BI Rate.

    Firman bercerita, bank sentral belum sempat melakukan kalkulasi dampak penurunan tarif dari 32% ke 19% tersebut secara menyeluruh.

    “Kita lihat nanti ya, kami masih hitung [dampaknya],” lanjut Firman.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan kesepakatan tarif impor AS sebesar 19%—yang masih berpotensi lebih rendah—serta IEU-CEPA dapat menjadi momentum untuk mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 5%.

    Melalui tarif yang lebih rendah dari kebanyakan negara lainnya dan ditambah dengan proyeksi ekspor semester II/2025 yang lebih tangguh, Febrio meyakini ekonomi Indonesia dapat semakin mendekati outlookpemerintah yang sebesar 5% untuk tahun ini.  Untuk itu, pemerintah perlu memanfaatkan adanya kesepakatan dagang dengan AS maupun Eropa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    “Kami melihat peluang pertumbuhan ekonomi akan menuju ke sekitar 5%, [ada] peluang untuk mendorong lebih cepat lagi karena ada momentum dengan keberhasilan tim untuk negosiasi [tarif],” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (21/7/2025). 

  • KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus CSR BI, Tidak Lewati Agustus

    KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus CSR BI, Tidak Lewati Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan para pihak yang ditetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). 

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan gelar perkara atau expose terkait dengan penanganan perkara tersebut.

    Hasilnya, KPK memperkirakan bakal mengumumkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tidak melewati Agustus 2025.

    “Kemarin kami sudah expose dan kemarin, minggu ini, mungkin dalam waktu dekat lah, tidak lewat bulan Agustus mudah-mudahan sudah kami umumkan termasuk nama-namanya,” terang Asep pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Sebelumnya, pada keterangan terpisah, Asep menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut kini masih difokuskan untuk mengusut dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XI. Mereka adalah Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra). 

    Satori dan Heri, maupun staf keduanya di DPR juga telah diperiksa beberapa kali sebagai saksi. Rumah kedua anggota legislatif itu juga telah digeledah penyidik beberapa waktu lalu. 

    Meski demikian, kasus yang naik ke tahap penyidikan sejak Desember 2024 itu belum memiliki tersangka. Lembaga antirasuah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum guna melakukan pemeriksaan, penggeledahan maupun upaya lain. 

    KPK menduga Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS). 

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. Tidak hanya itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta juga sudah dipanggil namun berhalangan hadir pada 19 Juni 2025. 

    Di samping itu, ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga digeledah oleh penyidik KPK pada Desember 2024 lalu. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

  • Ekonomi Jakarta tetap kuat karena didorong sektor investasi

    Ekonomi Jakarta tetap kuat karena didorong sektor investasi

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyatakan ekonomi Jakarta tahun 2025 tetap kuat di tengah kondisi perekonomian dan dinamika global maupun domestik yang tidak menentu salah satunya karena didorong sektor investasi.

    “DKI Jakarta dengan pangsa perekonomian terbesar di Indonesia hampir 17 persen, pertumbuhan ekonominya masih kuat. Ini didorong sektor investasi yang menurut kami cukup ciamik,” kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Rizal Moelyana dalam konferensi pers Jakarta Investment Festival (JIF) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada (triwulan I) tahun 2025 sekitar 4,8- 5,4 persen, meski sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 yakni 5,01 persen.

    Iklim investasi di Jakarta berada dalam kondisi baik, yang ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi pada triwulan I 2025 yang mencapai Rp69,8 triliun, atau merupakan yang tertinggi se-Indonesia.

    Adapun kondisi investasi di Jakarta, sambung Rizal, dapat ditunjukkan melalui perhelatan Jakarta Investment Festival (JIF) 2025. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong dan memperkuat posisi Jakarta sebagai salah kota global yang berdaya saing.

    “Jakarta Investment Festival 2025 merupakan suatu kegiatan strategis untuk memberikan informasi sekaligus juga meningkatkan pemahaman kepada stakeholder mengenai kondisi iklim investasi di Jakarta,” ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Herizkianto menambahkan, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) DKI Jakarta pada triwulan I 2025 mencapai Rp42,24 triliun.

    Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,72 miliar dolar AS atau setara Rp27,52 triliun.

    Dengan demikian, total realisasi kumulatif PMDN dan PMA Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2025 itu sebesar Rp69,77 triliun. Capaian ini menempatkan Jakarta pada peringkat pertama nasional dengan kontribusi sebesar 15 persen terhadap total realisasi nasional.

    “Jadi yang sebelumnya itu sebesar Rp58,38 triliun di kuartal pertama di tahun 2024 dan menjadi sekarang Rp69,77 triliun di kuartal pertama di 2025. Cukup signifikan kenaikannya,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.